Berita

Dosen dan Rektor ITB Ribut, Kampus SBM Setop Kegiatan Kuliah

Published

2 years ago

9 March, 2022

Kegiatan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) disetop karena kebijakan rektor ITB yang tidak memungkinkan mereka beroperasi.

Bandung, goindonesia.co — Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengumumkan pihak kampus tidak beroperasi seperti biasa terhitung mulai Selasa (8/3). Dengan demikian, proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring.
“Namun, mahasiswa diminta untuk belajar mandiri,” demikian bunyi pernyataan resmi Forum Dosen SBM ITB dikutip, Rabu (9/3).

Perwakilan forum tersebut, Jann Hidajat menyebutkan, dengan berbagai pertimbangan, Forum Dosen SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.

“Ini karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan,” ujarnya.

Lebih jauh Jann menuturkan, penghentian kegiatan belajar mengajar di SBM ITB merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB pada 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pada 2 Maret 2022, jajaran dekanat SBM ITB yang dipimpin oleh Dekan SBM ITB Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik Aurik Gustomo dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Reza A Nasution sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor ITB.

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB, termasuk pertemuan Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor beserta Wakil-Wakil Rektor pada tanggal 4 Maret 2022, namun masih belum membuahkan hasil,” kata Jann.

1. Rektor tidak lagi mengakui dasar-dasar atau fondasi pendirian SBM ITB yang tertuang dalam SK Rektor ITB Nomor 203/2003. SK ini memberikan wewenang dan tanggung jawab swadana dan swakelola pada SBM ITB sebagai bagian dari ITB, yang selama 18 tahun telah berjalan dan berhasil membawa SBM ITB pada tingkat dunia, dengan diperolehnya akreditasi AACSB. Pencabutan swakelola otomatis telah mematikan roh dan sekaligus meruntuhkan “bangunan” SBM ITB, raison d’etre, alasan kehidupan atau dasar eksistensi SBM ITB sebagai sebuah sekolah yang inovatif dan “gesit/lincah”.

2. Rektor sedang membuat sistem terintegrasi yang seragam (berlaku bagi semua fakultas/sekolah di ITB), walaupun faktanya masing-masing fakultas/sekolah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Sistem yang dibangun Rektor ITB belum selesai, namun peraturan lama sudah ditutup. Peraturan baru ini menguatkan posisi Rektor sebagai penguasa tunggal dengan sistem yang sentralistis dan hirarkikal-membuat ITB menjadi tidak gesit/lincah.

FD SBM ITB juga mengkritisi kepemimpinan Rektor ITB yang membuat peraturan tanpa dialog dan sosialisasi, tanpa memperhatikan dampak terhadap pihak-pihak terkait, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Statuta ITB, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi.

Pelanggaran atas prinsip-prinsip ini telah mengakibatkan kerugian baik material, moral, maupun psikis bagi dosen dan tendik SBM ITB.

FD SBM ITB kemudian menyampaikan pernyataan sikap yang sudah dikirimkan kepada Rektor pada Senin 6 Maret 2022 yang isinya meminta Rektor ITB berkomunikasi langsung dengan FD SBM ITB.

Sementara ini FD SBM ITB juga menyatakan bahwa, standar kualitas pelayanan terbaik di SBM ITB tidak lagi dapat dipertahankan, walaupun hasil upaya swadana yang dilaksanakan oleh SBM ITB cukup untuk mendanai kualitas pelayanan terbaik.

Artinya, pencabutan asas swakelola ini adalah bentuk ketidakadilan, terutama bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang telah membayar untuk mendapat standar pelayanan kelas dunia, tetapi tidak terlaksana karena dicabutnya azas swakelola.

Mengingat sistem baru belum siap secara menyeluruh, dan beberapa sistem yang sudah diberlakukan tidak memenuhi nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridarma di ITB (Statuta ITB Pasal 7), maka FD SBM ITB menuntut sebagai berikut.

Pertama, dikembalikannya azas swakelola, serta kedua dilakukan kaji ulang atas peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Rektor, dengan melibatkan perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA) ITB serta unit terdampak khususnya SBM ITB, sampai ada kesepakatan bersama agar menjamin semua Fakultas/Sekolah di ITB memiliki kemauan dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Untuk menguatkan tuntutan di atas, FD SBM ITB memutuskan terhitung mulai Selasa, 8 Maret 2022, FD SBM ITB akan melakukan rasionalisasi pelayanan akademik. Keputusan berlaku sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan Rektor ITB.

Di samping itu FD SBM ITB juga akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berwenang, baik internal ITB maupun pihak-pihak eksternal yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini, sehingga bisa meminimalisasi dampak negatif yang terlalu jauh.

