Connect with us

Ruang Publik

Prof Bagir Manan Bersama Konstituen Dewan Pers Siap Beri Kesaksian di Sidang MK

Published

on

Jakarta, Goindonesia.co – Dua tokoh pers dan mantan Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan,SH MCL dan Yosep Adi Prasetyo bersama sejumlah ketua umum konstituen Dewan Pers siap memberikan kesaksian dalam sidang Permohonan Pengujian Judicial Review UU Pers No 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

Kesiapan Bagir Manan dan pimpinan konstituen Dewan Pers (DP) itu mengemuka dalam rapat bersama anggota DP dan organisasi pers konstituen DP, serta tokoh pers berlangsung di Hotel Mercure, BSD City, Tangerang Selatan, Sabtu, 16 Oktober 2021 secara hybrid, online dan offline.

“Kami siap hadir di persidangan MK memberikan kesaksian untuk Dewan Pers,” kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus juga menyatakan siap menjadi saksi dalam persidangan untuk menjelaskan posisi kekuatan hukum dan manfaat DP untuk masyarakat dan pers.

“Kalau diperlukan, kami siap hadir di MK RI,” kata Firdaus yang dihubungi per telepon oleh Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dari ruang rapat tersebut.

Rapat dipimpin anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, dengan dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, dan beberapa anggotanya antara lain Asep Setiawan, Hassanein Rais, serta Juni Soehardjo Tenaga (Ahli Komisi Hukum Dewan Pers), Frans Lakaseru dan Dyah Aryani (keduanya Kuasa Hukum Dewan Pers), dan para pimpinan konstituen DP.

Prof Bagir Manan dan Yosep Adi Prasetyo, dalam rapat memberikan banyak masukan dan latar belakang berbagai sisi seputar UU Pers 40/1999. “Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat. Ini harus dijelaskan secara rinci di persidangan,” kata Bagir.

Bagir sempat merasa terheran-heran ketika menelaah salah satu bagian materi gugatan yang menghendaki uji kompetensi wartawan yang selama ini ditangani Dewan Pers, diminta dilaksanakan oleh pihak luar yang tidak berurusan dengan pers. “Ini aneh sekali,” katanya.

Dalam menanggapi paparan tertulis tim kuasa hukum DP, anggota DP Asep Setiawan menekankan pentingnya penegasan nomenklatur nama Dewan Pers yang disebut dalam Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Nomenklaturnya Dewan Pers, bukan nama Dewan Pers Indonesia yang diusung oleh penggugat,” kata Dyah Aryani.

Harus Ditolak

Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:

  • Pasal 15 ayat (2) huruf f
    Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: DP memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
  • Pasal 15 ayat (3)
    “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 ini diajukan/ dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021.

Adapun permohonan para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana press release Dewan Pers yang ditandatangani Ketua DP Mohammad Nuh disampaikan bahwa pada persidangan 11 Oktober 2021 tersebut, telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari Pemerintah selaku salah satu termohon yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

Terhadap Keterangan Pemerintah selaku salah satu termohon, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi, Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 40/1999.

Pemerintah dalam Keterangannya tegas menyampaikan bahwa para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak- tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945. Dalil para pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel).

Implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU PERS 40/1999, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk peraturan Dewan Pers.

Hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor: 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers terkait adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 mengartikan nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan
berperan seperti Dewan Pers.

Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers, sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (“organisasi” atau “forum” dimana Para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999.

Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999, perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya.

Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999.

Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan judicial review ini ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini.

Dewan Pers menegaskan, tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU PERS 40/1999 dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta bersama-sama konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU PERS 40/1999 dari pihak manapun.

Dewan Pers menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun oleh para konstituen yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers baik organisasi wartawan maupun organisasai perusahaan pers.

Dewan Pers mengimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala saluran informasi apapun. Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers. (*)

Ruang Publik

Perbedaan Antara Sholat Tarawih, Tahajud, dan Qiyamul Lail

Published

on

Ilustrasi. Foto: PIC

Sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail ada istilah yang berbeda-beda

Jakarta, goindonesia.co – Banyak dari kita keliru dalam menjelaskan perbedaan antara sholat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Padahal terdapat perbedaan di antara ketiganya. Berikut penjelasannya seperti dilansir Mawdoo3 pada ahad (9/5).

Qiyamul lail

Qiyamul lail yaitu menghabiskan sepanjang atau sebagian malam untuk mengerjakan amal saleh, misalnya seperti sholat, berzikir, membaca Alquran dan ibadah serupa lainnya. Dan itu semua tidak disyaratkan dilakukan setiap malam. Qiyamul lail artinya ibadah secara suka rela mulai dari setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. 

Adapun Tahajud hanya terkait dengan sholat saja. Sebagian fuqaha berpendapat tahajud bagian sholat mutlak di malam hari, baik sebelum tidur atau setelahnya. Maka jelas dari itu bahwa qiyamul lail termasuk di dalamnya adalah tahajud, karena itu termasuk dalam makna sholat sebelum tidur atau setelah tidur, dan itu termasuk ibadah. Bangun untuk sholat tahajud dijelaskan dalam Alquran. Allah berfirman:

 يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ*قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا “Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya).” (QS Al Muzzammil 1-2).

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS Al Isra 79).

Sebagaimana sholat tahajud, para ulama juga menyebutkan bahwa sholat tarawih juga masuk dalam qiyamul lail. Nabi Muhammad bersabda:

عليكُم بقيامِ اللَّيلِ، فإنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحينَ قبلَكُم، وقُربةٌ إلى اللهِ تعالى ومَنهاةٌ عن الإثمِ و تَكفيرٌ للسِّيِّئاتِ، ومَطردةٌ للدَّاءِ عن الجسَدِ 

“Hendaknya kalian melakukan sholat malam karena sholat malam adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian, dan mendekatkan kepada Allah,  mencegah dari dosa san mengeluarkan keburukan dan mengusir oenyakit dari jasad.”

Qiyamul lail terdapat ketetapannya berdasarkan para ahli fiqih, menurut Imam Hanbali dan Hanafi itu adalah sunnah. Menurut Maliki qiyamul lail hukumnya mandub, sedang menurut Imam Syafi’i qiyamul lail hukumnya mustahab yaitu di dalam Ramadhan. Sebagaimana sabda Nabi:

مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ “Siapa yang mendirikan sholat malam di Ramdhan dengan penuh keimanan dan ihtisab ( niat meraih pahala ibadah), diampuni dosanya yang telah lalu.”

Sholat Tahajud

Tahajud secara bahasa berarti tidur dan terjaga. Itu juga disebut sholat di malam hari. Mutahajid yaitu orang yang mendirikan sholat di malam hari setelah tidur. Tahajud secara istilah syara yaitu sholat secara sukarela di malam hari di luar kewajiban dan tahajud itu adalah sunah dalam syariat.  Nabi Muhammad SAW biasa melaksanakan sholat tahajud.  

أَفْضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ “Paling utama-utamanya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maksudnya sholat tahajud.” 

Para ahli fiqih sepakat minimal sholat tahajud dua rakaat. Sedangkan terdapat perbedaan pendapat tentang banyaknya sholat tahajud. Mazhab Hanafi berpandangan banyaknya tahajud delapan rakaat, sedang Mazhab Maliki berpendapat banyaknya tahajud sepuluh atau dua belas rakaat. Tetapi Mazhab syafii dan Hanbali tidak spesifik menyebutkan jumlahnya. Sedang waktu terbaik sholat tahajud adalah di sepertiga malam terakhir.

Tarawih

Tarawih bermakna istirahat senafasan. Kata tarawih digunakan untuk sholat malam sunah di bulan Ramadhan, karena orang yang sholat bisa beristirahat di dalam pelaksanaan sholatnya setiap empat rakaat.

Rasulullah beristirahat dalam sholat malamnya di antara tiap-tiap empat rakaat. Sholat tarawih adalah salah satu sholat nawafil (sunnah) yang ditetapkan berjamaah, dan sholat tarawih itu sunah muakad yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW.

Banyak pendapat ulama mengenai jumlah rakaat sholat Tarawih. Ada yang menyatakan 23 rakaat, dan lainnya mengatakan 36 rakaat. Dan ada pendapat lain yang menyatakan jumlah rakaat sholat tarawih kurang dari itu atau lebih dari itu. (***)

Continue Reading

Opini

Presiden Wow!

Published

on

Foto -@gambareza-

Oleh: Dahlan Iskan

Wow! Wow! Wow!

Jakarta, goindonesia.co – Begitu drastis keputusan Presiden Jokowi kemarin sore: melarang total ekspor bahan baku minyak goreng. Termasuk minyak gorengnya sendiri. Mulai berlakunya Kamis tanggal 28 April 2022. Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Itu keputusan sapu jagat.

Presiden tidak bicara lagi DMO. Tidak juga PMO. Tidak juga HET. Domestic Market Obligation terbukti tidak mempan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Price Market Obligation terbukti tidak mampu mengendalikan harga. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi diabaikan pasar.

Yang berlaku selama tiga bulan terakhir adalah harga pasar. Murni. Bahkan harga pasar internasional. Persaingan bebas.

