Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Tawfiq bin Fauzan Al-Rabiah, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat (Foto : @www.wapresri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Tawfiq bin Fauzan Al-Rabiah, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Selasa (30/04/2024).

Mengawali pertemuan, Wapres mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H seraya mengapresiasi semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara yang mencapai hampir 75 tahun.

Terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Wapres juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Arab Saudi atas penambahan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 20.000 jemaah, sehingga kuota untuk tahun ini menjadi 241.000 jemaah.

“Saya berharap Pemerintah Arab Saudi dapat kembali memberikan tambahan kuota Haji untuk musim-musim Haji berikutnya,” ucapnya.

Lebih jauh, Wapres juga mengapresiasi layanan fast track “Mecca Route” untuk Jemaah haji Indonesia yang saat ini sedang dirampungkan kedua negara. Bahkan Tim Persiapan Mecca Route dari Arab Saudi telah berkunjung ke Indonesia pada Februari 2024 untuk meninjau persiapan pelayanan di beberapa Bandara seperti Jakarta, Surabaya, dan Surakarta

“Saya juga mengapresiasi kerja keras Yang Mulia dan Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi para jemaah haji. Khusus bagi Jemaah Indonesia, saya menyambut baik persiapan yang sedang dirampungkan oleh otoritas Arab Saudi dan Indonesia untuk musim Haji 1445 H. Khususnya terkait layanan fast-track “Mecca Route” untuk Jemaah Haji Indonesia,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, fast track merupakan fasilitas preclearance atau pemeriksaan dokumen jamaah haji oleh Keimigrasian Pemerintah Arab Saudi. Fast track ini dapat dilakukan di beberapa bandara seperti Jakarta, Surabaya, dan Surakarta. Hal itu bertujuan mempermudah calon jamaah haji saat tiba di Jeddah agar tidak dilakukan lagi pemeriksaan dokumen terkait.

“Saya minta Menteri Agama RI untuk terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, agar program ini berjalan baik,” pinta Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia yang juga telah melakukan sejumlah persiapan dan koordinasi guna memastikan kondisi kesehatan jemaah Haji asal Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

“Kami mohon dukungan dari Yang Mulia dan Pemerintah Arab Saudi untuk menjamin pelindungan Jemaah asal Indonesia, serta kelancaran dalam melaksanakan ibadah Haji,” pinta Wapres

“Saya berharap, kerja sama kedua negara di bidang pelayanan Haji dan Umrah dapat makin ditingkatkan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri yang telah dua kali berkunjung ke Indonesia ini menyatakan bahwa permintaan untuk penambahan kuota di masa mendatang akan dilakukan pengkajian dan studi bersama semua pihak yang terkait untuk menentukan keputusan pada masa mendatang.

Untuk pelayanan fast track, Tawfiq mengungkpkan bahwa Pemerintah Arab Saudi berupaya memberikan pelayanan terbaik. Apalagi Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirim jemaah haji di dunia.

“Terkait dengan proyek “Route to Mecca”, kami perkirakan ada sekitar 120.000 jemaah haji yang akan menggunakan fasilitas ini, dan ini akan menjadi angka tertinggi jemaah haji yang menggunakan fasilitasi “Route to Mecca” Project dibanding dari negara-negara yang lainnya,” ungkapnya.

“Dan kami akan sangat berbahagia sekali untuk menyambut 241.000 jemaah haji Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Tawfiq menambahkan, penyelesaian visa juga dilakukan lebih awal dan akan rampung seluruhnya pada minggu yang akan datang.

“Kita telah menyelesaikan kurang lebih sekitar 110.000.000 visa Haji dan direncanakan penyelesaian seluruh visa sisanya dalam jangka satu pekan ke depan, dan ini merupakan satu capaian yang belum pernah ada sebelumnya,” ungkap Tawfiq.

“Dan pada tahun ini kami dapat mempersiapkan persiapan haji sedini mungkin, sehingga kita berharap para jemaah haji bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mereka nyaman menjalankan ibadahnya,” sambungnya.

Mengenai perlindungan Jemaah Haji Indonesia, Tawfiq mengungkapkan, rata-rata angka kematian atau meninggalnya jamaah haji Indonesia kurang lebih 3 kali lipat dibanding jemaah yang lainnya.

“Terkait dengan rata-rata angka kematian yang cukup tinggi hal itu mungkin karena disebabkan dengan angka usia yang terlalu tinggi dari jemaah haji Indonesia. Sebagaimana yang mulia ketahui bahwasanya ibadah haji merupakan ibadah yang sangat berat dan di sana musimnya berganti-ganti begitu cepat, karena itu kami mengharapkan agar adanya satu kesadaran bagi para jemaah haji untuk bekerjasama dengan baik dengan otoritas kesehatan yang menangani mereka,” jelasnya.

Untuk itu, Tawfiq menuturkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah berkoordinasi, baik dengan Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan perlindungan Jemaah Haji Indonesia.

“Karena itu pada hari ini barusan saja kami telah mendiskusikan mengenai persoalan ini dengan Menteri Agama Indonesia dan dengan Menteri Kesehatan Indonesia kurang lebih 4 bulan yang lalu. Kami ingin menjelaskan bahwasanya kami sangat berkeinginan sekali untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan jamaah haji Indonesia,” tambahnya.

Selain pelaksanaan ibadah haji, kepada awak media, Tawfiq menjelaskan tentang pelayanan ibadah umrah bagi Jemaah Indonesia.

“Bahwasannya pada tahun 1445 Hijriah ini jumlah jemaah umrah yang datang dari Indonesia sangat besar sekali, yaitu lebih dari 1.200.000 orang. Pada tahun ini kami juga merencanakan untuk memberikan izin masuk bagi jemaah umrah ke Arab Saudi lebih cepat, yaitu mulai tanggal 14 Dzulhijjah, begitu lepas selesai ritual Haji kami segera membuka masuknya jemaah umroh dari Indonesia mulai tanggal 14 Dzulhijjah,” ungkap Tawfiq ketika memberikan keterangan pers usai bertemu Wapres.

Kepada awak media, Tawfiq juga menyampaikan keseriusan Pemerintah Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji Indonesia.

“Saya datang ke Indonesia pada kesempatan kali ini bersama dengan delegasi yang sangat besar dari berbagai sektor pemerintahan yang terlibat. Bahkan termasuk juga dengan sektor-sektor yang lain seperti penerbangan sipil dan lain-lain, untuk menjamin pelayanan jemaah haji yang lebih baik bagi jemaah haji Indonesia,” imbuhnya.

Hadir bersama Tawfiq bin Fauzan Al-abiah, Presiden Otoritas Umum Penerbangan Sipil Abdulaziz Abdullah Al-Duailej, Walikota Kota Suci Mekkah, Musad Abdulazis Al-Daood, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah al_amoudi, dan Al-Hasan Yahya Allamnakhrah.

Sementara Wapres didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. (***)

*(SK/RJP-BPMI, Setwapres)

Pengurus MUI Daerah Khusus Jakarta masa khidmat 2023-2028 resmi dikukuhkan dalam acara Ta`aruf dan Mukerda I di Hotel Sultan, pada Rabu, 29-30 April 2024 oleh Pengurus MUI (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengukuhkan Pengurus MUI Daerah Khusus Jakarta masa khidmat 2023-2028 resmi dikukuhkan dalam acara Ta`aruf dan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di Hotel Sultan, pada Rabu, 29-30 April 2024.

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar yang mengukuhkan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan MUI DKI Jakarta, mudah mudahan dapat melaksanakan amanah.

“Semoga senantiasa memberi manfaat kepada umat, bangsa dan negara. Setelah dilantik, mesti berjuang,” kata dia, saat memberikan pesan sesuai pelantikan di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya ada tiga tanggung jawab yang mesti diemban oleh pengurus MUI DKI Jakarta.

“Yaitu tanggung jawab keagamaan, tanggungjawab kebangsaan dan kenegaraan dan tanggungjawab untuk mengayomi umat,” pesannya kepada pengurus yang dilantik.

Sementara itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada dirinya.

“Saya minta dukungan kepada semua pihak. Jabatan itu adalah amanah, ada tanggung jawab dan konsekwensi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ini adalah pengabdian kita kepada bangsa dan negara, khususnya warga Jakarta,” kata dia.

Dia berharap kedepan MUI DKI Jakarta bisa menjadikan langit yang mengayomi seluruh umat, menjadi tanah tempat berpijak semua orang. Kita adalah mitra semua pihak menuju kota Jakarta yg bermartabat.

“Saya sampaikan apresiasi khusus kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang meluangkan waktu hadir dalam pengukuhan pengurus MUI DKI Jakarta,” ujar dia.

Ta’aruf dan Mukerda MUI DKI Jakarta ini dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ulama DKI Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan MUI DKI Jakarta Fauzi Bowo dan 400 peserta Mukerda MUI DKI Jakarta. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Direktur SNSU TK – BSN, Ghufron Zaid di Kantor SNSU BSN, Serpong Tangerang Selatan (Foto : @www.bsn.go.id)

Tangerang Selatan, goindonesia.co – Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional, jaminan kualitas keamanan pangan sangat penting untuk produk pangan yang diekspor dan diimpor. Untuk memastikan kualitas pangan yang tinggi, pengukuran kimia yang dapat dipercaya dan terukur sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil kajian dari the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Uni Eropa (EU), hingga tahun 2022 masih ditemukan sejumlah kasus penolakan ekspor pangan dari Indonesia seperti produk perikanan; pertanian; produk hortikultura; serta rempah-rempah. Penolakan tersebut karena temuan kontaminasi mikrobiologi, logam berat, atau residu antibiotik dan pestisida.

Salah satu faktor yang menyebabkan penolakan ini adalah perbedaan hasil pengujian di Indonesia dengan negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan pangan Indonesia, pengujian kimia yang valid dan terukur sangat penting, dengan menggunakan Bahan Acuan Tersertifikasi (Certified Reference Material-CRM).

Bahan acuan adalah bahan yang cukup homogen dan stabil dengan satu atau lebih sifatnya ditentukan, dan telah ditetapkan agar sesuai penggunaannya yang dimaksudkan dalam proses pengukuran. Sedangkan Bahan Acuan Tersertifikasi/CRM ialah bahan acuan yang nilainya ditetapkan dengan prosedur yang valid secara metrologi, disertai dengan sertifikat bahan acuan, dinyatakan ketertelusuran metrologinya dan disertai dengan pernyataan nilai ketidakpastian.

Penggunaan bahan acuan tersertifikasi merupakan salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi dalam upaya pemastian keabsahan hasil pengukuran, serta untuk menjamin bahwa rantai ketertelusuran yang dibangun ke Sistem Satuan Internasional (SI) tidak terputus.

Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Badan Standardisasi Nasional (SNSU TK – BSN), Ghufron Zaid di Kantor SNSU BSN, Serpong Tangerang Selatan pada Selasa (30/04/2024) menyatakan bahwa BSN melalui Deputi Bidang SNSU sebagai Lembaga Metrologi Nasional (National Metrology Institute-NMI), terus berupaya memastikan ketersediaan CRM untuk sektor pangan di Indonesia.

Saat ini, SNSU BSN telah meluncurkan 2 produk CRM untuk pengujian pangan yaitu Pengawet dalam kecap (IDNRM-MO-2-001) dan Unsur dalam air mineral (IDNRM-MI-1-001).

Selain itu, ada juga 3 produk CRM untuk sektor lingkungan, yaitu Larutan buffer ftalat (IDNRM-MC-1-001); Gas karbon dioksida dalam nitrogen (IDNRM-MG-1-012); dan Unsur dalam air sungai (IDNRM-MI-2-001).

Produk CRM tersebut memiliki keunggulan karena diproduksi oleh Laboratorium SNSU Kimia – BSN yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk SNI/ISO IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Kalibrasi (LK-070-IDN) dan SNI ISO 17034:2016 sebagai produsen bahan acuan (PBA-005-IDN).

Menurut Ghufron, hasil pengukuran yang akurat dalam lingkungan penting untuk pembuatan kebijakan negara terkait masalah lingkungan, seperti polusi udara. Sementara itu, ketersediaan data yang valid sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk membuat keputusan kebijakan lingkungan yang tepat.

“Saat ini, sebagian besar CRM yang digunakan di laboratorium pengujian di Indonesia masih diimpor. Padahal kebutuhan di Indonesia sangat besar mengingat terdapat lebih dari 1.300 laboratorium pengujian di Indonesia yang membutuhkan CRM untuk penjaminan ketertelusuran serta validitas hasil pengukurannya,” kata Ghufron.

Namun, SNSU-BSN terus berupaya untuk menyediakan bahan acuan sebagai sumber ketertelusuran pengukuran di bidang kimia untuk memenuhi kebutuhan laboratorium pengujian dan kalibrasi di Indonesia.

SNSU BSN juga sedang mengupayakan penyediaan bahan acuan lainnya seperti Residu pestisida dalam bubuk bawang merah; gas karbon monoksida dalam nitrogen; gas oksigen dalam nitrogen; anion dan kation dalam air permukaan; logam dalam kakao; pengawet dalam minuman; residu pestisida dalam air; konduktivitas; serta buffer Fosfat (pH 6-7). (***)

*(Humas, Badan Standardisasi Nasional)