Connect with us

Berita

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 6 September

Published

on

Foto : Youtube

Jakarta, goindonesia.co : Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali selama dua minggu, berlaku mulai 24 Agustus hingga 6 September 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers mengenai PPKM secara virtual, Senin (23/08/2021) malam, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Ini nanti akan dituangkan di dalam Instruksi Mendagri, bahwa perpanjangan akan dilakukan di luar Jawa-Bali (tanggal) 24 Agustus sampai dengan 6 September. Perpanjangan ini seluruhnya detailnya, jumlah kabupaten/ kotanya akan ada dalam Instruksi Mendagri,” kata Menko Airlangga dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Airlangga, daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali turun dari 11 provinsi menjadi tujuh provinsi, sedangkan kabupaten/ kota turun dari 132 daerah menjadi 104 daerah. Kemudian daerah Level 3 dari 215 daerah menjadi 234 kabupaten/kota dan Level 2 dari 29 daerah menjadi 48 kabupaten/ kota.

Lebih jauh Menko Perekonomian memaparkan bahwa dalam penerapan PPKM Level 4 luar Jawa-Bali juga dilakukan sejumlah penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat secara bertahap. 

Tempat kerja/ perkantoran menerapkan 25 persen work from office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan jika menjadi klaster baru Covid-19 akan ditutup selama lima hari.

Tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah, maksimal 25 persen kapasitas atau masimal 30 orang.

Restoran/kafe diperbolehkan melayani makan di tempat, maksimal 25 persen  kapasitas, dua orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

Pusat perbelanjaan/mal diperbolehkan buka sampai pukul 20.00, maksimal 50 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah (pemda).

Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen, dengan protokol kesehatan secara ketat, dan apabila menjadi klaster Covid-19 baru akan ditutup selama lima hari.

“Catatannya bahwa aplikasi PeduliLindungi ini sebagai prasyarat untuk berkegiatan ataupun syarat masuk dalam berbagai kegiatan,” ujar Airlangga

Semua ketentuan pembatasan tersebut,  katanya, akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Sejalan dengan penerapan PPKM, pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment), penegakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), serta percepatan vaksinasi. 

Di lain pihak, pemerintah juga menggulirkan sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos) untuk mengurangi dampak penerapan PPKM kepada masyarakat.

Menko Perekonomian juga menegaskan bahwa penerapan PPKM akan terus berlaku dan berlangsung selama pandemi Covid-19 dengan level yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan bahwa levelnya, apakah itu Level 1, 2, 3, atau 4 tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Ini berlaku untuk di Jawa-Bali setiap satu minggu dan di luar Jawa-Bali dua minggu sekali dan ini dilakukan evaluasi oleh Bapak Presiden di setiap minggunya,” katanya.

Sesuaikan Kondisi Daerah

Sementara itu Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan PPKM yang berlaku 24-30 Agustus 2021 di Jawa-Bali dan 24 Agustus – 6 September untuk di luar Jawa-Bali dengan penyesuaian level beberapa daerah, akan terus diterapkan selama pandemi untuk menyeimbangkan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi karena ini adalah alat kita untuk menyeimbangkan pengendalian Covid-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja buat masyarakat kita,” ungkap Luhut. 

Adapun penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1-2 minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggu.

Luhut pun berharap seluruh kabupaten/kota dapat masuk ke PPKM Level 2 dan 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika pihak semua disiplin dan bergerak bersama-sama.

“Mengendalikan pandemi Covid-19 ini dibutuhkan kesabaran, kekompakan, kedisiplinan, kerja keras, dan doa kita sebagai satu bangsa. Kita harus bekerja bahu-membahu untuk melakukan ini,” ujarnya.

Dalam penerapan PPKM periode ini, ungkap Luhut, terdapat sejumlah daerah yang turun Level, dari Level 4 ke Level 3 dan dari Level 3 ke Level 2.

