Connect with us

Ruang Publik

Dua Sisi Jurnalisme Siber

Published

on

Hendry Ch Bangun, Tokoh Pers Nasional ( Photo : Istimewa )

Jakarta, goindonesia.co – Pekan lalu saya diminta untuk cuap-cuap di acara rapat kerja nasional sebuah grup media siber di Jakarta. Memberi semacam pembekalan mengenai Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber bagi sekitar 100-an wartawan media tersebut yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air. Ruang berukuran sekitar 8 x 40 meter itu terasa penuh.

Rapat yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya tentang konten berita. Tetapi juga dibuat untuk personel redaksi yang menangani grafis, pengembangan content creator, orang marketing dan distribusi digital dst. Mereka ada di ruang terpisah. Pokoknya rapat kerja ini berisi paket komplet pelatihan semua lini media online.

Terus terang saya agak terkejut dan kagum pada boss media tersebut, yang berani keluar uang banyak untuk mengecharge personalia medianya, untuk meningkatkan kapasitas dan komptensi mereka, di zaman yang serba susah ini.

Prinsip menjadikan SDM sebagai kekayaan utama perusahaan, memang kredo yang semua orang sudah tahu. Tetapi dalam kondisi saat ini, hanya sedikit perusahaan pers yang berani melakukannya. Yang ada adalah pemotongan gaji, penghilangan fasilitas, pengurangan tenaga lewat program pensiun dini, bahkan PHK. Sungguh melegakan masih ada yang mendidik wartawannya untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas, berita yang di era ideal disebut sebagai karya intelektual.

Mempertahankan good journalism seperti tugas yang sulit berhasil, seperti mitos Sisifus, yang selalu terpukul mundur ketika bergerak naik sedikit. Hantaman dari agresifnya news aggregator mengambil iklan media massa, semakin mendalamnya intervensi media sosial ke ruang informasi publik, merupakan pukulan ganda yang membuat media konvensional tidak hanya terhuyung-huyung. Tapi rubuh terjerembab. Bahkan mati, khususnya media cetak yang seperti tidak kompatibel dengan perkembangan zaman.

Mungkin kita kini telah menjadi Sisifus itu sendiri. Kita tidak pernah putus asa meskipun sadar bahwa perjuangan yang dihadapi untuk menciptakan jurnalisme berkualitas takkan pernah selesai. Bedanya mitos dengan dunia  nyata adalah kerja keras beberapa media menunjukkan ada peluang keberhasilan, tidak sekadar bertahan, tetapi maju setapak demi setapak.

Hanya sedikit media yang berada dalam kuadran ideal, mempertahankan jurnalisme baik dan perusahaan tetap untung, bisa dihitung jari. Ada yang setia pada etos jurnalisme tetapi hidup pas-pasan atau cenderung bertahan hidup. Ada yang menyisihkan idealisme dan mengutamakan pendapatan agar neraca perusahaan baik, dan kuadran yang satunya adalah mengedepankan keuntungan tanpa peduli pada kode etik dan kaidah-kaidah jurnalisme.

Riuh rendahnya pertumbuhan media siber, cenderung masuk ke dalam kuadran keempat di atas. Sebagian besar media didirikan pertama dan terutama dari keinginan untuk mencari pendapatan, meraih untung, minimal ikut menikmati anggaran publikasi dan pencitraan yang ada di APBD provinsi atau kabupaten kota. Kalau hanya menjadi wartawan, uang yang berseliweran di depan mata, tidak bisa didapat. Tetapi kalau mendirikan media, peluang dapat uang ada. Sekaligus mengubah kedudukan atau status dari semula hanya karyawan digaji, menjadi pemilik media alias pengusaha.

***

Salah satu indikator dari motif ini adalah gencarnya upaya pemilik media untuk menjadikan medianya berstatus terverifikasi (minimal terverifikasi administrasi) dari Dewan Pers, karena di banyak provinsi dan kabupaten-kota, itu merupakan syarat diikutkan dalam kemitraan publikasi dan pencitraan pimpinan dan pemerintahan daerah.

“Syarat sudah kami lengkapi semua. Kapan media kami terverifikasi Bang. Ini syarat supaya kami bisa dapat adeve,” kerap tertulis pesan WA di ponsel saya. Apa itu adeve? Advetorial, yang di bawah berita sering ditulis ADV.

“Sabar. Kalau sudah lengkap pasti akan terverifikasi,” saya jawab. Tapi dua tiga pekan kemudian, muncul lagi pesan serupa.

Mendesak sekali tampaknya status itu, apalagi kalau menjelang batas waktu pengajuan anggaran. Padahal setiap minggu ada belasan bahkan puluhan pengelola media membuat akun di Pendataan Dewan Pers, dan memasukkan berkas-berkas yang disyaratkan. Memeriksa satu persatu dokumen yang dikirim perlu waktu, sementara jumlah petugasnya juga terbatas. Perlu kesabaran.

Apalagi konten setiap media ini pun harus diperiksa, karena tidak sedikit media yang beritanya sebagian besar berisi press release, atau tidak ada keterangan dan credit title foto. Apabila wartawan dan editornya kompeten, tentu berita akan diolah sesuai kaidah jurnalistik walaupun bahannya dari rilis berita. Mereka juga akan tahu soal hak cipta, maka siapa yang memotret akan dituliskan mendampingi foto.

Apakah semua demikian? Ternyata tidak. Perusahaan media yang mengedepankan kualitas memang juga ingin terverifikasi, tetapi tidak menjadikannya sebagai proyek mendesak, normal saja. Bagi mereka kualitas berita yang tersaji secara konsisten, sudah menjadi bekal pemasaran baik bagi konsumen informasi maupun pemasang iklan.

Bahwa iklan dari pemerintah itu penting, betul. Tetapi tidak lah menjadi satu-satunya andalan pemasukan. Karena kenyataannya persaingan di bidang atau prosuk usaha tertentu, kewajiban untuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan, laporan keuangan, masih menyediakan iklan yang umumnya ditaruh di media mainstream.

Apalagi media berkualitas memiliki pelanggan berbayar, mereka yang diberikan akses untuk mendapatkan konten premium, dengan membayar dalam jumlah tertentu perbulan. Meski harus diakui, nilainya belumlah setara dengan langganan suratkabar, ketika media massa cetak ada di masa jayanya. Masyarakat kita masih lebih suka yang gratis dalam mendapatkan informasi, sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Dewan Pers bersama Universitas Prof DR Moestopo (Beragama), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lebih senang mendapatkan informasi tidak bayar meskipun mungkin kontennya campur-campur antara yang bagus dan asal-asalan dan saat membacanya masih direcoki iklan yang menutupi sajian konten itu. Berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, sejumlah negara Eropa, konten berbayar ini disambut baik serta didukung, karena ingin mendapatkan karya jurnalistik bermutu.

Kondisi ini tentu saja mempengaruhi pertumbuhan media yang mengedepankan jurnalisme berkualitas, yang harus berjuang ekstra keras mempertahankan idealisme sekaligus mampu bertahan secara ekonomis – dengan memberi gaji baik untuk wartawannya dan setia pada kode etik dengan tidak mau diintervensi berbagai kepentingan melalui sogokan iklan dan sejenisnya.

Mereka ini juga akan kalah dalam mendapatkan klik karena judulnya tidak sensasional serta tidak berupaya membuat mata terbelalak dengan kata-kata menohok, meski mungkin unggul dalam waktu baca karena artikelnya menarik dan mendalam.

***

Ketika Undang-Undang No 40 tentang Pers disahkan pada tahun 1999, yang salah satu pasalnya berbunyi “setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers” (Pasal 9), tentu maksudnya adalah agar kita semua dapat memanfaatkannya untuk memaksimalkan fungsi kontrol sosial; peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dst.

Kenyataan yang terlihat saat ini penyelewengan semakin parah, karena motif ekonomi dan keinginan memiliki kekuasaan penegakan hukum. Tujuan mendirikan perusahaan pers ada yang memang dilakukan untuk memeras dengan belagak investigasi, menjadikan profesi wartawan dari media itu untuk menggertak dan mengintimidasi atas nama kemerdekaan pers. Bahkan menamai medianya mirip atau mendekati nama lembaga penegak hukum, dengan logo serta emblem mengkilat, untuk menakut-nakuti kepala desa, kepala sekolah, birokrat di pemerintahan daerah atau perusahaan swasta.

