Connect with us

Ruang Publik

Polemik Dewan Pers: Apakah Presiden Punya Kewajiban Hukum Terbitkan Kepres Anggota Dewan Pers?

Published

on

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Hendra J. Kede/Net

Jakarta,goindonesia.co – Pertanyaan lebih detilnya adalah apakah Presiden memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan administrasi, semisal mengeluarkan Keputusan Presiden, yang memiliki implikasi hukum, khususnya impilikasi terhadap keuangan negara, jika dasar tindakan administrasi tersebut adalah produk sebuah proses seleksi yang merujuk kepada peraturan yang tidak diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia?

Memang benar, pertanyaan diatas merupakan kelanjutan dari tulisan penulis di Kumparan.com sebelumnya (6/2/2022) yang berjudul : “Jika Statuta Dewan Pers Belum Diundangkan”

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) pada Pasal 15 Ayat (5) menyatakan bahwa keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Lengkapnya berbunyi : “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden”.

Memperhatikan bunyi Pasal 15 Ayat (5) UU Pers diatas, jelas bahwa Presiden hanya memiliki kewajiban hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden untuk menetapkan keanggotaan Dewan Pers hanya dan hanya jika keanggotaan Dewan Pers itu sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU Pers, tidak selain dari pada itu.

Pasal 15 Ayat (3) UU Pers berbunyi : ” Anggota Dewan Pers terdiri dari : a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi atau bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”.

Sehingga dengan demikian kewajiban Presiden menerbitkan Surat Keputusan Presiden untuk meresmikan keanggotaan Dewan Pers itu hanya dan hanya jika Anggota Dewan Pers tersebut adalah wartawan yang dipilih secara mandiri dan tersendiri oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih secara mandiri dan tersendiri oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi atau bidang lainnya yang dipilih secara bersama-sama oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Pertanyaan selajutnya tentulah, organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers mana yang punya hak hukum untuk memilih Anggota Dewan Pers dan bagaimana mekanisme pemilihannya serta lembaga apa yang berwenang menetapkan mekanisme pemilihannya?

Menurut hemat penulis, organisasi tersebut adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang sudah memenuhi syarat sebagai organisasi menurut hukum yang berlaku dan dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari pemerintah tentang keabsahan sebuah organisasi.

Pemilihannya juga harus menjamin independensi dari masing-masing, tidak boleh dicampur adukan atau saling ikut campur.

Organisasi wartawan ikut serta dalam pemilihan Anggota Dewan Pers yang dari unsur pimpinan perusahaan pers, itu tidak dibenarkan.

Organisasi perusahaan pers ikut campur dalam pemilihan Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan, juga sama sekali tidak dibenarkan oleh UU Pers.

Hanya Anggota Dewan Pers yang dari unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi atau bidang lainnya wajib hukumnya dipilih secara bersama-sama oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Kenapa unsur wartawan dan unsur pimpinan perusahaan pers di keanggotaan Dewan Pers harus dipilih secara terpisah?

Tidak lain adalah demi menjaga keadilan, independensi, dan kesetaraan antara wartawan dan perusahaan pers. Bisa saja jumlah organisasi perusahaan pers berbeda dengan jumlah organisasi wartawan. Kalau dipilih bukan secara terpisah bisa berbahaya, bisa saja wartawan yang terpilih adalah ‘orangnya’ perusahaan pers.

Bisa terjadi? Bisa saja, jika organisasi perusahaan pers lebih banyak dari organisasi wartawan, jika terjadi voting, jadilah kandidat organisasi wartawan kalah voting dari organisasi perusahaan pers untuk memilih Anggota Dewan Pers dari unsur organisasi wartawan.

Belum lagi jika mempertimbangkan faktor lain, semisal faktor psikologis wartawan yang bagaimanapun adalah karyawan dalam perusahaan pers.

Dan bisa juga terjadi sebaliknya, jika organisasi wartawan lebih banyak dari organisasi perusahaan pers. Unsur pimpinan perusahaan pers yang terpilih bisa saja ‘orangnya’ organisasi wartawan.

Calon Anggota Dewan Pers yang dipilih melalui ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU Pers itulah yang memiliki implikasi memunculkan kewajiban hukum Presiden menerbitkan Keputusan Presiden untuk meresmikan keanggotaan Dewan Pers.

Makna lainnya tentulah Presiden tidak memiliki kewajiban hukum, untuk tidak mengatalan Presiden dilarang, menerbitkan Keputusan Presiden untuk meresmikan keanggotaan Dewan Pers sepanjang prosesnya bertentangan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (5) UU Pers.

Sebagai pembangding, Calon Anggota DPR dan DPD yang terpilih melalui mekanisme yang ditetapkan oleh UU Pemilulah yang melahirkan kewajiban Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan seseorang di DPR dan DPD.

Tentu saja tidak hanya mekanisme pemilihan yang yang telah dilaksanakan yang menjadi pertimbangan, namun kepanitiaan yang menyelenggarakan pemilihan juga sangat menentukan lahirnya kewajiban Presiden menerbitkan Kepres peresmian keanggotaan tersebut

Lembaga atau kepanitiaan pemilihan haruslah lembaga atau kepanitiaan yang memiliki legitimasi menjalankan pemilihan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa itu Presiden tidak saja tidak memiliki kewajiban hukum namun Presiden dilarang menerbitkan Kepres peresmian keanggotaanya, termasuk dan tidak terbatas peresmian keanggotaan Dewan Pers.

Jika dalam bidang pemilu, Presiden tidak punya kewajiban hukum menerbitkan Kepres peresmian Calon Anggota DPR dan DPD jika pemilihannya bukan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk secara resmi oleh negara untuk melaksanakan pemilu.

Pemilihan Anggota Dewan Pers Berdasarkan Statuta Dewan Pers

Faktanya, pemilihan Dewan Pers dijalankan oleh suatu kepanitiaan yang merujuk kepada ketentuan apa yang disebut Statuta Dewan Pers. Statuta Dewan Pers dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers tentang Statuta ini tidak pernah diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Baca tulisan penulis di Kumparan.com dengan judul Jika Statuta Dewan Pers Belum Diundangkan, 6/2/2022).

Faktanya, Dewan Pers mengatur sendiri bagaimana dirinya dipilih, bagaimana memilihnya, dan siapa yang akan melanjalankan pemilihan, tanpa melibatkan negara dan tidak mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan pihak yang berkepentingan untuk diketahui melalui pengundangan dan pencatatan pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Faktanya, pemilihan keanggotaan Dewan Pers dilaksanalan oleh suatu kepanitiaan gabungan dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers untuk secara bersama-sama sebagai satu kesatuan memilih Anggota Dewan Pers dari semua unsur.

Faktanya, Anggota Dewan Pers yang sedang menjabat ikut terlibat dalam kepanitiaan pemilihan dengan hak suara penuh.

Faktanya, organisasi wartawan memiliki hak suara dalam memilih Anggota Dewan Pers dari unsur perusahaan pers.

Faktanya, organisasi perusahaan pers memiliki hak suara dalam memilih Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan.

Faktanya, kepanitiaan Pemilihan Anggota Dewan Pers yang disebut Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers tersebut diangkat dan diresmikan oleh Dewan Pers itu sendiri dengan merujuk kepada Peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers yang tidak diundangkan dan tidak dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Faktanya, Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers berkirim surat tentang hasil pemilihan kepada Presiden agar Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden untuk meresmikan keanggotaan Dewan Pers yang dipilih menggunakan payung hukum Statuta Dewan Pers yang tidak diundangkan dan tidak dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tidak adanya Kewajiban Hukum Presiden Terbitkan Kepres Peresmian Keanggotaa Dewan Pers

Presiden sebagai institusi resmi negara dan sebagai pemimpin administrasi pemerintahan negara akan senantiasa bekerja sesuai hukum yang berlaku dan jika memiliki dasar hukum yang kuat.

Pada sebuah pengisian sebuah posisi yang diperintahkan oleh hukum, Presiden hanya akan menjalankan kewajiban administrasi kenegaraan jika ada landasan hukumnya.

Dan personil yang akan diresmikan untuk mengisi sebuah posisi yang peresmiannya melalui Kepres tersebut sudah menjalani tahapan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, baik pembentukan kepanitiaan pemilihannya maupun proses pemilihannya, yaitu ketentuan perundang-undangan yang telah diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apalagi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan merupakan informasi terbuka dan merupakan hak azazi dan hak konstitusional warga negara untuk mengetahuinya. Implementasinya adalah dengan mengundangkan dan mencatatkan peraturan tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Maka dan oleh karena itu, penulis berpandangan, Presiden tidak memiliki kewajiban hukum menerbitka Kepres untuk meresmikan keanggotaan Dewan Pers yang dipilih dibawah ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers karena Peraturan tentang Statuta Dewan Pers tersebut tidak diundangkan dan tidak dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Apalah lagi jika melihat proses pemilihan yang menurut hemat penulis sangat bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU Pers. Sementara Presiden dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Pasal 15 Ayat (5) UU Pers hanya memiliki kewajiban hukum untuk meresmikan Keanggotaan Dewan Pers, melalui Kepres, jika pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU Pers, yaitu :

Pertama, unsur wartawan dipilih secara mandiri oleh organisasi wartawan tanpa ikut campur pihak lain selain organisasi wartawan. Apalagi jika pihak lain tersebut ikut memilih, sama sekali tidak boleh. Faktanya organisasi perusahaan pers ikut memilih unsur wartawan.

Kedua, unsur pemimpin perusahaan pers dipilih secara mandiri oleh organisasi perusahaan pers tanpa ikut campur pihak lain selain organisasi perusahaan pers. Apalagi jika pihak lain tersebut ikut memilih, sama sekali tidak boleh. Faktanya pemimpin organisasi wartawan ikut memilih unsur pemimpin perusahaan pers.

Ketiga, unsur masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih secara bersama-sama oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Hal ketiga ini nampakmya tidak ada masalah.

Lantas kapan Presiden akan menerbitkan Kepres peresmian keanggotaan Dewan Pers?

Penuhilah semua ketentuan Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (5) UU Pers, undangkan dan catatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Pereraturan yang mengatur mekanisme pemilihan tersebut , pada saat itulah baru muncul kewajiban hukum Presiden meresmikan Keanggotaan Dewan Pers melalui Keputusan Presiden.

Terima kasih, selamat Hari Pers Nasional tahun 2022, selalu jaga protokol kesehatan. Jayalah selalu pers Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia rangking 5 (lima) terkuat di dunia tahun 2045, Allahumma aamiin. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ruang Publik

Tujuh Film Indonesia Tampil di International Film Festival Rotterdam 2023 di Belanda

Published

on

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid (Dokumentasi : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta,  goindonesia.co– Pada awal tahun 2023, perfilman Indonesia kembali menorehkan prestasinya di kancah internasional. Setelah sebelumnya tujuh film pendek Indonesia tampil pada ajang Clermont Ferrand International Short Film Festival 2023, di Paris, Prancis, pada 30 Januari 2023, kini tujuh film Indonesia terpilih untuk dapat tayang pada International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2023 di Belanda.

Ketujuh film tersebut adalah Like & Share karya Gina S. Noer, Sri Asih karya Joko Anwar, Deadly Love Poem (Puisi Cinta yang Membunuh) karya Garin Nugroho, “Mayday! May Day! Mayday!”  karya Yonri Revolt, The Myriad of Faces of The Future Challengers karya Yuki Aditya dan I Gde Mika, Evacuation of Mama Enola karya Anggun Priambodo, serta Marsiti dan Sapi Sapi karya Wisnu Surya Pratama.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid mengatakan kehadiran tujuh film ini membuat Indonesia menjadi negara yang filmnya paling banyak terpilih pada festival yang telah ada sejak 1972 tersebut. Hilmar juga mengatakan keberadaan tujuh film ini merupakan suatu prestasi membanggakan dan istimewa bagi Indonesia maupun para pembuat film tanah air.

“Pembuat film Indonesia mendapat posisi istimewa di IFFR karena tujuh film kita diundang di festival ini. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang filmnya terbanyak terpilih oleh IFFR,” ungkap Hilmar Farid yang menghadiri IFFR secara langsung di Belanda, pada Jumat (3/2).

Pada kesempatan lain, Festival Director IFFR 2023, Vanja Kaludjercic menuturkan Indonesia menayangkan berbagai macam film yang menunjukan keadaan masyarakatnya masa kini. “Film-film yang ditayangkan, seperti dari Indonesia, menunjukkan keragaman dari film box office hingga film yang menunjukkan masyarakat kontemporernya saat ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah melalui Kemendikbudristek mendukung kehadiran para sineas pada IFFR 2023. Kemendikbudristek juga melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan juga membuka beberapa peluang kerja sama dengan pemerintah Belanda, seperti pada bidang produksi, dokumenter, hingga pemutaran khusus di tanah air bagi film Indonesia yang tayang di festival luar negeri.

“Pastinya, kami (pemerintah) akan terus mendukung dan memperkuat ekosistem perfilman Indonesia dengan membuka berbagai peluang kerja sama. Salah satu contohnya adalah bagaimana film-film Indonesia yang tayang di festival luar negeri akan kami putarkan secara khusus di tanah air,’’ ungkap Hilmar.

Hal senada juga disampaikan Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra menegaskan bahwa Kemendikbudristek akan selalu hadir bagi perfilman Indonesia, termasuk dukungan kepada para sineas dan film-film yang tayang di festival luar negeri.

“Tentunya ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Untuk itu, kita pasti akan terus hadir dan mendukung karya para sineas baik di mancanegara maupun internasional,” ujar Mahendra.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek tengah membuka peluang guna  melakukan kerja sama di bidang produksi perfilman dengan Belanda bersama Netherland Film Fonds. Kerja sama ini berupa pilot project co-development dokumenter pendek yang akan dimulai pada tahun 2023.

Selain itu, kunjungan ini juga membuka peluang kerja sama antar Festival Film  Indonesia (FFI) dengan IFFR (International Film Festival) dan IDFA (International Documentary Festival Amsterdam) yang mana keduanya merupakan festival bergengsi di negeri kincir angin tersebut.  (***)

(Sumber : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Continue Reading

Ruang Publik

Beasiswa dari Pak Jokowi, Jawaban Doa-Doa Ibu Siti

Published

on

Ibu Siti Mafira dan anaknya, Devid Telussa, berjalan menuju kampus Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Kamis, 26 Januari 2023. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Pantai Malalayang, goindonesia.co Saat itu Presiden Joko Widodo tengah berkunjung ke salah satu tempat wisata di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk meresmikan penataannya. Dari tengah kerumunan massa, muncul seorang ibu yang berusaha melewati penjagaan Paspampres dan berteriak.

“Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya torang mau bercerita, Pak Jokowi, torang mau bercerita. Kita mau kasih tahu keluhan hati, Bapak Jokowi. Pak Jokowi tolong lihat ke saya, saya mau bercerita,” ujar Ibu Siti menceritakan kembali kisah pertemuannya dengan sang Kepala Negara.

Mendengar teriakan itu, Presiden Jokowi melihat ke arah Ibu Siti dan langsung melambaikan tangannya. “Mari Bu, sini Bu, Ibu punya keluhan apa? Ke sini Bu.”

Jalan di hadapannya kemudian terbuka, seakan menjadi jawaban dari doa-doa Ibu Siti malam-malam sebelumnya agar berjumpa Kepala Negara. Begitu berjumpa, dipegangnya erat-erat tangan Presiden Jokowi, ditumpahkanlah keluhan hatinya.

Kepada Presiden Jokowi, ia kemudian bercerita mengenai dirinya yang tidak bisa membayar uang kuliah tunggal (UKT) anaknya, Devid Telussa. “Saat itu juga Pak Jokowi terima saya dengan baik, minta KTP saya. ‘Ibu ada KTP?’ ‘Ibu ada nomor HP?’ Ada Pak Jokowi,” lanjutnya bercerita.

Selepas pertemuan tersebut, Ibu Siti ditelepon oleh staf kepresidenan dan meminta data-data anaknya untuk dibantu beasiswa dari Presiden Jokowi. Ibu Siti yang saat itu sedang berjualan di sekitar RSUP Prof. Kandou, Kota Manado, langsung menangis dan terduduk. Ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut Ibu Siti Mafira saat mendengar kabar tersebut.

“Ya Allah terima kasih. Ya Allah telah kabulkan saya baca doa selama ini,” ujarnya sambil terisak.

Devid Telussa, anak Ibu Siti lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Saat ini, pria berusia 19 tahun tersebut duduk di semester II di Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.

Penghasilan Ibu Siti dari berdagang puding dan suaminya, Pak Hamid, sebagai sopir serabutan tidak cukup untuk membayar UKT Devid. Bahkan, saat mendaftar untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Devid harus meminjam uang pendaftaran sebesar Rp150 ribu kepada orang tua temannya.

“Waktu mau masuk itu banyak sekali kendala, soal administrasi waktu ikut SBMPTN uang juga hanya pinjam untuk pendaftaran. Bahkan sampai sekarang Devid hanya mencicil karena belum bisa mengembalikan,” tutur Devid saat ditemui di rumahnya di daerah Malalayang Satu.

Sebagai anak pertama laki-laki, awalnya ayah Devid, Pak Hamid Monoarfa, ingin agar anaknya segera bekerja selepas lulus dari jurusan jaringan dan komputer di SMK. Sebagai orang yang secara ekonomi berkekurangan, Pak Hamid menyadari betapa besarnya biaya untuk menguliahkan anaknya. Namun, melihat tekad anaknya yang sangat kuat untuk melanjutkan studi membuat keduanya berupaya sekuat tenaga agar Devid bisa berkuliah.

“Tapi orang tua juga berpikir, bagaimanapun coba usaha. Pertama kali itu berusaha untuk masuk dulu. Jadi kami berusaha untuk membayar yang pertama itu. Itu Rp3 juta, itu tidak sepenuhnya dari kami. Sebagian kami pinjam dari teman-teman. Sampai sekarang belum lunas, tapi mereka bilang mereka ikhlas,” Pak Hamid bercerita.

Di mata kedua orang tuanya, Devid adalah anak yang rajin dan penurut. Jika Devid sedang belajar, ia sering lupa waktu. Tak jarang makanan yang disimpan untuk Devid juga menjadi basi karena Devid pulang larut malam untuk belajar. Tak heran jika Devid bisa meraih nilai memuaskan di semester pertamanya kuliah dengan indeks prestasi 3,6. Di sela-sela kuliahnya, Devid juga terkadang bekerja paruh waktu mencuci piring di sebuah restoran.

“Mereka mengerti dengan keadaan saya, tidak pernah menuntut. Kalau Devid mau pergi kuliah, atau waktu dia di SMK, dia jalan kaki, enggak ada uang jadi jalan kaki sampai sekolah,” kata Ibu Siti.

Meski serba berkekurangan, Ibu Siti berkeyakinan jika ilmu adalah harta yang paling indah dan paling luar biasa untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Ibu Siti selalu berusaha sekuat tenaga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya demi masa depan.

“Harta yang paling indah, harta yang paling luar biasa adalah ilmu. Karena itu, saya akan berusaha apapun untuk anak dan masa depannya,” ujar Ibu Siti.

Kini, Ibu Siti dan Pak Hamid bisa bernapas lega karena Devid Telussa telah mendapatkan bantuan beasiswa dari Presiden Jokowi hingga Devid selesai kuliahnya. Devid pun sangat bersyukur dengan beasiswa tersebut dan bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dan berkuliah dengan sebaik-baiknya.

“Devid juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu Devid karena ini salah satu bantuan yang sangat berharga untuk Devid,” ungkap Devid. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Ruang Publik

Jelang Akhir Tahun, BI Pastikan Ketersediaan Rupiah

Published

on

Dokumentasi : @bi.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Tak terasa, kini kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Panjang sudah perjalanan yang kita lewati. Bukan hal yang mudah, tapi kita semua sudah berhasil melampaui satu demi satu rintangan, seiring menorehkan satu demi satu pencapaian. Berhenti sejenak atau rehat, menjadi hal yang kerap dilakukan masyarakat di akhir tahun. Tak hanya untuk mengumpulkan kembali energi, namun juga berkontemplasi dan menyusun kembali strategi di tahun depan. 

Ya, akhir tahun memang banyak digunakan masyarakat untuk rehat. Istirahat sejenak dari hiruk pikuk keseharian selama satu tahun belakang, dengan berlibur ke tempat wisata impian atau bertemu sanak saudara menjadi sebuah pilihan. Maka tak heran, Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 44,17 juta orang akan melakukan mobilitas di akhir tahun ini. Bukan angka yang sedikit, terlebih di tahun ini tidak adanya pembatasan mobilitas masyarakat.  

Kebiasaan berlibur di akhir tahun tersebut, tentu memengaruhi peningkatan pengunjung di tempat wisata dan juga permintaan uang Rupiah oleh masyarakat. Bahkan, selama lima tahun terakhir (2016-2021) data dari Bank Indonesia, kenaikan kebutuhan Rupiah jika dirata-ratakan sebesar 7,01% per tahun. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan ketersediaan Rupiah, salah satunya menyiapkan Rp117,7 triliun atau meningkat 5,8% (yoy) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp111,3 triliun, dan pastinya dengan kualitas yang terjaga.  

Tak hanya dari nominal, Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga memastikan pemenuhan dan layanan terhadap kebutuhan uang Rupiah di akhir tahun, dengan intensif melakukan komunikasi dan koordinasi bersama perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Hal ini dilakukan untuk memastikan kesediaan uang tunai selama akhir tahun termasuk kelangsungan ketersediaan uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycling Machine (CRM) yang merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antarbank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi nasabah. 

Uang Rupiah telah disiapkan Bank Indonesia, kini giliran kita siapkan diri menyongsong tahun 2023 dengan impian baru.  (***)

(Sumber : @bi.go.id)

Continue Reading

Trending