Connect with us

Internasional

SMSI Apresiasi Diluncurkannya Perangko Bergambar Wajah Dubes RI Untuk Ukraina

Published

on

Jakarta – Prangko bergambar wajah Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi baru-baru ini resmi diluncurkan di Kyiv Ukraina sebagai penghargaan atas jasanya dalam meningkatkan hubungan persahabatan Indonesia-Ukraina

Siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kyiv yang diterima di Jakarta, Kamis (21/10/2021) menyebutkan, penyerahan prangko bergambar wajah Prof. Yuddy Chrisnandi itu dilakukan oleh Mr. Yuriy Kosenko, Ketua LSM “Ukraine Initiative” pada resepsi diplomatik dalam rangka perpisahan Dubes RI yang berlangsung di aula KBRI Kyiv pada 16 Oktober 2021.

Selain wajah Dubes RI, pada prangko Ukraina juga diabadikan wajah Pahlawan Nasional lndonesia Jenderal Sudirman. Pencetakan perangko ini merupakan cinderamata yang disampaikan oleh Ukraina sebagai penghargaan kepada Pahlawan Nasional Indonesia yang inspirasional di Ukraina.

Adapun pencetakan prangko Dubes RI untuk Ukraina dilakukan sebagai penghargaan atas upaya-upaya Dubes Yuddy Chrisnandi dalam meningkatkan kerjasama Indonesia-Ukraina di berbagai bidang selama 4,5 tahun.

Disebutkan pula, pencetakan cinderamata prangko berwajah Dubes RI untuk Ukraina dan wajah Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman itu merupakan pertama kalinya dilakukan pihak Ukraina yang tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.

Dalam kaitan ini, Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aat Surya Safaat mengapresiasi usaha-usaha Dubes RI untuk Ukraina Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi yang telah berhasil meningkatkan hubungan dan kerjasama RI dengan Ukraina, Armenia dan Georgia serta meningkatkan citra Indonesia di kawasan Eropa Timur.

Kepala Biro Kantor Berita ANTARA New York 1993-1998 itu menilai, Prof. Yuddy Chrisnandi selaku Kepala Perwakilan RI untuk Ukraina telah menjalankan “First track diplomacy”, dalam arti mendekatkan hubungan dan kerjasama antar pemerintah atau “G to G” (Government to Government) dengan baik.

Ke depan, capaian yang membanggakan ini perlu ditindaklanjuti dengan “Second track diplomacy”, sebagai kegiatan diplomasi yang melibatkan para aktor nonpemerintah yang biasa dikenal dengan hubungan “B to B” (Business to Business) dan “P to P” (People to People).

“Jadi, ke depan, hubungan antar pengusaha atau hubungan bisnis dan ekonomi serta hubungan antar rakyat kedua negara perlu ditingkatkan,” kata Aat.

Pemimpin Redaksi Kantor Berita ANTARA 2016 itu menambahkan, “Second track diplomacy”, terutama melalui diplomasi budaya yang merupakan bagian penting dalam hubungan “P to P” perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan saling pengertian dan mendekatkan hubungan antara rakyat Indonesia dan rakyat Ukraina.

“Dalam kaitan ini pula wartawan atau jurnalis di kedua negara bisa mengambil peran yang sangat signifikan dalam kerangka ‘Second track diplomacy’,” kata Penasehat Forum Akademisi Indonesia (FAI) itu. (*)

Internasional

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Published

on

Foto dokumentasi pada 19 Mei 2022 ini mengabadikan debat tingkat menteri Dewan Keamanan PBB tentang perdamaian dan keamanan internasional, konflik dan ketahanan pangan di markas besar PBB di New York, AS. (Foto: AFP)

New York, goindonesia.co – Rusia langsung memveto rancangan resolusi PBB yang disiapkan untuk mengecam aneksasi wilayah Ukraina dan menuntut penarikan mundur semua pasukan Rusia dari tetangganya itu, Jumat (30/9/2022) waktu New York.

Resolosi itu disiapkan Dewan Keamanan PBB untuk mengecam “referendum” yang digelar sepihak oleh Rusia untuk meminta pendapat warga di empat wilayah Ukraina apakah mereka ingin bergabung dengan Rusia.

Rusia mengklaim bahwa berdasarkan hasil referendum, sekitar 99% warga di Luhansk dan Donetsk di bagian timur Ukraina dan Zaporizhzhia dan Kherson di selatan ingin menjadi bagian dari Rusia.

Menurut draf resolusi Dewan Keamanan yang dimotori Amerika Serikat, referendum itu “ilegal dan tidak valid”.

Selain itu, Rusia diminta agar “secepatnya, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua kekuatan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas negara itu yang diakui masyarakat internasional”.

Rusia adalah satu-satunya negara anggota Dewan Keamanan PBB sekarang yang menentang resolusi tersebut.

Sepuluh negara mendukung resolusi, yaitu: Albania, Prancis, Ghana, Irlandia, Kenya, Meksiko, Norwegia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat.

Empat negara abstain, yaitu: Brasil, Tiongkok, Gabon, dan India.

Sebagai catatan, tiga dari empat negara yang abstain itu adalah mitra Rusia di organisasi multilateral bernama BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan rancangan resolusi tersebut sebetulnya sudah sangat sesuai dengan tujuan dibentuknya Dewan Keamanan PBB.

“Kita sedang membahas satu anggota PBB yang juga anggota Dewan Keamanan yang sedang berusaha melakukan aneksasi wilayah lain dengan kekuatan,” kata Thomas-Greenfield.

“Referendum akal-akalan ini hasilnya sudah ditentukan lebih dulu di Moskwa, semua orang tahu itu. Referendum digelar di bawah moncong senjata Rusia,” imbuhnya. (***)

Continue Reading

Internasional

Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Tawarkan Paradigma Kolaborasi

Published

on

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-77 di markas besar PBB di New York, AS,  (Foto: AFP)

New York, goindonesia.co- Menlu Retno Marsudi menawarkan paradigma kolaborasi sebagai solusi untuk menghadapi tantangan global. Hal itu disampaikan Menlu Retno saat berpidato di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77, di New York, AS, Senin (26/9/2022).

Menurut Retno, Indonesia menyerukan perlunya tatanan dunia yang berdasarkan paradigma baru kolaborasi Paradigma win-win, bukan zero-sum. Paradigma merangkul, bukan memengaruhi (containment). Paradigma kolaborasi, bukan kompetisi adalah solusi transformatif yang dibutuhkan.

“Kondisi saat ini sangat menghawatirkan: pandemi yang berkepanjangan, ekonomi dunia yang masih kelam, perang yang bukan lagi satu kemungkinan, tapi satu kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian. Krisis pun datang silih berganti, dari pangan, energi, hingga perubahan iklim. Seharusnya dunia bersatu untuk mengatasinya, namun sayangnya, dunia justru terbelah, sehingga menyulitkan kita berupaya mengatasi kondisi ini,” katanya.

“Ini harus diawali dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah tidak bisa ditawar. Prinsip-prinsip ini harus senantiasa ditegakkan. Penyelesaian masalah secara damai harus menjadi satu-satunya solusi untuk setiap konflik,” tegasnya.

Retno menambahkan, paradigma baru ini juga harus diterapkan untuk membuat terobosan dalam mengatasi isu Palestina dan Afghanistan. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaannya, sedangkan untuk Afghanistan Indonesia berkomitmen membantu memperjuangkan hak dan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

Kedua, kata Retno, untuk membangkitkan tanggung jawab terhadap pemulihan global. Saat ini, solidaritas global semakin menyurut. Diskriminasi perdagangan terjadi di mana-mana, demikian juga dengan monopoli rantai pasok global. Tata kelola ekonomi global dimanfaatkan untuk kepentingan negara kuat.

Retno menjelaskan paradigma baru ini penting karena beberapa alasan, yakni: Pertama, untuk menyalakan kembali semangat perdamaian. Menurut Retno, kurangnya kepercayaan antar-negara (trust deficit) memicu kebencian dan ketakutan, sehingga dapat berujung pada konflik. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, trust deficit harus diubah menjadi kepercayaan strategis (strategic trust).

Oleh karena itu, kata Retno, dunia menaruh harapan kepada G20. “G20 tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia. Kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandera oleh geopolitik,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menambahkan bahwa paradigma baru juga dibutuhkan untuk mencapai Agenda Pembangunan 2030 dan memerangi perubahan iklim.

Ketiga, kata Retno, untuk memperkuat kemitraan regional. Arsitektur regional tidak semestinya digunakan untuk mengurung dan mengalienasi negara tertentu. Arsitektur regional harus dapat mendukung upaya menjaga perdamaian dan stabilitas, bukan justru membahayakannya.

“ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar ASEAN tetap penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia,” ujarnya.

ASEAN juga harus menyikapi dengan serius situasi di Myanmar. Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen militer Myanmar dalam menerapkan Five-Point Consensus.

“ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,” kata Retno.

Terakhir, Retno menegaskan bahwa paradigma kolaborasi harus menjadi semangat PBB. Pendekatan yang inklusif harus dikedepankan, di mana suara seluruh negara diperlakukan secara setara.

“Suara setiap negara, besar maupun kecil, harus didengarkan di forum PBB. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi PBB dan pembaharuan multilateralisme agar sesuai dengan tuntutan zaman,” tegasnya lagi.

“Saya percaya dengan bekerja bersama-sama dan mengadopsi paradigma baru, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan,” tutupnya. (***)

Continue Reading

Internasional

Forum Dewan Keamanan PBB Panas, Menlu Rusia Walk Out

Published

on

Foto: AP/

Jakarta, goindonesia.co – Forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (22/9/2022) berlangsung panas saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membela serangan Moskow ke Ukraina di tengah kecaman negara-negara lain yang hadir di pertemuan tersebut.

Lavrov hanya berada di ruang dewan untuk menyampaikan pidatonya pada pertemuan 15 anggota badan tersebut, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Selanjutnya, Lavrov tidak mendengarkan orang lain berbicara dan walk out.

“Saya melihat hari ini bahwa diplomat Rusia melarikan diri dengan tepat seperti pasukan Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dikutip Reuters.

Sejauh ini, dewan tersebut tidak dapat mengambil tindakan yang berarti karena Rusia adalah anggota tetap pemegang hak veto bersama dengan Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan China.

Lavrov menuduh Kyiv mengancam keamanan Rusia dan “dengan berani menginjak-injak” hak-hak orang Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina. Dia pun menambahkan bahwa menambahkan bahwa “operasi militer khusus tidak dapat dihindari.”

“Jumlah kebohongan yang datang dari diplomat Rusia sangat luar biasa,” tutur Kuleba.

Lavrov mengatakan negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya adalah pihak-pihak yang terlibat dan memperpanas konflik.

Di sisi lain, Menlu AS Blinken berjanji bahwa Washington akan terus mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri.

“Tatanan internasional yang kami kumpulkan di sini untuk ditegakkan sedang dicabik-cabik di depan mata kami. Kami tidak bisa membiarkan Presiden Putin lolos begitu saja,” katanya kepada dewan.

Adapun, AS, Inggris, dan anggota lainnya menyerukan agar Rusia bertanggung jawab atas kekejaman yang mereka katakan telah dilakukan Moskow di Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil, menggambarkan tuduhan pelanggaran hak sebagai kampanye kotor.

“Kita harus menjelaskan kepada Presiden Putin bahwa serangannya terhadap rakyat Ukraina harus dihentikan … bahwa tidak boleh ada impunitas bagi mereka yang melakukan kekejaman itu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly.

Sementara itu, Menlu Wang dari China mengatakan prioritasnya adalah untuk melanjutkan dialog tanpa prasyarat dan bagi kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak meningkatkan ketegangan.

“Posisi China di Ukraina jelas,” kata Wang. “Kedaulatan, integritas teritorial semua negara harus dihormati dan masalah keamanan yang wajar dari semua negara harus ditanggapi dengan serius.” (***)

Continue Reading

Trending