Akhirnya diambillah keputusan sapu jagat: larang total ekspor. Tidak ada pertimbangan apa pun, kecuali “sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah”.

Kata yang harus dicatat adalah: melimpah. Bukan sekadar cukup.

Ukuran melimpah tentu relatif. Maka saya menyumbangkan ukuran yang terukur: sampai harga minyak goreng kembali ke harga tiga bulan lalu. Dan begitu ekspor diperbolehkan lagi, harganya tidak kumat.

Harga minyak goreng kemasan sebelum ada gejolak, 14 ribu per liter. Biasanya yang dikemas dua liter harganya Rp 28 ribu – Rp 29 ribu. Setiap Jumat ada diskon jadi Rp 25 ribu. Untuk yang curah di pasar mulai Rp 9.500 hingga Rp 11 ribu per liter.

Saya menyebutnya keputusan sapu jagat karena dengan satu sapu ini seisi jagat perminyak gorengan teratasi.

Masih ada waktu lima hari untuk menyiapkan peraturan tertulisnya. Termasuk aturan yang bisa mengatasi trik-trik untuk menyiasatinya.

Juga sinkronisasi antara perdagangan dan industri. Ada potensi pabrik-pabrik CPO bermasalah. Juga pabrik minyak goreng. Rantai pasok mereka bisa tiba-tiba guncang.

Tentu para pengusaha tidak akan melawan keputusan presiden itu. Gejala perlawanan sempat muncul. Yakni seperti yang disuarakan pengurus asosiasi sawit. Sampai mengancam akan mundur dari program subsidi.

Nyatanya presiden justru mengeluarkan keputusan sapu jagat. Yang diucapkan sendiri lewat video resmi dari Istana Negara. Durasi video itu pun begitu pendek. Hanya satu menit. To the point. Tidak pakai basa-basi apa pun.

Pun cara Presiden Jokowi tampil di video sangat serius. Termasuk di raut wajahnya.

Sapu jagat!

Kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton. Pasar ekspor 50 juta ton. Kali ini yang 50 juta ton dikorbankan untuk memenuhi yang 5 juta ton.

Maka, sebenarnya tidak harus ada keputusan sapu jagat. Lima juta ton tidak ada artinya dibanding 50 juta ton. Tapi jalan biasa sudah dicoba.

Tidak manjur.

Bahkan mengesankan seperti mencla-mencle. Wibawa pemerintah seperti jadi bahan mainan. Sampai mengusik seorang penyanyi sekelas Iwan Fals menjadikannya lagu top hits.

Sungguh. Sebenarnya tidak perlu ada sapu jagat. Kalau bisa ditata dengan baik.

Kasihan eksporter. Yang sudah telanjur menandatangani kontrak. Yang akan kena klaim dari luar negeri. Yang juga merusak jadwal kapal internasional.

Tapi Presiden memang sudah di tahap jadi bulan-bulanan. Sapu jagat ini telah menyelamatkannya.

Saya tidak bisa membayangkan betapa ruwet kesibukan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hari ini. Sampai lima hari ke depan.

Jangan-jangan dalam tiga hari ke depan ketersediaan minyak goreng tiba-tiba melimpah.

Lalu, larangan ekspor itu pun tidak perlu dilaksanakan di hari Kamis. Tanpa harus ada menko yang tiba-tiba bisa mencabut larangan ekspor itu. Ekspor produk sawit tahun lalu sumbang negara Rp 500 triliun. (***)

(Dahlan Iskan)

Continue Reading

Opini

Duduk Perkara Luhut Ketua Dewan SDA Nasional

Published

on

Foto : Istimewa

Oleh Imam Mustofa

Jakarta, goindonesia.co – Tuan Panjaitan tambah jabatan. Kali ini menjadi ketua dewan, Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN). Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 53 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional dan menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sebagai ketuanya.

Penunjukan itu menambah panjang deretan jabatan yang diemban Luhut sebagai Menko Marves. Ada yang acungkan jempol dan banyak pula yang mengkritik. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno memuji kemapuan Luhut dalam melakukan penyisiran hambatan (debottlenecking) atas program-progran pemerintah. Maka Luhut dipercaya dan diandalkan oleh presiden.

Kritik umumnya terkait kekesuaian penunjukan itu dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementeriannya.  Kritik lain terkait batas kemampuan dan rentang kendali yang efektif atas beban yang over load. Juga soal gaya menajerial Presiden Jokowi yang sepertinya mengandalkan satu figure itu. Fadli Zon  pun menyidir dengan isitilah “menkosaurus” alias menteri segala urusan (news.detik.com 10/4/22).

Bukan hanya politisi, sosiolog Uiversitas Negeri Jakarta Robertus Robet pun melontarkan kritik (Kompas.com 12/04/2022). Menurutnya, pendelegasian sejumlah tugas kepada Luhut tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.   Penumpukan tugas dan wewenang yang demikian banyak kepada satu orang menunjukkan pembagian tugas dan fungsi yang tidak seimbang di pemerintahan Presiden Jokowi. Seolah-olah hanya ada sosok Luhut satu-satunya pilihan pejabat yang bisa menangani berbagai persoalan.

Kontroversi dan sorotan media luar biasa. DSDAN menjadi tenar. Sayangnya masih sedikit informasi diketahui publik.

Apakah DSDAN itu? Bagaimanakah duduk perkaranya sehingga Luhut ditunjuk menjadi ketua? Kewenangan Benarkah Kemenko Perekonomian direduksi? Pertanda menurunnya kepercayaan Jokowi kepada Airlangga Hartarto? Benarkah jabatan baru Luhut ini di luar tugas dan fungsi Menko Marives? Apa urgensi dan arti strategis Perpres tersebut bagi pengelolaan SDA?

Sekilas DSDAN

DSDAN sebenarnya itu bukan lembaga baru. Lembaga non strukutral ini sudah ada sejak 2009. Susunan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keppres pun sudah berganti tiga kali. DSDAN dibentuk pertama kalinya dengan Perpres nomor 12 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan mandat UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Setelah UU 7/2004 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015, keberadaan DSDAN sempat vakum dan diaggap dengan sendirinya bubar karena undang-undang yang memandatannya tidak ada lagi. Namun karena keberadaannya dipandang penting sebagai wadah koordinasi dalam mengatasi kompleksitas permasalahan SDA, DSDAN dibentuk kembali dengan Perpres 10/2017. Dengan Perpres tersebut DSDAN direvitalisasi, dan eksis sampai hari ini.

Pada tahun 2019 terbit UU Nomor 17/2019, yakni UU SDA yang baru. Pasal 65 UU tersebut memandatkan kembali pembentukan DSDAN sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA. Perpres 53/2022 yang diteken Jokowi 6 April tempo hari adalah pelaksanaan perintah UU tersebut. Dengan Perpres tersebut, legitimasi DSDAN menjadi kuat lagi karena tidak dibentuk dengan Perpres yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan presiden,namun atas dasar mandat undang-undang.

Ditegaskan dalam Perpres, DSDAN berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sebagai wadah koordinasi, di antara sebagian tugasnya adalah memberikan rekmendasi kepada presiden terkait kebijakan pengelolaan SDA serta memberikan pertimbangan penanganan isu strategis bidang sumber daya air.

Dewan ini terdiri dari dua kelompok anggota, yakni unsur pemerintah dan non pemerintah. Unsur pemerintah adalah 15 Menteri, 3 kepala lembaga (BMKG, BNPB, BRIN) dan 6 gubernur yang mewakili wilayah timur, tengah dan barat. Sedangkan   sejumlah anggota unsur non pemerintah mewakili berbagai kepentingan terkait air, mulai dari irigasi, air minum, perikanan, industri, pegiat konservasi dan sebagainya.

Pergantian Ketua

Sejak awal keberadaannya DSDAN dipimpin oleh Menko Perekonomian sebagai ketua. Sebelum Airlangga Hartarto dewan ini pernah dipimpin Hatta Rajasa, Sofyan Jalil, Chaerul Tanjung, dan Darmin Nasution. Baru dalam Perpres yang terakhir jabatan ketua dialihkan dari tangan Menko Perekonomian ke Menko Marves.

Akuisisi sebagian kewenangan Airlangga Hartarto ke Luhut? Mungkin saja ada yang mengembangkan spekulasi politik seperti itu. Tetapi jika dirunut secara cermat, jabatan sebagai ketua DSDAN justru sebenarnya konsisten dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves.

Sebagaimana diatur UU, hal ihwal pengelolaan SDA menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kementerian PUPR yang dalamnya ada Direktorat Jenderal SDA. Di era pemerintahan sebelumnya, Kementerian PUPR berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Juga selama pemeritahan Presiden Jokowi periode pertama. Hal ini jelas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam kaitan itu, urusan SDA yang nota bene dalam lingkup Kementerian PUPR secara tradisi jelas menjadi bagian dari tugas koordinasi Kemenko Perekonomian. Maka DSDAN yang secara normatif perlu dipimpin oleh seorang Menko, sewajarnya diketuai oleh Menko Perekonomian.

Semenjak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR pindah tempat ke dalam koordinasi Kemenko Marinves. Hal tersebut tertuang dalam Perpres 71 Tahun 2019 (kemudian diubah dengan Perpres 92 Tahun 2019) tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Perpindahan kementerian PUPR dari Kemenko Perekonomian ke Kemenko Maritim (nama pada awalnya) sebenarnya sudah diusulkan sejak 2015 oleh Rizal Ramli yang menjabat Menko waktu itu. Baru pada 2019 PUPR benar-benar dipindah. Praktis sejak awal  periode kedua pemerintahan Jokowi urusan SDA Bersama gerbong kementerian PUPR  berpindah pula ke bawah koordinasi Kemenko Marinves.

Konsekuensi logis, jabatan Ketua DSDAN juga beralih ke Kemenko Marinves. Dengan kata lain, pergantian posisi ketua DSDAN hanyalah penyesuaian administratif. Ketua DSDAN adalah ex-officio terkait tugas fungsi koordinasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan yang berada di bawah suatu kementerian koordinator, dan bukan persoalan politik antara Menteri Airlangga Hartarto dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan.

Perlu dicatat pula, bahwa Luhut bukanlah orang yang sama sekali baru di DSDAN. Pada Perpres sebelumnya (nomor 10/2017), Menko Marves sudah menempati posisi sebagai wakil ketua. Sedangkan pada Perpres yang baru, posisi Airlangga juga tidak dieliminasi. Hanya tukar posisi, Menko Perekonomian tetap ada sebagai wakil ketua.

Strategis

Air itu zat ultra esensial dan vital bagi hidup dan seluruh aspek kehidupan. Tidak ada hidup dan kehidupan tanpa air. Nilai penting dan strategis DSDAN itu berbanding lurus dengan nilai strategis dan pentingnya air. Itulah sebabnya ketika banyak lembaga non struktural lainnya dibubarkan, DSDAN tidak tergoyahkan. Bahkan kini legitimasinya diperkuat lagi dengan dimandatkannya kembali DSDAN dalam UU SDA yang baru.

Setara nilai strategis dan legitimasinya, tantangan yang harus dimenangkannya juga tidak mudah.  Sebab walaupun Indonesia memiliki berkah air yang sangat berlimpah, tantangan pengelolaannya juga besar dengan spektrum sangat luas dan beragam.  

Air dibutuhkan dan diperebutkan oleh semua sector. Maka tak terelakkan konflik antar penggunaan semakin meningkat. Di sisi lain kemampuan penyediaan air dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan air minum, irigasi, industri maupun kebutuhan lainnya masih terbatas. Sebagai contoh, akses air minum aman bagi rakyat yang nota bene hak asasi teryata masih sangat redah (hasil studi tahun 2020 baru 11,9). Soal iirigasi, dari 7,1  juta hektar lahan sawah penunjang ketahanan pangan baru 12 sekitar persen yang airnya terjamin oleh waduk (target 17,43 persen pada 2024).

Sementara itu berkah hujan terbuang percuma ke laut dan sering menjadi masalah. Banjir dan kekeringan silih berganti menjadi bencana musiman. Air menjadi penyebab terbesar bencana. Menurut BNPB, 95 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi yang berarti terkait dengan air.

Selain itu tentu ada pula masalah konservasi. Mulai dari degradasi hutan dan lahan, mata air yang hilang, situ yang mengering, air tanah yang menyusut, hingga sungai dan danau yang tercemar berat.

Kerumitan urusan air berjalin kelindan dengan seluruh sektor lainnya seperti, pertanian, industri, kesejahteraan rakyat, kehutanan, lingkungan hidup, pemukiman, kesehatan hingga bencana. Kompleksitas itu memerlukan tata kelola yang melibatkan banyak sekali kementerian dan lembaga di pemerintah pusat maupun daerah, termasuk masyarakat sebagai stake holder yang memiliki hak dan kewajiban terkait air.

Dalam konteks inilah DSDAN mendapati relevansi strategisnya untuk terlaksananya koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah yang mewakili berbagai interest di masyarakat. Terbitnya Perpres 53 ini layak dipandang sebagai kehendak politik presiden untuk segera terwujudnya rajutan koordinasi yang memanifes dalam kolaborasi pengelolaan SDA yang sinergis.

Kinerja dan peran DSDAN ini sejauh ini memang masih harus ditingkatkan. Dengan ketua baru yang secara personal high profile, semoga juga profil DSDAN semakin terdongkrak eksisitensi, kinerja dan perannya dalam koordinasi pengelolaan SDA mewujudkan visi ketahanan air. (***)

*Imam Mustofa, anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional unsur non pemerintah dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

Continue Reading

Trending