Connect with us

Politik

Kepercayaan Terhadap Jokowi Meluncur Dibawah 50 Persen, Komunikasi Harus Langsung Dibawah Komando Presiden

Published

on

Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Jakarta , goindonesia.co -Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi meluncur hingga berada di angka 43 persen.

Untuk lebih dekat pada memahami masalah, hingga kita dapat memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi, Menurut Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, trend kepercayaan publik Pada Jokowi menurun hingga di bawah lima puluh persen.

“LSI melakukan survei tanggal 20-25 Juni, 2021 tentang sikap publik terhadap vaksin dan vaksinasi. Salah satu yang ditanya ke publik tentang tingkat kepercayaan mereka pada kemampuan presiden dalam menangani pandemi. Survei ini menemukan tingkat kepercayaan terhadap presiden dalam menangani pandemi berada di angka 43%, menurun bila dibandingkan dengan dengan Februari 2021 (56,5%)” ujarnya pada wartawan.

Mengapa kepercayaan tersebut menurun? Menurut Djayadi besar kemungkinan karena dua hal:

Pertama keadaan ekonomi memburuk dibanding awal tahun. Ini menurut masyarakat dan ditemukan dalam survei tersebut.

Kedua, situasi kesehatan/pandemi juga memburuk terutama mulai awal Juni, kasus Covid meningkat tajam, rumah sakit kewalahan, oksigen susah didapat, kematian meningkat tajam, dan seterusnya. Tentu ini juga terkait dengan cara komunikasi pemerintah yang terlihat tidak sinkron satu sama lain. Ada yang bilang terkendali, ada yang bilang tidak, dan seterusnya.

Masih menurut Djayadi, untuk meningkatkan kembali kepercayaan tersebut: Pertama, pemerintah fokus menangani pandemi terutama pembatasan sosial tapi harus disertai dengan pemberian bantuan sosial yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang terdampak. Kalau masyarakat dibatasi tapi tidak disediakan makannya (terutama masyarakat menengah ke bawah) maka upaya menurunkan jumlah kasus dan menangani pandemi melalui pembatasan sosial akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Bantuan sosial yang ada sekarang terlambat penyalurannya, PPKM darurat sudah berjalan sejak 3 Juli tapi bantuan sosial baru mulai diberikan sejak tanggal 19 Juli (terutama di Jakarta, daerah lain mungkin lebih terlambat).

Kedua, pemerintah benar-benar menunjukkan ke masyarakat bahwa mereka mengikuti betul rekomendasi dari para pakar kesehatan dan bencana, seperti para epidemiolog dan unsur-unsur kesehatan yang lainnya, sehingga masyarakat juga yakin bahwa pemerintah tidak coba-coba dan punya rencana yang jelas.

Ketiga, komunikasi politik pemerintah harus terlihat padu, dibawah komando langsung presiden, tidak ada lagi simpang siur informasi dari berbagai pejabat terkait. Djayadi juga menyampaikan ” kementerian Kominfo memastikan koordinasi dan sinergi komunikasi antar instansi yang menangani penanggulangan pandemi dan ekonomi agar tidak terjadi tumpang tindih komunikasi. Dan itu semua harus berada dibawah komando presiden langsung”. Ungkap Djayadi. (**)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

DPR Bentuk Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Daftar Anggotanya

Published

on

Ilustrasi DPR RI (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta, goindonesia.co – DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Pansus RUU Ibu Kota Negara terdiri atas 56 anggota Dewan dari lintas komisi.
“Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 Ayat 2 menyatakan jumlah anggota pansus ditetapkan rapat paripurna paling banyak 30 orang,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/12/2021).

“Mengingat kompleksitas substansi akan dibahas dan akan lintas sektoral melibatkan lintas komisi maka rapat konsultasi pengganti rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 3 November memutuskan membentuk Pansus Rancangan UU tentang IKN dengan jumlah anggota sebanyak 56 orang dan pimpinan Pansus 6 orang,” lanjut Dasco. Adapun komposisi keanggotaan Pansus RUU Ibu Kota Negara berdasarkan pertimbangan dan pemerataan anggota yaitu Fraksi PDIP 12 orang, Golkar 8 orang, dan Gerindra 8 orang. Kemudian fraksi NasDem 6, PKB 6, Demokrat 5, PKS 5, PAN 4, serta PPP 2 orang.