Terkait pemberhentian kegiatan perkuliahan ini, Kepala Biro Komunikasi ITB Naomi Haswanto menuturkan bahwa persoalan ini sedang dibahas.

“Perihal ini sedang diproses di internal Pimpinan ITB,” ujar Naomi,” ucap Naomi singkat. (***)

Berita

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat

Published

3 hours ago

2 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Sumbawa Barat, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Bendungan tersebut menjadi salah satu bendungan terbesar dari tujuh bendungan yang ada di Provinsi NTB.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden juga menegaskan bahwa air merupakan kunci bagi kehidupan manusia di saat ini dan yang akan datang. Apalagi, perubahan iklim yang terjadi saat ini menjadikan air sebagai elemen yang sangat penting bagi kebutuhan manusia.

“Sekali lagi air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB. Baik itu untuk pertanian, baik itu juga untuk air baku, air minum kita,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden menyebut bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan tujuh bendungan di Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir. Presiden juga mengatakan bahwa NTB menjadi provinsi yang paling banyak memiliki bendungan.

“Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun tujuh bendungan di NTB, hanya di NTB, paling banyak dan Bendungan Tiu Suntuk ini menjadi salah satu bendungan besar,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa bendungan yang pembangunannya menghabiskan anggaran Rp1,4 triliun tersebut memiliki kapasitas hingga 60,8 juta meter kubik. Bendungan tersebut juga diyakini akan dapat memberikan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

“Manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Resmikan IJD di Provinsi NTB, Presiden Harap Kecepatan Logistik Makin Baik

Published

5 hours ago

2 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Lombok Barat, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam acara yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat, Presiden berharap bahwa sejumlah ruas jalan yang telah diresmikan tersebut dapat meningkatkan kecepatan logistik di sekitar kawasan.

“Kita harapkan dengan jalan ini kecepatan logistik akan makin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 sebanyak lima ruas jalan yang tersebar di empat kabupaten yaitu Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima. Presiden menyebut total panjang jalan yang dibangun dan diperbaiki sepanjang 40,6 km dan menghabiskan anggaran Rp211 miliar.

“Uang yang tidak kecil, anggaran yang tidak kecil,” ungkap Presiden.

Peresmian dan perbaikan jalan tersebut memberikan sejumlah manfaat nyata bagi para pengguna jalan dan warga setempat. Salah satunya Hamdi yang mengatakan bahwa usahanya berjualan sayur keliling menjadi lebih mudah.

“Jalan ini kan sebelumnya ndak bagus, sekarang sudah bagus, sudah enak dilewati. Sangat membantu sekali sehari-hari jualan sayur keliling kampung,” ucap Hamdi.

Tidak hanya itu, jalan tersebut juga mengurangi waktu tempuh warga dalam kegiatan sehari-hari. Edi misalnya, seorang pekerja yang sering mendapatkan kendala saat jalan dalam kondisi rusak.

“Ya alhamdulillah kemarin begitu jalan rusak terkendala, sering macet, sekarang alhamdulillah jalan sudah diperbaiki jadi lancar tidak terlambat lagi,” tutur Edi.

Edi pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membangun dan memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut. “Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi karena telah memperhatikan infrastruktur di wilayah kami,” ucap Edi.

*(BPMI Setpres)

Berita

Menhan Prabowo Bahas Peningkatan Hubungan Bilateral RI – Kanada dengan PM Justin Trudeau

Published

7 hours ago

2 May, 2024

goindonesia1

Menhan Prabowo Subianto saat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Rabu (1/5) di kediaman pribadi Menhan Prabowo di Jakarta.

Dalam pembicaraan tersebut dibicarakan beberapa hal mengenai upaya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada, termasuk diantaranya mengenai hubungan ekonomi yang kuat antara kedua negara.

Menhan Prabowo dan PM Trudeau menegaskan kembali dukungan terhadap negosiasi yang sedang berlangsung seputar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia, dan menantikan Misi Dagang Tim Kanada ke Indonesia pada akhir tahun ini.

PM Trudeau juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia saat mengemban kepemimpinan Indonesia atas ASEAN pada tahun 2023 lalu dan menegaskan dukungan teguhnya terhadap Kemitraan Strategis Kanada-ASEAN.

Dalam pembicaraan tersebut dibahas pula mengenai kelanjutan penerapan Strategi Indo-Pasifik Kanada serta peluang untuk bekerja sama dalam bidang mineral penting, dan menekankan pentingnya bekerja sama untuk memperkuat dukungan terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)