Connect with us

Ruang Publik

Prof Bagir Manan Bersama Konstituen Dewan Pers Siap Beri Kesaksian di Sidang MK

Published

on

Jakarta, Goindonesia.co – Dua tokoh pers dan mantan Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan,SH MCL dan Yosep Adi Prasetyo bersama sejumlah ketua umum konstituen Dewan Pers siap memberikan kesaksian dalam sidang Permohonan Pengujian Judicial Review UU Pers No 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).

Kesiapan Bagir Manan dan pimpinan konstituen Dewan Pers (DP) itu mengemuka dalam rapat bersama anggota DP dan organisasi pers konstituen DP, serta tokoh pers berlangsung di Hotel Mercure, BSD City, Tangerang Selatan, Sabtu, 16 Oktober 2021 secara hybrid, online dan offline.

“Kami siap hadir di persidangan MK memberikan kesaksian untuk Dewan Pers,” kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus juga menyatakan siap menjadi saksi dalam persidangan untuk menjelaskan posisi kekuatan hukum dan manfaat DP untuk masyarakat dan pers.

“Kalau diperlukan, kami siap hadir di MK RI,” kata Firdaus yang dihubungi per telepon oleh Sekretaris Jenderal SMSI M Nasir dari ruang rapat tersebut.

Rapat dipimpin anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, dengan dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, dan beberapa anggotanya antara lain Asep Setiawan, Hassanein Rais, serta Juni Soehardjo Tenaga (Ahli Komisi Hukum Dewan Pers), Frans Lakaseru dan Dyah Aryani (keduanya Kuasa Hukum Dewan Pers), dan para pimpinan konstituen DP.

Prof Bagir Manan dan Yosep Adi Prasetyo, dalam rapat memberikan banyak masukan dan latar belakang berbagai sisi seputar UU Pers 40/1999. “Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat. Ini harus dijelaskan secara rinci di persidangan,” kata Bagir.

Bagir sempat merasa terheran-heran ketika menelaah salah satu bagian materi gugatan yang menghendaki uji kompetensi wartawan yang selama ini ditangani Dewan Pers, diminta dilaksanakan oleh pihak luar yang tidak berurusan dengan pers. “Ini aneh sekali,” katanya.

Dalam menanggapi paparan tertulis tim kuasa hukum DP, anggota DP Asep Setiawan menekankan pentingnya penegasan nomenklatur nama Dewan Pers yang disebut dalam Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Nomenklaturnya Dewan Pers, bukan nama Dewan Pers Indonesia yang diusung oleh penggugat,” kata Dyah Aryani.

Harus Ditolak

Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:

  • Pasal 15 ayat (2) huruf f
    Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: DP memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
  • Pasal 15 ayat (3)
    “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 ini diajukan/ dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021.

Adapun permohonan para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana press release Dewan Pers yang ditandatangani Ketua DP Mohammad Nuh disampaikan bahwa pada persidangan 11 Oktober 2021 tersebut, telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari Pemerintah selaku salah satu termohon yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

Terhadap Keterangan Pemerintah selaku salah satu termohon, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi, Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah melalui Keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 40/1999.

Pemerintah dalam Keterangannya tegas menyampaikan bahwa para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak- tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945. Dalil para pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel).

Implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU PERS 40/1999, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk peraturan Dewan Pers.

Hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor: 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers terkait adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 mengartikan nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan
berperan seperti Dewan Pers.

Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers, sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (“organisasi” atau “forum” dimana Para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999.

Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999, perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya.

Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999.

Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan judicial review ini ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini.

Dewan Pers menegaskan, tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU PERS 40/1999 dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta bersama-sama konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU PERS 40/1999 dari pihak manapun.

Dewan Pers menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun oleh para konstituen yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers baik organisasi wartawan maupun organisasai perusahaan pers.

Dewan Pers mengimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala saluran informasi apapun. Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers. (*)

Ruang Publik

Tujuh Film Indonesia Tampil di International Film Festival Rotterdam 2023 di Belanda

Published

on

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid (Dokumentasi : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta,  goindonesia.co– Pada awal tahun 2023, perfilman Indonesia kembali menorehkan prestasinya di kancah internasional. Setelah sebelumnya tujuh film pendek Indonesia tampil pada ajang Clermont Ferrand International Short Film Festival 2023, di Paris, Prancis, pada 30 Januari 2023, kini tujuh film Indonesia terpilih untuk dapat tayang pada International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2023 di Belanda.

Ketujuh film tersebut adalah Like & Share karya Gina S. Noer, Sri Asih karya Joko Anwar, Deadly Love Poem (Puisi Cinta yang Membunuh) karya Garin Nugroho, “Mayday! May Day! Mayday!”  karya Yonri Revolt, The Myriad of Faces of The Future Challengers karya Yuki Aditya dan I Gde Mika, Evacuation of Mama Enola karya Anggun Priambodo, serta Marsiti dan Sapi Sapi karya Wisnu Surya Pratama.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid mengatakan kehadiran tujuh film ini membuat Indonesia menjadi negara yang filmnya paling banyak terpilih pada festival yang telah ada sejak 1972 tersebut. Hilmar juga mengatakan keberadaan tujuh film ini merupakan suatu prestasi membanggakan dan istimewa bagi Indonesia maupun para pembuat film tanah air.

“Pembuat film Indonesia mendapat posisi istimewa di IFFR karena tujuh film kita diundang di festival ini. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang filmnya terbanyak terpilih oleh IFFR,” ungkap Hilmar Farid yang menghadiri IFFR secara langsung di Belanda, pada Jumat (3/2).

Pada kesempatan lain, Festival Director IFFR 2023, Vanja Kaludjercic menuturkan Indonesia menayangkan berbagai macam film yang menunjukan keadaan masyarakatnya masa kini. “Film-film yang ditayangkan, seperti dari Indonesia, menunjukkan keragaman dari film box office hingga film yang menunjukkan masyarakat kontemporernya saat ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah melalui Kemendikbudristek mendukung kehadiran para sineas pada IFFR 2023. Kemendikbudristek juga melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan juga membuka beberapa peluang kerja sama dengan pemerintah Belanda, seperti pada bidang produksi, dokumenter, hingga pemutaran khusus di tanah air bagi film Indonesia yang tayang di festival luar negeri.

“Pastinya, kami (pemerintah) akan terus mendukung dan memperkuat ekosistem perfilman Indonesia dengan membuka berbagai peluang kerja sama. Salah satu contohnya adalah bagaimana film-film Indonesia yang tayang di festival luar negeri akan kami putarkan secara khusus di tanah air,’’ ungkap Hilmar.

Hal senada juga disampaikan Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra menegaskan bahwa Kemendikbudristek akan selalu hadir bagi perfilman Indonesia, termasuk dukungan kepada para sineas dan film-film yang tayang di festival luar negeri.

“Tentunya ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Untuk itu, kita pasti akan terus hadir dan mendukung karya para sineas baik di mancanegara maupun internasional,” ujar Mahendra.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek tengah membuka peluang guna  melakukan kerja sama di bidang produksi perfilman dengan Belanda bersama Netherland Film Fonds. Kerja sama ini berupa pilot project co-development dokumenter pendek yang akan dimulai pada tahun 2023.

Selain itu, kunjungan ini juga membuka peluang kerja sama antar Festival Film  Indonesia (FFI) dengan IFFR (International Film Festival) dan IDFA (International Documentary Festival Amsterdam) yang mana keduanya merupakan festival bergengsi di negeri kincir angin tersebut.  (***)

(Sumber : Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek, @www.kemdikbud.go.id)

Continue Reading

Ruang Publik

Beasiswa dari Pak Jokowi, Jawaban Doa-Doa Ibu Siti

Published

on

Ibu Siti Mafira dan anaknya, Devid Telussa, berjalan menuju kampus Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Kamis, 26 Januari 2023. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Pantai Malalayang, goindonesia.co Saat itu Presiden Joko Widodo tengah berkunjung ke salah satu tempat wisata di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk meresmikan penataannya. Dari tengah kerumunan massa, muncul seorang ibu yang berusaha melewati penjagaan Paspampres dan berteriak.

“Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya torang mau bercerita, Pak Jokowi, torang mau bercerita. Kita mau kasih tahu keluhan hati, Bapak Jokowi. Pak Jokowi tolong lihat ke saya, saya mau bercerita,” ujar Ibu Siti menceritakan kembali kisah pertemuannya dengan sang Kepala Negara.

Mendengar teriakan itu, Presiden Jokowi melihat ke arah Ibu Siti dan langsung melambaikan tangannya. “Mari Bu, sini Bu, Ibu punya keluhan apa? Ke sini Bu.”

Jalan di hadapannya kemudian terbuka, seakan menjadi jawaban dari doa-doa Ibu Siti malam-malam sebelumnya agar berjumpa Kepala Negara. Begitu berjumpa, dipegangnya erat-erat tangan Presiden Jokowi, ditumpahkanlah keluhan hatinya.

Kepada Presiden Jokowi, ia kemudian bercerita mengenai dirinya yang tidak bisa membayar uang kuliah tunggal (UKT) anaknya, Devid Telussa. “Saat itu juga Pak Jokowi terima saya dengan baik, minta KTP saya. ‘Ibu ada KTP?’ ‘Ibu ada nomor HP?’ Ada Pak Jokowi,” lanjutnya bercerita.

Selepas pertemuan tersebut, Ibu Siti ditelepon oleh staf kepresidenan dan meminta data-data anaknya untuk dibantu beasiswa dari Presiden Jokowi. Ibu Siti yang saat itu sedang berjualan di sekitar RSUP Prof. Kandou, Kota Manado, langsung menangis dan terduduk. Ucapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut Ibu Siti Mafira saat mendengar kabar tersebut.

“Ya Allah terima kasih. Ya Allah telah kabulkan saya baca doa selama ini,” ujarnya sambil terisak.

Devid Telussa, anak Ibu Siti lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Saat ini, pria berusia 19 tahun tersebut duduk di semester II di Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.

Penghasilan Ibu Siti dari berdagang puding dan suaminya, Pak Hamid, sebagai sopir serabutan tidak cukup untuk membayar UKT Devid. Bahkan, saat mendaftar untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Devid harus meminjam uang pendaftaran sebesar Rp150 ribu kepada orang tua temannya.

“Waktu mau masuk itu banyak sekali kendala, soal administrasi waktu ikut SBMPTN uang juga hanya pinjam untuk pendaftaran. Bahkan sampai sekarang Devid hanya mencicil karena belum bisa mengembalikan,” tutur Devid saat ditemui di rumahnya di daerah Malalayang Satu.

Sebagai anak pertama laki-laki, awalnya ayah Devid, Pak Hamid Monoarfa, ingin agar anaknya segera bekerja selepas lulus dari jurusan jaringan dan komputer di SMK. Sebagai orang yang secara ekonomi berkekurangan, Pak Hamid menyadari betapa besarnya biaya untuk menguliahkan anaknya. Namun, melihat tekad anaknya yang sangat kuat untuk melanjutkan studi membuat keduanya berupaya sekuat tenaga agar Devid bisa berkuliah.

“Tapi orang tua juga berpikir, bagaimanapun coba usaha. Pertama kali itu berusaha untuk masuk dulu. Jadi kami berusaha untuk membayar yang pertama itu. Itu Rp3 juta, itu tidak sepenuhnya dari kami. Sebagian kami pinjam dari teman-teman. Sampai sekarang belum lunas, tapi mereka bilang mereka ikhlas,” Pak Hamid bercerita.

Di mata kedua orang tuanya, Devid adalah anak yang rajin dan penurut. Jika Devid sedang belajar, ia sering lupa waktu. Tak jarang makanan yang disimpan untuk Devid juga menjadi basi karena Devid pulang larut malam untuk belajar. Tak heran jika Devid bisa meraih nilai memuaskan di semester pertamanya kuliah dengan indeks prestasi 3,6. Di sela-sela kuliahnya, Devid juga terkadang bekerja paruh waktu mencuci piring di sebuah restoran.

“Mereka mengerti dengan keadaan saya, tidak pernah menuntut. Kalau Devid mau pergi kuliah, atau waktu dia di SMK, dia jalan kaki, enggak ada uang jadi jalan kaki sampai sekolah,” kata Ibu Siti.

Meski serba berkekurangan, Ibu Siti berkeyakinan jika ilmu adalah harta yang paling indah dan paling luar biasa untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Ibu Siti selalu berusaha sekuat tenaga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya demi masa depan.

“Harta yang paling indah, harta yang paling luar biasa adalah ilmu. Karena itu, saya akan berusaha apapun untuk anak dan masa depannya,” ujar Ibu Siti.

Kini, Ibu Siti dan Pak Hamid bisa bernapas lega karena Devid Telussa telah mendapatkan bantuan beasiswa dari Presiden Jokowi hingga Devid selesai kuliahnya. Devid pun sangat bersyukur dengan beasiswa tersebut dan bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dan berkuliah dengan sebaik-baiknya.

“Devid juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu Devid karena ini salah satu bantuan yang sangat berharga untuk Devid,” ungkap Devid. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Ruang Publik

Jelang Akhir Tahun, BI Pastikan Ketersediaan Rupiah

Published

on

Dokumentasi : @bi.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Tak terasa, kini kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Panjang sudah perjalanan yang kita lewati. Bukan hal yang mudah, tapi kita semua sudah berhasil melampaui satu demi satu rintangan, seiring menorehkan satu demi satu pencapaian. Berhenti sejenak atau rehat, menjadi hal yang kerap dilakukan masyarakat di akhir tahun. Tak hanya untuk mengumpulkan kembali energi, namun juga berkontemplasi dan menyusun kembali strategi di tahun depan. 

Ya, akhir tahun memang banyak digunakan masyarakat untuk rehat. Istirahat sejenak dari hiruk pikuk keseharian selama satu tahun belakang, dengan berlibur ke tempat wisata impian atau bertemu sanak saudara menjadi sebuah pilihan. Maka tak heran, Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 44,17 juta orang akan melakukan mobilitas di akhir tahun ini. Bukan angka yang sedikit, terlebih di tahun ini tidak adanya pembatasan mobilitas masyarakat.  

Kebiasaan berlibur di akhir tahun tersebut, tentu memengaruhi peningkatan pengunjung di tempat wisata dan juga permintaan uang Rupiah oleh masyarakat. Bahkan, selama lima tahun terakhir (2016-2021) data dari Bank Indonesia, kenaikan kebutuhan Rupiah jika dirata-ratakan sebesar 7,01% per tahun. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah guna memastikan ketersediaan Rupiah, salah satunya menyiapkan Rp117,7 triliun atau meningkat 5,8% (yoy) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp111,3 triliun, dan pastinya dengan kualitas yang terjaga.  

Tak hanya dari nominal, Bank Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga memastikan pemenuhan dan layanan terhadap kebutuhan uang Rupiah di akhir tahun, dengan intensif melakukan komunikasi dan koordinasi bersama perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Hal ini dilakukan untuk memastikan kesediaan uang tunai selama akhir tahun termasuk kelangsungan ketersediaan uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycling Machine (CRM) yang merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antarbank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi nasabah. 

Uang Rupiah telah disiapkan Bank Indonesia, kini giliran kita siapkan diri menyongsong tahun 2023 dengan impian baru.  (***)

(Sumber : @bi.go.id)

Continue Reading

Trending