Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Erick Thohir: Impor Beras adalah Masalah Kebijakan dan Belum Adanya Satu Data

Published

on

JAKARTA , goindonesia.co –Menteri BUMN Erick Thohir menilai impor beras adalah masalah yang terkait dengan kebijakan serta kondisi belum adanya program satu data nasional.

“Itu yang salah (impor beras), itu yang harus kita ubah. Bukan (kualitas), tapi karena kebijakan. Antara impor dan produksi tidak pernah dijadikan satu titik,” ujar Erick dalam wawancara di salah satu media sosial dengan Deddy Corbuzier seperti dilansir Antara, Selasa.

Menurut Erick, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa data di Indonesia tidak pernah menjadi satu. Dengan demikian program satu data nasional harus terwujud.

“Kalau program ini tidak diwujudkan, semuanya akan menjadi tidak jelas atau grey area,” kata Menteri BUMN tersebut.

Erick mencontohkan soal pupuk yang mana saat ini sekitar 53 persen atau 57 persen pupuk itu sudah nonsubsidi. Hanya 43 persen atau 47 persen pupuk yang subsidi.

Namun subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp19 triliun naik menjadi Rp33 triliun. Secara teori, kata Menteri BUMN itu, kalau pasarnya menyusut maka subsidi harusnya semakin kecil.

“Dengan digitalisasi, dengan satu data nasional ini kesempatan bagi Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, terlambat kita,” ujar Erick Thohir.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.

Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) juga akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Covid-19 pada 2021.

Alasannya, SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. (***)

Bisnis dan Ekonomi

Presiden: Pariwisata Harus Lebih Tangguh dan Sejahterakan Masyarakat

Published

on

Wisatawan berjalan di area Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Bali. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Kenaikan animo pariwisata dirasakan di berbagai belahan dunia.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata untuk memikirkan bersama bagaimana sektor itu bisa lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat. Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara puncak peringatan World Tourism Day ke-42 di Bali, Selasa (27/9/2022).

“Kita harus memikirkan ulang bagaimana sektor pariwisata dapat menjadi lebih tangguh dan lebih menyejahterakan masyarakat,” kata Presiden dalam sambutan secara virtual sebagaimana kanal YouTube resmi World Tourism Organization (UNWTO).

Menurut Presiden situasi pandemi Covid-19 berangsur-angsur mereda. Hal itu dirasakan Indonesia antara lain lewat lonjakan jumlah kedatangan wisatawan internasional, yang pada awal tahun ini sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Presiden mengatakan bahwa pola serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Artinya, konektivitas manusia mulai menunjukkan kebangkitan.

Akan tetapi Jokowi menegaskan masih banyak tantangan global yang dihadapi oleh sektor pariwisata. “Inflasi yang tajam di berbagai negara, bahan bakar transportasi yang mahal, konflik geopolitik yang belum selesai, serta perubahan iklim yang semakin mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Semua tantangan itu harus dihadapi dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kerja sama global,” katanya.

Oleh karena itu Presiden menyatakan bahwa sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor pariwisata, lanjut Presiden, juga harus berwawasan alam lingkungan, berkelanjutan melestarikan budaya-budaya lokal, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal.

Untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih tangguh dan semakin menyejahterakan masyarakat, Jokowi menekankan bahwa segenap pemangku kepentingan harus mengedepankan kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. “Merancang ulang kebangkitan sektor pariwisata membutuhkan kerja keras semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus mulai mencari cara untuk memitigasi munculnya perubahan-perubahan akibat perkembangan dunia yang sangat cepat dan menjadikan sektor pariwisata masa depan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih berkualitas,” katanya.

