Connect with us

Berita

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Hingga 6 September

Published

on

Foto : Youtube

Jakarta, goindonesia.co : Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali selama dua minggu, berlaku mulai 24 Agustus hingga 6 September 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers mengenai PPKM secara virtual, Senin (23/08/2021) malam, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Ini nanti akan dituangkan di dalam Instruksi Mendagri, bahwa perpanjangan akan dilakukan di luar Jawa-Bali (tanggal) 24 Agustus sampai dengan 6 September. Perpanjangan ini seluruhnya detailnya, jumlah kabupaten/ kotanya akan ada dalam Instruksi Mendagri,” kata Menko Airlangga dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Airlangga, daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali turun dari 11 provinsi menjadi tujuh provinsi, sedangkan kabupaten/ kota turun dari 132 daerah menjadi 104 daerah. Kemudian daerah Level 3 dari 215 daerah menjadi 234 kabupaten/kota dan Level 2 dari 29 daerah menjadi 48 kabupaten/ kota.

Lebih jauh Menko Perekonomian memaparkan bahwa dalam penerapan PPKM Level 4 luar Jawa-Bali juga dilakukan sejumlah penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat secara bertahap. 

Tempat kerja/ perkantoran menerapkan 25 persen work from office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan jika menjadi klaster baru Covid-19 akan ditutup selama lima hari.

Tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah, maksimal 25 persen kapasitas atau masimal 30 orang.

Restoran/kafe diperbolehkan melayani makan di tempat, maksimal 25 persen  kapasitas, dua orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

Pusat perbelanjaan/mal diperbolehkan buka sampai pukul 20.00, maksimal 50 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah (pemda).

Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen, dengan protokol kesehatan secara ketat, dan apabila menjadi klaster Covid-19 baru akan ditutup selama lima hari.

“Catatannya bahwa aplikasi PeduliLindungi ini sebagai prasyarat untuk berkegiatan ataupun syarat masuk dalam berbagai kegiatan,” ujar Airlangga

Semua ketentuan pembatasan tersebut,  katanya, akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Sejalan dengan penerapan PPKM, pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment), penegakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), serta percepatan vaksinasi. 

Di lain pihak, pemerintah juga menggulirkan sejumlah program perlindungan sosial (perlinsos) untuk mengurangi dampak penerapan PPKM kepada masyarakat.

Menko Perekonomian juga menegaskan bahwa penerapan PPKM akan terus berlaku dan berlangsung selama pandemi Covid-19 dengan level yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan bahwa levelnya, apakah itu Level 1, 2, 3, atau 4 tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Ini berlaku untuk di Jawa-Bali setiap satu minggu dan di luar Jawa-Bali dua minggu sekali dan ini dilakukan evaluasi oleh Bapak Presiden di setiap minggunya,” katanya.

Sesuaikan Kondisi Daerah

Sementara itu Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan PPKM yang berlaku 24-30 Agustus 2021 di Jawa-Bali dan 24 Agustus – 6 September untuk di luar Jawa-Bali dengan penyesuaian level beberapa daerah, akan terus diterapkan selama pandemi untuk menyeimbangkan upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi karena ini adalah alat kita untuk menyeimbangkan pengendalian Covid-19 ini dengan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja buat masyarakat kita,” ungkap Luhut. 

Adapun penentuan levelnya menyesuaikan kondisi masing-masing daerah dan berlaku setiap 1-2 minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggu.

Luhut pun berharap seluruh kabupaten/kota dapat masuk ke PPKM Level 2 dan 1 pada suatu waktu nanti. Pencapaian tersebut dapat terjadi jika pihak semua disiplin dan bergerak bersama-sama.

“Mengendalikan pandemi Covid-19 ini dibutuhkan kesabaran, kekompakan, kedisiplinan, kerja keras, dan doa kita sebagai satu bangsa. Kita harus bekerja bahu-membahu untuk melakukan ini,” ujarnya.

Dalam penerapan PPKM periode ini, ungkap Luhut, terdapat sejumlah daerah yang turun Level, dari Level 4 ke Level 3 dan dari Level 3 ke Level 2.

“Berita baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk periode penerapan PPKM Level 4, 3, dan 2, periode 24-30 Agustus 2021, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya mengalami penurunan level dari PPKM Level 4 ke Level 3 pada minggu ini,” ujarnya.

Dengan adanya keputusan tersebut, jumlah daerah di Jawa-Bali yang berada pada Level 3 tercatat 67 kabupaten/kota dan Level 2 dari dua kabupaten/kota menjadi sepuluh kabupaten/dan kota. “Keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara mendetail,” ucap Luhut pula.

Khusus untuk wilayah aglomerasi Bali, Malang Raya, Solo Raya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk saat ini masih berada pada Level 4. Namun, Luhut memperkirakan dalam waktu dekat wilayah-wilayah ini akan segera masuk ke Level 3 karena perbaikan yang terus dilakukan dalam penanganan Covid-19. 

Tembus 90 Juta Dosis 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, hingga Senin (23/08/2021), Indonesia sudah menyuntikkan vaksin menembus angka 90 juta dosis. Ini berarti Indonesia masuk ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. 

“Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama dan itu merupakan ranking keenam di dunia,” katanya.

Budi mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar vaksin yang ada segera disuntikkan kepada masyarakat dan tidak ditahan sebagai stok. “Segera disuntikkan, dikirimkan ke provinsi. Provinsi juga diminta segera mengirimkan ke kabupaten/kota,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, bulan Agustus ini, Indonesia akan memperoleh sebanyak 4,6 juta dosis vaksin Pfizer dari jalur kerja sama multilateral COVAX Facility. Sebelumnya, sebanyak 1,56 juta dosis vaksin Pfizer melalui jalur komersil juga telah tiba di Tanah Air, Kamis (19/08/2021).

Menurut Budi, khusus bulan Agustus ini, Indonesia kembali akan kedatangan 62,6 juta dosis (vaksin)  Bandingkan, padahal pada Januari sampai Juli,  sebanyak 90 juta dosis vaksin yang sudah disuntikkan ke masyarakat.

“Di akhir bulan kita akan juga kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerja sama multilateral vaksin gratis dari COVAX,” ungkapnya.

Stok Vaksin

Kemenkes telah menyediakan laman resmi vaksin.kemkes.go.id yang dapat diakses masyarakat untuk melihat semua stok vaksin di seluruh kabupaten/kota dan juga laju penyuntikkannya.

“Jadi stok vaksin sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebisa mungkin segera dipakai, itu bisa dikontrol juga secara publik ada di websitenya, vaksin.kemkes.go.id,” ujar Budi.

Menkes kembali menegaskan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis kepada masyarakat. “Jadi kami sampaikan lagi bahwa vaksin ini gratis. Kami mohon masyarakat juga turut menjaga agar tidak ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan, dan bisa menyampaikan pengaduan ke nomor telepon 021-1500567 atau email ke pengaduan.itjen@kemkes.go.id,” ujarnya.

Lebih jauh Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi dengan vaksin yang telah tersedia saat ini.

“Dengan adanya beberapa macam vaksin ini, kami imbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama yaitu membangun antibodi tubuh kita,” ungkapnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang, Kasad Bahas Kerja Sama Militer Hingga Penanggulangan Bencana

Published

on

Kunjungan kehormatan Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023). (Dokumentasi : Dispenad)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke negara Jepang, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman membahas kerja sama militer hingga penanggulangan bencana saat Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023).

Kegiatan diawali dengan penerimaan jajar kehormatan (Guard of Honour). Selanjutnya Kasad didampingi Asrena, Asintel, Aspers, Aslog dan Danpuspenerbad melaksanakan Courtesy Call dengan Kasad Jepang dalam suasana penuh kehangatan dan keabraban.

Kunjungan kehormatan kali ini merupakan kunjungan balasan Kasad Jepang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022 yang lalu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama militer antara TNI AD dengan AD Jepang.

(Dokumentasi : Dispenad)

Jenderal Yoshida Yoshihide sangat bangga dan berterima kasih atas kerja sama militer antara TNI AD dengan Jepang yang telah berlangsung dengan sangat baik, khususnya di bidang latihan, terkait keterlibatan pasukan Lintas Udara AD Jepang saat pelaksanaan Latma Super Garuda Shield 2022 yang lalu.

AD Jepang berharap dapat meningkatkan partisipasinya di Latma Super Garuda Shield 2023 dengan melibatkan pasukan Lintas Udara dan amfibinya.

Kunjungan balasan ini memiliki nilai yang strategis dalam kerangka diplomasi militer dan merepresentasikan hubungan yang baik antara kedua Angkatan Darat, selaras dengan hubungan yang harmonis di tingkat pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kasad Jenderal TNI Dudung menyambut baik keinginan Kasad Jepang untuk terlibat dalam Latma Super Garuda Shield 2023 yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan pematangan di tingkat Mabes TNI.

(Dokumentasi : Dispenad)

Kasad berharap kerja sama latihan antara kedua Angkatan Darat dapat dikembangkan juga untuk Latma penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan mengingat kemampuan Jepang berikut alutsistanya yang sangat teruji dalam bidang tersebut.

Kasad juga mendorong pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dengan tetap akan mengirimkan personel TNI AD untuk mengikuti pendidikan di Jepang, diantaranya taruna Akmil di National Defense Academy dan perwira TNI AD di Seskoad Jepang.

“Dalam pertemuan ini, kami sepakat untuk dapat lebih meningkatkan kerja sama militer di bidang lainnya, sehingga terwujud hubungan kerja sama dengan berpandangan prinsip saling percaya, saling menghormati, saling bersahabat, dan saling menguntungkan serta senantiasa menjunjung tinggi semangat cinta damai dan menghargai masing-masing pihak,“ ungkap Kasad. (***)

(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Menparekraf: ASEAN Harus Perkuat Kolaborasi Bangkitkan Ekonomi Melalui Pariwisata

Published

on

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin saat membuka ATF 2023 (Dokumentasi : Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, @kemenparekraf.go.id)

Yogyakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global melalui pariwisata. 

Menparekraf Sandiaga dalam acara pembukaan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 yang berlangsung di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, Kamis (3/2/2023) malam, mengatakan, ATF sebagai forum pariwisata terbesar di kawasan Asia Tenggara harus dapat menjadi ruang diskusi untuk merumuskan kembali sektor pariwisata agar lebih adaptif dengan situasi saat ini dan masa depan.  

Negara-negara ASEAN harus dapat membangun destinasi pariwisata berdasarkan tiga fondasi utama yakni ketahanan, keamanan, dan keberlanjutan. 

“Hal ini sejalan dengan tema ATF tahun ini yakni ‘A Journey to Wonderful Destinations’, yang mengobarkan semangat pemulihan pariwisata,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Guna mencapai tujuan tersebut, Menparekraf menyampaikan tiga hal yang dapat diinisiasi bersama. Pertama adalah Gercep (gerak cepat) di mana pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus dapat memberikan program-program pendampingan yang relevan untuk membantu mendorong kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh wilayah. Terutama saat ini di masa pascapandemi.

“Seperti sertifikasi kompetensi dan juga peningkatan kapasitas yang dapat menjadi program utama. Seperti yang telah kami lakukan di (pengembangan) 5 destinasi super prioritas dan 10 destinasi prioritas,” kata Sandiaga.

Selanjutnya adalah Geber (Gerak Bersama). Menparekraf Sandiaga meyakini tindakan kolaboratif di antara pemangku kepentingan sangat penting dalam mendorong proses pemulihan pariwisata. 

“Salah satu contohnya adalah melalui perencanaan dan pelaksanaan event-event berskala nasional dan internasional yang berkualitas. Hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta, dan pihak-pihak lainnya,” ujar Sandiaga. 

Serta yang terakhir adalah Gaspol (Garap Semua Potensi Lapangan Kerja). Dalam mencapai hal tersebut, Menparekraf Sandiaga menyampaikan, pihaknya menghadirkan diversifikasi produk pariwisata melalui pengembangan ekowisata, wisata ramah muslim, wisata kesehatan, dan juga paket-paket wisata domestik. 

“Kami optimistis bahwa diversifikasi ini tidak hanya akan membuka peluang kerja tetapi juga meningkatkan aspek nilai tambah pariwisata kami dan memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah kami,” ujar Sandiaga. 

Sandiaga mengajak agar negara-negara ASEAN dapat melanjutkan kerja sama regional yang bermanfaat dan menjajaki kerja sama yang lebih baik di masa depan. “Yakni dalam pemulihan dan pembangunan kembali pariwisata, pemanfaatan transformasi digital, dan memastikan isu keberlanjutan,” kata Sandiaga. 

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sebelumnya saat membuka ATF 2023 mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial untuk memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadikan masyarakat tangguh dan berdaya. Ia berharap forum ini dapat menjadi sebuah sarana untuk menghasilkan langkah konkret dalam memajukan sektor pariwisata.

“Saya sangat berharap, ASEAN Tourism Forum 2023 bisa melahirkan aksi nyata. Ditandai adanya kerja sama antar pemimpin sektor pariwisata di kawasan ASEAN, untuk mempercepat kebangkitan industri pariwisata dan perjalanan di ASEAN, serta merealisasikan Travel Exchange 2023,” kata Wapres.

Wapres juga meminta agar penyelenggaraan acara-acara berskala internasional di negara ASEAN perlu terus diperbanyak karena keberhasilan penyelenggaraan event internasional adalah salah satu bukti kesiapan negara ASEAN untuk kembali menjadi magnet bagi wisatawan dunia, serta menunjukkan bahwa ASEAN mampu terus beradaptasi dan berkompetisi, menuju pariwisata yang lebih berkualitas di masa depan.

