Connect with us

Ruang Publik

Dua Sisi Jurnalisme Siber

Published

on

Hendry Ch Bangun, Tokoh Pers Nasional ( Photo : Istimewa )

Jakarta, goindonesia.co – Pekan lalu saya diminta untuk cuap-cuap di acara rapat kerja nasional sebuah grup media siber di Jakarta. Memberi semacam pembekalan mengenai Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber bagi sekitar 100-an wartawan media tersebut yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air. Ruang berukuran sekitar 8 x 40 meter itu terasa penuh.

Rapat yang berlangsung selama dua hari ini tidak hanya tentang konten berita. Tetapi juga dibuat untuk personel redaksi yang menangani grafis, pengembangan content creator, orang marketing dan distribusi digital dst. Mereka ada di ruang terpisah. Pokoknya rapat kerja ini berisi paket komplet pelatihan semua lini media online.

Terus terang saya agak terkejut dan kagum pada boss media tersebut, yang berani keluar uang banyak untuk mengecharge personalia medianya, untuk meningkatkan kapasitas dan komptensi mereka, di zaman yang serba susah ini.

Prinsip menjadikan SDM sebagai kekayaan utama perusahaan, memang kredo yang semua orang sudah tahu. Tetapi dalam kondisi saat ini, hanya sedikit perusahaan pers yang berani melakukannya. Yang ada adalah pemotongan gaji, penghilangan fasilitas, pengurangan tenaga lewat program pensiun dini, bahkan PHK. Sungguh melegakan masih ada yang mendidik wartawannya untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas, berita yang di era ideal disebut sebagai karya intelektual.

Mempertahankan good journalism seperti tugas yang sulit berhasil, seperti mitos Sisifus, yang selalu terpukul mundur ketika bergerak naik sedikit. Hantaman dari agresifnya news aggregator mengambil iklan media massa, semakin mendalamnya intervensi media sosial ke ruang informasi publik, merupakan pukulan ganda yang membuat media konvensional tidak hanya terhuyung-huyung. Tapi rubuh terjerembab. Bahkan mati, khususnya media cetak yang seperti tidak kompatibel dengan perkembangan zaman.

Mungkin kita kini telah menjadi Sisifus itu sendiri. Kita tidak pernah putus asa meskipun sadar bahwa perjuangan yang dihadapi untuk menciptakan jurnalisme berkualitas takkan pernah selesai. Bedanya mitos dengan dunia  nyata adalah kerja keras beberapa media menunjukkan ada peluang keberhasilan, tidak sekadar bertahan, tetapi maju setapak demi setapak.

Hanya sedikit media yang berada dalam kuadran ideal, mempertahankan jurnalisme baik dan perusahaan tetap untung, bisa dihitung jari. Ada yang setia pada etos jurnalisme tetapi hidup pas-pasan atau cenderung bertahan hidup. Ada yang menyisihkan idealisme dan mengutamakan pendapatan agar neraca perusahaan baik, dan kuadran yang satunya adalah mengedepankan keuntungan tanpa peduli pada kode etik dan kaidah-kaidah jurnalisme.

Riuh rendahnya pertumbuhan media siber, cenderung masuk ke dalam kuadran keempat di atas. Sebagian besar media didirikan pertama dan terutama dari keinginan untuk mencari pendapatan, meraih untung, minimal ikut menikmati anggaran publikasi dan pencitraan yang ada di APBD provinsi atau kabupaten kota. Kalau hanya menjadi wartawan, uang yang berseliweran di depan mata, tidak bisa didapat. Tetapi kalau mendirikan media, peluang dapat uang ada. Sekaligus mengubah kedudukan atau status dari semula hanya karyawan digaji, menjadi pemilik media alias pengusaha.

***

Salah satu indikator dari motif ini adalah gencarnya upaya pemilik media untuk menjadikan medianya berstatus terverifikasi (minimal terverifikasi administrasi) dari Dewan Pers, karena di banyak provinsi dan kabupaten-kota, itu merupakan syarat diikutkan dalam kemitraan publikasi dan pencitraan pimpinan dan pemerintahan daerah.

“Syarat sudah kami lengkapi semua. Kapan media kami terverifikasi Bang. Ini syarat supaya kami bisa dapat adeve,” kerap tertulis pesan WA di ponsel saya. Apa itu adeve? Advetorial, yang di bawah berita sering ditulis ADV.

