Connect with us

Berita

Wapres Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Puasa Dan Lebaran Aman

Published

on

Wapres Ma’aruf Amin dan Mentan Sahrul Yasin Limpo (Dok Kementan)

Jakarta, goindonesia.co : Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma`ruf Amin memastikan, kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2020. Kepastian itu dari hasil validasi data pangan yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan).

“Dari laporan yang saya terima dan berbagai data yang disajikan bahwa semua kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng dan kedeleai dalam kondisi aman sampai Ramadan dan Idulfitri,” ujar Wapres Ma`ruf usai menyapa petani dan penyuluh dari Agriculture War Room (AWR), Jakarta, Selasa (8/3).

Wapres Ma`ruf mengatakan, kenaikan harga dan kelangkaan beberapa bahan pokok yang terjadi selama beberapa waktu terakhir harus menjadi tanggungjawab bersama, termasuk kementerian lain yang memiliki keterkaitan dengan urusan harga pangan.

“Jadi, bukan hanya Kementan tetapi semua kementerian lain saya minta ada kolaborasi. Kemudian harus dilakukan intervensi ketika ada kebaikan harga. Mudah-mudahan Indonesia jauh lebih siap menghadapi masalah pangan yang menjadi masalah dunia,” katanya.

Wapres Ma`ruf meminta kolaborasi antar kementerian penting dilakukan agar harga kebutuhan pangan dapat dikendalikan secara baik. Walaupun, kata Wapres kenaikan di bulan suci ramadhan tidak bisa dipungkiri karena selalu terjadi pada setiap tahun.

“Saya berharap pentingnya mengendalikan harga agar tidak terlalu naik tinggi, walaupun pada saat bulan rhamdan selalu ada kenaikan. Karena itu harus disiapkan langkah-langkahnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini Wapres Ma’ruf menyapa langsung dan berdialog dengan petani dan penyuluh yang berada di lapangan, antara lain petani milenial komoditas hortikultura, dan peternak sapi di lamongan. Selanjutnya Wapres juga bertanya kepada Bupati Grobogan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang untuk memastikan ketersediaan stok cabai.

Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo juga memastikan, ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Tidak ada kekurangan apalagi kelangkaan. Meski demikian, terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu karena tingginya harga di pasar Internasional.

“Seperti kata Bapak Wapres data dan validasi sudah kita lakukan. Ramadan insyaallah kebutuhan kita cukup. Terkait beberapa harga komoditas yang naik karena sekarang kan memang harga dunia juga lagi naik, tetapi bukan berarti ketersediaan kurang. Semua cukup kok,” tutupnya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembanga Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menambahkan, akan mengerahkan penyuluh pertanian untuk mengamankan produksi jelang Ramadan dan Idulfitri.

“AWR ini terhubung dengna seluruh kantor BPP Kostratani di seluruh kecematan yang ada 5.996, kantor dinas kabupaten kota (Kostrada), kantor dinas provinsi (Kostrawil), dan seluruh kantor UPT Kementan,” kata Dedi.

“Ini adalah pusat data dan informasi. Juga di sini tempatnya kita melakukan pelatihan, penyuluhan, pendidikan baik untuk penyuluh, petani milenial, peternak termasuk juga tempat koordinasi,” jelas Dedi.

Selain itu, Dedi mengatakan, AWR ini juga digunakan mengecek standing crop atau kondisi fase pertumbuhan tanaman dan memonitoring daerah-daerah yang kekurangan pupuk.

“Kita bisa memantau serapan pupuk nasional. Kalau ada permasalah pupuk kita bisa pantau dari sini, dan kita akan langsung kontak BPP di kecamatan. Kita bisa panggil dan tanya apakah benar pupuk bermasalah atau tidak. Kita langsung tanya ke penyuluh dan petani,” jelasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Jalankan Instruksi Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN Percepat Proses Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Erupsi Gunung Ruang

Published

on

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat terbatas tentang penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi sejak 16 April 2024 lalu. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (03/05/2024).

Presiden RI menginstruksikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi lantaran berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya. 

Kepada Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar proses sertipikasi tanah berjalan dengan cepat jika lahannya sudah berstatus clean and clear. Tak hanya itu, presiden secara khusus minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk terjun langsung ke lapangan.

“Diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden RI.

Pada kesempatan terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa pihaknya akan segera memastikan kesediaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat relokasi. Proses ini akan dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan.

“Tidak boleh masyarakat yang sudah sulit hidupnya karena terdampak bencana alam kemudian berlama-lama untuk menunggu kepastian. Kalau status tanahnya sudah clean and clear, Kementerian ATR/BPN akan siap secara cepat untuk memberikan sertipikatnya,” ungkap Menteri AHY.

Ia berharap dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pekebun dapat segera memulai kehidupan barunya. “Itu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama puluhan tahun. Tapi ini demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga mereka. Saya juga berharap selain untuk tempat tinggal juga ada tambahan area lahan yang akan dialokasikan untuk perkebunan warga yang terdampak tadi,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Continue Reading

Berita

Kemenparekraf Dorong Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan dalam Berwisata

Published

on

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mendorong penguatan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata pada saat diskusi panel The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Nusa Dua, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong penguatan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, dalam panel discussion The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Jumat (3/5/2024) mengatakan masalah keamanan dan keselamatan bagi perempuan merupakan isu penting yang perlu diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan. Khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Secara uumum, tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan. Terutama kekerasan terhadap perempuan, sehingga isu keselamatan dan keamanan ini harus diutamakan di sektor parekraf,” kata Nia.

Isu ini, lanjut Nia, perlu diarusutamakan. Mengingat tidak hanya sebagai wisatawan, sektor ini juga didominasi oleh pekerja perempuan.

Sekitar 54,22 persen pekerja sektor parekraf di Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, Nia mendorong agar ada penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama aparat keamanan untuk menjamin serta mengimplementasikan keamanan dan keselamatan bagi kaum perempuan di sektor pariwisata.

“Mari kita ciptakan ekosistem parekraf yang aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga sektor parekraf menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan, namun juga aman dan menyenangkan bagi semua,” katanya.

Diskusi ini juga dihadiri Dosen Poltekpar Bali, Putu Diah Sastri Pitanatri; dan sejumlah perwakilan peserta dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan India. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Bertemu Presiden IsDB, Menkeu Sampaikan Dukungan Indonesia Untuk IsDB

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser pada Selasa (30/4) di Riyadh. Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan dukungannya dalam langkah reformasi IsDB untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja aspek keuangan dan operasional IsDB agar semakin efektif, berdaya guna dan efisien.

Menkeu mengatakan bahwa 57 negara anggota IsDB, 27 adalah negara Least Developed Countries serta 32 negara berada dalam situasi “fragile” karena perang atau konflik.

“Tantangan pembangunan negara-negara ini sangat besar dan kompleks. Peran IsDB untuk membantu membangun dan memperbaiki kesejahteraan negara-negara anggotanya sangat penting,” terang Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham IsDB siap membantu mendorong kemajuan IsDB agar bisa membantu lebih banyak ke negara-negara anggota yang membutuhkan. 

“Ini bentuk kongkrit kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation),” tegas Menkeu. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending