Connect with us

Health

Komda KIPI DKI Jakarta Pastikan Vaksin Yang Diberikan Aman

Published

on

Jakarta, 21 Mei 2021 – Ketua Komisi Daerah (Komda) KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Provinsi DKI Jakarta dr. Ellen Roostati Sianipar,  Sp.A memastikan setiap vaksin COVID-19 yang diberikan aman. Karena telah melewati sejumlah tahapan penelitian ilmiah.

“Semua vaksin sudah diuji coba, melalui tiga fase dan dipastikan aman,” ujar dr. Ellen dalam Dialog #tanyaIDI episode 10 dengan tema Apakah Vaksin AstraZeneca Aman?, Kamis (20/5/2021) malam.

Menurut dr. Ellen, KIPI yang terjadi biasanya nonserius. Seperti umumnya jika menerima injeksi ada rasa nyeri atau demam. Adapun KIPI serius itu yang menjadi perhatian, misalnya keluhannya berlanjut dan memerlukan perawatan.

“Hingga sejauh ini yang kita terima laporan kecil dibandingkan jumlah orang yang telah divaksinasi. Meski kecil kami tetap tindak lanjuti dengan melakukan pengkajian,” ujar dr. Ellen.

Dia menjelaskan, untuk menjamin keamanan sebelum vaksinasi, petugas juga telah memberitahu kepada masyarakat bila ada gejala seperti demam, menggigil, mual, atau muntah dianjurkan minum obat. Jika gejala berlanjut, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Atau kalau bisa langsung menghubungi puskesmas.

“Kalau ada gejala dianjurkan minum parasetamol dulu tapi kali berlanjut hubungi faskes terdekat. Kalau di Jakarta, semua puskesmas siap atau UGD terdekat. Pasti dilayani,” katanya.

Terkait informasi ada warga yang meninggal dunia setelah vaksinasi, dr. Ellen mengatakan, hingga saat ini masih berlangsung pengkajian. Menurutnya, peristiwa ini termasuk KIPI yang serius. Dia menyebut, dalam 24 jam pihaknya langsung melakukan investigasi. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan selanjutnya melakukan pengkajian.

“Sudah dua kali pengkajian dengan Komnas KIPI, kita juga telah menemui keluarga untuk mengetahui kronologis. Sampai sekarang belum selesai, investigasi masih dilanjutkan,” katanya.

Pasca peristiwa tersebut, lanjut dr. Ellen, pemerintah juga sigap menunda Batch atau kumpulan produksi CTMAV547 vaksin AstraZeneca untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh BPOM sebagai bentuk upaya kehati-hatian untuk memastikan keamanan vaksin ini.

“Saat ini batch itu juga tengah diteliti lebih lanjut, butuh waktu dua atau tiga minggu,” tuturnya.

Menurut dr. Ellen, vaksin AstraZeneca sudah diberikan lebih dulu di Sulawesi. Bahkan pada sekitar Maret sudah diberikan kepada anggota TNI/Polri di Jakarta. “Sejauh ini tidak ditemukan kasus serius,” tegasnya.

Dia pun memaparkan mekanisme kerja investigasi jika ada laporan KIPI serius. Biasanya laporan bisa berasal dari laporan masyarakat, fasilitas kesehatan, atau dokter. Bisa dari mana saja. Setelah itu pihaknya melengkapi laporan dan dilanjutkan investigasi dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

Termasuk jika hingga pasien dirawat, Komda KIPI perlu menemui dokter yang merawat, datang ke RS, menemui keluarga. Setelah lengkap dikaji dengan para ahli, seperti penyakit dalam dan hematologi. “Kemudian diputuskan apa sebab sebenarnya,” kata dr. Ellen.

dr. Ellen mengatakan, sejauh ini yang terjadi koinsiden, artinya tidak berhubungan dengan vaksin. Jadi memang terjadi gejala bersamaan tetapi sebetulnya tidak disebabkan oleh vaksin.

Dia berharap, jika menemukan informasi soal KIPI terlebih dahulu harus dicek kebenarannya. Tahun 2017 lalu juga ada vaksinasi MR, banyak informasi yang simpang siur yang menyebabkan masyarakat takut. “Jangan panik. Di sekitar kita ada faskes, ada dokter dan tenaga kesehatan yang bisa ditanya,” katanya. ()

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

Health

Komnas PA Tanggapi Lambatnya Pelabelan Bisphenol A (BPA)

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Penggunaan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti kanker, syaraf dan lain sebagainya. Zat BPA tersebut salah satunya terdapat pada galon guna ulang.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Koordinator Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Nia Umar, di acara Selebrasi 23 Tahun Komnas Perlindungan Anak, yang berlangsung di Aula Komnas Perlindungan Anak, Pasar Rebo Jakarta Timur, Selasa (26/10/2021).

“Jadi saya menakut-nakuti. BPA itu ibarat polusi yang tidak kelihatan. Kalau asap masih kelihatan. BPA secara akumulatif dapat memicu berbagai macam penyakit,” papar Nia Umar.