“Sabar. Kalau sudah lengkap pasti akan terverifikasi,” saya jawab. Tapi dua tiga pekan kemudian, muncul lagi pesan serupa.

Mendesak sekali tampaknya status itu, apalagi kalau menjelang batas waktu pengajuan anggaran. Padahal setiap minggu ada belasan bahkan puluhan pengelola media membuat akun di Pendataan Dewan Pers, dan memasukkan berkas-berkas yang disyaratkan. Memeriksa satu persatu dokumen yang dikirim perlu waktu, sementara jumlah petugasnya juga terbatas. Perlu kesabaran.

Apalagi konten setiap media ini pun harus diperiksa, karena tidak sedikit media yang beritanya sebagian besar berisi press release, atau tidak ada keterangan dan credit title foto. Apabila wartawan dan editornya kompeten, tentu berita akan diolah sesuai kaidah jurnalistik walaupun bahannya dari rilis berita. Mereka juga akan tahu soal hak cipta, maka siapa yang memotret akan dituliskan mendampingi foto.

Apakah semua demikian? Ternyata tidak. Perusahaan media yang mengedepankan kualitas memang juga ingin terverifikasi, tetapi tidak menjadikannya sebagai proyek mendesak, normal saja. Bagi mereka kualitas berita yang tersaji secara konsisten, sudah menjadi bekal pemasaran baik bagi konsumen informasi maupun pemasang iklan.

Bahwa iklan dari pemerintah itu penting, betul. Tetapi tidak lah menjadi satu-satunya andalan pemasukan. Karena kenyataannya persaingan di bidang atau prosuk usaha tertentu, kewajiban untuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan, laporan keuangan, masih menyediakan iklan yang umumnya ditaruh di media mainstream.

Apalagi media berkualitas memiliki pelanggan berbayar, mereka yang diberikan akses untuk mendapatkan konten premium, dengan membayar dalam jumlah tertentu perbulan. Meski harus diakui, nilainya belumlah setara dengan langganan suratkabar, ketika media massa cetak ada di masa jayanya. Masyarakat kita masih lebih suka yang gratis dalam mendapatkan informasi, sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Dewan Pers bersama Universitas Prof DR Moestopo (Beragama), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lebih senang mendapatkan informasi tidak bayar meskipun mungkin kontennya campur-campur antara yang bagus dan asal-asalan dan saat membacanya masih direcoki iklan yang menutupi sajian konten itu. Berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, sejumlah negara Eropa, konten berbayar ini disambut baik serta didukung, karena ingin mendapatkan karya jurnalistik bermutu.

Kondisi ini tentu saja mempengaruhi pertumbuhan media yang mengedepankan jurnalisme berkualitas, yang harus berjuang ekstra keras mempertahankan idealisme sekaligus mampu bertahan secara ekonomis – dengan memberi gaji baik untuk wartawannya dan setia pada kode etik dengan tidak mau diintervensi berbagai kepentingan melalui sogokan iklan dan sejenisnya.

Mereka ini juga akan kalah dalam mendapatkan klik karena judulnya tidak sensasional serta tidak berupaya membuat mata terbelalak dengan kata-kata menohok, meski mungkin unggul dalam waktu baca karena artikelnya menarik dan mendalam.

***

Ketika Undang-Undang No 40 tentang Pers disahkan pada tahun 1999, yang salah satu pasalnya berbunyi “setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers” (Pasal 9), tentu maksudnya adalah agar kita semua dapat memanfaatkannya untuk memaksimalkan fungsi kontrol sosial; peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dst.

Kenyataan yang terlihat saat ini penyelewengan semakin parah, karena motif ekonomi dan keinginan memiliki kekuasaan penegakan hukum. Tujuan mendirikan perusahaan pers ada yang memang dilakukan untuk memeras dengan belagak investigasi, menjadikan profesi wartawan dari media itu untuk menggertak dan mengintimidasi atas nama kemerdekaan pers. Bahkan menamai medianya mirip atau mendekati nama lembaga penegak hukum, dengan logo serta emblem mengkilat, untuk menakut-nakuti kepala desa, kepala sekolah, birokrat di pemerintahan daerah atau perusahaan swasta.