Tidak salah kalau citra wartawan atau jurnalis menjadi buruk akibat lagak lagu  mereka yang tampil kadang lebih mentereng dibanding wartawan sungguhan. Ditambah lagi karya jurnalistik mereka menjadi barang dagangan, muncul rasa skeptis di kalangan masyarakat, khususnya yang tidak faham seluk beluk pers dan media.

Pengaduan ke Dewan Pers sampai akhir November lalu mencapai hampir 800 kasus, dengan media yang diadukan sebagian besar adalah media siber.

Materi aduan adalah pelanggaran kode etik akibat berita yang tidak berimbang, tidak konfirmasi, opini menghakimi, dan asas praduga tak bersalah, serta tidak akurat. Kesalahan mendasar, yang tidak akan terjadi apabila wartawan atau editornya memahami dan menguasai kode etik.

Inisiator UU Pers yang masih hidup, mungkin tidak membayangkan ini yang terjadi. Bisa jadi mereka kecewa, betapa luar biasa dampak negatif dari kebebasan apabila disalahgunakan untuk tujuan tidak baik.

Ulah penumpang gelap kemerdekaan pers ini menjadi persoalan besar, yang para pemangku kepentingan pers – kita semua – harus mencari jalan keluarnya.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ruang Publik

Tujuh Film Indonesia Tampil di International Film Festival Rotterdam 2023 di Belanda

Published

on

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid (Dokumentasi : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta,  goindonesia.co– Pada awal tahun 2023, perfilman Indonesia kembali menorehkan prestasinya di kancah internasional. Setelah sebelumnya tujuh film pendek Indonesia tampil pada ajang Clermont Ferrand International Short Film Festival 2023, di Paris, Prancis, pada 30 Januari 2023, kini tujuh film Indonesia terpilih untuk dapat tayang pada International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2023 di Belanda.

Ketujuh film tersebut adalah Like & Share karya Gina S. Noer, Sri Asih karya Joko Anwar, Deadly Love Poem (Puisi Cinta yang Membunuh) karya Garin Nugroho, “Mayday! May Day! Mayday!”  karya Yonri Revolt, The Myriad of Faces of The Future Challengers karya Yuki Aditya dan I Gde Mika, Evacuation of Mama Enola karya Anggun Priambodo, serta Marsiti dan Sapi Sapi karya Wisnu Surya Pratama.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid mengatakan kehadiran tujuh film ini membuat Indonesia menjadi negara yang filmnya paling banyak terpilih pada festival yang telah ada sejak 1972 tersebut. Hilmar juga mengatakan keberadaan tujuh film ini merupakan suatu prestasi membanggakan dan istimewa bagi Indonesia maupun para pembuat film tanah air.

“Pembuat film Indonesia mendapat posisi istimewa di IFFR karena tujuh film kita diundang di festival ini. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang filmnya terbanyak terpilih oleh IFFR,” ungkap Hilmar Farid yang menghadiri IFFR secara langsung di Belanda, pada Jumat (3/2).

Pada kesempatan lain, Festival Director IFFR 2023, Vanja Kaludjercic menuturkan Indonesia menayangkan berbagai macam film yang menunjukan keadaan masyarakatnya masa kini. “Film-film yang ditayangkan, seperti dari Indonesia, menunjukkan keragaman dari film box office hingga film yang menunjukkan masyarakat kontemporernya saat ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah melalui Kemendikbudristek mendukung kehadiran para sineas pada IFFR 2023. Kemendikbudristek juga melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan juga membuka beberapa peluang kerja sama dengan pemerintah Belanda, seperti pada bidang produksi, dokumenter, hingga pemutaran khusus di tanah air bagi film Indonesia yang tayang di festival luar negeri.

“Pastinya, kami (pemerintah) akan terus mendukung dan memperkuat ekosistem perfilman Indonesia dengan membuka berbagai peluang kerja sama. Salah satu contohnya adalah bagaimana film-film Indonesia yang tayang di festival luar negeri akan kami putarkan secara khusus di tanah air,’’ ungkap Hilmar.

Hal senada juga disampaikan Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra menegaskan bahwa Kemendikbudristek akan selalu hadir bagi perfilman Indonesia, termasuk dukungan kepada para sineas dan film-film yang tayang di festival luar negeri.

“Tentunya ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Untuk itu, kita pasti akan terus hadir dan mendukung karya para sineas baik di mancanegara maupun internasional,” ujar Mahendra.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek tengah membuka peluang guna  melakukan kerja sama di bidang produksi perfilman dengan Belanda bersama Netherland Film Fonds. Kerja sama ini berupa pilot project co-development dokumenter pendek yang akan dimulai pada tahun 2023.

Selain itu, kunjungan ini juga membuka peluang kerja sama antar Festival Film  Indonesia (FFI) dengan IFFR (International Film Festival) dan IDFA (International Documentary Festival Amsterdam) yang mana keduanya merupakan festival bergengsi di negeri kincir angin tersebut.  (***)

(Sumber : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Continue Reading

Ruang Publik

Beasiswa dari Pak Jokowi, Jawaban Doa-Doa Ibu Siti

Published

on

Ibu Siti Mafira dan anaknya, Devid Telussa, berjalan menuju kampus Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Kamis, 26 Januari 2023. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Pantai Malalayang, goindonesia.co Saat itu Presiden Joko Widodo tengah berkunjung ke salah satu tempat wisata di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk meresmikan penataannya. Dari tengah kerumunan massa, muncul seorang ibu yang berusaha melewati penjagaan Paspampres dan berteriak.

“Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya torang mau bercerita, Pak Jokowi, torang mau bercerita. Kita mau kasih tahu keluhan hati, Bapak Jokowi. Pak Jokowi tolong lihat ke saya, saya mau bercerita,” ujar Ibu Siti menceritakan kembali kisah pertemuannya dengan sang Kepala Negara.

Mendengar teriakan itu, Presiden Jokowi melihat ke arah Ibu Siti dan langsung melambaikan tangannya. “Mari Bu, sini Bu, Ibu punya keluhan apa? Ke sini Bu.”

Jalan di hadapannya kemudian terbuka, seakan menjadi jawaban dari doa-doa Ibu Siti malam-malam sebelumnya agar berjumpa Kepala Negara. Begitu berjumpa, dipegangnya erat-erat tangan Presiden Jokowi, ditumpahkanlah keluhan hatinya.

Kepada Presiden Jokowi, ia kemudian bercerita mengenai dirinya yang tidak bisa membayar uang kuliah tunggal (UKT) anaknya, Devid Telussa. “Saat itu juga Pak Jokowi terima saya dengan baik, minta KTP saya. ‘Ibu ada KTP?’ ‘Ibu ada nomor HP?’ Ada Pak Jokowi,” lanjutnya bercerita.

Selepas pertemuan tersebut, Ibu Siti ditelepon oleh staf kepresidenan dan meminta data-data anaknya untuk dibantu beasiswa dari Presiden Jokowi. Ibu Siti yang saat itu sedang berjualan di sekitar RSUP Prof. Kandou, Kota Manado, langsung menangis dan terduduk. Ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut Ibu Siti Mafira saat mendengar kabar tersebut.

“Ya Allah terima kasih. Ya Allah telah kabulkan saya baca doa selama ini,” ujarnya sambil terisak.

Devid Telussa, anak Ibu Siti lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Saat ini, pria berusia 19 tahun tersebut duduk di semester II di Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.

Penghasilan Ibu Siti dari berdagang puding dan suaminya, Pak Hamid, sebagai sopir serabutan tidak cukup untuk membayar UKT Devid. Bahkan, saat mendaftar untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Devid harus meminjam uang pendaftaran sebesar Rp150 ribu kepada orang tua temannya.

“Waktu mau masuk itu banyak sekali kendala, soal administrasi waktu ikut SBMPTN uang juga hanya pinjam untuk pendaftaran. Bahkan sampai sekarang Devid hanya mencicil karena belum bisa mengembalikan,” tutur Devid saat ditemui di rumahnya di daerah Malalayang Satu.

Sebagai anak pertama laki-laki, awalnya ayah Devid, Pak Hamid Monoarfa, ingin agar anaknya segera bekerja selepas lulus dari jurusan jaringan dan komputer di SMK. Sebagai orang yang secara ekonomi berkekurangan, Pak Hamid menyadari betapa besarnya biaya untuk menguliahkan anaknya. Namun, melihat tekad anaknya yang sangat kuat untuk melanjutkan studi membuat keduanya berupaya sekuat tenaga agar Devid bisa berkuliah.

“Tapi orang tua juga berpikir, bagaimanapun coba usaha. Pertama kali itu berusaha untuk masuk dulu. Jadi kami berusaha untuk membayar yang pertama itu. Itu Rp3 juta, itu tidak sepenuhnya dari kami. Sebagian kami pinjam dari teman-teman. Sampai sekarang belum lunas, tapi mereka bilang mereka ikhlas,” Pak Hamid bercerita.

Di mata kedua orang tuanya, Devid adalah anak yang rajin dan penurut. Jika Devid sedang belajar, ia sering lupa waktu. Tak jarang makanan yang disimpan untuk Devid juga menjadi basi karena Devid pulang larut malam untuk belajar. Tak heran jika Devid bisa meraih nilai memuaskan di semester pertamanya kuliah dengan indeks prestasi 3,6. Di sela-sela kuliahnya, Devid juga terkadang bekerja paruh waktu mencuci piring di sebuah restoran.

“Mereka mengerti dengan keadaan saya, tidak pernah menuntut. Kalau Devid mau pergi kuliah, atau waktu dia di SMK, dia jalan kaki, enggak ada uang jadi jalan kaki sampai sekolah,” kata Ibu Siti.

Meski serba berkekurangan, Ibu Siti berkeyakinan jika ilmu adalah harta yang paling indah dan paling luar biasa untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Ibu Siti selalu berusaha sekuat tenaga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya demi masa depan.

“Harta yang paling indah, harta yang paling luar biasa adalah ilmu. Karena itu, saya akan berusaha apapun untuk anak dan masa depannya,” ujar Ibu Siti.

Kini, Ibu Siti dan Pak Hamid bisa bernapas lega karena Devid Telussa telah mendapatkan bantuan beasiswa dari Presiden Jokowi hingga Devid selesai kuliahnya. Devid pun sangat bersyukur dengan beasiswa tersebut dan bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dan berkuliah dengan sebaik-baiknya.

“Devid juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu Devid karena ini salah satu bantuan yang sangat berharga untuk Devid,” ungkap Devid. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Ruang Publik

Jelang Akhir Tahun, BI Pastikan Ketersediaan Rupiah

Published

on

Dokumentasi : @bi.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Tak terasa, kini kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Panjang sudah perjalanan yang kita lewati. Bukan hal yang mudah, tapi kita semua sudah berhasil melampaui satu demi satu rintangan, seiring menorehkan satu demi satu pencapaian. Berhenti sejenak atau rehat, menjadi hal yang kerap dilakukan masyarakat di akhir tahun. Tak hanya untuk mengumpulkan kembali energi, namun juga berkontemplasi dan menyusun kembali strategi di tahun depan. 

Ya, akhir tahun memang banyak digunakan masyarakat untuk rehat. Istirahat sejenak dari hiruk pikuk keseharian selama satu tahun belakang, dengan berlibur ke tempat wisata impian atau bertemu sanak saudara menjadi sebuah pilihan. Maka tak heran, Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 44,17 juta orang akan melakukan mobilitas di akhir tahun ini. Bukan angka yang sedikit, terlebih di tahun ini tidak adanya pembatasan mobilitas masyarakat.  

Kebiasaan berlibur di akhir tahun tersebut, tentu memengaruhi peningkatan pengunjung di tempat wisata dan juga permintaan uang Rupiah oleh masyarakat. Bahkan, selama lima tahun terakhir (2016-2021) data dari Bank Indonesia, kenaikan kebutuhan Rupiah jika dirata-ratakan sebesar 7,01% per tahun. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan ketersediaan Rupiah, salah satunya menyiapkan Rp117,7 triliun atau meningkat 5,8% (yoy) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp111,3 triliun, dan pastinya dengan kualitas yang terjaga.  

Tak hanya dari nominal, Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga memastikan pemenuhan dan layanan terhadap kebutuhan uang Rupiah di akhir tahun, dengan intensif melakukan komunikasi dan koordinasi bersama perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Hal ini dilakukan untuk memastikan kesediaan uang tunai selama akhir tahun termasuk kelangsungan ketersediaan uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycling Machine (CRM) yang merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antarbank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi nasabah. 

Uang Rupiah telah disiapkan Bank Indonesia, kini giliran kita siapkan diri menyongsong tahun 2023 dengan impian baru.  (***)

(Sumber : @bi.go.id)

Continue Reading

Trending