Berikut ini rincian nama-nama 56 anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara:

PDIP
1. T.B. Hasanuddin
2. Junimart Girsang
3. Bob Andika Mamana Sitepu
4. Hendrawan Supratikno
5. Dede Indra Permana
6. Arif Wibowo
7. Andreas Eddy Susetyo
8. Sri Rahayu
9. Sadarestuwati
10. Ichsan Soelistio
11. Cornelis
12. Safaruddin

Golkar
1. Ahmad Doli Kurnia Tanjung
2. Ilham Pangestu
3. Arsyadjuliandi Rachman
4. Agung Widyantoro
5. Mukhamad Misbakhun
6. Zulfikar Sadikin
7. Sarmuji
8. Hamka B. Kady

Gerindra
1. Habiburokhman
2. Kamrussamad
3. Sugiono
4. Prasetyo Hadi
5. Darori Wonodipuro
6. Novita Wijayanti
7. Budisatrio Djiwandono
8. Andi Iwan Darmawan

Nasdem
1. Saan Mustopa
2. Fauzi H. Amro
3. Tamanuri
4. Willy Aditya
5. Syarief Abdullah Alkadrie
6. Ery Egahni Ben Bahat

PKB
1. Ruslan Daud
2. Tommy Kirniawan
3. Yanuar Prihatin
4. Fathan
5. Ratna Juwita Sari
6. Moh. Rano Al Fath

Demokrat
1. Muslim
2. Hinca Panjaitan
3. Marwan Cuk Asan
4. Herman Khaeron
5. Sartono

PKS
1. Suryadi Jaya Purnama
2. Hidayatullah
3. Mardani
4. Ecky Awal Muncharam
5. Hamid Noor Yasin

PAN
1. Saleh Partaonan Daulay
2. Guspardi Gaus
3. Ibnu Mahmud Bailalludin
4. Andi Yuliani Paris

PPP
1. Achmad Baidowi
2. Nurhayati

(***)

Continue Reading

Politik

Survei Capres 2024 Indikator Politik: Prabowo Masih Teratas, Ganjar Terus Mengejar

Published

on

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres 2024 masih berada di urutan teratas disusul Ganjar Pranowo. FOTO/DOK.SINDOnews

Jakarta, goindonesia.co – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan peta elektoral sosok calon presiden ( capres ) jelang Pemilu 2024 mendatang. Nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi yang teratas dalam surveinya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa dalam survei ini, lembaganya melakukan sejumlah simulasi terhadap sejumlah nama calon yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut nama Prabowo selalu unggul di setiap simulasi yang dilakukan.

“Jadi kami belum menemukan kata bahwa Pak Prabowo ada di bawah nama Ganjar atau Anies,” kata Burhanuddin dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (5/12/2021).

Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%. Disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno 5,2%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,6%, Khofifah Indarparawansa 3,1%, Erick Thohir 2,3%, Puan Maharani 1,1%, dan Airlangga Hartarto 0,5%.

Sementara, dari simulasi 8 nama calon, Prabowo Subianto 27,6%, Ganjar Pranowo 23,7%, Anies Baswedan 17,2%, Ridwan Kamil 8,4%, Sandiaga salahuddin Uno 5,9%, AHY 4,8%, Erick Thohir 2,4%, dan Airlangga Hartarto 0,9%.

Sedangkan, dari simulasi yang dilakukan 3 nama, Prabowo Subianto 35,5%, Ganjar Pranowo 30,0%, dan Anies Baswedan 23,7%.

“Jadi survei rutin yang kami gelar menemukan pola, di mana Pak prabowo masih di peringkat pertama, tetapi tidak signifikan, terutama dibanding elektabilitas Ganjar Pranowo,” katanya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (***)

Continue Reading

Politik

Survei: Ekonomi nasional membaik pengaruhi kepuasaan kinerja Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (ANTARA Jatim)

Jakarta, goindonesia.co Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan naiknya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang terus membaik.

“Membaiknya kepuasan publik tersebut berkat persepsi ekonomi nasional yang terus membaik dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik mencapai 72 persen atau naik 13 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya 59 persen.

Penanganan kedua isu vital tersebut tidak lepas dari kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Kenaikan fantastis kepuasan publik terhadap Presiden tidak bisa dilepaskan dari sosok Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.

Ia mengatakan Airlangga banyak melakukan terobosan kebijakan sehingga Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Di satu sisi, tren positif tersebut tidak berimbas pada elektoral Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. (***)

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 10,6 persen masyarakat sangat puas, 61,4 cukup puas, kurang puas 24,5 persen, tidak puas sama sekali 2,8 persen, dan 0,7 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Membaiknya perekonomian nasional turut mengoreksi persepsi publik tentang pelaksanaan demokrasi dan kondisi politik nasional yang semakin meningkat, katanya.

“Jadi ekonomi betul-betul punya dampak luar biasa, menjadi determinan yang secara signifikan menjelaskan banyak hal,” jelasnya.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang meliputi sampel basis 1.220 dan oversample 800 yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode “multistage random sampling”.

Rata-rata simpangan (“margin of error”) hasil penelitian tersebut sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  (***)

Continue Reading

Trending