Tidak salah kalau citra wartawan atau jurnalis menjadi buruk akibat lagak lagu  mereka yang tampil kadang lebih mentereng dibanding wartawan sungguhan. Ditambah lagi karya jurnalistik mereka menjadi barang dagangan, muncul rasa skeptis di kalangan masyarakat, khususnya yang tidak faham seluk beluk pers dan media.

Pengaduan ke Dewan Pers sampai akhir November lalu mencapai hampir 800 kasus, dengan media yang diadukan sebagian besar adalah media siber.

Materi aduan adalah pelanggaran kode etik akibat berita yang tidak berimbang, tidak konfirmasi, opini menghakimi, dan asas praduga tak bersalah, serta tidak akurat. Kesalahan mendasar, yang tidak akan terjadi apabila wartawan atau editornya memahami dan menguasai kode etik.

Inisiator UU Pers yang masih hidup, mungkin tidak membayangkan ini yang terjadi. Bisa jadi mereka kecewa, betapa luar biasa dampak negatif dari kebebasan apabila disalahgunakan untuk tujuan tidak baik.

Ulah penumpang gelap kemerdekaan pers ini menjadi persoalan besar, yang para pemangku kepentingan pers – kita semua – harus mencari jalan keluarnya.

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ruang Publik

Tragedi Oktober di Kanjuruhan

Published

on

Dr Dhimam Abror Djuraid, Wakil Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindoneia.co – Duniasepak bola Indonesia berduka cita. Kompetisi Liga 1 yang mempertandingkan Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu (1/10) berakhir menjadi tragedi.

Arema kalah dari Persebaya 2-3, suporter marah, dan kerusuhan meledak menjadi huru-hara yang menewaskan sedikitnya 134 orang.

Ini merupakan jumlah korban kerusuhan sepak bola terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan, sangat mungkin jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah kerusuhan sepak bola di seluruh dunia. Jumlah korban di Malang masih sangat mungkin bertambah, karena sampai pagi ini masih tercatat 180 orang dirawat di rumah sakit.

Tragedi ini jauh lebih mengerikan dari tragedi Heysel di Brussel, Belgia pada 1985. Ketika itu berlangsung final Piala Champions antara Juvenetus melawan Liverpool, yang dimenangkan oleh Juventus dengan skor 1-0. Suporter Liverpool mengamuk dan membuat kerusuhan. Ratusan orang terluka akibat dinding stadion yang berjatuhan dan 39 meninggal dunia.

Otoritas sepak bola Eropa, UEFA, bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi keras berupa larangan bagi seluruh klub Inggris untuk mengikuti kompetisi apa pun di level Eropa. Bukan hanya Liverpool yang dikenai sanksi, tapi seluruh klub Inggris. Yang berbuat onar adalah suporter Liverpool, tapi yang menanggung sanksi adalah seluruh klub sepak bola Inggris.

Dengan sanksi tegas dan keras tanpa kompromi itu seluruh klub di Eropa berbenah dan menata hubungan dengan suporter. Organisasi suporter di seluruh Eropa berbenah dengan memperbaiki manajemen dan memberikan edukasi terhadap suporter-suporter yang menjadi anggota. Sanksi keras yang dijatuhkan oleh UEFA membawa efek jera yang kongkret.

Di Inggris suporter Hooligan yang terkenal fanatik dan beringas akhirnya bisa memperbaiki diri. Mereka kemudian berubah menjadi kelompok suporter yang punya fanatisme tinggi tapi tidak lagi beringas dan anarkis. Demikian halnya dengan kelompok suporter garis keras klub-klub Italia yang dikenal sebagai ‘’ultras’’. Mereka berbenah dan memperbaiki manajemen, sehingga berhasil menjadi kelompok suporter yang militan tapi tidak brutal.

Di Indonesia tragedi kematian suporter sangat sering terjadi, baik akibat perkelahian antar-suporter maupun karena kecelakaan di dalam atau di luar stadion. Tapi, sampai sejauh ini sanski yang dijatuhkan oleh PSSI, sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, tidak memberikan efek jera yang bisa membawa reformasi total dalam pengelolaan suporter di Indonesia.

Sebelum kompetisi Liga 1 dimulai sudah terjadi korban tewas dalam pertandingan pra-musim Piala Presiden 2022, Juni lalu. Dalam laga di Geloran Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, antara Persib melawan Persebaya, 2 orang bobotoh, suporter Persib, meninggal dunia akibat terjatuh dan terinjak-injak oleh penonoton lain.

Dari laporan match summary terungkap bahwa kerusuhan terjadi karena penonton berdesak-desakan berebut memasuki stadion. Kapasitas GBLA yang 38 ribu full house hampir 100 persen. Data yang terungkap dari penjualan tiket menunjukkan bahwa jumlah penonton mencapai 37. 872 orang. Ini berarti 99,7 persen stadion dipenuhi suporter.

Hal ini merupakan pelanggaran karena aturan Piala Presiden menyebutkan bahwa kapasitas stadion maksimal hanya boleh diisi 75 persen. Dalam pernyataan resmi juga disebutkan bahwa panitia hanya mencetak 19.000 tiket setiap pertandingan. Dalam kenyataannya tiket yang beredar jumlahnya dua kali lipat. Semua penonton yang hadir dalam pertandingan itu diketahui memegang tiket resmi.

Pelanggaran prosedur penjualan tiket, dan antisipasi keamanan yang tidak maksimal, menyebabkan dua nyawa melayang. Harusnya ada evaluasi dan ada sanksi atas kejadian ini. Tetapi ternyata keputusan yang diambil hanya formalitas saja.

Alarm tanda bahaya juga sudah muncul di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo dua minggu yang lalu. Ketika itu ratusan suporter Bonek mengamuk setelah Persebaya kalah 1-2 dari Rans Nusantara. Suporter Bonek mengamuk, turun ke lapangan, merusak fasilitas stadion, dan melakukan penjarahan. Akibat kerusuhan ini Persebaya harus mengganti kerusakan stadion sampai seratus juta lebih. Persebaya dijatuhi sanksi 5 kali bermain tanpa penonton dalam pertingan home.

Peristiwa di GBLA dan Gelora Delta menjadi alarm tanda bahaya akan munculnya tragedi yang lebih dahsyat. Dan tragedi itu pun akhirnya menjadi kenyataan di Stadion Kanjuruhan. Sampai sekarang masih belum diketahui penyebab jatuhnya korban yang begitu besar.

Bisa dipastikan bahwa korban meninggal bukan karena bentrok dengan suporter Bonek Persebaya, karena pihak keamanan sudah melarang suporter Bonek untuk datang ke Malang. Kemungkinan yang terjadi adalah suporter meninggal karena mengalami sesak nafas, karena dari video dan foto-foto yang beredar tidak terlihat korban tewas yang mengalami luka parah.

Dugaan sementara menyatakan korban tewas karena sesak nafas oleh gas air mata. Jika benar bahwa gas air mata dipakai untuk membubarkan kerusuhan di stadion maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan FIFA, federasi sepak bola internasional, yang tidak memperbolehkan gas air mata dipakai di stadion. PSSI menghadapi risiko sanksi dari FIFA jika terbukti melakukan pelanggaran.

Tragedi Kanjuruhan terjadi ketika publik sepak bola Indonesia masih menikmati sisa-sisa euforia karena penampilan timnas Indonesia yang mengesankan. Dua kemenangan dalam pertandingan FIFA Match Day melawan Curacao, pekan lalu, membuat publik sepak bola nasional terhibur.

Di level kompetisi internasional Indonesia sedang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Polesan pelatih timnas Shin Tae-yong berhasil membawa timnas senior berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Timnas junior U-20 juga lolos ke Piala Asia 2023 di Uzbekhistan. Timnas Indonesia U-20 juga lolos otomatis dalam Piala Dunia U-20 yang bakal digelar di Indonesia, Mei tahun depan.

Tragedi Oktober di Kanjuruhan dikhawatirkan akan membawa sanksi yang memengaruhi keikutsertaan Indonesia di ajang kompetisi internasional itu. PSSI harus segera melakukan antisipasi terhadap hal ini. Sanksi tegas harus dijatuhkan terhadap siapa pun yang bersalah, tanpa pandang bulu. Tim gabungan ‘’fact finding’’ dari PSSI, Polri, dan unsur lain harus dibentuk untuk mengungkap tragedi ini secara tuntas.

Selama ini, PSSI selalu gamang dalam mengambil keputusan tegas, karena adanya konflik kepentingan di internal PSSI. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak petinggi PSSI yang mempunyai klub yang berkompetisi di liga Indonesia. Kali ini PSSI tidak punya pilihan lain kecuali bertindak tegas dan menyingkirkan berbagai konflik kepentingan.

Publik tahu bahwa seorang petinggi PSSI mempunyai saham pribadi di Arema Malang. Konflik kepentingan ini harus disisihkan. Kalau tidak, PSSI akan terancam disisihkan dari perhelatan sepak bola internasional. (***)

Continue Reading

Ruang Publik

Profil Raden Ating Natadikusuma, Kapolda Metro Jaya Pertama yang Jadi Panutan Jenderal Hoegeng

Published

on

Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Hoegeng amat terkesan sosok Raden Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan atau Kepala Kepolisian RI Wilayah Jakarta (setingkat Kapolda Metro Jaya saat ini). Foto: Ist

Jakarta, goindonesia.co – Raden Ating Natadikusuma merupakan Kepala Jawatan Kepolisian Karesidenan Pekalongan atau Kepala Kepolisian RI Wilayah Jakarta (setingkat Kapolda Metro Jaya ). Ating yang memimpin sejak 6 Desember 1949-30 Desember 1952 dikenal juga sebagai Kapolda Metro Jaya pertama. Saat menjabat Kepala Kepolisian RI Wilayah Jakarta atau Kapolda Metro Jaya, Ating berpangkat Komisaris Besar Polisi Tingkat I.

Mengemban sebagai pimpinan kepolisian di wilayah Jakarta, Ating berkolaborasi atau tandem dengan Soeprapto (Kepala Pengadilan) dan Soekarjo Kario Hatmodjo (Kepala Kejaksaan Karesidenan Pekalongan). Trio ini kompak dalam usaha penegakan hukum yang jujur dan profesional.

Ating bersama dua rekannya memiliki misi menolong orang terutama rakyat kecil. Mereka juga mendirikan Balai Cintraka Mulya di Pekalongan sebagai wujud aksi nyata kepedulian sosial yang mencakup panti asuhan, panti jompo, dan balai pelatihan.

Hingga suatu ketika putra Soekarjo Kario Hatmodjo bernama Hoegeng Iman Santoso terkesan sosok Ating yang juga sahabat ayahnya itu. Dikutip dari Nilai Luhur Polisi yang dimuat di Jurnal Studi Kepolisian Edisi 075 (Juni 2011) karya Albertus Wahyurudhanto, Hoegeng kecil terpesona dengan penampilan Ating yang gagah, tinggi besar, dan kulit kekuning-kuningan, saat bertugas selalu mengendarai motor Harley Davidson serta sepucuk pistol terselip di pinggangnya.

Sosok Ating lah yang membuat Hoegeng kecil bercita-cita menjadi polisi. Hingga akhirnya Jenderal Hoegeng menjadi Kapolri yang melegenda berkat kejujuran dan kesederhanaannya.

Bahkan, pesan Ating terus terngiang-ngiang pada diri Hoegeng dan selalu dijadikan pegangan ketika berdinas sebagai anggota Polri.

“Kekuasaan ibarat pedang bermata dua. Kalau tidak pandai menggunakannya, maka bisa mendatangkan bahaya, baik bagi pemiliknya maupun pada orang lain. Ingat, hanya orang-orang berilmu yang mampu menggunakan kekuasaan yang ada dalam tangannya, untuk menolong orang-orang yang lemah dan tidak bersalah. Karena itu Hoegeng harus sekolah baik-baik, supaya bisa jadi Komisaris Polisi, untuk menolong orang yang lemah dan tidak bersalah.” (Pesan Ating Natadikusuma pada Hoegeng kecil). (***)

Continue Reading

Ruang Publik

Perbedaan Antara Sholat Tarawih, Tahajud, dan Qiyamul Lail

Published

on

Ilustrasi. Foto: PIC

Sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail ada istilah yang berbeda-beda

Jakarta, goindonesia.co – Banyak dari kita keliru dalam menjelaskan perbedaan antara sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Padahal terdapat perbedaan di antara ketiganya. Berikut penjelasannya seperti dilansir Mawdoo3 pada ahad (9/5).

