Bantuan sosial paket sembako bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Fasum RW IV Kavling Lama Batu Aji Permai, Sagulung Kota Batam. (Foto : @kepriprov.go.id)

Sagulung Kota Batam, goindonesia.co – Gubernur Kepri Ansar Ahmad kembali menyerahkan bantuan sosial paket sembako bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dibarengkan dengan Penyerahan Bantuan Pemerintah Tahap 2, bertempat di Fasum RW IV Kavling Lama Batu Aji Permai, Sagulung Kota Batam, Selasa (3/10). 

Sembako sebanyak 1.450 paket yang terdiri dari 5 kg beras, gula 1 kg, tepung terigu 1 kg, minyak goreng 2 liter dan susu 1 kaleng, diserahkan langsung Gubernur Ansar, dengan didampingi Anggota DPRD Provinsi Kepri Alex Guspeneldi dengan kegiatan pokir usulan aspirasinya. 

Menurut Gubernur Ansar, pemberian bantuan sosial kali ini, dimaksudkan untuk membantu mengurangi pengeluaran kebutuhan masyarakat, dalam hal ini keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat sedikit terbantu.

“Bantuan sosial yang diberikan kali ini, diharapkan bisa  mengatasi kesulitan masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok untuk keperluan sehari- hari. Mengingat tidak semua masyarakat dengan mudah bisa memenuhi bahan kebutuhan pokoknya” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menjelaskan kalau Pemerintah Provinsi Kepri juga telah menyerahkan  bantuan pangan pemerintah tahap 2 yang dibarengkan dengan bantuan paket sosial sembako bagi masyarakat Kota Batam, untuk 3 bulan mulai dari September hingga November 2023.

“Di mana khusus untuk Kota Batam sendiri,  ada kurang lebih 32.533 KK penerima bantuan pangan pemerintah tahap 2, dan  masing – masing PKM ini menerima 10 kg beras. Se-Kepri ada 70.384 KK dengan total beras mencapai 2.111.520 kg” jelas Ansar.

Dijelaskan juga oleh Gubernur Ansar, khusus untuk penyerahan bantuan pangan pemerintah tahap 2, yang merupakan program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini juga, Kepri telah mendapatkan peringkat ke-4 nasional, dengan realisasi yang mencapai 100 persen. 

Tak lupa, Gubernur Ansar juga menyampaikan hasil pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri. Salah satunya keberadaan rumah singgah baik di Jakarta atau Kota Batam. Dimana keberadaanya, telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tengah menjalani pengobatan.

Juga ada bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM dengan bunga nol persen. Dimana platform pinjaman bisa mencapai Rp 20 juta yang disediakan bagi 2000 pelaku UMKM. Ada juga  program pemberian bea siswa dan juga bantuan transportasi bagi anak-anak sekolah dari hinterland. 

“Dan juga program lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, dalam upaya mensejahterakan masyarakat, “jelasnya. 

Adapun Anggota DPRD Provinsi Kepri Alex Guspeneldi mengatakan, pemberian sembako sebanyak 1.450 paket untuk warga Kavling Lama Sagulung Kota Batam kali ini,  adalah wujud nyata dirinya, sebagai anggota dewan yang diakomodir dari kegiatan pokir sewaktu menggelar reses.

“Dan hari ini, kita berikan kepada bapak ibu semua.  Semoga bantuan sembako ini bermanfaat, ” tutupnya. (***)

*DISKOMINFO KEPRI , @kepriprov.go.id

Duta Besar Denny Abdi saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan peringatan 10 tahun Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam di Gedung Opera Hanoi (Dokumentasi : @kemlu.go.id)

Hanoi, Vietnam, goindonesia.co – Lebih dari 500 tamu, termasuk pejabat pemerintah Vietnam dan duta besar menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan peringatan 10 tahun Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam di Gedung Opera Hanoi (27/09), yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi.

“Indonesia dan Vietnam mengalami awal perjalanan yang penuh tantangan pada tahun 1945. Namun, dengan tekad dan visi untuk maju, Indonesia dan Vietnam terus tumbuh, dan hari ini telah menjadi ekonomi yang kuat,” sebut Duta Besar Denny Abdi selama pidatonya, diikuti dengan penekanan tentang perlunya mendorong kerjasama untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin antara Indonesia dan Vietnam.

Sentimen ini juga dibagikan oleh Tamu Kehormatan, Menteri Deputi Urusan Luar Negeri Vietnam, H.E. Mr. Đỗ Hùng Việt, selama resepsi diplomatik, yang mengonfirmasi hubungan kuat Vietnam-Indonesia yang dibangun berdasarkan hubungan erat antara pendiri kedua negara tersebut, Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Soekarno.

Selain itu, Mr. Hoàng Đạo Cương, Menteri Deputi Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam, mencatat bahwa Vietnam dan Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ini, katanya, memberikan kesempatan yang baik untuk lebih mendalam dalam kerjasama bilateral, termasuk dalam bidang budaya dan seni.

Resepsi diplomatik ini diikuti oleh pertunjukan budaya bersama Indonesia-Vietnam bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam. Acara tersebut menampilkan pertunjukan dari Timutiwa Choir yang berbasis di Jakarta, Teater Musik, Lagu, dan Tari Nasional Vietnam, alumni Vietnam dari Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (IACS), dan Akademi Tari Vietnam.

Pertunjukan budaya bersama ini membuat penonton terkesan dengan penampilan penutup oleh semua bintang yang menyanyikan lagu populer Vietnam “See Tình”, mencerminkan persahabatan hangat dan solidaritas yang telah dibangun oleh kedua negara.

Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan peringatan 10 tahun Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam mendapat ulasan positif dari media serta dari penonton, berhasil menggambarkan pesan kolaborasi dan kerjasama. (***)

*Sumber: KBRI Hanoi

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi menentukan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Pemprov Kalimantan Barat (Foto : @kalbarprov.go.id)

Pontianak, goindoensia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi menentukan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) seperti Asbes, Dolomit, Garam Batu, Gipsum, Pasir dan Batu yang mengandung unsur Mineral bukan logam dan lain-lain khususnya di Kalimantan Barat.

Kegiatan Rapat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuat kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi antara lain kewenangan pemberian sertifikat standar dan perizinan serta komponen pengawasan dan pembinaan komoditas non logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Dengan demikian kewenangan pengelolaan administrasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui SKPD yang memiliki Tupoksi dibidang pengelolaan Mineral dan Batuan.

Opsen Pajak MBLB sendiri merupakan Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ruang lingkup pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk tujuan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP 35 Tahun 2023 maka Pajak MBLB termasuk dalam Opsen Pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pimpinan Rapat menambahkan, beberapa kondisi yang menjadi kendala dan sandungan dari pungutan pajak MBLB adalah pendataan terhadap wajib pajak, hal ini juga dibatasi adanya klausa bahwa yang membayar pajak adalah setiap orang yang mendapatkan manfaat dan memiliki izin, terhadap kenyataan ini kita mendapati fenomena  bahwa tidak semua penerima manfaat memiliki perizinan.

“Kenyataan ini dapat terlihat di lapangan bahwa tidak semua pelaku penambangan memiliki izin, konsekwensi ini memunculkan suatu permasalahan yang membutuhkan solusi bersama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten” pungkasnya.

Pimpinan Rapat mengharapkan output pertemuan ini dapat membuat para pengusaha taat membayar pajak, termasuk pajak MBLB, yang digunakan sebagai syarat penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), baik izin baru maupun perpanjangan, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Turut hadir dalam rapat ini, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Dispenda/Bapenda dan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. (***)

*Robby Maulana, S.Kom, @kalbarprov.go.id