Connect with us

Berita

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 6 September

Published

on

Foto : Youtube

Jakarta, goindonesia.co : Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali selama dua minggu, berlaku mulai 24 Agustus hingga 6 September 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers mengenai PPKM secara virtual, Senin (23/08/2021) malam, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Ini nanti akan dituangkan di dalam Instruksi Mendagri, bahwa perpanjangan akan dilakukan di luar Jawa-Bali (tanggal) 24 Agustus sampai dengan 6 September. Perpanjangan ini seluruhnya detailnya, jumlah kabupaten/ kotanya akan ada dalam Instruksi Mendagri,” kata Menko Airlangga dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Airlangga, daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali turun dari 11 provinsi menjadi tujuh provinsi, sedangkan kabupaten/ kota turun dari 132 daerah menjadi 104 daerah. Kemudian daerah Level 3 dari 215 daerah menjadi 234 kabupaten/kota dan Level 2 dari 29 daerah menjadi 48 kabupaten/ kota.

Lebih jauh Menko Perekonomian memaparkan bahwa dalam penerapan PPKM Level 4 luar Jawa-Bali juga dilakukan sejumlah penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat secara bertahap. 

Tempat kerja/ perkantoran menerapkan 25 persen work from office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan jika menjadi klaster baru Covid-19 akan ditutup selama lima hari.

Tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah, maksimal 25 persen kapasitas atau masimal 30 orang.

Restoran/kafe diperbolehkan melayani makan di tempat, maksimal 25 persen  kapasitas, dua orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

Pusat perbelanjaan/mal diperbolehkan buka sampai pukul 20.00, maksimal 50 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah (pemda).

Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen, dengan protokol kesehatan secara ketat, dan apabila menjadi klaster Covid-19 baru akan ditutup selama lima hari.

“Catatannya bahwa aplikasi PeduliLindungi ini sebagai prasyarat untuk berkegiatan ataupun syarat masuk dalam berbagai kegiatan,” ujar Airlangga

Semua ketentuan pembatasan tersebut,  katanya, akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Sejalan dengan penerapan PPKM, pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment), penegakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), serta percepatan vaksinasi. 

Di lain pihak, pemerintah juga menggulirkan sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos) untuk mengurangi dampak penerapan PPKM kepada masyarakat.

Menko Perekonomian juga menegaskan bahwa penerapan PPKM akan terus berlaku dan berlangsung selama pandemi Covid-19 dengan level yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan bahwa levelnya, apakah itu Level 1, 2, 3, atau 4 tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Ini berlaku untuk di Jawa-Bali setiap satu minggu dan di luar Jawa-Bali dua minggu sekali dan ini dilakukan evaluasi oleh Bapak Presiden di setiap minggunya,” katanya.

Sesuaikan Kondisi Daerah

Sementara itu Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan PPKM yang berlaku 24-30 Agustus 2021 di Jawa-Bali dan 24 Agustus – 6 September untuk di luar Jawa-Bali dengan penyesuaian level beberapa daerah, akan terus diterapkan selama pandemi untuk menyeimbangkan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi karena ini adalah alat kita untuk menyeimbangkan pengendalian Covid-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja buat masyarakat kita,” ungkap Luhut. 

Adapun penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1-2 minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggu.

Luhut pun berharap seluruh kabupaten/kota dapat masuk ke PPKM Level 2 dan 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika pihak semua disiplin dan bergerak bersama-sama.

“Mengendalikan pandemi Covid-19 ini dibutuhkan kesabaran, kekompakan, kedisiplinan, kerja keras, dan doa kita sebagai satu bangsa. Kita harus bekerja bahu-membahu untuk melakukan ini,” ujarnya.

Dalam penerapan PPKM periode ini, ungkap Luhut, terdapat sejumlah daerah yang turun Level, dari Level 4 ke Level 3 dan dari Level 3 ke Level 2.

“Berita baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk periode penerapan PPKM Level 4, 3, dan 2, periode 24-30 Agustus 2021, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya mengalami penurunan level dari PPKM Level 4 ke Level 3 pada minggu ini,” ujarnya.

Dengan adanya keputusan tersebut, jumlah daerah di Jawa-Bali yang berada pada Level 3 tercatat 67 kabupaten/kota dan Level 2 dari dua kabupaten/kota menjadi sepuluh kabupaten/dan kota. “Keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara mendetail,” ucap Luhut pula.

Khusus untuk wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk saat ini masih berada pada Level 4. Namun, Luhut memperkirakan dalam waktu dekat wilayah-wilayah ini akan segera masuk ke Level 3 karena perbaikan yang terus dilakukan dalam penanganan Covid-19. 

Tembus 90 Juta Dosis 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, hingga Senin (23/08/2021), Indonesia sudah menyuntikkan vaksin menembus angka 90 juta dosis. Ini berarti Indonesia masuk ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. 

“Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama dan itu merupakan ranking keenam di dunia,” katanya.

Budi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar vaksin yang ada segera disuntikkan kepada masyarakat dan tidak ditahan sebagai stok. “Segera disuntikkan, dikirimkan ke provinsi. Provinsi juga diminta segera mengirimkan ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, bulan Agustus ini, Indonesia akan memperoleh sebanyak 4,6 juta dosis vaksin Pfizer dari jalur kerja sama multilateral COVAX Facility. Sebelumnya, sebanyak 1,56 juta dosis vaksin Pfizer melalui jalur komersil juga telah tiba di Tanah Air, Kamis (19/08/2021).

Menurut Budi, khusus bulan Agustus ini, Indonesia kembali akan kedatangan 62,6 juta dosis (vaksin)  Bandingkan, padahal pada Januari sampai Juli,  sebanyak 90 juta dosis vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat.

“Di akhir bulan kita akan juga kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerja sama multilateral vaksin gratis dari COVAX,” ungkapnya.

Stok Vaksin

Kemenkes telah menyediakan laman resmi vaksin.kemkes.go.id yang dapat diakses masyarakat untuk melihat semua stok vaksin di seluruh kabupaten/kota dan juga laju penyuntikkannya.

“Jadi stok vaksin sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebisa mungkin segera dipakai, itu bisa dikontrol juga secara publik ada di websitenya, vaksin.kemkes.go.id,” ujar Budi.

Menkes kembali menegaskan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis kepada masyarakat. “Jadi kami sampaikan lagi bahwa vaksin ini gratis. Kami mohon masyarakat juga turut menjaga agar tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan, dan bisa menyampaikan pengaduan ke nomor telepon 021-1500567 atau email ke pengaduan.itjen@kemkes.go.id,” ujarnya.

Lebih jauh Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi dengan vaksin yang telah tersedia saat ini.

“Dengan adanya beberapa macam vaksin ini, kami imbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama yaitu membangun antibodi tubuh kita,” ungkapnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Harga Pertamax Turun Jadi Rp13.900, Berlaku Efektif Sabtu 1 Oktober 2022

Published

on

Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) secara resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax series. Sebaliknya, BBM nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex justru naik.

Pertamina menurunkan harga dua jenis produk BBM non subsidi yakni bensin Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) dan berlaku berlaku efektif mulai Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB.

“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” bunyi pengumuman tersebut, dikutip dari laman resmi Pertamina, dikutip Jumat malam (30/9/2022).

Mengutip pengumuman tersebut, harga Pertamax turun menjadi Rp 13.900 per liter juga berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Meski sama-sama menurun, harga berbeda diterapkan untuk harga Pertamax di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, yang per 1 Oktober 2022 turun menjadi Rp14.200 per liter dari Rp14.850

Sementara, di Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu harga Pertamax menjadi Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter.

“Mengatur penyaluran di lapangan dengan baik agar pada saat perubahan harga dilakukan, tidak terjadi antrian di SPBU dan memastikan kondisi tetap kondusif,” demikian imbauan Pertamina kepada pengelola SPBU dan Pertashop, dikutip awak media.

Sementara, harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar tetap, yakni Pertalite tetap dengan harga jual Rp10.000 per liter dan Biosolar Subsidi sebesar Rp6.800 per liter. (***)

Continue Reading

Berita

Penyaluran BSU, Menaker Terus Pantau Pembagian di Berbagai Daerah

Published

on

Menaker Ida Fauziyah (kedua dari kanan) meninjau penyaluran BSU. (Dok. : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co: Penyaluran BSU, terus menperoleh pantauan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Kali ini, Menaker  meninjau penyaluran di Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/9/2022). 

