Menag Yaqut Cholil Qoumas di Bandara Soetta jelang bertolak ke Jeddah (Foto : Fadhlillah Hafizhan M,@kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Menag akan mengecek persiapan akhir layanan di Tanah Suci jelang keberangkatan jemaah haji.

Tahun ini Indonesia mendapat 241.000 kuota, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler secara bertahap mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024. Proses pemberangkatan ini akan berlangsung hingga 10 Juni 2024.

“Saya berangkat ke Saudi untuk melihat persiapan akhir layanan bagi jemaah haji Indonesia. Pengecekan akan saya lakukan baik di Makkah, Madinah, termasuk persiapan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” terang Menag di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Menag terbang pada 7 Mei 2024 dini hari. Menag dijadwalkan berada di Saudi selama empat hari dan kembali ke Tanah Air pada 11 Mei 2024. Ikut mendampingi Menag, Staf Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo dan Staf Khusus Menag Bidang Hukum Abdul Qodir.

“Kita juga akan melakukan pertemuan dengan pihak Masyariq di Jeddah, untuk meng-update sejumlah persiapan layanan yang penyediaannya menjadi tanggung jawab mereka. Kita juga akan bahas sejumlah langkah mitigasi untuk memastikan layanan berjalan lancar dan kejadian tahun lalu tidak terulang,” sebut Menag.

“Baik di Makkah maupun Madinah, kita akan cek kesiapan hotel dan konsumsi jemaah. Kita juga akan melihat kesiapan terminal bus shalawat di Makkah, baik di Syib Amir maupun Ajyad,” sambungnya.

Sebelum jemaah haji tiba di Arab Saudi, Kementerian Agama akan memberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M. Tim advance PPIH Arab Saudi telah berangkat pada 2 Mei 2024. Selanjutnya, PPIH Daker Bandara dan Daker Madinah akan diberangkatkan pada 8 Mei 2024. Sementara untuk PPIH Daker Makkah dijadwalkan berangkat pada 15 Mei 2024.

“Insya Allah saya akan melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, pada 12 Mei 2024,” tandas Menag. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan sejumlah Duta Besar Negara Anggota Forum Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System/ITS) Asia Pasifik dan perwakilan organisasi internasional untuk menyampaikan rencana kegiatan ITS Asia Pacific Forum 2024, di Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan sejumlah Duta Besar Negara Anggota Forum Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System/ITS) Asia Pasifik dan perwakilan organisasi internasional untuk menyampaikan rencana kegiatan ITS Asia Pacific Forum 2024, di Jakarta, Senin (6/5). Pada kesempatan ini Menhub juga menyampaikan undangan secara resmi kepada Menteri Transportasi dari negara Anggota ITS Asia Pasifik serta mendorong partisipasi perwakilan negara untuk hadir.

“Indonesia akan menjadi tuan rumah ke-19 ITS Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2024. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, para ahli, industri, dan pengembang teknologi untuk bertukar ide, berbagi inovasi, dan mendiskusikan kemajuan terbaru dalam bidang sistem transportasi cerdas,” kata Menhub.

Adapun undangan yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng, Duta Besar Timor Leste Agostinho Simao Barreto, Duta Besar Bangladesh Shajebur Rahman, dan Duta Besar Sri Lanka Jayanath Siri Kumara Colombage.

Acara Utama ITS Asia Pacific Forum 2024 adalah penyelenggaraan Ministerial Roundtable yang akan mengundang Menteri Transportasi Negara Anggota ITS dan Pemimpin Organisasi Internasional.

Ministerial Roundtable akan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, kolaborasi dan penerapan sistem transportasi berkelanjutan dan cerdas di beberapa negara sebagai pembelajaran bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

“Kegiatan ini akan menyoroti peran penting pemerintah, sektor swasta, serta lembaga keuangan internasional dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang berkelanjutan dan cerdas. Kemudian juga menyediakan mimbar untuk memfasilitasi kolaborasi dan peluang antara sektor swasta dan pemerintah guna pengembangan sistem transportasi yang lebih baik melalui kerangka pembiayaan kreatif yang konkret,” lanjut Menhub.

Pertemuan ini juga akan menyelenggarakan peragaan dan pameran teknologi transportasi terbaru yakni perkembangan terkait transportasi pintar, kendaraan otonom, kendaraan listrik serta evolusi digital dalam transportasi akan dibahas dan ditampilkan dalam pameran tersebut.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memajukan ITS dan menciptakan jaringan transportasi yang lebih terhubung dan efisien di kawasan Asia Pasifik. Indonesia mengapresiasi kerja kolaboratif dalam mencapai tujuan kita bersama,” tutup Menhub.

Presiden ITS Indonesia William Sabandar menyampaikan, ITS Asia Pacific Forum 2024 terdiri dari beragam kegiatan. Selain Ministerial Roundtable, terdapat agenda Plenary Session, Special Interest Session, Exhibition, Business Matching hingga Academia Forum.

“Negara-negara Anggota ITS menunjukkan ketertarikan tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dan turut serta pada kegiatan pameran, diantaranya ITS Korea, ITS China, ITS Australia, ITS Taiwan dan ITS Singapura. Pameran juga diikuti pelaku bisnis teknologi transportasi di berbagai negara,” paparnya. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo membuka acara Peluncuran Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (Hospital Based), di Jakarta (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi terobosan yang dijalankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU). Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tersebut, Senin (6/5/2024), menjadi bagian solusi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah kepulauan.

“Ini merupakan terobosan yang bagus dari Pak Menkes yang berkolaborasi dengan Pak Mendikbudristek, karena memang kebutuhan dokter spesialis cukup besar dan kita butuh percepatan untuk memenuhinya. Formasi ASN-nya bisa dialokasikan sebenarnya, tetapi kuantitas SDM-nya yang sejalan dengan kualitasnya perlu diakselerasi,” ujar Anas seusai peluncuran program tersebut.

Melalui program tersebut, Anas optimistis, jumlah dokter spesialis bisa diakselerasi karena terdapat potensi untuk menjadikan RS sebagai pusat pendidikan yang berdiri sendiri. Tentu saja dalam hal ini kolaborasi Kemendikbudristek menjadi sangat penting, karena fakultas kedokteran yang ada di perguruan tinggi harus mendampingi rumah sakit pendidikan yang ditunjuk.

“Dengan menjadikan Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau RSPPU, saya kira selain akan mempercepat pemenuhan dokter spesialis, pemerintah juga bisa melakukan pemerataan dokter spesialis di daerah yang kekurangan. Kalau normatif, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis perlu waktu belasan tahun lamanya. Dengan program inovatif Pak Menkes ini, kita bisa memenuhi kebutuan dokter spesialis secara lebih cepat,” ujar Anas.

Anas melanjutkan, program tersebut sangat membantu Kementerian PANRB sebagai kementerian yang bertugas mengatur alokasi formasi ASN, termasuk dalam hal ini ASN bidang kesehatan yang akan ditempatkan di daerah 3T dan kepulauan. Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah menyetujui 100 persen usulan kebutuhan formasi ASN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2024, yakni sebesar 23.200 formasi. Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Soal penataan SDM dokter ini sangat penting, karena arahan Presiden Jokowi ingin Indonesia-Sentris bukan hanya terkait pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga pemenuhan SDM-nya harus merata ke seluruh Indonesia. Karena soal ASN ini, termasuk soal dokter, bukan soal jumlahnya yang harus diperhatikan, tapi juga distribusinya,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menambahkan, pemerintah juga mengakselerasi pendidikan dokter melalui fleksibilitas masa percobaan CPNS, sesuai UU 20/2023 tentang ASN sebagai revisi dari UU 5/2014.

“Masa percobaan PNS di aturan lama dikunci selama setahun. Dalam masa percobaan setahun, tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Sekarang sudah tidak seperti itu,” ujar Anas.

Anas menambahkan, bersama Kemenkes, Kementerian PANRB juga menyiapkan afirmasi bagi para dokter umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis berbasis RS. “Nantinya lulusan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mengabdi di daerah 3T dan kepulauan langsung diangkat menjadi PNS. Kami intens koordinasi dengan Pak Menkes, sudah dipetakan, ada sekian ratus daerah 3T dan kepulauan yang jadi atensi pemenuhan ASN dokter spesialis,” tuturnya.

Adanya kebijakan PPDS Berbasis RSP-PU meniadakan biaya pendidikan bagi para calon dokter spesialis. Bahkan calon dokter spesialis akan mendapatkan gaji serta hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja karena masuk ke dalam sistem kontrak setiap RS. Mereka menjadi tenaga kontrak di RS pendidikan yang ditunjuk, lalu juga mendapat benefit seperti perlindungan kesehatan dan jam kerja yang diatur proporsional.

“Sebagaimana praktek pendidikan dokter spesialis di dunia, ini akan memotivasi para dokter termasuk ASN dokter untuk berlomba menjadi dokter spesialis, dan saya optimis pemerintah bisa mengakserasi kebutuhan dokter spesialis ” pungkas Anas. (***)

*(HUMAS MENPANRB)