Connect with us

Politik

Laporan Nota Keuangan, RAPBN 2022, dan Sidang Tahunan MPR DPR

Published

on

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Puan Maharani meninggalkan ruangan seusai memberikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO – Akbar Nugroho Gumay

Dalam sidang tahunan bersama MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden Jokowi akan menyampaikan asumsi ekonomi makro 2022.

Jakarta , goindonesia.co – Pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan bersama MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI yang merupakan agenda rutin jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/8/2021).

Selain pidato kenegaraan, Presiden juga akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022. Segmen pidato kenegaraan ini akan masuk ke dalam rangkaian sidang tahunan MPR yang dimulai pada pukul 08.30 WIB. Sidang Tahunan MPR 2021 hanya boleh dihadiri 60 orang.

Sementara itu, penyampaian RAPBN 2022 akan masuk ke dalam agenda sidang pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2022. Acara sidang tahunan ini dapat diikuti melalui TV nasional dan live streaming di YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden akan mengungkapkan berbagai poin penting terkait dengan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022

KEM-PPKF RAPBN Tahun 2022 telah disepakati dalam rapat kerja bertempat di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI pada 8 Juni 2021. Saat itu, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR telah menetapkan asumsi makro dan target pembangunan.

Angka asumsi makro yang telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8 persen, tingkat inflasi 2-4 persen, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 6,32-7,27 persen. Adapun, harga minyak ditetapkan sebesar US$55 hingga US$65 per barel dan lifting minyak bumi dipatok sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9 persen, rasio gini pada indeks 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 103-105 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 104-106.

Sri Mulyani saat itu menyampaikan Kementerian Keuangan dan dengan seluruh instansi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik memahami sepenuhnya dan akan memaksimalkan seluruh ruang kebijakan dengan tetap memperhatikan adanya dinamika yang cukup tinggi baik di dalam negeri dan luar negeri yang tentu akan memerlukan respon dari semua.

“Untuk hal-hal yang tadi yang disampaikan dalam kesimpulan kita akan coba untuk terus menavigasi dari pilihan-pilihan kebijakan dan tentu pada akhirnya nanti dalam bentuk RUU APBN 2022 yang akan disampaikan bapak presiden pada Insyaallah Agustus 2021. Semoga dinamika dan pembahasan substantif serta konstruktif akan terus kita jaga di dalam mengawal Indonesia untuk memulihkan ekonominya,” ujarnya.

Namun, angka KEM PPKF tersebut telah dibahas kembali oleh Badan Anggaran dan mengalami perubahan. Ada tiga perubahan yang diputuskan.

Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditetapkan sebesar menjadi Rp13.900-Rp 14.800, dari sebelumnya di KEM PPKF sebesar Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar AS.

Kedua, harga minyak mentah Indonesia atau ICP berdasarkan kesepakatan naik menjadi US$55 hingga US$70 per barel, lebih tinggi dari dibandingkan asumsi dalam KEM PPKF sebesar US$55 hingga US$65 per barel.

Ketiga, lifting minyak bumi menjadi 686.000-750.000 barel per hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.031-1.200 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Sebelumnya dalam KEM PPKF, lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

Berikut susunan acara Sidang Tahunan MPR yang berlangsung hari ini, Senin (16/8/2021):

08.28 – 08.30 Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD memasuki ruang rapat Paripurna

08.30 – 08.35 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

08.35 – 08.38 Mengheningkan Cipta dipimpin Ketua MPR

08.38 – 08.53 Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2021 sekaligus Pidato Pengantar  Sidang Tahunan MPR tahun 2021 oleh Ketua MPR

08.53 – 09.08 Pidato Sidang Bersama DPR dan DPD oleh Ketua DPD

09.08 – 09.53 Pidato Presiden Dala Rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Dalam Rangka HUT ke 76 Kemerdekaan RI

09.53 – 09.58 Pembacaan Doa (Ketua MUI Pusat)

09.58 – 10.03 Penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2021 sekaligus Pidato Pengantar  Sidang Tahunan MPR tahun 2021 oleh Ketua MPR

10.03 – 10.08 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Diiringi Korps Musik Mabes Polri

10.08 – 10.28 Persiapan Sidang RAPBN

10.28 – 10.30 Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Pimpinan DPR memasuki ruang rapat Paripurna

10.30 – 10.35 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

10.35 – 10.50  Pidato Pembukaan Masa Sidang 1 DPR Tahun Sidang 2021 -2022 oleh Ketua DPR

10.50 – 11.35 Pidato Presiden dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun 2022 beserta nota keuangannya

11.35 – 11.45 Penyampaian RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan kepada Ketua DPR dan Ketua DPD

11.45 – 11.50 Pembacaan Doa (Anggota DPR Fraksi Golkar) 11.50 – 11.55 Penutupan rapat paripurna

11.55 – 12.00 Lagu Indonesia Raya 12.00 – Selesai Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Pimpinan DPR meninggalkan ruang rapat Paripurna Simak acara Sidang Tahunan MPR dan DPR, serta RAPBN 2022 secara live.

Simak acara Sidang Tahunan MPR dan DPR, serta RAPBN 2022 secara live.

12:32 WIB Pemerintah Rencanakan Utang Rp973,58 Triliun pada 2022, Sebagian Besar Lewat SBN

Pemerintah menargetkan pembiayaan utang akan mencapai Rp973,58 triliun pada RAPBN tahun anggaran 2022.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, posisi ini lebih rendah 5,2 persen jika dibandingkan dengan target APBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.026,98 triliun. “Sebagian besar pembiayaan utang dalam RAPBN 2022 akan dipenuhi dari penerbitan SBN,” seperti dikutip Bisnis, Senin (16/8/2021).

12:19 WIB Pesan Puan ke Jokowi, Jaga Rasio Utang

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan I DPR RI Tahun 2021/2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta / Youtube Sekretariat Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah berhati-hati menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai regulasi yang ada.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2021 – 2020 di Gedung Parlemen, Senin (16/8/2021).

12:15 WIB Pidato Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya diperkirakan akan menyampaikan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk anggaran 2022. Namun, ternyata hal tersebut tak disinggung oleh Presiden.

12:10 WIB Pemerintah Jamin Stok dan Harga Obat, Vaksin, hingga Alkes

Presiden Joko Widodo mengatakan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus dipecahkan pemerintah. Terkait dengan hal itu, pemerintah pun berupaya keras membenahi situasi.

12:05 WIB RAPBN 2022, Defisit Anggaran Ditetapkan Sebesar Rp868 Triliun

Dalam RAPBN 2020, nilai belanja lebih besar dari pendapatan, maka defisit anggaran direncanakan sebesar 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp868 triliun.

“Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen terhadap PDB,” jelas Jokowi.

11:58 WIB RAPBN 2022, Suku Bunga Obligasi Diperkirakan 6,82 Persen

Rupiah ditetapkan pada kisaran Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen dalam RAPBN 2022. Hal itu mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.

11:44 WIB Jokowi Sampaikan 6 Fokus APBN 2022

Presiden Joko Widodo menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022. Terdapat enam fokus utama pengelolaan uang negara pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (16/8/2021). Dia menjelaskan bahwa pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi.

11:40 WIB RAPBN 2022, Rupiah Ditetapkan Rp14.350

Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah pada 2022 mencapai kisaran Rp14.350 per dolar Amerika Serikat (AS).

“Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per dolar AS” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Senin (16/8/2021).

Perkiraan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut dan akselerasi program vaksinasi Covid-19 pada tahun depan.

11:32 WIB Jokowi Targetkan Pertumbunan Ekonomi 2022 di Kisaran 5%-5,5%

Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia di 2022 tumbuh di kisaran 5 persen-5,5 persen. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun Anggaran 2022.

Angka pertumbuhan yang ditargetkan pada RUU APBN itu, lebih rendah dari angka asumsi makro yang telah disepakati pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2022, sebesar 5,2 persen-5,8 persen.

11:23 WIB Investasi Harus Bantu UMKM Naik Kelas

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya efek positif investasi harus dapat dinikmati oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Sebab, perluasan akses pasar produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah.

11:11 WIB Jokowi Akui Banyak Terima Kritik dari Masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintah menerima sejumlah kritik pada sejumlah hal yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintahannya.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022, Presiden menyadari adanya kepenatan di masyarakat selama pandemi Covid-19.

10:56 WIB Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Bamsoet Usul Begini ke Jokowi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan agar Indonesia memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk periode 2019-2024. Jika PPHN disetujui, maka proyek infrastruktur dan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan bisa dilanjutkan setelah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

10:46 WIB Dalam Pidatonya, La Nyalla Bahas Kesehatan hingga Unikorn

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI/DPD RI 2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 16 Agustus 2021 / Youtube Sekretariat Presiden

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2021, Senin (16/8/2021).

Dalam pidatonya, La Nyalla menyampaikan sejumlah pandangan terkait sektor kesehatan, marketplace maupun perubahan iklim dunia.

Selain itu, dia juga memaparkan tentang sumber daya pangan dan air bersih serta heavy industri yang dimiliki Indonesia.

10:38 WIB Masalah Lapangan Kerja Jadi Fokus, Presiden Dorong Percepatan Implementasi UU Ciptaker

Presiden Joko Widodo menyatakan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas secara masif menjadi fokus pemerintah.

Dia pun menilai implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus dipercepat.

10:32 WIB Presiden Minta Investasi Terintegrasi untuk Mencapai Ekonomi Hijau dan Biru

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

10:23 WIB Jokowi: Krisis, Resesi, dan Pandemi seperti Api

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 16 Agustus 2021 / Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membacakan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2021. Jokowi secara gamblang mengatakan krisis, resesi, dan pandemi Covid-19 seperti api. Apa maksudnya?

“Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari,” ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2021, Senin (16/8/2021).

10:15 WIB 8 Poin Jokowi soal Penanganan Pandemi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pandemi selama satu setengah tahun lebih telah menguatkan perilaku dan infrastruktur kesehatan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2021. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting terkait kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.

10:08 WIB La Nyalla Sebut Perbedaan Koperasi dan Bursa Efek Indonesia

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Perbedaannya, pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang asing. Namun, koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesa.

09:56 WIB Selain Kesehatan, Turunkan Biaya Logistik dan Bangun Daerah Pelosok Jadi Prioritas Jokowi  

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya konsentrasi pada masalah kesehatan di tengah pandemi. Agenda-agenda besar menuju Indonesia maju dipastikan tetap berada pada jalurnya.  

“Pengembangan SDM berkualias tetap jadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang murahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan,” katanya pada pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021).

09:46 WIB Filosofi Baju Adat Baduy yang Dipakai Presiden

Presiden RI Joko Widodo memakai baju adat Suku Baduy dan Wapres Ma’ruf Amin mengenakan baju adat Mandar saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI 2021, Senin (16/8/2021) – Twitter: Kementerian Keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR 2021 pada Senin (16/8/2021). Jokowi tampak bersahaja mengenakan pakaian adat suku Baduy, suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi dan budaya.

Jokowi tiba mengenakan pakaian lengkap adat suku Baduy berwarna hitam dengan ikat kepala biru bercorak batik serta masker hitam. Bukan itu saja, Jokowi juga memakai tas yang terbuat dari anyaman dan sandal kulit berwarna hitam.

09:40 WIB Semarak Pantun di Pidato Bamsoet

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Sidang Tahunan MPR RI 2021 / Youtube DPR RI

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melantukan pantun saat membuka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang DPR RI-DPD RI 2021 di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021).

“Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya sampaikan salam pembukaan, kepada semua para hadirin,” ujar Bamsoet saat membuka sidang tahunan, Senin (16/8/2021).

09:37 WIB Ketua DPD: Unikorn Jadikan Anak Bangsa Sebagai Dropshipper

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti marketplace di Indonesia melalui sejumlah Unicorn masih didominasi oleh barang impor.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian karena hanya menjadikan anak bangsa sebagai dropshipper atau pedagang yang hanya membuka toko.

09:34 WIB Bamsoet singgung vaksinasi ideologi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat vaksinasi sebagai upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Langkah ini perlu dibarengi dengan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022, Bamsoet menyebutkan bahwa upaya itu akan berdampak pada ketahanan tubuh serta ketahanan ideologi.

09:28 WIB Teks Lengkap Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rapat tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD dan DPR RI, hari ini, Senin (16/8/2021).

Dalam pidatonya, Presiden mengarisbawahi berbagai hal mulai dari pandemi hingga reformasi struktural.

09:11 WIB Puan Maharani pakai baju adat Payas Agung Bali

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022 pada Senin (16/8/2021), dengan mengenakan pakaian adat Payas Agung Bali.

Busana adat Bali tersebut merupakan salah satu pakaian tradisional kebesaran bangsawan Bali, dengan kain songket khas Bali dan kain tenun Gringsing.

08:59 WIB Ketua MPR Bamsoet apresiasi langkah pemerintah tangani pandemi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah yang cepat dan tanggap dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikannya dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021, Senin (16/8/2021).

“Kami atas nama pimpinan dan anggota MPR menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pemerintah atas kerja keras, langkah kebijakan yang cepat dan tepat dalam rangka perlindungan seluruh warga Indonesia,” katanya.

08:56 WIB 60 Pejabat Hadir di Sidang Tahunan MPR RI

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 dilangsungkan secara hybrid. Sejumlah pejabat akan menjalani sidang secara langsung dan sisanya melalui daring.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan agenda ini akan berjalan secara minimalis dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

08:50 WIB Foto Presiden Jokowi berpakaian adat Baduy

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Suku Baduy dalam Sidang Tahunan MPR DPR RI./ youtube.

08:43 WIB Ketua DPR RI Puan Maharani Optmistis Indonesia Tangani Pandemi

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Dalam acara kenegaraan tahunan ini, Puan bersama pimpinan lembaga negara yang lain akan mendengarkan laporan kinerja pemerintah lewat Pidato Kenegaraan Presiden.

 “Mudah-mudahan sidang tahunan kali ini makin menyolidkan langkah semua lembaga negara untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini,” kata Puan. Berita selengkapnya Sidang Tahunan MPR, Puan Maharani Optimistis Indonesia Bisa Tangani Pandemi

08:24 WIB Jokowi Kenakan Baju Suku Baduy, Ma`ruf Amin Pakai Baju Adat Mandar

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin tiba di Gedung Parlemen, DPR RI. Presiden diketahui mengenaikan pakaian adat suku Baduy, Banten. Sementara Wapres mengenakan pakaian adat Mandar, Sulawesi Barat. 

Keduanya tiba sekitar pukul 08.05 WIB. Jokowi hadir mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup kepala berkelir biru. Adapun Ma`ruf Amin menggunakan pakaian hitam dibalut kain merah dengan penutup kepala khas Sulawesi Selatan. 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenakan pakaian adat daerah Sulawesi Barat di kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin (16/8/2021) (***)

Sumber : Antara

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Soal Sipol, Perindo Harap ada Server Khusus untuk Publik

Published

on

Ferry Kurnia Rizkiansyah. DOK.MI/Rommy Pujianto

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 27 partai politik (parpol) saat ini telah mendaftar dan terintegrasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.  Dari 27 parpol, terdapat 18 partai yang berstatus sebagai partai nonparlemen. 

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Pemilu Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan catatan-catatan penting untuk mengkritisi Sipol. 

“Sipol-kan baru kita aktivasi, sampai saat ini kita masih dalam proses input data, kita masih berproses, kalaupun ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi, kita sampaikan ke KPU. Tapi sekarang kami masih belum menemukan catatan penting untuk kita kritisi,” ungkap Ferry kepada Media Indonesia, Rabu (29/6). 

Namun, Ferry meminta KPU agar bisa membuat situs Sipol bisa lebih terakses dan jangan sampai ada kendala terkait servernya. Pasalnya, seluruh data partai berada di dalam Sipol tersebut. 

“Yang kedua, tentunya juga perlu ada server khusus untuk ke publik, sehingga publik tahu Partai Perindo seperti apa, itu perlu untuk diinformasikan ke masyarakat,” tandasnya. (***)

Continue Reading

Politik

Profil Sunny Tanuwidjaja, Eks Staf Ahok yang Keluar dari PSI Demi Bantu Anies

Published

on

Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja [suara.com/Oke Atmaja]

Jakarta, goindonesia.co – Sosok politisi muda asuhan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sunny Tanuwidjaja, kini memutuskan untuk angkat kaki dari partai tersebut.

Adapun alasan kader partai yang diketuai oleh Giring Ganesha tersebut keluar karena menyatakan ingin membantu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menjadi salah satu pihak yang mengungkap alasan Sunny mengakhiri kariernya di PSI sebagai dewan pembina.

Meski kini hengkang dari partainya, Grace tetap memuji langkah tegas Sunny yang dinilai gentleman. Pasalnya, Sunny berani mengatakan dengan tegas untuk keluar PSI kaena berniat mendukung Anies. 

Sebelum keluar dari partai dan membantu Anies berjuang mencalonkan diri di Pemilihan Presiden 2024, Sunny memiki rekam jejak karier politik yang panjang.

Bahkan, Sunny merupakan eks staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Sepak terjang Sunny Tanuwidjaja di dunia politik

Eks staf Ahok tersebut telah bergabung dengan PSI pada 2018 yang lalu dan menjabat menjadi Sekretaris Dewan Pembina partai. Sunny memiliki kedekatan dengan Ahok dan menjadi stafnya saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Ahok bertemu dengan Sunny ketika menjadi partisipan sebuah acara perkumpulan orang Indonesia di Amerika Serikat pada 2010 silam. Adapun Ahok mengungkapkan keinginannya untuk maju mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta.

Sontak, Sunny dan rekan-rekan yang turut hadir di perhelatan itu mengamini keinginan Ahok tersebut dan memberikannya dukungan penuh.

Seusai kembali ke Indonesia, Sunny membantu Ahok menghadapi kontestasi polik dalam mewujudkan keinginannya menjadi gubernur DKI Jakarta.

Terseret kasus reklamasi pantai Jakarta

Saat kasus dugaan suap reklamasi pantai Jakarta mencuat, nama Sunny terseret lantatan kedekatannya dengan Ahok yang waktu itu menjabat sebagai gubernur.

Keduanya diperiksa oleh KPK hingga dibawa ke persidangan pada awal 2016 silam. Sunny membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya yakni menjadi perantara suap.

Ahok dan Sunny akhirnya tetap menjadi saksi dalam perkara tersebut.

Karier di luar politik

Selain di dunia politik, Sunny juga merupakan seorang akademisi.

Melalui gelar master ilmu politik yang ia peroleh dari Universitas Northern Illinois, Sunny berkesempatan menjadi peneliti lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.  (***)

Continue Reading

Politik

Diwarnai Kisruh Internal dan Kasus ‘Papua-Tukang Bakso’, Mungkinkah PDIP Meraih Hattrick Pada Pemilu 2024?

Published

on

Massa PDIP dalam kampanye Pemilu (Foto : Istimewa)

Soal ‘tukang bakso’ juga memberi kesan kepada publik bahwa PDIP kurang menaruh rasa hormat terhadap konstituennya sendiri. Pasalnya, kantong para ‘tukang bakso’ –Soloraya, Wonogiri—kongruen pula dengan kantong suara PDIP. Pada Pilkada 2020, wilayah para tukang bakso itu–Kota Surakarta, Sragen, Boyolali dan Wonogiri–mencatat kemenangan tertinggi, paling rendah 80,4 persen, paling tinggi di Boyolali, 95,5 persen.

Jakarta, goindonesia.co – Rasa haus orang kepada kekuasaan tampaknya juga mengikuti teori ekonom terkemuka James Duessenberry tentang kebutuhan manusia akan konsumsi.  Jika Duessenberry dalam teori pendapatan relatifnya mengatakan bahwa konsumsi itu irreversible, alias bila sudah naik sukar untuk kembali ke posisi sebelumnya, tampaknya demikian pula dengan kebutuhan orang akan kekuasaan.

Paling tidak, hal itu yang secara tak sengaja dinyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berkali-kali petinggi partai Banteng bermoncong putih itu menegaskan menargetkan kemenangan ketiga kalinya secara berturutan (hattrick), setelah pada Pemilu 2014 dan 2019 mereka menjadi partai pemenang.

Selama tiga bulan terakhir saja, paling tidak sudah tiga kali petinggi PDIP bicara soal hattrick di Pemilu tersebut. Pada saat memberikan  pengarahan kepada para kader PDIP di Wonogiri, Jawa Tengah, seiring peletakan batu pertama pendirian gedung kantor dewan pimpinan cabang setempat, 27 April lalu, Puan Maharani mengatakan menyerukan agar seluruh kader PDIP sama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu secara hattrick di Pemilu 2024.

“Apakah kita siap membawa PDI Perjuangan memenangkan pemilu hingga hattrick, tiga kali berturut-turut?”tanya Puan, retoris, yang disambut pekik kesiapan para kader.

Pertengahan Juni ini, saat memberikan sambutan pada acara “Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP” di Hotel Grand Paragon, Selasa (14/6), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menegaskan semangat yang sama. “Kita menargetkan akan mencetak hattrick kemenangan di Pilpres 2024, setelah kita menang dua kali,”kata Hasto. Hanya berselang tiga hari, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menggemakan keyakinan tersebut untuk menguatkan sipongang.

“Kita mau hattrick tiga kali di Pemilu 2024. Merdeka!” teriak Eriko penuh semangat, saat memimpin Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6) lalu. Untuk menegaskan komitmennya, Eriko rela bermandi keringat dengan memimpin tiga putaran senam tersebut.

Tetapi buat mereka yang maju ke arena persaingan, keinginan itu tak hanya wajar,  melainkan malah wajib. Alangkah ganjilnya seorang kontestan manakala ia justru tak punya target untuk menang.

Apalagi, meski beberapa lembaga survei menyatakan posisi PDIP cenderung stagnan, mandeknya PDIP itu berada di posisi atas pilihan publik. Pertengahan tahun lalu, Mei 2021, lembaga survey Indikator Politik Indonesia  mengatakan PDIP memiliki peluang besar mencetak hattrick kemenangan. Tidak hanya berdasarkan hasil survey, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan setidaknya ada dua faktor yang membuat potensi itu besar. Pertama, kata dia, PDIP memiliki kader yang juga seorang presiden dengan kinerja yang menurut dia diakui mayoritas masyarakat. Berdasarkan survei Indikator pada April 2021, di tengah situasi pandemi COVID-19, approval rating Jokowi mencapai 71 persen.

Kedua, tak hanya kadernya jadi presiden, PDIP pun menguasai banyak kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu yang menurut Burhanudin memengaruhi langsung pilihan public kepada PDIP.

Mei lalu, optimisme itu diperkuat hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menurut hasil survey yang digelar 10-17 Mei lalu itu, jika Pemilu digelar saat itu PDIP bakal mendapatkan 23,7 persen suara; disusul Gerindra 9,2 persen, Golkar 8,3 persen dan PKB 6,2 persen. Survei SMRC memprediksi PKS hanya mendapat suara 2,5 persen, sementara Nasdem lebih ambrol lagi, dua persen. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, juga mengungkapkan bahwa dibandingkan hasil Pemilu 2019, dukungan kepada PDIP naik dari 19,3 persen menjadi 23,7 persen, di tengah turunnya suara partai-partai lain.

Dada petinggi dan kader PDIP layak membuncah manakala 21 Juni lalu survei Litbang Kompas mengeluarkan hasil survey yang kurang lebih sama: PDIP masih tetap parpol dengan elektabilitas teratas. Angka perolehan survey Litbang Kompas saat itu mencatatkan bahwa PDIP masih meraih elektabilitas tertinggi di angka 22,8 persen suara responden. Suara parpol kedua, Gerindra, bahkan hamper setengahnya, 12,5 persen suara responden; disusul Partai Golkar yang meraih elektabilitas 10,3 persen, naik dari sebelumnya 8,6 persen.

Persoalannya, angka-angka yang bikin dada buncah dan lubang hidung kembung itu terjadi sebelum sengkarut opini public seiring pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri saat Rakernas PDIP pekan lalu. Saat itu, gurauan Megawati soal ucapan kopi susu yang diduga merujuk pada warna kulit orang Papua sebagai hasil kawin campur, serta komentarnya tentang menantu tukang bakso, banyak menuai kecaman publik di dunia maya.

Hal yang membuat dua sisi ini signifikan tak lain karena dua factor itu justru berhubungan erat dengan kantong suara PDIP. Papua—dan Papua Barat setelah pemekaran, adalah kantong suara PDIP yang potensial.

Pada Pemilu 2014, PDIP meraih 491.591 dari 2.949. 189 suara sah di sana. Angka itu hanya di bawah Partai penguasa saat itu, Demokrat, yang meraih 700.150 suara.

Meski menjadi partai pemerintah, seiring berbagai persoalan yang muncul di Papua, pada Pemilu 2019 suara PDIP di Papua justru melorot ke urutan keempat. Nasdem unggul  di tempat pertama dengan perolehan 787.753 suara, menyusul setelahnya PAN (443.393), PKB (399.011), baru PDIP dengan 368.618 suara pemilih.

Papua Barat, yang berpenduduk dengan etnis sama dengan Papua, juga merupakan kantong suara PDIP. Partai itu memperoleh suara tertinggi di provinsi tersebut.

Soal ‘tukang bakso’ juga memberi kesan kepada publik bahwa PDIP kurang menaruh rasa hormat terhadap konstituennya sendiri. Pasalnya, kantong para ‘tukang bakso’ –Soloraya, Wonogiri—kongruen pula dengan kantong suara PDIP.

Catatan terakhir dari Pilkada 2020, PDIP sangat dominan di wilayah para tukang bakso tersebut.  PDIP bahkan tercatat menang secara mutlak, lebih dari 80 persen, di empat daerah, yakni  Kota Surakarta, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. 

Saat itu, di Surakarta atau Solo, anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, meraup suara sebanyak 86,5 persen; calon petahana PDIP di Sragen menang 80,4 persen, calon PDIP di Wonogiri memperoleh suara fantastis, hingga 83,2 persen. Sementara perolehan suara paling fantastis diperoleh partai banteng di kabupaten Boyolali, 95,5 persen. PDIP hanya mencatat kemenangan di bawah 60 persen di Sukoharjo dan Klaten.

Yang harus dicatat PDIP, di dunia maya, baik warga keturunan Papua maupun tukang bakso, sama-sama memperlihatkan ketidaksenangan atas sengkarut yang terpicu pernyataan Megawati tersebut.

Faktor Jokowi

Jangan lupa pula adanya faktor Jokowi yang terkait erat dengan elektabilitas PDIP. Tidak hanya Burhanuddin Muhtadi yang percaya akan hal tersebut, tapi setidaknya juga komunikolog Emrus Sihombing.

Namun berbeda dengan Burhanuddin yang hasil survey terakhir  Indikator-nya mencatatkan perkembangan yang cenderung pesimistis, Emrus sebaliknya, sangat optimistis.

Akhir April lalu, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik, yang menemukan elektabilitas PDIP melorot pada angka terendah dalam dua tahun terakhir, 23,7 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan elektabilitas PDIP itu disebabkan menurunnya pula kepuasan public terhadap Presiden Jokowi. “Kami menemukan pola, ketika approval Presiden Jokowi turun, yang paling terdampak biasanya adalah PDIP,” kata Burhanuddin. Meski pada April itu PDIP masih unggul, angka 23,7 persen itu turun dibanding sebelumnya,  26,8 persen.”

Kecenderungan yang sama diperoleh survei New Indonesia Research & Consulting. Elektabilitas PDIP  yang dicatat NIRC 31,4 persen pada survei Oktober 2020, pada Februari 2021 merosot hingga 23,1 persen.

Meski saat itu pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menyatakan perlunya survei pembanding untuk membuktikan kebenran hasil survey, direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai kemerosotan itu bisa disebabkan, antara lain, kasus dugaan suap pengadaan Bansos COVID-19 yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang tengah heboh, serta masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Dihubungi kembali saat ini, Ujang mengatakan peluang untuk hattrick itu sukup besar, mengingat PDIP pun partai besar dan kuat. Namun ia juag sangat yakin, bila urusan korupsi dan buronnya Harun Masiku dibiarkan, hal itu akan angat berdampak pada penurunan elektabilitas PDIP.

Emrus Sihombing, di sisi lain, sepenuhnya memiliki pandangan berbeda dalam melihat factor-faktor tersebut. Dalam factor ‘Jokowi’, misalnya, alih-alih melihat Presiden tengah berada dalam masalah, justru melihatnya sebagai eksekutif yang sukses menjalankan tugas dengan amanah. “Kinerja pembangunan Presiden Jokowi itu bagus, mencapai setidaknya 90-95 persen,” kata Emrus. Belum lagi efektivitasnya menyatukan suara partai-partai politik, sehingga parpol yang berada di luar ikatan kerja sama politik dengan pemerintah relative hanya PKS dan Partai Demokrat.  

Percaya bahwa factor Jokowi erat dengan persepsi public terhadap elektabilitas PDIP, pengajar di Universitas Pelita Harapan itu yakin, hattrick PDIP akan terwujud.

Akan halnya pernyataan Megawati, Emrus melihat banyak pihak melihat pernyataam tersebut layaknya kacamata kuda. Sementara, kata dia, semua pernyataan tokoh politik harus dimaknai secara konotatif dan sesuai semiotika. “Jangan hanya yang tersurat, karena sebagai tokoh nasional yang menjunjung keberagaman, Ibu Mega tak mungkin melakukan penghinaan terhadap rakyatnya sendiri,” kata dia. “Ayahnya, Bung Karno, itu tokoh yang memperjuangkan penyatuan dari Sabang sampai Merauke. Tak mungkin Ibu Mega merendahkan prestasi ayahnya yang menyatukan bangsa.” Emrus yakin, hanya mereka yang punya apa yang disebutnya ‘agenda politik tertentu’ yang melakukan interpretasi buruk terhadap pernyataan Megawati di Rakernas PDIP pekan lalu itu.

Demikian pula dengan urusan Harun Masiku. Selain mempertanyakan bahwa kader partai lain pun relative melakukan hal yang sama,  Emrus juga meminta semua pihak jernih melihat persoalan. Alih-alih percaya bahwa Harun dilindungi kekuasaan, ia lebih melihat bahwa memang Harun belum tertangkap saja.  

“Apakah tidak ada kader partai lain yang korupsi? Semua partai ada kadernya yang korupsi,” kata dia. Dengan begitu, Emrus menyimpulkan, perilaku koruptif itu relative tak akan memengaruhi pilihan public, karena semua partai pun melakukan hal itu.    

Soal buronnya Harun hingga hari ini, Emrus meminta public, terutama pihak-pihak yang selalu mendesak KPK, untuk membantu lembaga anti-rasuah tersebut. “KPK sudah bilang, “Kasih kami data yang valid.” Jangan menuding tanpa fakta. Tudingan ada yang melindungi itu tuduhan tanpa data,” kata dia.

Emrus bahkan berjanji untuk mengantar siapa pun yang memiliki data valid soal keberadaan Harun Masiku ke KPK. “Kalau ada data valid, lengkap datanya, foto (yang menunjukkan keberadaannya), saya antar ke KPK untuk lapor,” kata Emrus.

Meski bisa jadi batin public teriris, terutama soal marak dan kian dianggap wajarnya korupsi di Indonesia—kejahatan yang di belahan dunia lain dianggap extraordinary–, pernyataan Emrus bukan tanpa hujjah dan data.  Bukankah tatkala Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Partai Golkar dan PDIP sebagai partai dengan kader terbanyak melakukan korupsi selama 2014-2019 pun, relative tak ada pengaruhnya buat public? (***)

Continue Reading

Trending