Connect with us

Politik

PM Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur di Tengah Teka-teki Tentang Penggantinya

Published

on

Muhyiddin Yassin, melambaikan tangan, dari kendaraan yang membawanya. [Bernama/DPA

“Saya dapat mengambil jalan yang mudah dan mengorbankan prinsip saya untuk tetap menjadi perdana menteri. Tapi itu bukan pilihan saya dan saya tidak akan berkompromi dengan kleptokrat atau mengganggu independensi peradilan, hanya untuk tetap berkuasa,” katanya, menyinggung mantan Perdana Menteri Najib Razak yang tercemar korupsi, yang melobi pengunduran dirinya.

Jakarta, goindonesia.co –Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada hari Senin (16/8) setelah berminggu-minggu kekacauan melanda pemerintahannya. Pengunduran diri itu mengakhiri tugas 17 bulan berkuasa, di mana legitimasinya berada di bawah pengawasan terus-menerus dan di tengah kemarahan publik yang mendidih atas penanganannya terhadap krisis Covid-19.

Kepergian pria berusia 74 tahun itu diperkirakan akan terjadi, setelah seorang menteri utama mengungkapkan pada akhir pekan, bahwa perdana menteri akan bertemu dengan raja negara itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, untuk mengajukan pengunduran dirinya dan mengakhiri kebuntuan yang dipicu oleh hilangnya dukungan mayoritas pemerintah di parlemen.

“Yang Mulia telah setuju untuk menerima surat pengunduran diri Tan Sri Mahiaddin Yassin,” kata sebuah pernyataan oleh Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Ahmad Fadil Shamsuddin, menggunakan nama pemberian perdana menteri.

“Tan Sri Mahiaddin akan menjabat sebagai Perdana Menteri sementara sampai Perdana Menteri baru ditunjuk.”

Pernyataan itu mengatakan raja menentang sanksi jajak pendapat baru, dengan alasan parahnya krisis Covid-19 di negara itu.

Berbicara kepada bangsa dalam pidato yang disiarkan televisi setelah raja menerima pengunduran dirinya, Muhyiddin mengeluarkan nada menantang. Dia mengatakan upayanya untuk menjaga stabilitas di tengah krisis virus corona digagalkan oleh “beberapa orang yang lebih suka merebut kekuasaan daripada memprioritaskan kehidupan rakyat”.

“Saya dapat mengambil jalan yang mudah dan mengorbankan prinsip saya untuk tetap menjadi perdana menteri. Tapi itu bukan pilihan saya dan saya tidak akan berkompromi dengan kleptokrat atau mengganggu independensi peradilan, hanya untuk tetap berkuasa,” katanya, menyinggung mantan Perdana Menteri Najib Razak yang tercemar korupsi, yang melobi pengunduran dirinya.

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai tua yang besar di Malaysia, kemungkinan akan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan menggantikan Muhyiddin.

UMNO, partai yang berkuasa dari tahun 1957 hingga 2018, memasok jumlah anggota parlemen paling banyak–total 38 orang-– ke aliansi Perikatan Nasional yang saat ini berkuasa.

Krisis saat ini dipicu setelah 15 anggota parlemen UMNO, dilaporkan menarik dukungan mereka untuk Muhyiddin dan mengurangi dukungan parlemennya di bawah mayoritas sederhana 111 di antara 220 anggota parlemen.

Dalam minggu-minggu menjelang pengunduran diri Muhyiddin, UMNO telah sangat terpecah antara satu pihak yang mendukung pemimpin yang diperangi itu, dan pihak lain yang dipimpin oleh orang-orang seperti Najib, yang mengatakan kepemimpinan Muhyiddin yang konon lemah dan serampangan, menjadi beban ketika negara itu terhuyung-huyung dari krisis Covid-19.

Manuver sedang berlangsung

Pengamat politik mengidentifikasi Wakil Presiden UMNO, Ismail Sabri, wakil perdana menteri saat ini, menjadi kandidat terkuat untuk jabatan perdana menteri.

Media lokal pada hari Minggu melaporkan bahwa pengacara berusia 61 tahun itu dengan pelatihan intensif melobi untuk mendapatkan dukungan dari dalam Perikatan Nasional maupun dari luar blok.

Ismail-– yang telah mendukung Muhyiddin secara terbuka di tengah krisis yang sedang berlangsung – dilaporkan bertemu dengan negarawan tua Mahathir Mohamad, yang dipandang memiliki loyalis hingga 15 anggota parlemen.

Digulingkan sebagai perdana menteri oleh kudeta internal yang dilakukan oleh Muhyiddin pada Maret tahun lalu, Mahathir yang berusia 96 tahun adalah bagian dari partai baru yang memiliki empat anggota parlemen.

Politisi veteran itu juga dikatakan telah mempengaruhi anggota parlemen dari kelompok oposisi kecil lainnya.

Blok oposisi utama negara itu, Pakatan Harapan-–ditendang dari kekuasaan oleh manuver Muhyiddin tahun lalu-– memiliki ide lain tentang siapa yang harus menjadi perdana menteri kesembilan negara itu.

Blok tiga partai yang terdiri dari 88 anggota parlemen menginginkan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim untuk menggantikan Muhyiddin, tetapi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan kubu Mahathir dan setidaknya beberapa anggota parlemen UMNO.

Anwar dan Mahathir, yang pernah dilihat sebagai salah satu pasangan anak didik-mentor yang paling tangguh dalam politik Asia, sejak itu telah berulang kali mengalami kegagalan dan keuntungan selama dua dekade terakhir.

Mahathir telah mencatat bahwa Anwar-– seorang multirasialis yang gigih-–terlalu mempolarisasi sosok bagi mayoritas Melayu-Muslim konservatif di negara itu.

Raja Sultan Abdullah akan memiliki keputusan akhir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Raja, kepala salah satu rumah tangga kerajaan berusia sembilan abad di negara itu, saat ini menjalani masa jabatan lima tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Jabatan tersebut mirip dengan jabatan penguasa Inggris, yang memberikan Sultan Abdullah kekuasaan prerogatif konstitusional tertentu meskipun pada sebagian besar masalah ia harus mematuhi saran pemerintah yang berkuasa.

Kekuasaannya dalam skenario saat ini diperkuat oleh preseden hukum yang ditetapkan oleh krisis konstitusional 2009 di negara bagian Perak.

Sultan dalam hal itu menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih seorang menteri utama meskipun ada seruan oposisi untuk pemilihan baru menyusul hilangnya mayoritas pemerintahan yang berkuasa di legislatif negara bagian.

Masa depan Muhyiddin

Tidak jelas apakah Muhyiddin akan pensiun dari politik setelah mengundurkan diri. Sebagai  pendukung UMNO satu kali, dia adalah orang nomor 2 di bawah Perdana Menteri Najib ketika dipecat pada tahun 2015 karena mempertanyakan keterlibatan pemimpin dalam skandal keuangan 1MDB bernilai miliaran dolar.

Selanjutnya, ia bergandengan tangan dengan Anwar dan Mahathir–juga mantan politisi kelas berat UMNO-– dalam upaya mereka yang pada akhirnya berhasil untuk menggulingkan UMNO dan Najib dalam jajak pendapat 2018 di bawah payung Pakatan Harapan.

Tapi Februari lalu, Muhyiddin merebut kekuasaan dari Pakatan Harapan dengan menghasut pembelotan massal dari dalam blok dan bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok khusus Melayu seperti UMNO dan partai Islam garis keras, PAS.

Dia mengutip pertikaian di dalam Pakatan Harapan dan pengabaian koalisi terhadap hak-hak Melayu sebagai alasan utama kudeta politiknya–yang dikenal sebagai Sheraton Move–dinamai berdasar hotel tempat plot itu diselesaikan.

Intrik membuat Mahathir dikeluarkan dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang ia dan Muhyiddin dirikan bersama untuk menggulingkan Najib. PPBM saat ini dipimpin oleh perdana menteri dan memiliki 31 anggota parlemen.

Cara curang yang digunakannya untuk berkuasa membuatnya langsung dicap sebagai pemimpin “tidak sah” oleh para pendukung Pakatan Harapan.

Opini publik tentang pemimpin itu semakin merosot tahun ini, setelah dia meminta raja untuk memberi lampu hijau bagi pemberlakuan keadaan darurat Januari-Agustus dengan alasan pandemi Covid-19. Para kritikus mengatakan, motif sebenarnya dari tindakan itu adalah untuk memblokir segala bentuk pemungutan suara di parlemen karena terlihat dari akhir tahun lalu bahwa dukungan anggota parlemen untuk pemerintahannya mulai berkurang.

Perdana menteri mengizinkan sesi parlemen singkat berlangsung pada bulan Agustus, dan setelah banyak tekanan dari raja dan oposisi, dia mengalah pada mosi tidak percaya 7 September.

Pengunduran diri Muhyiddin pada hari Senin menyusul kegagalan langkah terakhirnya – tawaran konsesi besar yang dibuat minggu lalu kepada oposisi sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam uji lantai.

Blok anti-pemerintah yang terdiri dari Pakatan Harapan, kubu Mahathir dan anggota parlemen UMNO anti-Muhyiddin, mencerca kesepakatan itu sebagai tawaran terang-terangan “korupsi” untuk menyelamatkan kulit politik perdana menteri.

Muhyiddin pertama kali menjadi anggota parlemen pada tahun 1978, dan diangkat sebagai kepala menteri negara bagian Johor pada tahun 1986. Dia kemudian diangkat di pemerintah federal, melayani dalam enam portofolio menteri yang berbeda di bawah empat perdana menteri.

Pada tahun 2018, ia didiagnosis menderita kanker pankreas, tetapi sejak itu dinyatakan bebas kanker oleh dokternya.

Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan dia memandang pemecatannya sebagai akhir dari babak lain dalam karir politiknya.

“Enam tahun lalu saya dipecat sebagai wakil perdana menteri hanya karena saya membela prinsip saya dengan menolak untuk berkompromi atas skandal 1MDB,” katanya. “Saya berjuang, saya berkorban dan pada akhirnya, Tuhan membantu saya dalam perjuangan saya. Saya dipercaya untuk memimpin negara sebagai perdana menteri. Namun, hari ini ditakdirkan bahwa ini akan menjadi hari terakhir saya sebagai perdana menteri dan saya menerima kehendak Tuhan.” [South China Morning Post] (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Erick Thohir Angkat Twedy Ginting Jadi Komisaris Pertagas

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Twedy Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Gas (Pertagas), unit usaha dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan Subholding Gas Pertamina. Seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, Rabu (17/11/2021).

“Benar. Sebenarnya saya ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Gas pada 19 Oktober yang lalu. Ini ibarat saya kembali ke rumah. Karena sebelumnya saya menjadi anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas,” ujarnya.

Sebagai catatan, Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur gas (midstream) dan hilir (downstream) industri gas Indonesia di bawah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PGN merupakan Subholding Gas Pertamina sejak 11 Maret 2018.

Twedy pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN selaku pemegang saham atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Ia berharap bisa membantu Pertagas menjadi leading dalam pengembangan rantai pasok gas di Indonesia.

Seperti dikutip dari laman resmi Pertagas, Twedy lahir di Karo, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 1982. Twedy merupakan alumni Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan sedang menempuh pendidikan akhir di Magister Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik di Universitas Moestopo.

Beberapa pelatihan sertifikasi kompetensi telah diikuti di antaranya sertifikasi digital marketing profesional serta pelatihan leadership compentency lainnya. Twedy juga alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012.

Pada 2009 hingga 2017, Twedy pernah berkarier menjadi Tenaga Ahli di DPR RI. Kemudian pada kurun waktu tahun 2017-2019 dipercaya mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Madya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pada Juni 2019, Twedy ditetapkan sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko PT Pertamina Gas dan Anggota Komite Manajemen Risiko PT Saka Energi Indonesia pada November 2019. Pada tahun 2021, dia pernah juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Tekno Madani di (PNM Group).

Selain itu, Twedy memiliki pengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi dan juga aktif di organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial ekonomi dan aktif sebagai analis kebijakan publik untuk beberapa riset lembaga non pemerintahan.

Continue Reading

Politik

Jokowi Lantik Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Hari Ini, Letjen Dudung KSAD

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.c – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pada hari ini. Selain itu, Jokowi juga bakal melantik Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman menjadi KSAD.

Kabar mengenai pelantikan Panglima TNI itu sebelumnya disampaikan Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Selasa (16/11/2021). Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Pelantikan Panglima insyaallah besok, hari Rabu,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menjawab soal isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menegaskan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

“Belum (reshuffle), besok pelantikan Panglima aja,” kata Jokowi.

Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi diagendakan melantik Kepala BNPB baru, yaitu Mayjen Suharyanto. Mayjen Suharyanto saat ini menjabat sebagai Pangdam Brawijaya.

“Presiden juga akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BNPB, dan 12 duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Pelantikan akan dilaksanakan Rabu, 17 November 2021 pukul 13.30 WIB di Istana Negara,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Jokowi juga dijadwalkan untuk melantik sejumlah dubes. Berikut daftar 12 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI yang akan dilantik:

1. Calon Dubes LBBP RI untuk Italia, M. Prakosa;
2. Calon Dubes LBBP RI untuk Portugal, Rudy Alfonso;
3. Calon Dubes LBBP RI untuk Ukraina, Ghafur Akbar Dharmaputra;
4. Calon Dubes LBBP RI untuk Polandia, Anita Luhulima;
5. Calon Dubes LBBP RI untuk Kroasia, Suwartini Wirta;
6. Calon Dubes LBBP RI untuk India, Ina Krisnamurti;
7. Calon Dubes LBBP RI untuk Kanada, Daniel Tumpal Simanjuntak;
8. Calon Dubes LBBP RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi;
9. Calon Dubes LBBP RI untuk Austria, Damos Agusman;
10. Calon Dubes LBBP RI untuk Bangladesh, Heru Subolo;
11. Calon Dubes LBBP RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto; dan
12. Calon Dubes LBBP RI untuk Tanzania, Triyogo Jatmiko.

Continue Reading

Politik

Tarik Menarik Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi

Published

on

By

Jakarta – Jokowi tak kunjung mengirim Surat Presiden pengajuan calon Panglima TNI ke DPR. Ada tarik menarik kepentingan di balik alotnya keputusan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi.

Informasi yang dihimpun, pilihan Istana sebenarnya sudah condong ke satu nama, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono. Namun masih ada pihak-pihak yang ingin KSAD Jenderal Andika menjadi panglima.

Sejumlah pejabat tinggi dikabarkan turut serta bersuara soal calon panglima. Seorang perwira tinggi yang punya pengaruh besar di kalangan internal TNI kabarnya mendukung Yudo. Seorang menteri senior juga disebut lebih senang Yudo menjadi panglima ketimbang Andika.

Namun pihak-pihak pendukung Andika tak tinggal diam. Sejumlah tokoh yang dekat Istana bergerak agar Jokowi menjatuhkan pilihan ke Andika.

Tarik menarik kepentingan ini membuat alot keputusan soal Panglima TNI. Istana hingga saat ini belum juga membuat keputusan, padahal masa pensiun Marsekal Hadi kian dekat, yaitu 8 November nanti.

“Sejauh ini secara jadwal, semuanya masih aman, menunggu jadwal DPR sidang lagi. Kita masih ada waktu sampai masuk pensiun Panglima di November nanti. Masih ada waktu mencari perwira terbaik yang ingin mengorbankan dirinya untuk membawa Indonesia bangkit dari pandemi. Tugas berat ini,” kata Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini saat ditanya soal kapan Supres calon panglima dikirim ke DPR, Kamis (21/10/2021).

Meski masih ada waktu, Istana diminta segera mengirim nama. DPR butuh waktu untuk memproses dan melaksanakan uji kepatutan. Istana diharapkan sudah mengirim Surpres selambat-lambatnya 1 November nanti.

“Kita tunggu saja. Semuanya masih berproses. Kita sedang fokus ke agenda nasional bangkit dari pandemi, maka kriteria untuk menjawab tantangan itu jadi penting, ini yang sebelumnya tidak menjadi kriteria utama. Kalau sudah tampak tanda-tandanya, nanti pasti langsung diumumkan, tidak mungkin diam-diam,” ujar Faldo.

Continue Reading

Trending