Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 6 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 6 Mei 2024.

“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan pusat dan daerah berjalan beriringan. Dalam upayanya untuk memberikan contoh konkret, Presiden menyebutkan tentang pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron antara pembangunan bendungan dan irigasi.

“Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, tapi jalan mestinya di daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek mungkin hanya 5 km, 4 km, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti tantangan global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah negara yang menghadapi ancaman resesi. Presiden menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan memperhatikan skala prioritas.

“Kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat, dan betul-betul memperhatikan skala prioritas,” tegasnya.

Selanjutnya, Kepala Negara pun menyoroti pentingnya memastikan bahwa program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas dan manfaat ekonomi yang terlihat. Presiden menekankan bahwa program tersebut harus tepat sasaran dan strategis.

“Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas, ada, jangan bilang enggak ada, ada. Enggak ada hubungannya stunting sama pagar,”

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (***)

*(BPMI Setpres)

VP Public Relations KAI Joni Martinus (Foto : Isna Rifka Sri Rahayu, @KOMPAS.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengingatkan masyarakat untuk terus waspada terhadap segala bentuk penipuan dengan modus rekrutmen KAI. Pasalnya, akhir-akhir ini muncul modus indikasi penipuan berupa surat undangan rekrutmen yang mengharuskan peserta untuk menggunakan hotel dan transportasi yang telah disediakan. 

“Kami menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan rekrutmen KAI. Masyarakat diharapkan lebih teliti dan kritis jika mendapatkan pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi dengan persyaratan tambahan seperti penyediaan akomodasi dan transportasi,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.
 
Joni menegaskan semua informasi rekrutmen KAI sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat e-recruitment.kai.id dan media sosial resmi perusahaan @keretaapikita atau @kai121. Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut, agar masyarakat dapat mengabaikannya.
 
KAI tidak pernah melakukan proses rekrutmen melalui surat menyurat, baik mengirimkan berkas yang dititipkan melalui seseorang ataupun melalui email. Di samping itu, KAI tidak memungut biaya apapun dari pelamar, serta tidak pernah bekerja sama dengan agen perjalanan dalam proses seleksi pekerja.
 
Jika menemukan informasi yang meragukan, masyarakat dapat segera menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121 untuk mendapatkan informasi resmi tentang KAI. (***)

*(Public Relations KAI)

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Bolaang Mongondow Selatan, goindonesia.co – Usai menempuh perjalanan 7 jam dari Gorontalo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pada Minggu (05/05/2024). Kedatangannya disambut oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru beserta jajaran, juga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare. Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungannya telah memastikan bahwa tanah yang disiapkan di Desa Modisi ini sudah berstatus clean and clearz Artinya, status kepemilikan tanah dan batasnya sudah jelas, demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

“Saya hadir cek status (tanah,red)-nya seperti apa dengan total 10 hektare ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik,” ujar Menteri AHY.

Secara umum, Menteri AHY melihat bahwa masyarakat korban erupsi Gunung Ruang memiliki kesamaan karakter dari sisi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Desa Modisi, sehingga lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Dengan demikian, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya. 

“Mata pencaharian secara umum nelayan juga bisa dilanjutkan karena tidak jauh dari sini sudah bertemu pantai dan laut. Dan selebihnya kita berharap juga lahan yang kita persiapkan bersama untuk menjadi perkebunan agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat kita yang akan direlokasi,” lanjutnya.

Kendati demikian, terkait dengan lahan perkebunan yang sedang disiapkan masih dalam tahap tinjau kelayakannya. “Terkait dengan mata pencaharian, kita berharap ada perkebunan tadi, nah ini yang dipersiapkan, ada beberapa alternatif yang diuji dulu dari sisi lokasi, jarak, kemudian kemudahan aksesnya, ini yang sedang kita tinjau, perhitungkan dengan baik setelah itu kita putuskan bersama,” kata Menteri AHY.

Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mempercepat kepengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang. Namun sebelum dilakukan sertipikasi, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan.

“Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional