Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Foto : @bnn.go.id)

Timor Leste, goindonesia.co – Dalam penanganan permasalahan narkotika, pengawasan perbatasan menjadi perhatian khusus bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom. Sebab itu, letak geografis Indonesia yang memiliki batas darat dan maritim dengan Timor Leste menjadi latar belakang kunjungan kerja Kepala BNN RI ke Timor Leste.

Setelah bertemu dengan Kepala National Intelligence Service (SNI) Timor Leste, Kepala BNN RI bersama delegasi melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menemui Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Francisco Da Costa Guterres, di Kantor Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, Dili, pada Kamis (2/5).

“Peredaran narkotika merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, yang Saya percaya merupakan tantangan dan ancaman bagi Indonesia dan Timor Leste,” ungkap Marthinus Hukom dalam pertemuan tersebut.

Karena itu, Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui empat usulan kolaborasi seperti perjanjian ekstradisi terkait kejahatan narkotika, pertukaran agen, penempatan staf dari BNN atau Liaison Officer, serta melakukan analisis dan operasi bersama, baik darat, laut, maupun udara.

Baca juga: 60 Lembaga Pendidikan di Kota Langsa Rumuskan Kebijakan Penanggulangan Narkoba Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Ia meyakini bahwa pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antar kedua negara dan membuka jalan untuk kerja sama yang lebih erat di masa mendatang.

Lebih lanjut Ia berharap, dialog bersama Menteri Dalam Negeri Timor Leste meraih hasil positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. (***)

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Rapat koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Rapat  yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN pada Kamis (02/05/2024) ini membahas terkait Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proyek ILASP sendiri merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang dengan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga sudah melakukan konsultasi publik terkait pelaksanaan proyek ILASP pada 30 April lalu.

Menteri AHY dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar rapat koordinasi tapi juga membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG. “Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat ialah terkait target 2.000 RDTR. Untuk diketahui, jumlah RDTR yang telah dihasilkan hingga saat ini sudah sebanyak 455 RDTR. “Kami sekali lagi ingin memberikan support sekaligus juga memohon support dari teman-teman BIG, terutama terkait penyiapan tata ruang melalui RDTR,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Merespons hal tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai menyatakan dukungannya kepada Kementerian ATR/BPN. “Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi concern ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial,” ungkapnya.

Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim; pendaftaran hak atas tanah tersistematis; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Hadir dalam rapat koordinasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT,  Iskandar Syah; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi; Sekretaris Ditjen SPPR, Fitriyani Hasibuan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Doni Erwan Brilianto; Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum, Akhmad Yulianto Basuki. Turut hadir para pimpinan BIG beserta jajaran. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama terus melalukan percepatan penerbitan visa jemaah haji Indonesia. Hingga hari ini, tercatat sudah lebih 195ribu visa jemaah haji reguler yang terbit atau sekitar 92% dari total kuota.

Tahun ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Sehingga total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

“Sampai hari ini, dilaporkan 195.917 visa jemaah haji reguler sudah terbit. Kita terus melakukan percepatan agar visa terbit segera mencapai 100%. Syukur-syukur sebelum keberangkatan jemaah dimulai,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji Embarkasi pada 11 Mei 2024. Mereka secara bertahap akan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024.

Menurut Saiful Mujab, pemvisaan diawali dengan proses input data dan dokumen jemaah haji oleh tim di Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi. Saat ini, data yang masuk dan terverifikasi sebanyak 223.474 jemaah.

“Jadi dokumen yang kita proses sudah melebihi kuota haji tahun ini. Prosentasenya mencapai 104,76% karena termasuk juga jemaah dengan kuota cadangan. Ini kita proses agar jika ada yang menunda keberangkatan, jemaah dengan status cadangan juga sudah tervisa,” sebut Saiful Mujab.

“Dari 223.474 dokumen yang terverifikasi, kita sudah ajukan request visa untuk 212.429 jemaah haji reguler,” sambunya.

Saiful Mujab berharap, dengan terobosan proses pemvisaan ini, seluruh kuota jemaah haji Indonesia bisa terserap maksimal.

Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 – 23 Mei 2024. Untuk gelombang kedua, pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 24 Mei – 10 Juni 2024. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag