Connect with us

Berita Kota

Terima Hibah Tanah dari Warga Rappocini dan Panakukkang, PJ Sekda Imbau Pergunakan Sebaik-Baiknya

Published

on

PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima langsung hibah berupa tanah yang diberikan oleh Warga Kota Makassar (Foto : @makassarkota.go.id)

Makassar, goindonesia.co – PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima langsung hibah berupa tanah yang diberikan oleh Warga Kota Makassar.

Penerimaan ini ditandai dengan penandatanganan serah terima surat hibah tanah dari pemilik ke Pemerintah Kota Makassar dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan, Sri Sulistiawati, Kabag Hukum, Muh. Izhar Kurniawan, Camat dan Lurah serta tokoh masyarakat, di Ruang Kerja Sekda, Balaikota, Selasa (23/04/2024).

Lokasi tanah tersebut berada di Kelurahan Karunrung dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini dan satunya lagi berada di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukkang.

“Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kota Makassar saya sampaikan banyak terima kasih karena adanya kerelaan dari pemilik tanah untuk mengibahkan tanahnya agar dijadikan aset fasum fasos yakin dan percaya ini akan menjadi amal jariyah sipemilik dan ini akan dipergunakan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Firman.

Kata Firman, tanah hibah ini akan diperuntukkan sebagai jalur umum alternatif bagi warga yang sering terkena macet disekitaran area jalur Kampus UIN Alauddin.

Dimana, tanah hibah tersebut memiliki ukuran seluas 2.460 meter persegi.

“Tadi kita sudah mendengar bahwa ini sangat penting untuk menjadi salah satu alternatif jalan masyarakat karena daerah di sana kan hanya satu akses ketika terjadi demo, masyarakat pasti mencari alternatif jalan-jalan yang aman. Nah, sipemilik mengibahkan tanahnya untuk digunakan masyarakat,” ungkapnya.

Firman pun akan segera mengarahkan Dinas PU untuk mengecek kesiapan lalu menata area tanah tersebut agar segera dapat dilalui dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sementara, untuk lokasi tanah di area Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang pemilik lahan meminta untuk dijadikan fasilitas sosial.

Rencananya ke depan itu menjadi Posyandu tetapi bisa ditingkatkan menjadi khusus pusat pelayanan kesehatan terpadu.

“Bahkan tadi kami bincang-bincang dengan pak Camat itu cocok juga untuk pusat pelayanan bagi lansia,” tuturnya.

Hadirnya, pusat pelayanan terpadu ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini pula Pemerintah Kota Makassar memberikan berupa piagam penghargaan kepada perwakilan pemilik tanah yang dengan suka rela mengibahkan tanahnya agar dapat diperuntukkan sebagai Fasum Fasos.

“Piagam penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami dari Pemkot Makassar kepada pihak keluarga. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi pemilik,” pungkas Firman. (***)

*Sumber: Humas Kominfo Makassar

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Dispar Buleleng Gandeng MKP untuk Digitalisasi Destinasi Wisata

Published

on

Kepala Dispar Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara (Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Buleleng tengah mengupayakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan daerah tujuan wisata (DTW). Melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng, mereka menjalin kerjasama dengan PT. Mitra Kasih Perkasa (MKP) guna memperkenalkan era digitalisasi di DTW yang tersebar di Buleleng.

Kepala Dispar Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara, Jumat (17/5) menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dalam pengelolaan pariwisata lokal. “Kami telah menginisiasi proses awal dengan menggelar pelatihan digitalisasi e-tiketing bersama tim dari MKP. Karena MKP telah berhasil mengimplementasikan digitalisasi di beberapa DTW terkemuka di Bali, seperti Besakih, Kintamani, Penglipuran, Taman Ujung, dan Uluwatu,” ujarnya.

Kadis Dody menyoroti, kebanyakan DTW di Buleleng terkendala tatakelola dan manajemennya yang masih mengandalkan metode konvensional. Diantaranya masih menggunakan sobekan kertas dalam pengelolaan adalah tantangan utama yang ingin pihaknya atasi. “Dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatakelola Pariwisata, ditekankan untuk memulai langkah digitalisasi di DTW. Melalui kerjasama dengan MKP, kami yakin dapat mewujudkannya,” tambahnya.

Digitalisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan DTW secara efisien. Selain itu, monitoring secara real-time akan memudahkan pihak terkait dalam mengawasi dan mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dari tiket masuk DTW. “Dengan sistem yang teratur, kami optimis dapat meningkatkan PAD sesuai kesepakatan dengan masing-masing pengelola DTW,” Tutup mantan Camat Buleleng itu. (***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Continue Reading

Berita Kota

Peluncuran Buku Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, Bobby Nasution: Bangga dengan Sejarah dan Keberagaman Budaya

Published

on

Peluncuran Buku “Kerajaan dan Kesultanan Nusantara” Volume I di Adi Mulia Hotel, Jalan Pangeran Diponegoro Medan (Foto : @portal.pemkomedan.go.id)

Medan, goindonesia.co : Harus bangga dengan sejarah dan kekayaan adat serta nilai-nilai budaya yang dimiliki menjadi pesan yang disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menghadiri Peluncuran Buku “Kerajaan dan Kesultanan Nusantara” Volume I di Adi Mulia Hotel, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Sabtu (18/5).

“Kebanggaan itu harus tetap tertanam pada diri kita. Karena, peradaban yang hari ini ada juga berasal dari cikal bakal Kesultanan dan Kerajaan yang ada,” kata Bobby Nasution di hadapan para Sultan, Raja beserta para keluarga kesultanan dan kerajaan yang ada di wilayah Sumatera Utara.

Adalah Mr Randall Rutledge, pria berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi penulis buku tersebut. Buku yang memiliki tebal ratusan halaman ini, berisikan tentang sejarah Kesultanan dan Kerajaan di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kota Medan.

Oleh karenanya, Bobby Nasution pun berharap Kesultanan dan Kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan bisa terus memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam pembangunan daerah.

“Kita berharap, Kesultanan dan Kerajaan yang ada tetap terus mendedikasikan perannya bagi masyarakat sehingga keberadaannya tidak hanya menjadi sebuah cerita. Tapi, justru menjadi salah satu landasan dalam mendukung pembangunan, kepemimpinan serta perkembangan di daerah itu sendiri,” harapnya.

Terakhir, dengan hadirnya Buku Kesultanan dan Kerajaan Nusantara ini, Bobby Nasution juga berharap bisa menjadi motivasi bagi siapapun agar bangga karena telah menjadi bagian dalam keragaman serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. (***)

*Sumber : Prokopim Kota Medan, Diskominfo Kota Medan

Continue Reading

Berita Kota

Melihat Fasilitas RPH Bayur Kota Tangerang dalam Menyambut Hari Raya Iduladha

Published

on

RPH Bayur yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan (DKP) (Foto : @@www.tangerangkota.go.id)

Kota Tangerang, goindonesia.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengimbau penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Iduladha digelar di Rumah Potong Hewan (RPH). Kota Tangerang sendiri, memiliki empat lokasi RPH, yakni RPH Bayur yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan (DKP), dan empat RPH yang dikelola swasta di Karawaci, Selapajang, Petir dan Sumur Pacing.

Diketahui, Unit Pelaksana Teknik (UPT) RPH Bayur melalui DKP Kota Tangerang telah berdiri sejak tahun 1995. Kepala UPT RPH Bayur Sugeng Priyono menjelaskan, RPH Bayur menyediakan fasilitas utama berupa kandang istirahat satu sampai tiga hari dan fasilitas tempat pemotongan.

“Untuk biayanya hanya Rp60 ribu per ekornya. Dengan rincian Rp10 ribu per ekor untuk kandang istirahat per ekor dan Rp50 ribu per ekor untuk ruang pemotongannya. Angka ini, dengan catatan tanpa tenaga kerja pemotongan,” jelas Sugeng, Jumat (17/5/24).

Ia pun menjelaskan, RPH Bayur memiliki kapasitas kandang untuk 300 hewan dan rumah pemotongan untuk 80 hewan per harinya. Sedangkan proses operasionalnya, RPH Bayur dimulai dari kedatangan sapi disertai beberapa dokumen penting, pemeriksaan hewan, pengistirahatan hewan 8-12 jam, stunning atau dipingsankan, dipotong, dikuliti, kemudian pemotongan daging.

“Semua proses dilakukan dengan standar dan fasilitas yang laik dan berstandar, khususnya standar kebersihan yang sudah terjamin,” katanya.

Sementara itu, Kepala DKP Kota Tangerang Muhdorun menuturkan, dalam pengelolaan RPH di Kota Tangerang, tim DKP rutin melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan dan fasilitas yang tersedia di RPH. Sebagai upaya memastikan kebersihan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas RPH terhadap konsumsi daging.

“Tim DKP Kota Tangerang juga melakukan pengawasan agar proses kerja di RPH sesuai dengan aturan dan tak merugikan pihak lainnya. Terlebih, menjelang Iduladha 2024 ini,” kata Muhdorun. (***)

*Pemerintah Kota Tangerang

Continue Reading

Trending