Qiyamul lail

Qiyamul lail yaitu menghabiskan sepanjang atau sebagian malam untuk mengerjakan amal saleh, misalnya seperti sholat, berzikir, membaca Alquran dan ibadah serupa lainnya. Dan itu semua tidak disyaratkan dilakukan setiap malam. Qiyamul lail artinya ibadah secara suka rela mulai dari setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. 

Adapun Tahajud hanya terkait dengan sholat saja. Sebagian fuqaha berpendapat tahajud bagian sholat mutlak di malam hari, baik sebelum tidur atau setelahnya. Maka jelas dari itu bahwa qiyamul lail termasuk di dalamnya adalah tahajud, karena itu termasuk dalam makna sholat sebelum tidur atau setelah tidur, dan itu termasuk ibadah. Bangun untuk sholat tahajud dijelaskan dalam Alquran. Allah berfirman:

 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ*قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا “Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya).” (QS Al Muzzammil 1-2).

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS Al Isra 79).

Sebagaimana sholat tahajud, para ulama juga menyebutkan bahwa sholat tarawih juga masuk dalam qiyamul lail. Nabi Muhammad bersabda:

عليكُم بقيامِ اللَّيلِ، فإنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحينَ قبلَكُم، وقُربةٌ إلى اللهِ تعالى ومَنهاةٌ عن الإثمِ و تَكفيرٌ للسِّيِّئاتِ، ومَطردةٌ للدَّاءِ عن الجسَدِ 

“Hendaknya kalian melakukan sholat malam karena sholat malam adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian, dan mendekatkan kepada Allah,  mencegah dari dosa san mengeluarkan keburukan dan mengusir oenyakit dari jasad.”

Qiyamul lail terdapat ketetapannya berdasarkan para ahli fiqih, menurut Imam Hanbali dan Hanafi itu adalah sunnah. Menurut Maliki qiyamul lail hukumnya mandub, sedang menurut Imam Syafi’i qiyamul lail hukumnya mustahab yaitu di dalam Ramadhan. Sebagaimana sabda Nabi:

مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ “Siapa yang mendirikan sholat malam di Ramdhan dengan penuh keimanan dan ihtisab ( niat meraih pahala ibadah), diampuni dosanya yang telah lalu.”

Sholat Tahajud

Tahajud secara bahasa berarti tidur dan terjaga. Itu juga disebut sholat di malam hari. Mutahajid yaitu orang yang mendirikan sholat di malam hari setelah tidur. Tahajud secara istilah syara yaitu sholat secara sukarela di malam hari di luar kewajiban dan tahajud itu adalah sunah dalam syariat.  Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan sholat tahajud.  

أَفْضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ “Paling utama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maksudnya sholat tahajud.” 

Para ahli fiqih sepakat minimal sholat tahajud dua rakaat. Sedangkan terdapat perbedaan pendapat tentang banyaknya sholat tahajud. Mazhab Hanafi berpandangan banyaknya tahajud delapan rakaat, sedang Mazhab Maliki berpendapat banyaknya tahajud sepuluh atau dua belas rakaat. Tetapi Mazhab syafii dan Hanbali tidak spesifik menyebutkan jumlahnya. Sedang waktu terbaik sholat tahajud adalah di sepertiga malam terakhir.

Tarawih

Tarawih bermakna istirahat senafasan. Kata tarawih digunakan untuk sholat malam sunah di bulan Ramadhan, karena orang yang sholat bisa beristirahat di dalam pelaksanaan sholatnya setiap empat rakaat.

Rasulullah beristirahat dalam sholat malamnya di antara tiap-tiap empat rakaat. Sholat tarawih adalah salah satu sholat nawafil (sunnah) yang ditetapkan berjamaah, dan sholat tarawih itu sunah muakad yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW.

Banyak pendapat ulama mengenai jumlah rakaat sholat Tarawih. Ada yang menyatakan 23 rakaat, dan lainnya mengatakan 36 rakaat. Dan ada pendapat lain yang menyatakan jumlah rakaat sholat tarawih kurang dari itu atau lebih dari itu. (***)

Continue Reading

Trending