Connect with us

Politik

BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta dalam Kasus Megamendung

Published

on

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa simpatisannya saat tiba di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Dalam kunjungan tersebut, Rizieq Shihab dijadwalkan menghadiri acara peresmian pembangunan Masjid Raya di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural sekaligus mengisi ceramah shalat Jumat.(AFP/ADITYA SAPUTRA)

JAKARTA, goindonesia – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis denda Rp 20 juta terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada 13 November 2020. Jika tidak dibayar, akan dihukum pidana penjara lima bulan.

Vonis dibacakan majelis hakim di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

 “Menyatakan terdakwa Moh Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan lima bulan,” ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa. seperti dilansir KOMPAS.com.

Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Sementara itu, Rizieq tetap berkukuh menyelenggarakan kegiatan di pondok pesantren di Megamendung pada 13 November 2020 dan secara sengaja memberitahukan kedatangannya kepada publik.

Atas vonis ini, pihak Rizieq Shihab menyatakan akan berpikir-pikir terlebih dulu. Adapun hal yang memberatkan Rizieq dalam pandangan hakim adalah ia tidak membantu program pencegahan Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah. Sementara hal yang meringankan yakni Rizieq merupakan tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan bisa melakukan edukasi untuk dicontoh masyarakat.

Vonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa

Vonis Rizieq ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa.

Dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

“Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun,” kata jaksa.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

Jaksa mengatakan, ada empat hal yang memperberat tuntutan pidana terhadap Rizieq.

Pertama, Rizieq pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara Pasal 160 KUHP pada tahun 2003 dan perkara Pasal 170 KUHP pada tahun 2008.

“Kedua, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat,” ujar Syahnan.

Ketiga, perbuatan Rizieq mengganggu ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat.

Keempat, Rizieq dianggap tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. “Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang,” kata dia.

Rizieq anggap jaksa keras kepala

Dalam sidang pembacaan pleidoi beberapa waktu lalu, Rizieq Shihab berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas murni. Hal itu disampaikan Rizieq saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

“Kami memohon kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah SWT, demi tegaknya keadilan agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni,” kata Rizieq dalam sidang.

“Dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat, dan kehormatan,” tutur dia.

Rizieq meminta agar hakim memiliki keyakinan dalam mengambil keputusan untuk menghentikan proses hukum yang menurutnya zalim.

Dia menilai jaksa terlalu bersikeras mengaitkan kenaikan kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor karena kerumunan yang diciptakannya.

“Jaksa penuntut umum tetap saja keras kepala dan ngotot bahwa kerumunan Simpang Gadog atau kerumunan Megamendung telah menyebabkan, itu dengan sangat pasti, kenaikan Covid tanpa pembuktian ilmiah melalui penyelidikan epidemiologi yang semestinya,” kata Rizieq.

Rizieq menuturkan, ahli epidemiologi dan kesehatan yang dihadirkan dalam persidangan sudah menegaskan bahwa tidak ada kepastian suatu kerumunan menularkan Covid-19, yang ada hanya potensi atau kemungkinan. Selain itu, kata Rizieq, data yang dibawa oleh saksi fakta dari Puskesmas Desa Sukamaman dan Dinas Kesehatan Kota Bogor juga tidak menunjukkan adanya kenaikan Covid-19 di Kecamatan Megamendung dan Kabupaten Bogor. (***)

Politik

Muncul Koalisi Indonesia Bersatu, Kesetiaan ke Jokowi Jadi Isu

Published

on

Suharso Monoarfa, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Dok. Humas Golkar)

Jakarta, goindonesia.co – Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN, dan PPP mendapat reaksi dari sesama partai politik Koalisi Indonesia Maju. Kesetiaan dan dukungan tiga partai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinggung.

Adalah PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu kepada Jokowi. Meski tak soal dengan manuver Golkar, PAN, dan PPP, PSI memberi kritik.

“Setiap partai silakan saja melakukan manuver politik. Sah-sah saja,” kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Padahal PSI berharap tak ada koalisi partai politik lain yang muncul dari dalam Koalisi Indonesia Maju, kabinet pemerintahan Jokowi.

“Namun, sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma’ruf, PSI berharap hendaknya tidak ada koalisi lain yang dibentuk partai pendukung Pak Jokowi selain Koalisi Indonesia Maju,” ujar Raja.

Raja Juli Antoni (Ari Saputra/detikcom)

Oleh sebab itu, PSI menyentil kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP dalam mendukung pemerintahan Jokowi. PSI meminta partai yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu setia terhadap Jokowi.

“Setia dulu saja mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Kasihan Pak Jokowi mengurus rakyat. Pandemi belum selesai, recovery ekonomi sedang dilangsungkan, soal minyak goreng belum tuntas. Fokus saja dulu dukung Pak Jokowi,” imbuhnya.

PAN: Tak Ada Agenda Terselubung

Kesetiaan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang disentil PSI mendapat respons Koalisi Indonesia Bersatu. PAN menegaskan setia terhadap pemerintahan Jokowi hingga 2024.

“Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, PPP, terbentuk dari adanya persamaan cita-cita untuk menunaikan janji Kemerdekaan RI sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD 1945 melalui jalan demokrasi konstitusional,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Viva menjelaskan cita-cita itu kemudian diturunkan ke dalam wadah perjuangan politik gagasan, ide, dan pemikiran, sebagai landasan prinsip melalui proses-proses politik yang mencerdaskan, menggembirakan, menyejahterakan, memakmurkan, dan berkeadilan.

“Itulah yang menjadi salah satu dasar pendirian dari Koalisi Indonesia Bersatu,” ujar jubir PAN itu.

Viva Yoga Mauladi (Ari Saputra/detikcom)

Koalisi Indonesia Bersatu, menurut Viva, tetap bagian dari pemerintahan Jokowi. Koalisi ini, kata Viva, tetap mengemban tugas kerja pemerintahan Jokowi.

“KIB ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, dalam rencana kerja selanjutnya dipastikan akan bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan,” ucap Viva.

Oleh sebab itu, kesetiaan koalisi ini bagi PAN tak perlu dipertanyakan lagi. Viva mengatakan tak ada agenda terselubung yang dibawa oleh Koalisi Indonesia Bersatu.

“Kesetiaan KIB kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak usah diragukan lagi. Tidak ada agenda politik tersembunyi atau terselubung. Semua serba-transparan alias terang-benderang. Apalagi Pak Airlangga Hartarto dan Bang Sumo (Suharso Monoarfa) adalah menteri di kabinet, maka tentu akan bekerja maksimal bekerja untuk rakyat,” sebut Viva.

“Bahkan, menurut Bang Zulkifli Hasan, PAN akan terus berkomitmen menjadi partai koalisi pemerintah, sampai berakhirnya purnatugas pemerintah setelah Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya.

Golkar: Kami Tak Abai Dukung Jokowi

Partai Golkar juga membalas kritik PSI yang menyinggung kesetiaan Koalisi Indonesia Bersatu terhadap Jokowi. Golkar mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu yang terbentuk bersama PAN dan PPP tetap taat pada tugas mendukung kebijakan Jokowi.

“Jangan salah menduga. Koalisi Indonesia Bersatu tidak mengabaikan tugas-tugas partai politik untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam berbagai kebijakannya,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Sabtu (14/5).

Ace Hasan Syadzily (Ari Saputra/detikcom)

“Koalisi Indonesia Bersatu ini justru ingin menghantarkan Pemerintahan Jokowi hingga 2024,” imbuh Ace.

Kesetiaan Partai Golkar dengan kebijakan Jokowi, menurut Ace, tak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu merumuskan visi untuk di medan laga 2024.

“Partai Golkar masih setia kepada Presiden Jokowi. Yang kita rumuskan dalam KIB ini adalah visi, platform, dan gagasan untuk 2024,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Politik

NasDem: Surya Paloh Putuskan 1 Nama Capres September, Anies Kandidat Terkuat

Published

on

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7). Foto: ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka

Jakarta, goindonesia.co – DPW Aceh NasDem menjadi salah satu daerah yang akan mengusulkan nama Anies Baswedan menjadi capres dalam Rakernas 15-17 Juni mendatang. Ketua DPW Partai NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi mengatakan selain Aceh, DKI Jakarta, Banten hingga Jabar dalam waktu dekat juga akan memutuskan untuk membawa nama Anies ke Rakernas.

“Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapresan Pak Anies Baswedan dalam tubuh partai NasDem sejauh ini,” kata Taufiq kepada wartawan, Kamis (5/6).”Setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat dan waktu dekat Kalimantan akan sepakat membawa nama Anies ke Rakernas NasDem Juni mendatang di Jakarta,” imbuh dia.Taufiq menuturkan Rakernas akan memutuskan 3 nama yang akan diserahkan ke Ketum Surya Paloh. Setelah itu, kata dia, September mendatang Paloh akan memilih satu nama atau dua nama yang akan dijadikan sebagai capres-cawapres.

Ketum NasDem Surya Paloh memberikan pidato dalam acara Rakorsus se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/1/2020). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

“Rakernas itu akan memutuskan 3 nama untuk diserahkan kepada Ketum Bapak Surya Paloh. September kemudian, tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi satu nama. Atau mungkin dua di antara tiga itu akan disandingkan dalam satu paket capres (cawapres) NasDem,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP NasDem ini menuturkan partai menyerahkan sepenuhnya pilihan capres kepada Paloh.

Namun, saat ini, nama Anies yang paling bergaung luas di antara pengurus wilayah.”Namun, sejauh ini dapat saya sampaikan, nama yang bergaung sangat luas di NasDem adalah Anies Baswedan,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menuturkan Rakernas akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) dan dihadiri oleh 7 ribu kader dari seluruh wilayah.

Nantinya, salah satu hasil Rakernas memberikan rekomendasi 3 nama capres ke Surya Paloh untuk dipilih. Setelah itu, NasDem akan membangun koalisi dengan parpol lain.

Continue Reading

Politik

Menerka 3 Nama Capres Bakal Disodorkan NasDem ke Surya Paloh

Published

on

Logo Partai NasDem. (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Partai NasDem menyerahkan tiga nama bakal calon presiden (capres) 2024 kepada Ketum Surya Paloh dalam rakernas 15-17 Juni mendatang. Kemungkinan nama yang bakal diserahkan ke Surya Paloh mencuat.

“Kemungkinan besar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir,” kata pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Selasa (3/5/2022)

Umam menjabarkan mengapa ketiga nama itu kemungkinan besar disodorkan NasDem ke Surya Paloh. Ketiga tokoh itu memiliki cerita tersendiri dengan NasDem.

“Sejak awal, Anies memiliki kedekatan dengan NasDem. Sedangkan Ganjar dinilai memiliki visi yang sesuai dengan NasDem, tapi berpotensi memunculkan resistensi politik dari PDIP. Sedangkan Erick memiliki kedekatan dengan sejumlah elemen internal NasDem karena faktor logistik saja, namun fakta menunjukkan elektabilitas Erick masih sangat rendah,” ujarnya.

Lebih mengerucut, Umam menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang besar berada dalam daftar yang disodorkan ke Surya Paloh. Umam pun memberi penilaian jika NasDem ingin memenangkan capres jagoannya pada 2024.

Anies Baswedan-Ganjar Pranowo-Erick Thohir. (Repro detikcom)

“Jadi, kemungkinan besar, arah koalisi yang dibentuk NasDem akan mendorong Anies di Pilpres 2024. Untuk menyukseskan agenda itu, NasDem bisa membangun poros kekuatan politik tengah-moderat dengan Partai Demokrat,” ucap Umam.

“Karena itulah, dalam sejumlah simulasi survei, Anies-AHY masih menjadi pilihan yang feasible dan marketable untuk Pilpres 2024 mendatang,” imbuhnya.

NasDem Bakal Serahkan 3 Nama Capres

Partai NasDem diketahui akan menggelar rapat kerja nasional atau rakernas 15-17 Juni di Jakarta. Dalam rakernas, NasDem akan menyerahkan tiga nama bakal capres 2024 ke Ketum Surya Paloh.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan rakernas digelar di Jakarta Convention Center atau JCC. Dalam acara yang bakal dihadiri ribuan kader NasDem itu, tiga nama capres 2024 akan diserahkan ke Surya Paloh.

“Partai Nasdem sedang berkonsentrasi mempersiapkan rakernas yang akan dilaksanakan pada 15-17 Juni di JCC. Sekarang SC sedang bekerja, OC sedang bekerja untuk mempersiapkan karena dihadiri oleh semua DPD se-Indonesia, DPW se-Indonesia, pesertanya sekitar tujuh ribuan. Dan rakernas nanti kita akan merekomendasikan tiga nama capres kepada Pak Surya,” kata Willy kepada wartawan, Selasa (3/5).

Dari tiga nama capres yang diserahkan, Surya Paloh akan menentukan siapa jagoan NasDem di 2024. Penyerahan dan penentuan nama capres ini, menurut Willy, tak terlepas dari membangun koalisi 2024.

“Nanti akan diserahkan ke Pak Surya, Pak Surya yang menentukan siapa yang akan beliau pilih, dan teknis waktu nanti kita serahkan ke Pak Surya karena sekaligus juga membangun koalisi pengusung,” ujar Willy. (***)

Continue Reading

Trending