Dia acara diskusi publik berjudul ‘Bebaskan Anak, Balita, Bayi dan Janin dari Bahaya Bisphenol A (BPA) – Urgensi Label Bebas BPA untuk Kesehatan,’ tersebut Nia mengimbau, agar masyarakat berhati-hati.

“Perhatikan kesehatan keluarga. BPA ada diberbagai kemasan, mulai dari plastik, kaleng, dan galon. Dari tiga kemasan tersebut yang perlu diperhatikan adalah galon air minum,” ujarnya.

Nia menegaskan, galon isi ulang harus kita perhatikan. Misal air dimasukan ke galon dan diangkut menggunakan mobil. Di mobil galon ini terpapar panas matahari.

“Belum lagi ketika di minimarket terjemur panas matahari. Kejadian ini dapat membuat BPA larut dan masuk ke dalam air minum,” jelasnya.

Tidak hanya anak-anak, menurutnya, bahaya BPA juga mengancam kesehatan ibu hamil dan lingkungan.

“Bahaya BPAberdampak bagi tubuh ibu hamil dan menyusui. Bagi yang menyusui, risiko yang ditimbulkan adalah ASI yang diminum bayi akan mengandung BPA. Sehingga bisa jadi si bayi ini tidak mau lagi menyusui melalui payudara ibu mereka,” kata Nia.

BPA dapat mengganggu kerja endokrin dan meniru esterogen. Bahkan Laporan Program Toksikologi Nasional AS pada 2008 menyatakan keprihatinannya atas efek BPA kepada otak dan perilaku dan kelenjar prostat pada janin.

Sementara sifat BPA ini akan terjadi migrasi, apabila terkena panas secara berulang-ulang dan terjadi gesekan atau goresan. Belum lagi saat pemindahan dari truk ke depo –depo ini sangat mungkin timbulnya gesekan.

Jika larut dan air minum yang terkandung BPA ini masuk ke dalam tubuh, maka sel kanker dapat dipicu untuk hidup dan membuat risiko terjadinya kanker semakin tinggi.

“Gunakan kemasan bebas BPA. Pemerintah harus memuat regulasi yang lebih ketat dalam penggunaan kandungan BPA pada kemasan makanan ataupun minuman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, SE, M.A.P, menyampaikan bawah Pemerintah menyambut positif. Setuju jika kemasan plastik makanan dan minuman harus free BPA.

“DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan BPOM. Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah akan mengalokasikan untuk sosialisasi bahaya BPA,” terang Arzeti Bilbina.

Senada dengan Nia Umar dan Arzeti, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dengan tegas menyatakan, kekecewaan atas lambannya pihak BPOM yang tidak segera memberi label pada galon guna ulang yang jelas mengandung BPA.

“Saya sudah beberapa kali menjadi narasumber webinar tentang pelabelan BPA. Dan BPOM masih lambat dalam menetapkan revisi PERKA label,” ujarnya geram.

Di banyak negara, kata Arist, BPA pada kemasan sudah dilarang. Beliau juga mensinyalir adanya upaya menggagalkan rencana BPOM untuk merevisi PERKA label terkait BPA.

“Seharusnya tidak ada toleransi batas ambang terkait kemasan yang mengandung BPA untuk bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Jangan sampai upaya ini malah menyesatkan bagi konsumen, BPA tetap racun. Migrasinya tidak layak dikonsumsi oleh usia rentan,” papar Arist Merdeka.

Arist bertekad tidak akan surut terus berjuang demi kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak, bayi, balita dan janin. Tuntutannya jelas agar BPOM segera memberi label pada galon guna ulang berbahan PC dengn kode plastik No.7 yang nyata – nyata mengandung BPA.

Menurutnya, migrasi BPA awalnya dari galon guna ulang, migrasi ke air. Sejak proses pencuncian galon di pabrik, saat dibawa dari pabrik ke distributor sudah terjemur matahari.

“Masuk ke toko-toko dijemur matahari lagi. Padahal BPA mudah bermigrasi bila terjadi pemanasan maupun gesekan,” papar Arist.

Continue Reading

Health

Sesuai Prediksi, DKI Jakarta Akhirnya Nihil Kasus Kematian COVID-19

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono sebelumnya memprediksi DKI Jakarta akan mencapai nol kasus kematian COVID-19 dalam sepekan hingga dua pekan ke depan. Tepat sepekan dari prediksi mencuat, per Kamis (7/10/2021) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kabar baik tersebut.

“Sebuah hari yang patut disyukuri. Dalam 24 jam terakhir terdapat 0 permintaan pelayanan pemakaman protap COVID-19 di DKI Jakarta,” ungkapnya dalam akun Instagram pribadi, berdasarkan data Distamhut DKI sejak jam 18:00 Rabu (6/7/2021) sampai 18:00 Kamis (7/10/2021).

Anies berharap tren baik ini bisa terus dijaga hingga hari-hari berikutnya. Ia tak ingin DKI Jakarta kembali menghadapi lonjakan kasus kematian di Juli lalu yang bisa mencapai lebih dari 200 kasus.

“Mari kita jaga sama-sama. Jangan lepas masker dulu,” pesan Anies.

Jika dilihat berdasarkan data yang dihimpun Satgas COVID-19, DKI Jakarta mencatat nol kasus Corona per Senin (4/10/2021), sementara Kamis (7/10/2021) satu orang meninggal dunia.

Diberitakan sebelumnya, prediksi Pandu soal catatan nol kasus kematian COVID-19 bukan tidak berdasar. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kemungkinan tersebut.

Salah satunya ialah cakupan vaksinasi lansia. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua pada lansia di atas 80 persen.

“Yang pertama kali saya ingat Inggris itu bisa angka kematiannya zero (nol) ketika terjadi, peningkatan gelombang memprioritaskan salah satu negara sejak awal vaksinasi lansia,” jelas Pandu saat dihubungi detikcom Jumat (1/10/2021).

Continue Reading

Berita

Guru Besar Teknik Kimia Undip : “Kemasan Makanan dan Minuman Plastik Harus Bebas Zat BPA!”

Published

on

By

Migrasi zat Bisphenol A (BPA) dari kemasan makanan dan minuman plastik ternyata bisa lebih cepat prosesnya. Ada dua pemicu cepatnya proses migrasi BPA, yakni goresan dan panas.

Demikian antara lain diungkapkan Guru Besar Teknik Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Andi Cahyo Kumoro, S.T., M.T, yang disampaikan melalui sambungan telepon, Kamis (30/09/2021).

Ia mengatakan, jika kemasan plastik yang mengandung BPA mengalami pemanasan dan goresan, maka migrasi zat BPA akan lebih cepat. “Terutama jika ada pemanasan dan goresan, migrasi BPA akan lebih cepat dibandingkan jika tidak ada guncangan atau tidak ada perlakuan thermal,” ujarnya.

Salah satu kemasan plastik makanan dan minuman yang mempunyai potensi besar lebih cepat terjadi migrasi BPA adalah galon guna ulang. Galon guna ulang dengan kode daur ulang nomor 7 merupakan kemasan plastik berbahan dasar polycarbonat.

Kemasan ini wajib menjadi perhatian serius. Sebab dalam proses distribusinya, kerap terpapar panas matahari. Belum lagi saat pencucian kerap disikat dan disemprot dengan air panas juga.

“Kondisi ini memenuhi syarat proses cepatnya migrasi BPA. Selain itu penggunaan di masyarakat sangat besar,” terangnya.

Menurut Prof. Andri, cara lain zat BPA bermigrasi dari kemasan plastik, selain karena goresan dan panas, BPA juga bisa sedikit larut di minyak.

“Jangan sampai ada goresan, juga jangan menyimpan kemasan plastik terlalu lama, saat plastik mulai rapuh maka mempermudah migrasi BPA dari struktur polikarbonat yang ada, ” jelasnya.

Menurut dia, kalau produk mengandung minyak atau mungkin kemasannya sudah lama, ditambah ada pemanasan, penggoresan lalu dikocok-kocok misalnya, itu akan mempercepat laju peluruhan.

Prof. Andri mengingatkan, bahaya yang ditumbulkan jika terpapar BPA, anak-anak akan terganggu sistem sarafnya, kemudian akan mengubah perilakunya. Bagi ibu hamil bisa terjadi miscarriage atau keguguran. Oleh karenanya, di berbagai negara sudah tidak direkomendasikan menggunakan kemasan yang mengandung BPA.

Mengingat sejumlah bahaya dari penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA ini, Prof. Andri setuju jika Indonesia perlu menerapkan regulasi pelarangan penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA.

Prof. Andi berpendapat, demi generasi mendatang, mau tidak mau Pemerintah harus memiliki kebijakan melindungi generasi penerus, terutama anak-anak, bayi dan juga balita.

“Apalagi di era pandemi seperti ini, kita tidak boleh makan di tempat, sehingga harus membawa kemasan serba plastik. Itu menjadi tantangan kita semua dan juga Pemerintah tentunya. Tapi, saya tetap berharap, sebaiknya harus ada regulasi soal ini,” tegasnya.

Prof Andri mendukung apabila BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen mampu melakukan pembatasan.

“Saya sangat mendukung BPOM karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen terkait penggunaan bahan terutama bahan kimia dan bahan obat,” ujarnya.

Apalagi zat BPA ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan balita termasuk pada ibu-ibu hamil terutama pada janin. Bisa terjadi keguguran jika terpapar dalam jumlah besar dan rutin.

“Jadi saya rasa ini sudah semestinya BPOM mengusulkan regulasi yang lebih jelas dan terkontrol bahwa produk produk yang menggunakan kemasan sebaiknya yang bebas zat Bisohenol A,” harap Prof. Andri./* Eddie Karsito

Continue Reading

Trending