Connect with us

Internasional

Mahendra Siregar: Indonesia Sukses Menyelenggarakan Global Tourism Forum, Kini Punya standar Hybrid Dunia

Published

on

Photo : Wakil Menteri Luar Negeri , Mahendra Siregar di Event Global Tourism Forum (Istimewa)

Event Global Tourism Forum – Leaders Summit Asia 2021 menghadirkan 49 pembicara internasional dan 22 pembicara dari Indonesia. Acara yang berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta 15-16 September secara hybrid memiliki banyak sesi. Berikut laporan pertama. 

Jakarta, goindonesia.co : Wakil Menteri Luar Negri Mahendra Siregar menyatakan puas atas kesuksesan penyelenggaraan Global Tourism Forum ( GTF) dari World Tourusm Forum Institute ( WTFI).

Selain  pertama kalinya berlangsung di kawasan Asia, pemilihan RI sebagai tuan rumah perhelatan akbar di Hotel Raffles, Jakarta pada 15-16 September 2021 ini jadi sangat straregis dan penting karena bukan lagi sekedar event hybrid.

” Indonesia sukses untuk pertama kalinya melaksanakan event hybrid secara standar internasional, menghubungkan satu benua dengan benua yang lain secara bersamaan sehingga kita jadi memiliki standar atau pembanding untuk penyelenggaraan event berikutnya di tengah pandemi COVID-19 ini,” kata Mahendra Siregar.

Semua kegiatan berjalan lancar sehingga menjadi sinyal kuat untuk hidup dengan tekhnologi di era New Normal. Industri pariwisata harus mengadopsi, mengimplementasikan standar hybrid yang dibutuhkan. Oleh karena itu GTF bukan sekedar event, kata Wakil Menteri Luar Negri RI ini.

Di dunia internasional terutama di Asean, Indonesia selalu jadi terdepan dalam mempromosikan sejumlah pembaruan maupun penyesuaian di era New Normal termasuk dalam hal travel corridor, travel bubble dan inisiatif lainnya.

” Kami selalu mendukung Asean untuk menyiapkan diri, menyesuaikan dan memperbaiki terhadap perkembangan yang ada karena dengan begitu kita selalu menjaga daya tahan kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir,” tandasnya.

Menurut dia, menjadi tuan rumah Global Tourism Forum dimana sebagian pembicara dan peserta hadir secara langsung maupun online merupakan bagian dari persiapan diri untuk menjadi tuan rumah kegiatan MICE yang lebih besar seperti Indonesia akan memegang Presidensi G20 dimulai pada 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima mandat langsung Presidensi pada KTT G20 atau G20 Leader Summit di Roma Italia pada 30-31 Oktober mendatang.

” Pada penutupan President WTFI Bulut Bagci juga mengatakan akan membuat GTF kembali di Indonesia sambut presidensi RI di G-20 tahun depan dengan menyelenggarakannya kemungkinan di Bali “

Kita tunggu saja dari WTFI detilnya bagaimana. tentunya GTF Bali tidak mengulang hal sama di Jakarta. Harus ada lompatan besar untuk event nya tahun depan, pesan Mahendra.

Chairman of Indonesia Tourism Forum (ITF), Sapta Nirwandar, mengatakan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman menjadi dasar terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Annual Meeting Global Tourism Forum (GTF) 2021. 

 “Kita harap event ini bisa menghidupkan MICE meski hybrid. MICE ini penting karena dampak ekonominya cukup besar . Mudah-mudahan ini juga menjadi komitmen bangkitkan pariwisata Indonesia,” ujar Sapta. 

 Bulut Bagci, President of World Tourism Forum Institute (WTFI) saat pembukaan dan penutupan acara berulang kali mengatakan Indonesia adalah tujuan wisata kelas satu dengan kehangatan orang, nilai-nilai budaya dan perilaku alami.

Event ini menempatkan pariwisata pada agenda para pemimpin dunia dan untuk memastikan investasi asing langsung di negara-negara yang menjadi tuanbrumah.

Dalam acara ini, ada sesi bergengsi tentang topik tren baru tentang investasi asing langsung, investasi berkelanjutan, efek covid-19, dan solusi menjadi transformasi dan kebijakan gender.

World Tourism Forum Institute  ( WTFI) telah memilih Presuden Joko Widodo sebagai pemimpin pariwisata 2021 karena komitmennya yang tinggi pada pengembangan pariwisata Indonesia. 

“WTFI percaya bahwa untuk mencapai pariwisata di suatu negara penting untuk mendapatkan dukungan penuh dari para pemimpin. Tahun depan pada tahun 2022, WTFI akan membawa ribuan orang secara fisik untuk kembali menggelar acara di Indonesia ( Bali) untuk menunjukkan keramahan Indonesia kepada dunia.

Ministers Talk 

Setelah pembukaan resmi oleh Wakil Presiden Maruf Amin, Menparekraf Sandiaga Uno pimpin sesi Minister Talk bahas Reopening Asean Tourism Destination for International Tourist.

 Singapura diwakili oleh Alvin Tan Menteri Perdagangan dan Industri,  Dr Thong Korn Menteri Pariwisata Kamboja, Nguyen Van Hung Menteri Seni, Olahraga dan Pariwisata Vietnam

 Hadir juga secara online Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakiyprakarn serta Menteri Sumber Daya Utama dan Pariwisata Brunei Darussalam Dato Seri Setia Awang Haji Ali Bin Apong.

 Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno usulkan pada World Tourism Forum Institute  bergandengan tangan dengan negara-negara anggota ASEAN untuk membuat program dan kegiatan yang dapat mempercepat pemulihan pariwisata di wilayah ini. 

 “Indonesia siap dan berharap untuk memiliki kerja sama lebih lanjut. Mari berbagi update tentang protokol kesehatan dan keselamatan, percepatan vaksinasi  termasuk prosedur perjalanan sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang sama atau pengakuan tentang apa yang sebenarnya terjadi,” kata Sandi

 Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) asal Brunei pada kesempatan yang sama mengatakan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan penyembuhan sektor pariwisata.

Tiga fokus rencana utama untuk pemulihan yaitu :

1. membantu pertimbangan penentuan prioritas dalam proses pengambilan keputusan

2. memberikan hasil untuk menyegarkan kembali para komunitas bisnis dan karyawan di sektor pariwisata dan fokus pada era new normal pariwisata untuk menjangkau sumber target pasar baru dan mengkonsolidasikan fondasi yang berkelanjutan yang bertujuan untuk fase pembukaan kembali destinasi wisata.

3. berfokus pada mempromosikan asosiasi jangka panjang dan regenerasi sambil mengikuti tren baru juga berbagai tantangan yang muncul untuk memulihkan destinasi pariwisata ASEAN.

Pemerintah & swasta dan pers

Bagaimana RI bertahan untuk menjadi lebih kuat di masa pandemi disampaikan Rizky Handayani Mustafa selaku Deputi Bidang Produk Pariwisata, MICE dan Event Kemenparekraf.

Pemerintah dan swasta sepakat DNA kreatif dan demografi RI merupakan bonus besar bagi pariwisata Indonesia untuk tetap bertahan. 

Pandemi ini telah merangsang tren baru untuk pariwisata seperti wisata berbasis alam dan pengalaman.  Pemerintah juga turut ambil bagian dalam masa pemulihan ini. 

Teuku Faizasyah selaku Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan sekain menggenjot vaksin, pemerintah berupaya menurunkan harga pengujian agar proses penelusuran dan pengobatan bisa lebih cepat.

“Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan wisatawan asing sehingga mereka akan mengunjungi kami lagi di masa depan,”

Sedangkan Hariyadi Sukamdani selaku Vice President Sahid Group dan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menambahkan, dengan protokol kesehatan yang ketat kita bisa lebih kuat dan berkembang lebih baik karena di era baru ini yang dibutuhkan wisatawan adalah rasa aman saat bepergian.  

Kementerian Teknologi Informasi dan PT Telkom telah meluncurkan aplikasi “Peduli Lindungi”, aplikasi ini cukup efektif untuk menyinkronkan semua data pengujian COVID 19, data Vaksin dan Obat,” ujarnya.

 Budijanto Tirtawisata selaku CEO Panorama Sentrawisata mengatakan  perlunya memiliki visi dan pemahaman yang sama agar bisa gesit. dalam hadapi perkembangan pandemi.

Pariwisata harus memiliki nilai yang bermakna dan universal, dan kita dapat menyediakannya dengan kemauan untuk meningkatkan dan menciptakan peluang. 

“Apa yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan ini adalah bahwa pandemi membuat kita berkembang seperti halnya pariwisata.  Sektor ini harus tangguh  dan Indonesia siap untuk itu, “kata Budi.

Pers juga miliki peranan penting dalam pengembangan pariwisara karena itu sesi ini diisi oleh Jeannette Ceja, Pembawa Acara TV, Jurnalis Perjalanan & Penasihat Perjalanan, AS serta Claudia Tapardel, PhD, Jurnalis & Pembawa Acara TV DCNews, Rumania.

Keduanya menyoroti pemerintah yang harus memiliki standar tingkat aturan internasional, harus ada pengujian gratis untuk memastikan semua orang sehat dan mereka dapat menikmati perjalanan.

alam forum ini, misalnya adalah  kebijakan mengeluarkan sertifikat hijau.  Sertifikat ini juga dikenal sebagai sertifikat hijau digital atau izin hijau.

Sertifikat COVID Digital memungkinkan warga negara Uni Eropa untuk bergerak dengan aman di dalam Uni Eropa selama pandemi COVID-19. 

Hal ini sangat membantu bagi para traveller yang ingin berkeliling.  Dengan green pass mudah untuk masuk museum, hiburan budaya dll. Dia juga menyebutkan bahwa.

Pembicara tamu lainnya adalah Ismail Urtug, Vice President Responsible for Transformation, Innovation & Strong Digital.kebangkitan industri pariwisata global dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan perjalanan domestik terlebih dahulu.

 “Pemerintah harus melonggarkan gerakan pembatasan nasional untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dalam negeri,”

Selain itu, ia membagikan strategi Parlemen Eropa dalam menyesuaikan pendekatan keberlanjutan dalam industri pariwisatanya melalui program yang disebut “Smart Mobility”. 

Mobilitas pintar adalah strategi berkelanjutan yang mendukung dengan memanfaatkan digitalisasi dan otomatisasi untuk mencapai konektivitas yang mulus, aman, dan efisien. Ismail mengklaim bahwa Smart Mobility telah berhasil mengurangi emisi CO2.

Nilai Ekowisata dalam COVID-19

Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor pariwisata dunia, khususnya ekowisata. Beberapa isu penting muncul dalam hal sumber daya yang berkelanjutan dan banyak faktor lainnya.

Sesi ini  menampilkan Fergus Maclaren, Kepala Pariwisata MACC-DUFF, Kanada, Odelia Ntiamoah, CEO Kamar Industri Pariwisata, Ghana dan Alexandros Thanos, Kepala Sektor Pariwisata, Wilayah Makedonia Tengah, Yunani

Moderatornya adalah Dr. Valasia Iakovoglou, Direktur Sektor Ekowisata dari UNESCO Chair Con-E-Ect di International Hellenic University (IHU), Yunani.

Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor pariwisata dunia, khususnya ekowisata. Beberapa isu penting muncul dalam hal sumber daya yang berkelanjutan dan banyak faktor lainnya.

Alexandros Thanos mendukung pemerintah untuk membangun infrastruktur, melindungi sumber daya alam, dan mendidik masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah di kawasan wisata. 

Selain itu, pemerintah berperan penting dalam merancang program dan pengembangan berkelanjutan untuk masa depan ekowisata.

Odelia Ntiamoah berbicara tentang tantangan dalam memulihkan ekowisata di Ghana. Hal ini sangat tergantung pada peran masyarakat lokal di sana.

Namun, penggundulan hutan dan penambangan liar masih menjadi isu utama yang terjadi. Elemen kunci untuk mempertahankan daya tarik ekowisata adalah penanaman pohon oleh tingkat pemula dan juga tingkat korporat.

Manajemen jangka panjang semacam ini akan menghasilkan hasil yang terbaik. “Kita juga harus mendukung masyarakat secara pendidikan dan juga finansial untuk memberikan mereka “rasa memiliki” untuk melindungi hutan dan lingkungan sekitar. Sehingga akan lebih menarik minat masyarakat untuk melakukan wisata lokal.

Fergus Maclaren menyebutkan Kanada memiliki banyak taman nasional yang menarik untuk dinikmati wisatawan lokal dan internasional. Dia fokus pada pasar pariwisata yang besar di Kanada. 

Pemerintah juga memberikan stimulus untuk mendukung kawasan ekowisata. “Kami dulu memiliki pengunjung yang besar, tetapi sekarang kami berfikir dan menyesuaikan kembali untuk memulihkan sektor pariwisata,”

Menurut dia, pendekatan lingkungan dan budaya adalah elemen kunci untuk menyelamatkan ekowisata. Sebagai penutup, moderator meminta para pembicara untuk mengajukan pertanyaan: Bagaimana mengukur perlindungan terhadap lingkungan alam? Bagaimana dengan melibatkan masyarakat adat dalam ekowisata?.

Dampak pandemi & masa depan pariwisata.

Dorji Dhradhul, Director General of Tourism Council of Bhutan, Mariana Oleskive, Chairperson of State Agency for Tourism Development of Ukraine dan Kairat Sadvakassov, Vice Chairman of the Board of Kazakh Tourism membahas masa depan pariwisata dipandu oleh  Neslihan Gundes, Global Partnership Director of WTFI.

 Menurut Dorji Dhradhulu,  di masa pandemi ini karena harus mementingkan keselamatan dan kesehatan bagi wisatawan maka penting  memikirkan kembali kebijakan, model, dan strategi.

Soalnya  Pariwisata global harus memiliki alternatif untuk mengatasi situasi ini. Bhutan mengutamakan pengelolaan sektor kesehatan selama pandemi dan stabilitas ekonomi hingga menjadi lebih baik.

“Bhutan begitu istimewa karena kita memiliki budaya yang utuh dan otentik, semuanya alami dan juga diatur oleh kebijakan lingkungan. Alam kita masih sangat menarik bagi wisatawan.” katanya menambahkan.

Mariana Oleskive mengatakan tahun 2020 lalu turis Ukraina cukup menurun, tetapi pada saat yang sama itu adalah kesempatan untuk memulihkan pariwisata lokal di Ukraina.

Inisiasi datang dari presiden untuk meminta ratusan tokoh publik untuk membagikan tempat favorit mereka untuk bepergian di Ukraina di media sosial.

Ini berguna untuk melibatkan lebih banyak orang untuk menjelajahi negara. Tidak hanya kota, tetapi juga kawasan alam seperti danau, gunung, dan gua. Ukraina memiliki banyak hal untuk ditawarkan.

Dia juga mengatakan bahwa Ukraina cukup baik dalam memulihkan sektor pariwisata dengan meningkatkan wisatawan lokal.

“Kami berada di pusat Eropa dengan warisan nasional, masakan, dan tempat-tempat bersejarah. Ukraina siap untuk membuka kembali pariwisata,” tambahnya.

Sedangkan Kairat Sadvakassov mengatakan pemerintah harus menentukan sektor-sektor prioritas selama pandemi. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang perlu beradaptasi. Sektor pariwisata sedang berjuang. Hanya 20% hotel yang berhasil bertahan di masa pandemi.

“Kita harus mendorong pariwisata dalam negeri. Semua orang berpikir untuk pergi ke luar negeri Ketika ingin berlibur. 

Namun dalam kondisi pandemi ini, semua orang mulai melihat apa yang bisa mereka kunjungi di negara ini”, tambahnya.

Pemerintah siap membuka beberapa kawasan wisata di daerah tertentu. Pengunjung juga dikendalikan dengan hasil tes negatif COVID-19 dan persyaratan lainnya.

Pelan tapi pasti, pariwisata lokal dibuka kembali untuk mengisi kembali okupansi dan pendapatan. Secara keseluruhan situasi ini kembali dengan keputusan dan strategi yang bijaksana oleh pemerintah. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Internasional

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Published

on

Foto dokumentasi pada 19 Mei 2022 ini mengabadikan debat tingkat menteri Dewan Keamanan PBB tentang perdamaian dan keamanan internasional, konflik dan ketahanan pangan di markas besar PBB di New York, AS. (Foto: AFP)

New York, goindonesia.co – Rusia langsung memveto rancangan resolusi PBB yang disiapkan untuk mengecam aneksasi wilayah Ukraina dan menuntut penarikan mundur semua pasukan Rusia dari tetangganya itu, Jumat (30/9/2022) waktu New York.

Resolosi itu disiapkan Dewan Keamanan PBB untuk mengecam “referendum” yang digelar sepihak oleh Rusia untuk meminta pendapat warga di empat wilayah Ukraina apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia.

Rusia mengklaim bahwa berdasarkan hasil referendum, sekitar 99% warga di Luhansk dan Donetsk di bagian timur Ukraina dan Zaporizhzhia dan Kherson di selatan ingin menjadi bagian dari Rusia.

Menurut draf resolusi Dewan Keamanan yang dimotori Amerika Serikat, referendum itu “ilegal dan tidak valid”.

Selain itu, Rusia diminta agar “secepatnya, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua kekuatan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas negara itu yang diakui masyarakat internasional”.

Rusia adalah satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB sekarang yang menentang resolusi tersebut.

Sepuluh negara mendukung resolusi, yaitu: Albania, Prancis, Ghana, Irlandia, Kenya, Meksiko, Norwegia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat.

Empat negara abstain, yaitu: Brasil, Tiongkok, Gabon, dan India.

Sebagai catatan, tiga dari empat negara yang abstain itu adalah mitra Rusia di organisasi multilateral bernama BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan rancangan resolusi tersebut sebetulnya sudah sangat sesuai dengan tujuan dibentuknya Dewan Keamanan PBB.

“Kita sedang membahas satu anggota PBB yang juga anggota Dewan Keamanan yang sedang berusaha melakukan aneksasi wilayah lain dengan kekuatan,” kata Thomas-Greenfield.

“Referendum akal-akalan ini hasilnya sudah ditentukan lebih dulu di Moskwa, semua orang tahu itu. Referendum digelar di bawah moncong senjata Rusia,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Internasional

Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Tawarkan Paradigma Kolaborasi

Published

on

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-77 di markas besar PBB di New York, AS,  (Foto: AFP)

New York, goindonesia.co- Menlu Retno Marsudi menawarkan paradigma kolaborasi sebagai solusi untuk menghadapi tantangan global. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77, di New York, AS, Senin (26/9/2022).

Menurut Retno, Indonesia menyerukan perlunya tatanan dunia yang berdasarkan paradigma baru kolaborasi Paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma merangkul, bukan memengaruhi (containment). Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi adalah solusi transformatif yang dibutuhkan.

“Kondisi saat ini sangat menghawatirkan: pandemi yang berkepanjangan, ekonomi dunia yang masih kelam, perang yang bukan lagi satu kemungkinan, tapi satu kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian. Krisis pun datang silih berganti, dari pangan, energi, hingga perubahan iklim. Seharusnya dunia bersatu untuk mengatasinya, namun sayangnya, dunia justru terbelah, sehingga menyulitkan kita berupaya mengatasi kondisi ini,” katanya.

“Ini harus diawali dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah tidak bisa ditawar. Prinsip-prinsip ini harus senantiasa ditegakkan. Penyelesaian masalah secara damai harus menjadi satu-satunya solusi untuk setiap konflik,” tegasnya.

Retno menambahkan, paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan dalam mengatasi isu Palestina dan Afghanistan. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaannya, sedangkan untuk Afghanistan Indonesia berkomitmen membantu memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

Kedua, kata Retno, untuk membangkitkan tanggung jawab terhadap pemulihan global. Saat ini, solidaritas global semakin menyurut. Diskriminasi perdagangan terjadi di mana-mana, demikian juga dengan monopoli rantai pasok global. Tata kelola ekonomi global dimanfaatkan untuk kepentingan negara kuat.

Retno menjelaskan paradigma baru ini penting karena beberapa alasan, yakni: Pertama, untuk menyalakan kembali semangat perdamaian. Menurut Retno, kurangnya kepercayaan antar-negara (trust deficit) memicu kebencian dan ketakutan, sehingga dapat berujung pada konflik. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, trust deficit harus diubah menjadi kepercayaan strategis (strategic trust).

Oleh karena itu, kata Retno, dunia menaruh harapan kepada G20. “G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandera oleh geopolitik,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menambahkan bahwa paradigma baru juga dibutuhkan untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 dan memerangi perubahan iklim.

Ketiga, kata Retno, untuk memperkuat kemitraan regional. Arsitektur regional tidak semestinya digunakan untuk mengurung dan mengalienasi negara tertentu. Arsitektur regional harus dapat mendukung upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan justru membahayakannya.

“ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar ASEAN tetap penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia,” ujarnya.

ASEAN juga harus menyikapi dengan serius situasi di Myanmar. Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan Five-Point Consensus.

“ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,” kata Retno.

Terakhir, Retno menegaskan bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi semangat PBB. Pendekatan yang inklusif harus dikedepankan, di mana suara seluruh negara diperlakukan secara setara.

“Suara setiap negara, besar maupun kecil, harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman,” tegasnya lagi.

“Saya percaya dengan bekerja bersama-sama dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan,” tutupnya. (***)

Continue Reading

Internasional

Forum Dewan Keamanan PBB Panas, Menlu Rusia Walk Out

Published

on

Foto: AP/

Jakarta, goindonesia.co – Forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (22/9/2022) berlangsung panas saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membela serangan Moskow ke Ukraina di tengah kecaman negara-negara lain yang hadir di pertemuan tersebut.

Lavrov hanya berada di ruang dewan untuk menyampaikan pidatonya pada pertemuan 15 anggota badan tersebut, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Selanjutnya, Lavrov tidak mendengarkan orang lain berbicara dan walk out.

“Saya melihat hari ini bahwa diplomat Rusia melarikan diri dengan tepat seperti pasukan Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dikutip Reuters.

Sejauh ini, dewan tersebut tidak dapat mengambil tindakan yang berarti karena Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan China.

Lavrov menuduh Kyiv mengancam keamanan Rusia dan “dengan berani menginjak-injak” hak-hak orang Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina. Dia pun menambahkan bahwa menambahkan bahwa “operasi militer khusus tidak dapat dihindari.”

“Jumlah kebohongan yang datang dari diplomat Rusia sangat luar biasa,” tutur Kuleba.

Lavrov mengatakan negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya adalah pihak-pihak yang terlibat dan memperpanas konflik.

Di sisi lain, Menlu AS Blinken berjanji bahwa Washington akan terus mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri.

“Tatanan internasional yang kami kumpulkan di sini untuk ditegakkan sedang dicabik-cabik di depan mata kami. Kami tidak bisa membiarkan Presiden Putin lolos begitu saja,” katanya kepada dewan.

Adapun, AS, Inggris, dan anggota lainnya menyerukan agar Rusia bertanggung jawab atas kekejaman yang mereka katakan telah dilakukan Moskow di Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil, menggambarkan tuduhan pelanggaran hak sebagai kampanye kotor.

“Kita harus menjelaskan kepada Presiden Putin bahwa serangannya terhadap rakyat Ukraina harus dihentikan … bahwa tidak boleh ada impunitas bagi mereka yang melakukan kekejaman itu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly.

Sementara itu, Menlu Wang dari China mengatakan prioritasnya adalah untuk melanjutkan dialog tanpa prasyarat dan bagi kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak meningkatkan ketegangan.

“Posisi China di Ukraina jelas,” kata Wang. “Kedaulatan, integritas teritorial semua negara harus dihormati dan masalah keamanan yang wajar dari semua negara harus ditanggapi dengan serius.” (***)

Continue Reading

Trending