Menaker memantau penyaluran BSU, di salah satu lokasi yakni PT. Maspion Unit II, yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Dalam peninjauan tersebut, Menaker mengatakan, penyaluran BSU diberikan, untuk menekan dampak penyesuaian harga BBM seperti angka pengangguran. 

“Dengan segala cara pemerintah berupaya untuk mencegah angka pengangguran salah satunya dengan bantuan ini,” terang Menaker. 

Calon penerima BSU tahun 2022 secara nasional sebanyak 14.639.675 orang. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.077.550 orang melalui 3 tahap penyaluran. 

Tahap I telah tersalurkan kepada 4. 112. 052 orang; tahap II sebanyak 1. 607.776 orang; dan tahap III sebanyak 1. 357.722 orang. 

Sementara di Provinsi Jawa Timur, jumlah calon penerima BSU 1.966.882 orang dan telah tersalurkan kepada 958.317 orang, melalui 3 tahap penyaluran. Rinciannya tahap I  sebanyak 618.179 orang; tahap II sebanyak 162.649 orang; serta tahap III sebanyak 177.489. 

“Sebanyak 3.017 orang di Maspion terima BSU,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Menaker juga mengapresiasi PT Maspion yang selama ini tidak mem-PHK karyawan, di tengah cobaan ekonomi global, termasuk di masa pandemi Covid-19. 

“Saya apresiasi kepada Maspion karena tidak memberhentikan karyawan dan mengikutkan karyawan, dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, memperoleh bantuan subsidi upah ini,” jelasnya. 

Selain PT Maspion, Menaker juga meninjau penyaluran BSU di PT Rembaka, Sidoarjo; Qendi Garden Resto, Sidoarjo; dan KUD Tani Bahagia, Mojokerto. (***)

Continue Reading

Berita

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Konsorsium 303

Published

on

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Terkait pengusutan Konsorsium 303, Kapolri akan menindak tegas polisi yang terlibat judi online

Jakarta, goindonesia.co– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membongkar sindikat perjudian kelas kakap yang tergabung dalam Konsorsium 303. Tim khusus ini juga bertugas untuk memberantas praktik perjudian konvensional maupun online lainnya.

Kapolri menyebut tim khusus ini terdiri dari unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) serta 34 Polda. Tim ini juga melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisa seluruh transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian. 

“Kemudian juga muncul, adanya isu konsorsium 303. Kami telah membentuk tim gabungan untuk membongkar kasus ini,” kata Kapolri, di Mabes Polri, Jumat (30/9). 

Sebagai informasi, Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo dan sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Dalam diagarm Konsorsium 303 yang beredar, dilalangan para perjudi kelas kakap, Ferdy Sambo dikenal sebagai Kaisar Sambo.

 “Kalau memang ada keterlibatan anggota (di judi online.red), akan kita proses dan mengambil langkah-langkah tegas,” tambah Kapolri.

Sejauh ini, Kapolri menyebut, tim penyidik telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka perjudian kelas kakap. Enam di antaranya yakni PN, R, KK, FM, A dan K berstatus DPO. 

Mereka teridentifikasi tengah berada di luar negeri. Polri pun telah mengeluarkan red notice untuk keenam orang tersebut. Bahkan, Polri juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat cegah dan tangkal (cekal).

Selain itu, Kapolri telah mengirim sejumlah penyidik ke lima negara. Sayang mereka tak dijelaskan mereka dikirim negara mana saja. Hal yang jelas, mereka ditugaskan untuk melakukan pendekatan police to police untuk menangkap para buronan itu guna menjalani proses hukum di Indonesia.

“Kami mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dengan skema police to police ini,” lanjut Kapolri.  

Di sisi lain, Kapolri membeberkan, sepanjang 2022 Korps Bhayangkara telah membongkar sebanyak 2.049 kasus perjudian. Dari ribuan kasus itu, polisi telah menetapkan 3.269 sebagai tersangka. 

Rinciannya, sebanyak 1.408 kasus terkait perjudian konvensional dengan 2.369 tersangka. Sementara itu, polisi menangani 641 kasus perjudian online dengan 927 tersangka. (***)

Continue Reading

Trending