“Berita baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk periode penerapan PPKM Level 4, 3, dan 2, periode 24-30 Agustus 2021, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya mengalami penurunan level dari PPKM Level 4 ke Level 3 pada minggu ini,” ujarnya.

Dengan adanya keputusan tersebut, jumlah daerah di Jawa-Bali yang berada pada Level 3 tercatat 67 kabupaten/kota dan Level 2 dari dua kabupaten/kota menjadi sepuluh kabupaten/dan kota. “Keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara mendetail,” ucap Luhut pula.

Khusus untuk wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk saat ini masih berada pada Level 4. Namun, Luhut memperkirakan dalam waktu dekat wilayah-wilayah ini akan segera masuk ke Level 3 karena perbaikan yang terus dilakukan dalam penanganan Covid-19. 

Tembus 90 Juta Dosis 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, hingga Senin (23/08/2021), Indonesia sudah menyuntikkan vaksin menembus angka 90 juta dosis. Ini berarti Indonesia masuk ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. 

“Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama dan itu merupakan ranking keenam di dunia,” katanya.

Budi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar vaksin yang ada segera disuntikkan kepada masyarakat dan tidak ditahan sebagai stok. “Segera disuntikkan, dikirimkan ke provinsi. Provinsi juga diminta segera mengirimkan ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, bulan Agustus ini, Indonesia akan memperoleh sebanyak 4,6 juta dosis vaksin Pfizer dari jalur kerja sama multilateral COVAX Facility. Sebelumnya, sebanyak 1,56 juta dosis vaksin Pfizer melalui jalur komersil juga telah tiba di Tanah Air, Kamis (19/08/2021).

Menurut Budi, khusus bulan Agustus ini, Indonesia kembali akan kedatangan 62,6 juta dosis (vaksin)  Bandingkan, padahal pada Januari sampai Juli,  sebanyak 90 juta dosis vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat.

“Di akhir bulan kita akan juga kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerja sama multilateral vaksin gratis dari COVAX,” ungkapnya.

Stok Vaksin

Kemenkes telah menyediakan laman resmi vaksin.kemkes.go.id yang dapat diakses masyarakat untuk melihat semua stok vaksin di seluruh kabupaten/kota dan juga laju penyuntikkannya.

“Jadi stok vaksin sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebisa mungkin segera dipakai, itu bisa dikontrol juga secara publik ada di websitenya, vaksin.kemkes.go.id,” ujar Budi.

Menkes kembali menegaskan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis kepada masyarakat. “Jadi kami sampaikan lagi bahwa vaksin ini gratis. Kami mohon masyarakat juga turut menjaga agar tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan, dan bisa menyampaikan pengaduan ke nomor telepon 021-1500567 atau email ke pengaduan.itjen@kemkes.go.id,” ujarnya.

Lebih jauh Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi dengan vaksin yang telah tersedia saat ini.

“Dengan adanya beberapa macam vaksin ini, kami imbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama yaitu membangun antibodi tubuh kita,” ungkapnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menkeu Sampaikan Draft Rancangan Awal KEM PPKF di Sidang Kabinet Paripurna

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (26/02/2024). Ia mengungkapkan, KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024.

“Saya menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun depan (2025),” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa di dalam KEM-PPKF dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global. Antara lain seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar, dan biaya pendanaan (cost of fund). 

“Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta tren teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju,” tambahnya.

Selain itu ia juga menyebut Kebijakan Fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan yang meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, serta transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.

Ia pun menekankan, Kebijakan Fiskal dan APBN harus dijaga secara hati-hati atau prudent, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable). 

“APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera. APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Menkes Budi Ungkap Rahasia Sukses Negara Maju ke Peserta LPDP

Published

on

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Persiapan keberangkatan ini sebagai salah satu rangkaian pembekalan yang wajib diikuti bagi peserta penerima LPDP di Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Pada kegiatan tersebut, Menkes Budi memberikan pembekalan dan berdiskusi langsung bersama peserta PK penerima LPDP. Dalam diskusi tersebut, Menkes mengungkapkan kriteria yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju.