Presiden juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan UNWTO kepada Indonesia menjadi tuan rumah puncak perayaan World Tourism Day ke-42. Jokowi tidak lupa untuk mengajak organisasi pariwisata dunia melakukan kolaborasi serta mengundang para investor untuk membangun pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

‘Tsunami’ PHK RI Berlanjut, dari Shopee Hingga Indosat

Published

on

Foto: Sejumlah kurir Shopee Express melakukan konvoi usai melakukan aksi unjuk rasa di kawasa Sudirman, Jumat (16/9/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, goindonesia.co – Tsunami PHK ternyata tak hanya menghampiri startup saja, tapi juga perusahaan konvensional.

Baru kemarin, Jumat (23/9), Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengumumkan perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah.

Menurut keterangan tertulis, 95% dari karyawan yang terkena dampak telah menerima tawaran dari perusahaan, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun IOH tak menyebut jumlah pasti karyawan yang terdampak PHK.

Adapun paket kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah, dan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. (***)

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

Pengusaha Kapal Ferry Terpukul Kenaikan BBM, Minta Tarif Tiket Dinaikkan

Published

on

Kapal Ferry Yang Melayani Penyebrangan Merak-Bakauheni. (Kamis, 04/03/2021). (Dokumentasi ASDP Indonesia Ferry).

Jakarta, goindonesa.co – Sejumlah pengusaha kapal dari Gapasdap dan Indonesian National Ferry Owners Association (INFA) memprotes kenaikan BBM jenis solar, karena memberatkan biaya pelayaran kapal Ferry di sejumlah lintasan, terutama di Selat Sunda yang menjadi penghubung Pelabuhan Merak dengan Bakauheni.

Mereka mendatangi kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, untuk menyampaikan keluhan agar tarif angkutan penyeberangan ikut naik, setelah BBM di naikkan oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022.

“Sampai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM solar sebesar 32 persen, kami merasa kenaikan harga BBM itu sangat memukul usaha kami di industri penyeberangan,” kata Aminudin Rifai, Sekretari DPP Gapasdap, di kantor BPTD Wilayah VIII Banten, Kota Cilegon, Selasa (20/09/2022).

Aminudin bercerita dia telah mendapatkan informasi kenaikan tarif penyeberangan harusnya sudah dilakukan pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib. Tapi dia bingung, lantaran hal itu tidak terjadi di tanggal tersebut.

Pengusaha dan pegawai kapal mengultimatum pemerintah pusat untuk segera menaikkan tarif pelayaran antarprovinsi dan antarnegara, pada Rabu, 21 September 2022, pukul 00.00 wib.

“Mengenai tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi yang sampai saat ini belum diberlakukan oleh Kemenhub atau pemerintah pusat, seyogyanya tarif ini diberlakukan Senin, 19 September 2022, seperti yang ditetapkan menhub melalui Kepmenhub nomor 172 tahun 2022 mengenai tarif angkutan kelas ekonomi antarnegara antar provinsi,” terangnya.

Sedangkan Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro hanya mampu meneruskan keluhan dari Gapasdap dan Infa ke pemerintah pusat, terkait desakan mereka untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan antar provinsi antar negara, terutama di wilayah Selat Sunda yang menghubungkan Pelabuhan Merak dengan Pelabuhan Bakauheni.

Tunggu Keputusan Kemenhub

“Kami memahami dan kami memaklumi bahwa kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap operasional kapal yang ada di Pelabuhan Merak-Bakauheni. Prinsipnya kami sebagai unit pelaksana akan meneruskan ke pusat,” kata Kepala BPTD Wilayah VIII Banten, Handjar Dwi Antoro, ditempat yang sama, Selasa (21/09/2022).

Handjar mengatakan dia belum melakukan sosialisasi ataupun pengumuman, mengenai rencana kenaikan tarif yang akan diberlakukan Kemenhub pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 wib.

BPTD Wilayah VIII Banten masih menunggu keputusan resmi dari Kemenhub, menganai kenaikan tarif angkutan penyeberangan.

“Kami, khususnya BPTD, tidak pernah mengeluarkan statement (kenaikan tarif), pada saat ini kami menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya. (***)

Continue Reading

Trending