“Kita menaruh harapan besar, sektor pariwisata akan mengokohkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu menjadi penyokong stabilitas perekonomian dunia,” ujar Wapres.

ATF 2023 akan berlangsung hingga 5 Februari 2023 dan diisi berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari pertemuan para delegasi negara baik level Menteri maupun NTO (National Tourism Organisation), dan juga Travel Exchange (TRAVEX) yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN. 

Akan ada pula kegiatan tambahan seperti Minister’s Breakfast Meeting yang ditangani oleh US-ABC, Minister Business Luncheon yang diadakan oleh CNN, Lao Night sebagai acara pendelegasian kepemimpinan selanjutnya kepada Laos, tur pascapertemuan untuk delegasi VIP, ASEAN Awarding Ceremony, hingga Global Modest Fashion Week. 

Peserta pertemuan delegasi dalam ATF tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN. Tapi juga beberapa negara mitra seperti ASEAN Plus Three (Jepang, Korea, Tiongkok), India, Rusia, dan beberapa organisasi internasional lainnya seperti UNWTO, PATA, WTTC, ASEANTA, dan US-ABC.

Turut hadir dalam pembukaan ATF 2023, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Deputi Sekjen ASEAN, Satvinder Singh; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.  (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, @kemenparekraf.go.id)

Continue Reading

Berita

Sekjen KESDM : Penurunan Emisi Jadi Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Warga Dunia

Published

on

Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana (Dokumentasi : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pada acara Rapat Kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tahun 2023 di Bandung hari ini, Sabtu (4/2), Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menegaskan, sebagai bagian dari warga Indonesia dan dunia berkewajiban untuk bersama mengurangi dampak negatif dari pemanasan global akibat emisi C02. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim ini.

Rida memaparkan, di forum internasional saat ini ada isu bahwa semua warga negara dunia harus konsen dan sadar terhadap isu pemanasan global. Hal ini dilatarbelakangi karena perubahan iklim berdampak terhadap kehidupan seluruh masyarakat dunia.

“Komitmen kita sebagai warga bumi untuk memperhatikannya dan ikut berkontribusi agar dampak buruk perubahan iklim ini tidak sampai terjadi,” lanjut Rida.

Rida mengingatkan, di tingkat global sudah ada kesepakatan untuk menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celsius dan tidak lebih dari 1.5 derajat celsius. Kenaikan suhu tersebut akan berdampak langsung, diantaranya, permukaan laut naik.

“Pemanasanan global menjadi konsen kita karena 65% penduduk Indonesia berdomisili di pesisir. Jadi kalau permukaan laut naik, maka tempat tinggal mereka akan terendam,” jelas Rida.

Data Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika menunjukkan sejak tahun 1981 hingga 2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03?C per tahunnya. Selain itu, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perubahan iklim menyebakan Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut 0,8-1,2 cm/tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir.

Di pentas global dan dalam berbagai event, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkali-kali menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, sebagai salah satu penyebab pemanasan global.

Di depan pertemuan para kepala negara terkait perubahan iklim mengucapkan komitmennya, bahwa Indonesia turut telibat aktif dalam menahan kenaikan suhu dunia dengan ikut menurunkan emisi karbon.

“Pada pertemuan Para Pihak (Conference of Parties/COP) ke – 21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2015, Presiden menyampaikan, atas nama bangsa kita untuk menurunkan emisi GRK 29% dari BaU (kemampuan sendiri) atau 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030 sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Setahun kemudian, Presiden Republik Indoensia mengulanginya saat COP 26 di Inggris COP 26, Indonesia akan mampu berkontribusi dalam percepatan perwujudan global Net Zero Emission (NZE),” pungkas Rida.

Menindaklanjuti komitment tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun Roadmap transisi energi untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat melalui strategi antara lain dari sisi suplai adalah pengembangan EBT secara masif termasuk hidrogen dan nuklir, retirement PLTU, penggunaan teknologi bersih seperti CCS/CCUS, sedangkan dari sisi demand strategi yang digunakan adalah pemanfaatan kendaraan listrik, kompor induksi, pengembangan jaringan gas rumah tangga, pemanfaatan biofuel, penerapan manajemen energi dan penerapan standar kinerja energi minimum.

Melalui upaya yang signifikan ini, diharapkan total emisi dapat dikurangi sebesar 1.798 juta ton CO2 pada tahun 2060 dari 1.927 juta ton CO2 (skenario BAU) menjadi 129 juta ton CO2 (skenario NZE).

(Sumber : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, @www.esdm.go.id)

Continue Reading

Trending