Connect with us

Berita

KAHMI Harus Dorong Bangsa Ini Hargai Perbedaan dan Berkolaborasi Hadapi Tantangan Ke Depan

Published

1 year ago

on

Jakarta, goindonesia.co – Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah (24-28 November 2022). Munas KAHMI ini dibuka oleh Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Beberapa diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
 
Dari pantauan awak media, terlihat semangat keberagaman mewarnai sikap alumni HMI terhadap berbagai masalah kebangsaan. Ribuan alumni HMI yang datang dari berbagai penjuru tanah air aktif berdiskusi dengan beragam topik di setiap sudut Kota Palu. Sebagian peserta lainnya menjadikan event munas sebagai ajang silaturahmi dan nostalgia ketika masih sama-sama aktif menjadi pengurus HMI di kampus.
 
“Alumni HMI, sejak awal aktif di HMI, diajarkan untuk berbeda pendapat, dan sudah terbiasa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara smart dan dewasa,” kata Medrial Alamsyah, alumni HMI dari Bandung yang juga konsultan manajemen publik yang ditemui redaksi di arena Munas di Sriti Convention Hall Kota Palu.

Lebih lanjut Medrial melihat KAHMI sejatinya punya potensi besar karena anggotanya adalah para sarjana, master, doktor dan profesor. Mereka saat ini banyak yang memegang posisi-posisi strategis, baik di politik maupun birokrasi pemerintah. Di samping itu banyak pula yang berkiprah sebagai pengusaha dan profesional. Namun selama ini potensi itu tidak digarap secara serius oleh Majelis Nasional KAHMI sehingga keberadaan KAHMI terkesan banyak mubazir.

“Munas kali ini menjadi momentum bagi KAHMI untuk mengkoreksi diri. Ke depan seyogyanya KAHMI tidak hanya sibuk dengan urusan internal, tetapi mulai menggarap program-program strategis dengan memanfaatkan dan memperkokoh jejaring yang dimilikinya,” ujar Uda Med, panggilan akrab Medrial.

Medrial juga berharap peserta Munas XI kali ini memilih Presidum KAHMI dengan mempertimbangkan keterwakilan/representasi dari berbagai unsur dan latar belakang.
 
“Presidium KAHMI Nasional selama ini didominasi oleh politisi sehingga sikap KAHMI lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik presidium. Bahkan tak jarang pertikaian politik antar dan intra partai ikut mempengaruhi kebijakan di KAHMI Nasional.
Ke depan hal semacam itu harus ditinggalkan. KAHMI Nasional harus mendorong anggotanya untuk saling mendukung sehingga lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. KAHMI harus berperan aktif mencetak manusia Indonesia yang dibutuhkan di masa depan, yakni yang memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif,” lanjut Medrial.
 
Sebagaimana diketahui, ada 40 orang alumni HMI yang dijagokan peserta Munas untuk menduduki anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI. Beberapa orang yang menonjol diantaranya dari unsur politisi yakni Ahmad Doli Kurnia, Herman Khaeron, Saan Mustopa dan Romo Syafii. Dari unsur akademisi diwakili oleh Prof. Fasli Djalal dan Dr. Lely Pelitasari. Dari unsur professional ada Fachmi Idris dan Yana Aditya. Sedangkan dari unsur pengusaha beredar nama Ulla Nurachwaty dan Hanifah Husein.
 
Khusus tentang situasi politik saat ini yang cenderung terbelah dan menghambat dialog, Medrial berharap KAHMI harus berani bersikap sehingga ke depan bangsa ini lebih mendorong dialog, menghargai perbedaan, rasional dan menjalin kolaborasi antar anak bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.
 
“KAHMI harus berani bersikap dan mendorong bangsa ini untuk membuka dialog, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi antar anak bangsa untuk bersama menghadapi berbagai tantangan negeri ini,” pungkas Uda Med (***)

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

BNN Inisiasi Kolaborasi Dengan Pemerintah Timor Leste Dalam Penanganan Kejahatan Narkotika

Published

12 hours ago

on

3 May, 2024

By

Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Foto : @bnn.go.id)

Timor Leste, goindonesia.co – Dalam penanganan permasalahan narkotika, pengawasan perbatasan menjadi perhatian khusus bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom. Sebab itu, letak geografis Indonesia yang memiliki batas darat dan maritim dengan Timor Leste menjadi latar belakang kunjungan kerja Kepala BNN RI ke Timor Leste.

