Connect with us

Health

Komda KIPI DKI Jakarta Pastikan Vaksin Yang Diberikan Aman

Published

on

Jakarta, 21 Mei 2021 – Ketua Komisi Daerah (Komda) KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) Provinsi DKI Jakarta dr. Ellen Roostati Sianipar,  Sp.A memastikan setiap vaksin COVID-19 yang diberikan aman. Karena telah melewati sejumlah tahapan penelitian ilmiah.

“Semua vaksin sudah diuji coba, melalui tiga fase dan dipastikan aman,” ujar dr. Ellen dalam Dialog #tanyaIDI episode 10 dengan tema Apakah Vaksin AstraZeneca Aman?, Kamis (20/5/2021) malam.

Menurut dr. Ellen, KIPI yang terjadi biasanya nonserius. Seperti umumnya jika menerima injeksi ada rasa nyeri atau demam. Adapun KIPI serius itu yang menjadi perhatian, misalnya keluhannya berlanjut dan memerlukan perawatan.

“Hingga sejauh ini yang kita terima laporan kecil dibandingkan jumlah orang yang telah divaksinasi. Meski kecil kami tetap tindak lanjuti dengan melakukan pengkajian,” ujar dr. Ellen.

Dia menjelaskan, untuk menjamin keamanan sebelum vaksinasi, petugas juga telah memberitahu kepada masyarakat bila ada gejala seperti demam, menggigil, mual, atau muntah dianjurkan minum obat. Jika gejala berlanjut, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Atau kalau bisa langsung menghubungi puskesmas.

“Kalau ada gejala dianjurkan minum parasetamol dulu tapi kali berlanjut hubungi faskes terdekat. Kalau di Jakarta, semua puskesmas siap atau UGD terdekat. Pasti dilayani,” katanya.

Terkait informasi ada warga yang meninggal dunia setelah vaksinasi, dr. Ellen mengatakan, hingga saat ini masih berlangsung pengkajian. Menurutnya, peristiwa ini termasuk KIPI yang serius. Dia menyebut, dalam 24 jam pihaknya langsung melakukan investigasi. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan selanjutnya melakukan pengkajian.

“Sudah dua kali pengkajian dengan Komnas KIPI, kita juga telah menemui keluarga untuk mengetahui kronologis. Sampai sekarang belum selesai, investigasi masih dilanjutkan,” katanya.

Pasca peristiwa tersebut, lanjut dr. Ellen, pemerintah juga sigap menunda Batch atau kumpulan produksi CTMAV547 vaksin AstraZeneca untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh BPOM sebagai bentuk upaya kehati-hatian untuk memastikan keamanan vaksin ini.

“Saat ini batch itu juga tengah diteliti lebih lanjut, butuh waktu dua atau tiga minggu,” tuturnya.

Menurut dr. Ellen, vaksin AstraZeneca sudah diberikan lebih dulu di Sulawesi. Bahkan pada sekitar Maret sudah diberikan kepada anggota TNI/Polri di Jakarta. “Sejauh ini tidak ditemukan kasus serius,” tegasnya.

Dia pun memaparkan mekanisme kerja investigasi jika ada laporan KIPI serius. Biasanya laporan bisa berasal dari laporan masyarakat, fasilitas kesehatan, atau dokter. Bisa dari mana saja. Setelah itu pihaknya melengkapi laporan dan dilanjutkan investigasi dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

Termasuk jika hingga pasien dirawat, Komda KIPI perlu menemui dokter yang merawat, datang ke RS, menemui keluarga. Setelah lengkap dikaji dengan para ahli, seperti penyakit dalam dan hematologi. “Kemudian diputuskan apa sebab sebenarnya,” kata dr. Ellen.

dr. Ellen mengatakan, sejauh ini yang terjadi koinsiden, artinya tidak berhubungan dengan vaksin. Jadi memang terjadi gejala bersamaan tetapi sebetulnya tidak disebabkan oleh vaksin.

Dia berharap, jika menemukan informasi soal KIPI terlebih dahulu harus dicek kebenarannya. Tahun 2017 lalu juga ada vaksinasi MR, banyak informasi yang simpang siur yang menyebabkan masyarakat takut. “Jangan panik. Di sekitar kita ada faskes, ada dokter dan tenaga kesehatan yang bisa ditanya,” katanya. ()

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

Health

Vaksin Booster Jadi Syarat Main ke Mal, Kemenkes Punya Alasannya

Published

on

Warga beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (30/10/2021). Pelonggaran PPKM sudah sangat lama dinantikan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan terutama untuk bisa mendorong tingkat kunjungan sehingga dapat menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jakarta, goindonesia.co –  Kebijakan vaksin booster menjadi syarat masuk fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan atau mal semata-mata demi melindungi masyarakat di area publik. Apalagi area publik menjadi tempat berkumpul dengan jumlah orang yang banyak.

Hal di atas disampaikan Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Mohammad Syahril. Bahwa vaksinasi booster bukan hanya melindungi secara pribadi individu yang bersangkutan dari penularan virus Corona, melainkan melindungi masyarakat lainnya.

“Vaksinasi booster ini bukan menjadi suatu kewajiban atau pemaksaan kepada masyarakat, tapi justru untuk melindungi. Bukan hanya melindungi dia sendiri, tapi kita perlu dong, melindungi masyarakat di area publik,” kata Syahril melalui Siaran Radio Kementerian Kesehatan, Antisipasi Puncak Kasus COVID-19: Segera Lengkapi Diri dengan Vaksinasi Booster dan Tetap Jaga Protokol Kesehatan pada Senin, 11 Juli 2022.

“Contohnya, di kendaraan publik, itu kan perlu dilindungi. Kemudian di pertemuan-pertemuan yang berskala besar demi terlindungi masyarakat kita, termasuk nanti masuk ke tempat publik lain, ya mal, hotel dan sebagainya.”

Pada dasarnya, vaksinasi COVID-19 melindungi diri agar terhindar dari gejala maupun sakit bila tertular virus Corona. Dimasukkannya vaksin booster menjadi syarat beraktivitas di ruang pubik juga bertujuan menggenjot cakupan booster yang masih rendah dibanding vaksinasi dosis pertama dan kedua.

Berdasarkan data Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan per 12 Juli 2022 pukul 12.00 WIB, cakupan vaksinasi booster hampir 25 persen, tepatnya di angka 24,98 persen. Sementara itu, cakupan vaksinasi dosis pertama di angka 96,88 persen dan 81,33 persen untuk cakupan vaksinasi dosis kedua.

“Kita menyadari penuh bahwasanya vaksinasi ini adalah bagian dari kebutuhan agar kita terhindar dari beratnya sakit COVID-19 maupun juga melindungi masyarakat secara keseluruhan. Memang cakupan (booster) kita kan hampir 25 persen,” lanjut Syahril.

Selamatkan Bangsa dengan Vaksinasi

Seorang pria mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) di Taman Suropati, Jakarta, Selasa (5/7/2022). Aturan vaksin booster sebagai syarat baru perjalanan bagi masyarakat diperkirakan akan mulai berlaku 2 pekan dari sekarang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Demi upaya percepatan vaksinasi booster, Mohammad Syahril mengajak seluruh masyarakat untuk segera booster bila belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Vaksinasi COVID-19 termasuk booster tetap dibutuhkan sebagai upaya perlindungan.

“Nah, ini perlu percepatan ini ya. Jadi, kita tidak lagi perlu berdebat tentang pentingnya, perlunya vaksin, tapi ayo sama-sama untuk menyelamatkan bangsa ini dengan vaksinasi,” ajaknya.

Setiap kabupaten/kota diharapkan berupaya melakukan percepatan vaksinasi booster. Sentra-sentra vaksinasi hingga kerja sama TNI-Polri dan elemen masyarakat lainnya dapat semakin diperkuat.

“Untuk meningkatkan cakupan booster, kabupaten/kota harus mempercepat vaksinasi booster. Selain dengan tadi, ada kewajiban vaksin booster buat masuk ke fasilitas umum dan juga perjalanan nanti, sentra vaksinasi dapat kita tingkatkan,” terang Syahril yang juga Direktur Utama RS Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso Jakarta.

“Tentunya, dengan kerja sama berbagai unsur atau stakeholder. Kerja sama juga dengan TNI-Polri, kemudian swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, universitas dan seterusnya. Itu upaya yang harus kita lakukan, baik di luar Jawa maupun di Jawa.”

Syarat Wajib Vaksin Booster

Pengunjung bermain mandi bola di wahana permainan Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Rabu (20/10/2021). Pemerintah kembali melakukan penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai dapat diberlakukan pada periode PPKM. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Vaksin booster resmi menjadi syarat masuk fasilitas umum seperti mal, pusat perbelanjaan dan area publik lainnya. Ketetapan vaksin booster ini tertuang melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3917/SJ Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat.

SE ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 11 Juli 2022. Sesuai salinan SE Mendagri yang diperoleh awak media pada Selasa, 12 Juli 2022, penerbitan SE menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bahwa diperlukan syarat vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Bunyi SE terkait vaksin booster untuk masuk fasilitas publik termasuk mal, yakni:

Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, dan area publik lainnya.

Arahan kewajiban vaksinasi booster untuk memasuki fasilitas publik sebagaimana SE Mendagri, ditujukan kepada bupati/wali kota di seluruh provinsi.

Kelompok yang Dikecualikan dari Vaksin Booster

Anggota Polsek Cinere mendampingi murid kelas II saat vaksinasi covid-19 di SDI Al Hidayah, Depok, Selasa (25/1/2022). Mengantisipasi meningkatnya kasus Omicron, pemerintah mempercepat vaksin untuk lansia dan anak-anak, baik itu vaksin dosis pertama, kedua, maupun booster. (merdeka.com/Arie Basuki)

Dalam SE Mendagri Nomor 440/3917/SJ ini, ada pengecualian bagi kelompok masyarakat tertentu terkait vaksin booster untuk memasuki fasilitas umum. Bagi yang tidak bisa divaksinasi dapat melampirkan surat keterangan dokter.

Bunyi ketetapan tersebut, yaitu:

Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Diharapkan bupati/wali kota melakukan sosialisasi penggunaan dan melakukan pengawasan rutin terhadap implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara masif sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik.

Pengawasan tersebut dengan penekanan bahwa hanya pengunjung dengan kategori ‘Hijau’ dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk, kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan. (***)

Continue Reading

Health

Kasus Covid-19 Naik, Wiku: Perketat Kembali Prokes

Published

on

Kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga berada di atas 1.000 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun mengingatkan agar masyarakat kembali memperketat kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan. Foto: Tangkapan Layar/Youtube Sekretariat Presiden

Tren kenaikan kasus ini sangat penting untuk melindungi diri sendiri dengan masker

Jakarta, goindonesia.co -Kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan hingga berada di atas 1.000 kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun mengingatkan agar masyarakat kembali memperketat kedisiplinannya menjalankan protokol kesehatan.

Wiku mengatakan, di tengah tren kenaikan kasus ini sangat penting untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain dengan terus mengenakan masker dan mencuci tangan dengan rutin.“Ingat, masing-masing individu dapat berkontribusi dalam menekan kasus Covid-19 di Indonesia dimulai dari diri sendiri,” kata Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (22/6).

Selain kedisiplinan protokol kesehatan, Wiku juga menyebut terdapat beberapa hal lainnya yang perlu kembali digencarkan di tengah masa kenaikan kasus ini. Yakni deteksi kasus sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengunjungi tempat testing Covid-19 jika mengalami gejala atau berkontak erat dengan pasien positif.

Satgas juga meminta pemerintah daerah untuk kembali memastikan tempat testing tersedia dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tak hanya itu, penanganan kasus atau perawatan terhadap pasien harus kembali dikuatkan.“Dengan adanya peningkatan angka kematian pada minggu terakhir, perlindungan kepada kelompok yang rentan juga perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Karena itu, Satgas mendorong vaksinasi terutama pada penderita komorbid, anak-anak, dan lansia agar memberikan perlindungan dari keparahan penyakit dan juga kematian.“Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan,” kata Wiku. (***)

Continue Reading

Health

Pemerintah Dorong Kemandirian Kesehatan Dengan Obat-obatan Tradisional

Published

on

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, pada sesi diskusi Business Matching Tahap III hari kedua dengan tema (Kementerian Kominfo )

Jakarta, goindonesia.co : Penyusunan formularium fitofarmaka menjadi salah satu komitmen Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional di bidang farmasi. Pasalnya, bahan baku alami obat-obatan banyak tersedia di Indonesia.

Fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarisasi dan memenuhi kriteria ilmiah.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes, L. Rizka Andalucia, menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2022, tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Kesehatan, jika obat yang dibutuhkan tidak tercantum pada acuan kesehatan, dapat menggunakan obat lain termasuk tradisional, dalam hal ini Fitofarmaka dan obat herbal berstandar secara terbatas.

“Tentunya, harus sesuai dengan indikasi medis dan pelayanan kesehatan, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota,” katanya, Rizka Andalucia pada acara Business Matching Tahap atau Temu Bisnis III hari kedua bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Kemudian Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Permenkes tersebut tertulis bahwa, dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dapat menggunakan obat lain. Termasuk di dalamnya adalah obat tradisional Fitofarmaka dan obat herbal terstandar (OHT) secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota.

“Agar penggunaan obat Fitofarmaka dan OHT itu terarah dan ada rambu-rambunya maka kita menyusun formularium obat Fitofarmaka itu,” katanya.

Selanjutnya, penggunaan obat-obat tradisional dapat mengacu pada formularium yang nantinya akan lebih banyak ada di e-katalog.

Rizka menyebut, bahwa saat ini beberapa obat tradisional sudah ada yang masuk di e-katalog. Namun dengan adanya formularium Fitofarmaka nantinya akan ada lebih banyak obat tradisional yang tersedia di e-katalog sektoral.

“Sebelum me-launching Fitofarmaka ini kami juga sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dengan pengadaanya supaya nanti temen-temen di daerah lebih konfiden dalam penggunaan obat- obatan herbal itu,” sebut dia.

Ketersediaan Fitofarmaka

Pengembangan Fitofarmaka didasarkan atas ketersediaan bahan baku alam yang banyak diversitasnya di Indonesia.

Fitofarmaka tergolong ke dalam obat tradisional, seperti jamu atau obat herbal terstandar yang banyak ditemukan di Indonesia.

Produk ini banyak dihasilkan di Indonesia dengan berbagai inovasi yang dijalankan industri farmasi nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai upaya pelayanan preventif dan promotif kesehatan.

Proses pembuatan fitofarmaka butuh analisis dan proses penelitian lain yang tidak singkat. Hal tersebut harus melibatkan banyak stakeholder dan kerja sama secara sinergis, baik dengan peneliti, industri, maupun dengan perguruan tinggi.

Beberapa fitofarmaka yang diproduksi di Indonesia antara lain immunomodulator, yakni obat yang dapat memodifikasi respons imun, menstimulasi mekanisme pertahanan alamiah dan adaptif, dan dapat berfungsi baik sebagai imunosupresan maupun imunostimulan. Ada pula obat tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, obat untuk melancarkan sirkulasi darah, dan obat untuk meningkatkan kadar albumin, dan beberapa obat herbal lainnya. (***)

Continue Reading

Trending