Connect with us

Berita

Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih Kepada Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor

Published

on

Petani Sawit (Humas Polri)

Jakarta, goindonesia.co :  Presiden  Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

“Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022,” tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

“Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

“Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menhan Prabowo Bahas Peningkatan Hubungan Bilateral RI – Kanada dengan PM Justin Trudeau

Published

on

Menhan Prabowo Subianto saat melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Rabu (1/5) di kediaman pribadi Menhan Prabowo di Jakarta.

Dalam pembicaraan tersebut dibicarakan beberapa hal mengenai upaya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada, termasuk diantaranya mengenai hubungan ekonomi yang kuat antara kedua negara.

Menhan Prabowo dan PM Trudeau menegaskan kembali dukungan terhadap negosiasi yang sedang berlangsung seputar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada-Indonesia, dan menantikan Misi Dagang Tim Kanada ke Indonesia pada akhir tahun ini.

PM Trudeau juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia saat mengemban kepemimpinan Indonesia atas ASEAN pada tahun 2023 lalu dan menegaskan dukungan teguhnya terhadap Kemitraan Strategis Kanada-ASEAN.

Dalam pembicaraan tersebut dibahas pula mengenai kelanjutan penerapan Strategi Indo-Pasifik Kanada serta peluang untuk bekerja sama dalam bidang mineral penting, dan menekankan pentingnya bekerja sama untuk memperkuat dukungan terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

May Day 2024, Menaker Ajak Pekerja/Buruh Tatap Masa Depan Dunia Ketenagakerjaan

Published

on

“May Day 2024: Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten.” kampanye Kementerian Ketenagakerjaan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2024 (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co -Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mengampanyekan tema “May Day 2024: Kerja Bersama Wujudkan Pekerja/Buruh yang Kompeten.” Tema ini merupakan upaya pemerintah dalam mengajak pekerja/buruh untuk menatap masa depan dunia ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, masa depan dunia ketenagakerjaan akan dipenuhi dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut tercermin dari kondisi saat ini yang telah memasuki era digitalisasi.

Oleh karena itu menurut Ida, masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia sangat ditentukan oleh kompetensi dan daya saing pekerja/buruh, yang mana hal tersebut akan berperan besar terhadap daya saing bangsa.

“Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa kompeten dan seberapa kompetitif pekerja/buruh kita. Oleh karenanya, secara khusus, saya mengajak teman-teman pekerja/buruh untuk terus berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing,” kata Ida Fauziyah.

Menurut Ida Fauziyah, peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja/buruh memiliki 2 tujuan utama bagi pekerja/buruh. Pertama, meningkatkan keterampilan, keahlian, kemampuan, dan kapasitasnya sehingga dia mampu meningkatkan karirnya. Kedua, peningkatan kompetensi dan daya saing bertujuan untuk membekali diri dengan berbagai keterampilan dan kompetensi yang dapat digunakan untuk alih profesi.

Dua hal tersebut menurutnya sangat penting agar pekerja/buruh dapat terus survive menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis dan kompetitif.

“Untuk menghadapi masa depan ketenagakerjaan, menjadi terampil saja tidak cukup. Kita harus terus menerus mengasah diri, meningkatkan kapasitas diri, agar kita selalu bisa beradaptasi dengan perubahan,” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kata Ida, telah menyiapkan berbagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing para pekerja/buruh. Di antaranya pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas bagi pekerja/buruh. Hingga saat ini Kemnaker telah membangun 8 BLK Komunitas yang didirikan bagi serikat pekerja/serikat buruh.

“Jumlah ini tentu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pekerja/buruh kita. Ke depan kita akan lebih memperluas lagi akses peningkatan kompetensi bagi para pekerja/buruh kita,” katanya.

Selain BLK Komunitas, Ida menyatakan bahwa BLK atau BPVP juga terbuka bagi pekerja/buruh yang ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Karena berbagai instrumen peningkatan keterampilan yang disediakan pemerintah tidak hanya untuk membekali keterampilan (skilling) bagi angkatan kerja baru, namun juga untuk meningkatkan keterampilan (up skilling) dan alih keterampilan (re-skilling) bagi angkatan kerja lama atau pekerja/buruh.

“Kami sadar bahwa berbagai instrumen tersebut belum lah mencukupi untuk memfasilitasi seluruh pekerja/buruh di Indonesia. Oleh karenanya, pada momen May Day ini, saya juga mengajak kementerian/lembaga, pemda, dan pihak-pihak untuk bersama-sama menjadikan topik peningkatan kompetensi pekerja/buruh ini sebagai isu bersama,” katanya.

Pada peringatan May Day tahun ini Kemnaker juga meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Kepmenaker ini mencakup 6 prinsip dan 2 asas dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Berita

Listrik untuk World Water Forum ke-10 Siap pada Awal Mei

Published

on

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana (kanan) memberikan paparan kesiapan kelistrikan selama perhelatan World Water Forum ke-10 saat rapat koordinasi dengan Badan Intelijen Daerah Bali di Denpasar (Foto : ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali, @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT PLN (Persero) memastikan persiapan pengawalan pasokan listrik untuk gelaran World Water Forum ke-10 di Bali akan rampung 100 persen pada awal Mei 2024. 

Hal tersebut disampaikan General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana Selasa (30/4/2024) di Denpasar Bali dalam rapat terbatas bersama Badan Intelejen Daerah (Binda) Bali. 

Udayana menyampaikan bahwa saat ini persiapan PLN rata-rata telah mencapai 47 persen dan menegaskan akan merampungkan persiapan hingga 100 persen pada awal Mei nanti.

Pada kesempatan tersebut BIN dan PLN pun melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pengawalan sektor kelistrikan, khususnya untuk memastikan keandalan pasokan listrik dengan jaringan komunikasi yang baik hingga tingkat daerah di Bali.

“Pada setiap pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan daerah umumnya selalu dilaporkan ke kepala BIN dan direktur PLN sehingga jalinan kerja sama untuk pertukaran informasi melalui nota kesepahaman ini memang diperlukan,” katanya.

Udayana menjelaskan Bali menjadi daerah yang penting karena sering menjadi penyelenggara berbagai acara berskala internasional serta sebagai etalase Indonesia. Hal itu membutuhkan keandalan kelistrikan serta risiko kelistrikan, baik dari pembangkit, transmisi, distribusi serta ketersediaan infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

“Dari sisi kesiapan, PLN sudah melakukan beberapa upaya, antara lain di sisi energi primer dan pembangkitan, Hari Operasi Pembangkit (HOP) kami pastikan dalam kondisi cukup dan aman,” imbuhnya.

Ia menyatakan daya mampu sistem kelistrikan di Bali mencapai 1.408 megawatt (MW) dengan beban puncak tertinggi 1.107 MW sehingga masih terdapat cadangan daya hingga 21 persen.

Selain itu, di sisi transmisi juga terus dilakukan peremajaan peralatan dan sosialisasi ketertiban bermain layang-layang.

“Khusus di sisi distribusi, kami melakukan penguatan baik di jaringan tegangan rendah maupun menengah serta melakukan pengecekan di sisi instalasi masing-masing venue. Selain itu, juga simulasi pola operasi dilakukan agar dapat memetakan berbagai risiko dan memitigasinya,” katanya.

Ia mengatakan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar persiapan ini dapat sesuai dengan lini masa yang telah ditargetkan.

Masa siaga PLN berlangsung sejak 15 Mei hingga berakhirnya kegiatan dengan puncak siaga pada 19-20 Mei 2024 saat ajang World Water Forum berlangsung.

Beberapa titik yang menjadi fokus pengamanan yakni Garuda Wisnu Kencana (GWK) sebagai tempat gala dinner, Bali International Convention Center (BICC) untuk tempat pembukaan, Bali Turtle Island Development (BTID), Kawasan Taman Hutan Ngurah Rai (Tahura), Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Hotel The Meru serta 15 hotel menginap di ITDC.

Selain itu, PLN juga menyiapkan electric vehicle charging dengan rincian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging (UFC) sebanyak 12 unit, SPKLU Standard Charging (SC) sebanyak 26 unit, dan SPLU 20 unit.

Sementara itu, perwakilan BIN Bali Kolonel Agus mengatakan siap bersinergi menyukseskan penyelenggaraan World Water Forum bersama PLN.

Selain itu, kerja sama lainnya dalam menjaga keandalan listrik di Bali kedepannya diakuinya akan siap dilaksanakan. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Trending