Connect with us

Politik

Kementerian BUMN Tunjuk 5 Advisor Ini Bantu Restrukturisasi Utang Garuda Rp 70 T

Published

on

Jakarta, Kementerian BUMN dan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sudah menunjuk sedikitnya lima konsultan keuangan dan hukum untuk memulai proses restrukturisasi seluruh utang maskapai BUMN ini yang nilainya sudah bengkak dari Rp 20 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Berdasarkan dokumen paparan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Senin (21/6/2021) yang disiarkan dari Youtube DPR RI, disebutkan lima perusahaan konsultan tersebut.

Mereka adalah McKinsey & Company (business advisor), PT Mandiri Sekuritas (lead advisor), Guggenheim Partners (financial advisor), dan legal advisor Cleary Gottlieb, dan Assegaf Hamzah & Partners.

“Garuda telah memiliki rencana bisnis model baru untuk tahun 2022-2026, untuk menjembatani kondisi saat ini menjadi New GA diperlukan rencana strategis yang dilakukan secara bertahap pada periode Juni-Desember 2021,” tulis manajemen Garuda, dikutip Selasa (22/6/2021).

Adapun rencana bisnis 5 tahun yakni mencatatkan EBITDA positif 2022-2026, new business model (fleet as variable, profitable route, sufficient people with high productivity), armada mulai 66 unit di 2022, dan total pegawai berdasarkan jumlah armada.

Adapun periode pembalikan kinerja (turn around) yakni dilakukan dengan dua cara, restrukturisasi keuangan (Lease Negotiation dan Unsustain Debt Settlement – in/out of court), dan restrukturisasi operasional (Rightsizing SDM, Route and Fleet Optimization, Social Distancing Evaluation, dan Frequency optimization).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan pihaknya memang sudah menunjuk konsultan hukum dan keuangan untuk memulai proses restrukturisasi seluruh utang Garuda.

“Kementerian BUMN sudah menunjuk konsultan hukum dan keuangan untuk memulai proses restrukturisasi Garuda. Selain itu memang segera dilakukan moratorium utang atau standstill agreement [menghentikan sementara pembayaran bunga] dalam waktu dekat ini,” kata Kartiko dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6/2021).

“Karena tanpa moratorium, cash Garuda akan habis dalam waktu pendek sekali, ini yang akan kami tangani segera,” kata Tiko, panggilan akrabnya.

“Apabila Garuda bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor [penyewa pesawat], dan pemegang sukuk global, dan juga melakukan cost reduction [pengurangan biaya], harapannya cost bisa menurun 50% atau lebih, maka Garuda bisa survive pascarestukturisasi.”

“Namun restrukturisasi ini butuh negosiasi dan proses hukum yang berat karena melibatkan banyak pihak, dan tentunya harapannya cost menurun, oleh karena itu mau tak mau cost structure dipotong lebih rendah.”

“Sebagai informasi, dalam sebulan cost Garuda US$ 150 juta, sementara revenue US$ 50 juta, jadi setiap bulan rugi US$ 100 juta, jadi memang sudah tidak mungkin dilanjutkan dalam kondisi sekarang ini,” kata Tiko.

“Jadi ini kami harapkan dukungan Bapak Ibu Komisi VI, karena kita masuk dalam restrukturisasi berat, dan prose legal yang cukup kompleks.”

Dia mengatakan, diharapkan dalam 270 hari setelah dilakukan moratorium utang maka bisa dilakukan restrukturisasi.

Namun dia mengingatkan proses ini punya risiko.

“Memang ada risiko, apabila dalam restrukturisasi para kreditor tidak menyetujui, atau banyak tuntutan legal, itu bisa terjadi, dan jika tidak mencapai kuorum maka bisa jadi menuju kebangkrutan, nah ini yang kita hindari semaksimal mungkin dalam proses legal, harapannya ada kesepakatan restrukturisasi Garuda.”

“Tadi sudah disampaikan Pak Menteri [Menteri BUMN Erick Thohir]. Sebenarnya dalam negeri itu, sebelum Covid-19 itu Garuda untung, tapi luar negerinya rugi, ini penyakit lama, tapi setelah Covid-19, ada permasalahan baru, yaitu perubahan pengakuan kewajiban di mana operasional lease [sewa pesawat] tadinya dicatat sebagai opex jadi utang,” tegasnya.

Dengan demikian, katanya, utang Garuda yang tadinya sekitar Rp 20 triliun, bengkak jadi Rp 70 triliun, “yang memang secara PSAK dicatatkan, diharuskan dicatat sebagai kewajiban, ini membuat posisi secara neraca insolvensi [tak mampu bayar kewajiban tepat waktu], karena antara utang dan ekuitasnya sudah tidak memadai mendukung neraca keuangan,” kata mantan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ini.

Sebab itu, kata Tiko, untuk melakukan restrukturisasi yang sifatnya fundamental, utang Garuda yang mencapai US$ 4,5 miliar itu harus diturunkan di kisaran US$ 1-1,5 miliar.

Hukum

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?

Published

on

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam judicial review omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020).

MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. 

Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi?

Meskipun MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini.

Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun.

Setelah 2 tahun tidak ada perbaikan, Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah pun memastikan akan melakukan perintah putusan MK tersebut. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan putusan MK, Kamis (25/11).

Meski begitu, Airlangga memastikan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu itu tetap berlaku secara konstitusional.

Hal itu berlaku hingga diterbitkannya aturan perbaikan yang paling lama 2 tahun.

Selain itu, Airlangga memastikan aturan turunan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih juga tetap berlaku.

Sebab, MK hanya menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ujar Airlangga. Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia. (***)

Continue Reading

Hukum

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Published

on

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada wisuda ke-78 Universitas Tarumanagara (Untar) pada 27-28 November 2021 yang diikuti 1.340 wisudawan. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.

“Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Momor 91/PUU-XVIII/2020,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Saya telah memerintahkan kepada para menko (menteri koordinator) dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti Putusan MK itu secepat-cepatnya,” tuturnya.

Kendati demikian, kata Jokowi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberi waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU tersebut.

“Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku,” ujarnya.

Dengan tetap berlakunya UU Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan, lanjut Jokowi, seluruh materi dan substansi dalam UU tersebut sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam maupun luar negeri bahwa investasi yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman.

Jokowi mengatakan, komitmennya dan pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. (***)

Continue Reading

Politik

Erick Thohir Angkat Twedy Ginting Jadi Komisaris Pertagas

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Twedy Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Gas (Pertagas), unit usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan Subholding Gas Pertamina. Seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, Rabu (17/11/2021).

“Benar. Sebenarnya saya ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Gas pada 19 Oktober yang lalu. Ini ibarat saya kembali ke rumah. Karena sebelumnya saya menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur gas (midstream) dan hilir (downstream) industri gas Indonesia di bawah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PGN merupakan Subholding Gas Pertamina sejak 11 Maret 2018.

Twedy pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN selaku pemegang saham atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia berharap bisa membantu Pertagas menjadi leading dalam pengembangan rantai pasok gas di Indonesia.

Seperti dikutip dari laman resmi Pertagas, Twedy lahir di Karo, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1982. Twedy merupakan alumni Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan sedang menempuh pendidikan akhir di Magister Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik di Universitas Moestopo.

Beberapa pelatihan sertifikasi kompetensi telah diikuti di antaranya sertifikasi digital marketing profesional serta pelatihan leadership compentency lainnya. Twedy juga alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012.

Pada 2009 hingga 2017, Twedy pernah berkarier menjadi Tenaga Ahli di DPR RI. Kemudian pada kurun waktu tahun 2017-2019 dipercaya mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Madya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Juni 2019, Twedy ditetapkan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas dan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Saka Energi Indonesia pada November 2019. Pada tahun 2021, dia pernah juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Tekno Madani di (PNM Group).

Selain itu, Twedy memiliki pengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga aktif di organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ekonomi dan aktif sebagai analis kebijakan publik untuk beberapa riset lembaga non pemerintahan.

Continue Reading

Trending