Indonesia menjadi negara maju merupakan target yang ingin dicapai ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun atau Indonesia Emas tahun 2045.

Menkes Budi menyampaikan bahwa untuk meraih target Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita 13 ribu dolar AS per tahun atau rata-rata Rp 15 juta per bulan.

“Indonesia saat masih Rp 5 juta per bulan. Coba tanya (orang) di sebelahnya, gajinya berapa. Kalau masih di bawah Rp 15 juta berarti kita masih berada di negara berkembang. Jadi kalau kita mau jadi negara maju mesti Rp 15 juta per bulan,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi melanjutkan, belajar dari sejarah bangsa dan negara di dunia, semua negara yang kini menjadi negara maju seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berhasil memanfaatkan peluang besar melalui windows of opportunity untuk mencapai status negara maju. Windows of opportunity terjadi ketika negara tersebut mencapai puncak bonus demografi.

Puncak bonus demografi terjadi ketika persentase usia penduduknya didominasi oleh penduduk yang berada pada rentang usia produktif. Untuk itu, bonus demografi sangat penting karena ada potensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar.

Jika negara melewatkan puncak bonus demografi maka negara dapat terjebak dalam middle income country. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030.

“Orang yang produktif, orang yang bisa menghasilkan pendapatan orang yang bisa mengkontribusikan GDP (Gross Domestic Product), makin lama makin sedikit porsinya sehingga harus ditanggung sama orang yang masih produktif. Itu sebabnya, penting itu puncak bonus demograf. Kalau itu terlewati kita akan terjebak di middle income country,” lanjut Menkes Budi.

Di sela diskusi, Menkes Budi juga menitipkan pesan kepada para peserta PK LPDP untuk menghilangkan budaya kebanyakan orang Indonesia yang susah bekerja sama dengan orang lain.

“Jadi, selagi masih muda, ayo teman-teman kikis habis budaya kita yang tidak baik ini,” pesan Menkes Budi.

Menkes Budi menutup diskusi dengan harapan para peserta belajar dengan baik di universitas tujuan masing-masing. Ia juga berharap tidak ada yang sakit dan tetap dalam keadaan sehat setelah selesai belajar untuk kembali berbakti kepada Indonesia.

Pada PK angkatan ke-226, terdapat 39 orang dari bidang kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan universitas yang berbeda-beda tentunya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Berita

Kemnaker : Talenta Muda Modalitas Wujudkan Indonesia Emas 2045

Published

on

Wamenaker, Afriansyah Noor saat menghadiri acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bekasi, goindonesia.co -Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pengembangan dan pembinaan talenta muda merupakan modalitas sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai sejak saat ini perlu disiapkan generasi muda siap berdaya saing, unggul, yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 

Menurut Afriansyah Noor, Al Binaa Festival  ini menjadi salah satu contoh bahwa pengembangan diri harus dilakukan sepanjang hayat, dimulai di bangku sekolah atau di usia muda. Sehingga potensi anak dapat dikembangkan sedari dini, mendapatkan pengarahan dan pembinaan yang tepat pada potensi tersebut. 

“Kami harap potensi ini dapat terus dikembangkan hingga mencapai dewasa nanti, yang kemudian berkembang menjadi kompetensi yang dibutuhkan kelak di dunia kerja, ” ujar Afriansyah Noor dalam sambutannya pada acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Wamenaker berharap melalui kegiatan Al Binaa Festival ini, talenta-talenta muda mendapatkan ruang berkompetisi, untuk menunjukkan talentanya serta dapat mengembangkan diri dalam hal kebaikan supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui agen perubahan para talenta muda. 

“Dengan semangat yang tinggi, mari kita mulai festival ini dan nikmati setiap momen yang telah dipersiapkan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan saudara-saudara semua dalam membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, ”  ujar Afriansyah Noor.  (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending