Connect with us

Berita

Wapres Resmikan ISEF ke-8 Tahun 2021

Published

on

Jakarta, Goindonesia.co – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin siang ini meresmikan pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021 di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Pada acara yang bertajuk “Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Markets for Economic Recovery” ini, Wapres menuturkan bahwa dalam tataran global, ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor keuangan syariah, telah mengalami pertumbuhan lebih cepat melampaui keuangan konvensional dan diproyeksikan akan terus meningkat.

“State of Global Islamic Economy Report (SGIE) Dinar Standard menyebutkan, bahwa pada tahun 2019 jumlah masyarakat muslim dunia mencapai sekitar 1,9 miliar orang, dengan total spending untuk produk halal mencapai 2,02 triliun dollar AS. Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat muslim dunia, dan diperkirakan mencapai 2,4 triliun dollar AS pada tahun 2024,” tutur Wapres.

“Posisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ditataran global saat ini, cukup menggembirakan dan mendapatkan apresiasi dunia,” tambahnya.

Potensi ini, lanjut Wapres, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia dengan mengambil peran sebagai produsen produk halal dunia. Salah satu cara konkret untuk memanfaatkan potensi ini adalah melalui peningkatan ekspor produk halal, guna memenuhi permintaan dari pasar global.

Di sisi lain, Data State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021 juga mencatat bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik, dan pada tahun 2020 berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Wapres pun menguraikan, indikator yang menjadi penilaian lembaga tersebut antara lain keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, industri fesyen muslim, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan produk makanan halal.

“Dari indikator-indikator ekonomi syariah tersebut, posisi ekonomi dan syariah Indonesia rata-rata masuk dalam peringkat 10 besar, dan dua di antaranya berhasil masuk dalam peringkat 5 besar dunia yaitu sektor makanan dan minuman halal dan sektor fashion atau pakaian muslim,” urai Wapres.

Melihat capaian prestasi tersebut, Wapres menilai, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan menjadi lead pada sektor industri halal, di masa yang akan datang.

“Peluang Indonesia tersebut didukung oleh potensi yang dimiliki dan keberhasilan yang dicapai saat ini, yang antara lain seperti. Pertama, Market share keuangan syariah Indonesia per-Desember 2020 telah mencapai 9,89 persen yang menandakan peningkatan dan diharapkan dapat terus meningkat untuk mengejar negara besar lainnya yang memiliki market share ekonomi syariah lebih dari 10 persen,“ pungkasnya. (RN, BPMI – Setwapres)

Berita

Diskusi Pemberdayaan Perempuan Harus Solusikan Pariwisata Inklusif

Published

on

Sesmenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani saat menghadiri The 2nd UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Bali (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Bali, goindonesia.co – The 2nd UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia and the Pacific yang diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC) Bali, Kamis (2/5/2024), menggelar rangkaian panel diskusi yang diisi pakar dari negara-negara peserta.

Sekretaris Kemenparekraf/ Sekretaris Utama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani, dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024), menyampaikan bahwa diskusi ini sangat penting untuk memperkuat peran perempuan dalam mewujudkan masa depan pariwisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

“Oleh karena itu, agar hal tersebut terwujud, diharapkan delegasi atau peserta mendengarkan, berkontribusi, belajar, dan berbagi satu sama lain tentang solusi yang memungkinkan pariwisata menjadi wadah untuk pemberdayaan seluruh perempuan sehingga bisa menginspirasi dalam meningkatkan kualitas SDM pariwisata,” kata Sesmenparekraf.

Adapun topik pertemuan itu di antaranya membahas peran perempuan dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan; menelaah pendidikan dan pelatihan yang berdampak pada partisipasi perempuan di sektor pariwisata; dan mengatasi kekhawatiran terkait keselamatan dan menciptakan peluang perjalanan yang lebih mudah diakses bagi perempuan.

Panel diskusi ini dihadiri oleh Vice Provost Duy Tan University Vietnam Dr. Lai Mun Yee, Lecturer di Sunway University Kuala Lumpur, Dr. Lai Mun Yee; Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi; Director Macao Government Tourism Office Macao China, Maria Helena De Senna Fernandes; Founder dan Direktur Ubud Food Festival and Ubud Writers & Readers Festival Indonesia, Janet DeNeefe; Co-founder, World Women Tourism Singapore, Nisha Abu Bakar, Founder Climate Conscious Travel India, Shivya Nath

“Diharapkan dari seluruh sesi diskusi yang melibatkan para panelis bisa terlahir upaya kolektif untuk peningkatan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, serta serangkaian ide dan teknologi inovatif,” kata Sesmenparekraf.

Professor Faculty of Tourism/Graduate School of Tourism, Wakayama University, Jepang, Kumi Kato, dalam panel diskusi ini menyampaikan bahwa pendidikan bagi perempuan sangat penting, sebab perempuan berpendidikan tinggi akan cenderung lebih mampu mencapai kesetaraan gender dan memimpin masa depan yang lebih cerah.

“Upaya untuk mencapai kesetaraan gender melalui akses pendidikan merupakan langkah awal yang baik. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan serta perlakuan yang setara dan adil,” kata Kumi Kato.

Sementara itu, Academisi dari Sunway University and Technical Coordinator of the Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific for UN Tourism, Dr. Prachi Thakur menyampaikan, pentingnya untuk membahas peran perempuan dalam sektor pariwisata.

“Karena banyak perempuan yang bekerja di sektor pariwisata dibandingkan bidang lainnya,” kata Thakur. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Hadiri IsDB Annual Meeting, Menkeu Ungkap Upaya Berbagai Negara Hadapi Tantangan Transisi Energi

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati turut serta dalam panel diskusi bertajuk “Future Vision Symposium” pada IsDB Annual Meeting di Riyadh, Arab Saudi (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangka IsDB Annual Meeting yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (30/04) waktu setempat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut serta dalam panel diskusi bertajuk “Future Vision Symposium”.

Dalam acara itu, Menkeu berkesempatan untuk menjadi pembicara perempuan tunggal diantara dua pembicara pejabat tinggi Saudi Arabia.

“Hari ketiga dan sekaligus hari terakhir di Riyadh, acara saya adalah menjadi pembicara dalam panel diskusi yang sangat prestisius – bersama HRH Prince Abdulaziz Al-Saud (Putra Raja Salman dan sekaligus Menteri Energi Saudi Arabia) dan Presiden IsDB Al Jasser,” ungkap Menkeu di kutip dari laman instagram resmi miliknya @smindrawati. 

“Tentu merupakan suatu kehormatan dan privilege,” imbuhnya. 

Pada kesempatan itu, topik mengenai pentingnya Transisi Energi serta bagaimana upaya setiap negara dan dunia dalam menghadapi tiga tantangan krusial (Trilemma) yaitu : Energy Security – Energy Sustainability – Energy Affordability, menjadi fokus utama dalam diskusi. 

Menurut Menkeu, Energi adalah kebutuhan dasar manusia sekaligus menjadi tantangan pembangunan untuk membangun dan menyediakan (Energy Security) secara terjangkau bagi masyarakat (affordable). Disisi lain, perhatian mengenai aspek sustainabilitas planet untuk menghindarkan ancaman katastropik perubahan mengharuskan transisi menuju Energy yang hijau dan renewable (Sustainability).

”Proses transisi Energy bukan hanya rumit dan kompleks namun juga sangat mahal (tinggi) pembiayaaannya. Kita harus mampu menjaga kepentingan nasional dan memperjuangkan sebuah proses transisi yang adil (just) dan terjangkau (affordable),” kata Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu juga menjelaskan mengenai langkah dan tantangan Indonesia untuk menjalankan transisi energy menuju zero emission dan meningkatkan energy renewable.  Dimana, langkah tersebut juga dikatakan Menkeu memerlukan desain kebijakan yang kompleks dan sensitif serta membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan menantang. 

Selain itu, Menkeu juga menekankan pentingnya APBN yang sehat dan kuat serta strategi pendanaan global yang efektif untuk dapat menjalankan transisi energi secara efektif dan berkelanjutan. Di samping negara dan Islamic Development Bank yang juga harus turut menjawab tantangan masa depan yang makin kompleks dan dinamis

“Senang bisa menjelaskan posisi Indonesia yang mendapat respek dari seluruh panelis dan audience.” tukas Menkeu. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Kemnaker Sambut Baik Aturan Baru Bagi Pekerja Asing di Jepang

Published

on

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima Courtesy Call Wakil Menteri Negara Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang, Miyazaki Masahisa, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik peraturan ketenagakerjaan baru yang tengah disiapkan Pemerintah Jepang bagi pekerja asing di Jepang. Hal ini disampaikan Ida Fauziyah saat menerima Courtesy Call Wakil Menteri Negara Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang, Miyazaki Masahisa, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (3/5/2024). 

“Kami menyambut baik aturan baru yang diperuntukan bagi pekerja asing di Jepang. Kami berharap aturan baru tersebut dapat memberikan pelindungan yang lebih serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran kita di Jepang,” kata Ida Fauziyah. 

Ida Fauziyah mengatakan, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Negara Jepang tersebut, Pemerintah Jepang memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang saat ini sudah bekerja di Jepang akan tetap dapat melanjutkan kerjanya di Jepang. 

“Pemerintah Jepang menyatakan bahwa aturan bagi pekerja asing ini perubahannya tidak terlalu signifikan. Sehingga pekerja migran kita yang sudah bekerja di Jepang tetap bisa bekerja di sana,” jelasnya. 

Sebagai informasi, hubungan diplomatik dan kerja sama antara Indonesia dan Jepang telah terjalin selama lebih dari 65 tahun. Di bidang ketenagakerjaan, kerja sama antara Indonesia dan Jepang terwujud antara lain dalam bentuk program pemagangan melalui skema Technical Intern Train Program (TITP). Skema ini telah berjalan sejak 1993. 

Di bidang penempatan tenaga kerja, kerja sama antara Indonesia dan Jepang terjalin dalam bentuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2008. Selain itu, Indonesia dan Jepang juga memiliki jalinan kerja sama penempatan tenaga kerja dalam program Specified Skill Workers (SSW). 

Ida pun berharap Pemerintah Jepang untuk terus menjalin komunikasi guna menyosialisasikan informasi terbaru terkait aturan pekerja asing kepada pihak Indonesia maupun negara-negara lainnya. 

“Saya yakin, dengan dukungan Yang Mulia Bapak Miyazaki Masahisa, Wakil Menteri Kesehatan , Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang,” ujarnya.  (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending