Berita

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kementerian PANRB Dorong Kementerian Luar Negeri Lakukan PEKPPP Mandiri

Published

1 year ago

25 March, 2023

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03). (Dokumentasi : HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id)

Bogor, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi unit pelayanan publik secara mandiri. Hal ini dilakukan agar Kementerian Luar Negeri dapat mengetahui kualitas di masing-masing unit pelayanan, terutama yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (DJPK).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022, indeks pelayanan publik Kemenlu meraih predikat pelayanan prima. Namun, nilai tersebut belum dapat secara utuh mencerminkan layanan Kemenlu secara keseluruhan, karena hanya satu lokus yang dievaluasi, yakni Museum Konferensi Asia Afrika.

“Mengingat lingkup Kemenlu, terutama khusus DJPK sangat besar, maka tahun ini kami berharap agar Kemenlu dapat melakukan evaluasi secara mandiri pada tingkat internal sehingga pembenahan pelayanan publik tidak hanya pada lokus yang dievaluasi, tetapi juga seluruh unit kerja yang ada di Kemenlu,” ungkap Diah dalam FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03).

Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara mandiri yang mengacu pada SE Menteri PANRB No. 5/2023 tentang PEKPPP Mandiri, terhadap jenis layanan yang ada di DJPK, yakni keprotokolan, konsuler, fasilitas diplomatik, dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) diharapkan kualitas pelayanan dapat menjadi lebih baik lagi. Terlebih, layanan DJPK tersebut dilakukan bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan tersebar di berbagai negara melalui Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, serta Kantor Perwakilan di luar negeri.

“Harapannya, semua unit kerja, termasuk perwakilan RI, dapat memiliki peningkatan kualitas pelayanan publik setelah dilakukannya evaluasi,” lanjut Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menyampaikan perkembangan terhadap penyelesaian atas pengaduan layanan DJPK yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Selama tahun 2023, DJPK telah menindaklanjuti 14 aduan yang masuk dengan rata-rata tindak lanjut 1,7 hari. Diah menyampaikan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar pengguna layanan DJPK dapat menyampaikan aduannya dengan mudah dan DJPK dapat memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Aduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dapat dimanfaatkan juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelayanan. Respons Kemenlu dalam menyelesaikan aduan yang masuk juga dapat menjadi citra tersendiri dari pelayanan Kemenlu,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.

Terkait dengan standar pelayanan, Deputi Diah meminta agar DJPK Kemenlu dapat meninjau kembali standar pelayanan yang ada. Selain rutin meninjau standar pelayanan, Kemenlu juga dapat melakukan forum konsultasi publik (FKP) yang melibatkan partisipasi pengguna layanan, bahkan masyarakat umum, untuk menjadi bahan perbaikan atas standar pelayanan yang dimiliki saat ini.

Mengenai Portal Pelayanan Publik yang tengah dibangun, Diah menyampaikan agar layanan yang dimiliki oleh Kemenlu, yakni Peduli WNI dan Safe Travel dapat diintegrasikan ke Portal Pelayanan Publik. Saat ini proses pengintegrasian dua layanan Kemenlu tersebut masih terkendala karena kedua aplikasi belum memiliki API dan tim teknis.

“Mengingat Portal Pelayanan Publik kini menjadi prioritas bersama, kami berharap agar Kemenlu dapat segera mempersiapkan proses pengintegrasian Peduli WNI dan Safe Travel sebagai layanan pelindungan WNI di luar negeri ke dalam Portal Pelayanan Publik,” lanjutnya.

Terakhir, Diah berharap agar permasalahan yang terjadi di Kemenlu, utamanya terkait dengan layanan publik, dapat segera disusun rencana tindak lanjut dan diselesaikan melalui inovasi. Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses dalam menerapkan inovasi layanan publik selama beberapa waktu terakhir, dapat pula diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023.

“Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses menerapkan inovasi untuk mengurai permasalahan yang ada, terutama terkait dengan layanan publik, maka kami mengajak unit-unit penyelenggara pelayanan publik Kemenlu dapat mengikutsertakan inovasi tersebut dalam KIPP Tahun 2023 yang sedang berlangsung saat ini,” pungkas Deputi Diah.

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik ini merupakan upaya Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penyeenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup DJPK. FGD yang digelar secara daring dan luring ini diikuti oleh satuan kerja di DJPK Kemlu, serta perwakilan RI melalui KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KRI Tawau. (***)

*HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id

Berita

Tinjau Pasar Baru Karawang, Presiden Jokowi: Harga Baik

Published

3 hours ago

8 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo meninjau langsung stok dan harga sejumlah bahan pangan yang ada di Pasar Baru, Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Karawang, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo meninjau langsung stok dan harga sejumlah bahan pangan yang ada di Pasar Baru, Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan pokok di pasar masih dalam keadaan baik.

“Saya kira harganya baik. Artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin ya,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Bahkan, Presiden menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan. Mulai dari bawang merah yang berada di harga Rp45 ribu per kilo, hingga bawang putih yang berada di kisaran harga Rp38 ribu – Rp40 ribu.

“Kemudian beras lokal dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000,” ungkap Presiden.

Terkait ketersediaan, Presiden juga mengatakan bahwa saat ini stok beras yang ada di Bulog sudah mencukupi yaitu sekitar 1,6 juta ton. Stok tersebut menurut Presiden sudah lebih dari rata-rata.

“Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta yang biasanya kita stok itu hanya maksimal biasanya hanya 1,2 (juta) atau yang sering itu di bawah 1,2 (juta) rata-rata stok kita. Ini 1,6 (juta) stok di Bulog,” ucap Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam rangka mencegah musim kemarau, di antaranya dengan membangun dan membuat sejumlah sumur pompa di daerah yang mengalami kekurangan air.

“Terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian dengan beras itu mulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Bupati Karawang Aep Syaepuloh. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Polri Berhasil Tangkap 142 Tersangka dan Minta Blokir 2.862 Situs Judi Online

Published

5 hours ago

8 May, 2024

goindonesia1

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto : @humas.polri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Selama 2 pekan terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil membongkar 115 kasus judi online. Dari kasus tersebut, Polri menangkap 142 tersangka.

“Pengungkapan kasus judi online dimana pada periode 23 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 telah mengungkap kasus 115 perkara dengan jumlah tersangka nya adalah 142 orang atau tersangka,” ungkap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Selasa (7/5/2024) sore.

Selain menangkap 142 orang, Karopenmas mengatakan pihaknya juga mengajukan permintaan pemblokiran sebanyak 2.862 situs judi online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Dengan juga melakukan permintaan pengajuan untuk pemblokiran situs terkait dengan judi online sebanyak 2862 situs,”

Karopenmas mengatakan, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim terus berkomitmen dan konsisten dalam memberantas judi online. Dirinya juga menjelaskan rencana satgas pemberantasan judi online.

“Terkait dengan apa yang akan dibentuk menjadi Satgas, itu juga merupakan bagian dari pada optimalisasi tentu perkembangan teknologi dan informasi kerja secara sinergis dan kolaboratif mengoptimalkan hasil daripada semua proses penegakan hukum atau pengungkapan kasus perkara pidana pencurian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Karopenmas menyebut penindakan judi online mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

“Tentunya penyidik akan menentukan tersangka mendasari pada alat bukti yang berlaku sesuai dengan alat bukti yang ada pada para pelaku,” katanya. (***)

*Humas POLRI

Berita

Presiden Jokowi Resmikan Model Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Published

6 hours ago

8 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo meresmikan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Karawang, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meresmikan model kawasan tambak budi daya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyoroti potensi besar tambak yang telah lama tidak dimanfaatkan di sepanjang pantai utara Jawa (pantura).

“Tadi sudah disampaikan oleh Menteri KKP kepada saya mengenai tambak udang di pantura yang telah lama kosong, idle, tidak ada kegiatannya, di sana ada 78 ribu hektare sepanjang dari Serang sampai Banyuwangi, dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur 78 ribu tambak yang idle,” ujar Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi tersebut dengan mengalihfungsikan tambak udang yang sudah tidak produktif menjadi tambak ikan nila. Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terlebih dahulu membuat model untuk mengetahui manfaat yang akan dihasilkan.

“Saya setuju bahwa dibuat model dulu, modelingnya dulu. Kalau modelingnya sudah benar, yang diinfokan ke saya yang biasanya 1 hektare hanya 0,6 ton per hektare menjadi 80-an ton per hektare. Dan ini nanti akan bisa mengangkut, membuka lapangan kerja yang sangat besar,” ungkap Presiden.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperlukan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk mengembangkan kawasan tambak tersebut. Meski demikian, Presiden optimistis bahwa anggaran tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Anggaran Rp13 triliun bukan uang yang banyak sehingga nanti akan kita lihat ini dulu dan kalau memang sangat feasible akan saya siapkan di APBN 2025, 2026 dan saya akan bisikin pada pemerintah baru, pada presiden terpilih agar mimpi besar ini betul-betul bisa direalisasikan,” ucap Presiden.

Melalui peresmian ini, diharapkan kawasan tambak yang telah lama terbengkalai dapat kembali menjadi sumber daya yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam laporannya bahkan menyebut tambak tersebut akan dapat memproduksi 4 juta ton per tahun.

“Tentu ini akan menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kepentingan ekonomi ke depan,” tutur Sakti Wahyu Trenggono.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Bupati Karawang Aep Syaepuloh. (***)

*(BPMI Setpres)