Setelah bertemu dengan Kepala National Intelligence Service (SNI) Timor Leste, Kepala BNN RI bersama delegasi melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menemui Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Francisco Da Costa Guterres, di Kantor Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, Dili, pada Kamis (2/5).

“Peredaran narkotika merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, yang Saya percaya merupakan tantangan dan ancaman bagi Indonesia dan Timor Leste,” ungkap Marthinus Hukom dalam pertemuan tersebut.

Karena itu, Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui empat usulan kolaborasi seperti perjanjian ekstradisi terkait kejahatan narkotika, pertukaran agen, penempatan staf dari BNN atau Liaison Officer, serta melakukan analisis dan operasi bersama, baik darat, laut, maupun udara.

Baca juga: 60 Lembaga Pendidikan di Kota Langsa Rumuskan Kebijakan Penanggulangan Narkoba Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Ia meyakini bahwa pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antar kedua negara dan membuka jalan untuk kerja sama yang lebih erat di masa mendatang.

Lebih lanjut Ia berharap, dialog bersama Menteri Dalam Negeri Timor Leste meraih hasil positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. (***)

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Continue Reading

Berita

Kementerian ATR/BPN Lakukan Rapat Koordinasi dengan BIG untuk Mempercepat Penyelesaian Target RDTR

Published

13 hours ago

on

3 May, 2024

By

Rapat koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Rapat  yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN pada Kamis (02/05/2024) ini membahas terkait Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proyek ILASP sendiri merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang dengan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga sudah melakukan konsultasi publik terkait pelaksanaan proyek ILASP pada 30 April lalu.

Menteri AHY dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar rapat koordinasi tapi juga membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG. “Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat ialah terkait target 2.000 RDTR. Untuk diketahui, jumlah RDTR yang telah dihasilkan hingga saat ini sudah sebanyak 455 RDTR. “Kami sekali lagi ingin memberikan support sekaligus juga memohon support dari teman-teman BIG, terutama terkait penyiapan tata ruang melalui RDTR,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Merespons hal tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai menyatakan dukungannya kepada Kementerian ATR/BPN. “Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi concern ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial,” ungkapnya.

Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim; pendaftaran hak atas tanah tersistematis; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Hadir dalam rapat koordinasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT,  Iskandar Syah; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi; Sekretaris Ditjen SPPR, Fitriyani Hasibuan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Doni Erwan Brilianto; Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum, Akhmad Yulianto Basuki. Turut hadir para pimpinan BIG beserta jajaran. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Continue Reading

Berita

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Published

15 hours ago

on

3 May, 2024

By

Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama terus melalukan percepatan penerbitan visa jemaah haji Indonesia. Hingga hari ini, tercatat sudah lebih 195ribu visa jemaah haji reguler yang terbit atau sekitar 92% dari total kuota.

Tahun ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Sehingga total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

“Sampai hari ini, dilaporkan 195.917 visa jemaah haji reguler sudah terbit. Kita terus melakukan percepatan agar visa terbit segera mencapai 100%. Syukur-syukur sebelum keberangkatan jemaah dimulai,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji Embarkasi pada 11 Mei 2024. Mereka secara bertahap akan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024.

Menurut Saiful Mujab, pemvisaan diawali dengan proses input data dan dokumen jemaah haji oleh tim di Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi. Saat ini, data yang masuk dan terverifikasi sebanyak 223.474 jemaah.

“Jadi dokumen yang kita proses sudah melebihi kuota haji tahun ini. Prosentasenya mencapai 104,76% karena termasuk juga jemaah dengan kuota cadangan. Ini kita proses agar jika ada yang menunda keberangkatan, jemaah dengan status cadangan juga sudah tervisa,” sebut Saiful Mujab.

“Dari 223.474 dokumen yang terverifikasi, kita sudah ajukan request visa untuk 212.429 jemaah haji reguler,” sambunya.

Saiful Mujab berharap, dengan terobosan proses pemvisaan ini, seluruh kuota jemaah haji Indonesia bisa terserap maksimal.

Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 – 23 Mei 2024. Untuk gelombang kedua, pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 24 Mei – 10 Juni 2024. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending