Connect with us

Berita

Sudah Tidak Dikelola Yayasan Harapan Kita, TMII Bikin Tol Laut

Published

on

Keong Mas TMII (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Taman Mini Indonesia Indah (TMII) terus berbenah diri pasca pengambilalihan dari Yayasan Harapan Kita. Kini, tempat wisata tersebut ditutup sementara terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022 hingga Agustus 2022 untuk melakukan revitaliasi.

Direkrut Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana mengatakan, saat ini proses revitalisasi masih terus berlangsung. Demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung, selama revitaliasi dilakukan, TMII ditutup sementara.

“Penutupan merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR pada 13 Mei lalu. TMII ditutup agar proses revitalisasi berjalan optimal tanpa ada pengunjung,” kata Putu saat dihubungi melalui telepon, Senin (30/5/2022).

Putu menyebut ada kemungkinan TMII akan dibuka kembali pada Agustus 2022 mendatang, atau sampai kegiatan revitalisasi selesai. Keputusan ini diambil melihat kondisi fisik lapangan, sehingga direkomendasikan untuk penutupan sementara operasional TMII.

Putu menyebutkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pelbagai perbaikan, di antaranya anjungan-anjungan dan membuat jalur parade budaya.

“Nanti akan akan ada ‘tol laut’ yang menyambungkan anjungan, misalnya yang berada di sisi barat ke sisi utara. Kami juga buatkan panggung besar untuk atraksi budaya, kereta layang yang sebelumnya digerakkan dengan angin sekarang pakai listrik, dan bisa melakukan dinner di atas kepulauan Indonesia,” terang Putu.

Putu juga memberitahu, pasca pengambilalihan pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita, pemerintah harus menampung sebanyak 715 karyawan yang menurutnya jumlah tersebut terlalu banyak.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021, pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) diambil alih oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi Instruksikan Jajaran Terkait Penanganan Pengungsi Akibat Erupsi Gunung Ruang

Published

on

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Jumat, 3 Mei 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Jumat, 3 Mei 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah instruksi kepada jajarannya terkait penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu.

Instruksi yang pertama adalah Presiden Jokowi minta jajarannya untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi. Menurut Presiden, berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.

“Sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan,” ujar Presiden dalam pengantar ratasnya.

Presiden juga minta jajarannya untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi sudah tepat dan sesuai. Bahkan, Presiden secara khusus minta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono untuk terjun langsung ke lapangan.

“Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden.

Instruksi lainnya adalah Presiden minta agar jajarannya segera membuat skema terkait pendanaan, bantuan, hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan relokasi tersebut. Presiden juga ingin menteri terkait melakukan identifikasi terhadap bangunan dan infrastruktur yang terdampak.

“Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, baik itu sekolah, rumah sakit, ataupun jembatan, dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mengalami erupsi sejak tanggal 16 April 2024 yang lalu. Pemerintah pun telah melakukan evakuasi terhadap ribuan warga yang berada di sekitar Gunung Ruang. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Published

on

Sosialisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dan Pengenalan Aplikasi SKM Online Lingkup Pemerintah Daerah secara luring, Kamis (02/05). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik terus dioptimalkan. Melalui peran serta masyarakat dalam proses penyediaan layanan publik, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Maksud dalam pertemuan ini adalah kita ingin menyosialisasikan kebijakan partisipasi masyarakat. Mengapa kita sosialisasikan kembali, kita ingin secara berkelanjutan mengingatkan semua betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik, “ ujar Analis Kebijakan Utama Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin saat membuka Sosialisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dan Pengenalan Aplikasi SKM Online Lingkup Pemerintah Daerah secara luring, Kamis (02/05).

Imanuddin mengatakan, pentingnya peran masyarakat dalam pelayanan publik, merupakan salah satu landasan munculnya paradigma baru dalam pelayanan publik yang dikenal dengan paradigma Public Service Logic. Dalam paradigma ini, lanjutnya, masyarakat diposisikan sebagai subjek dari pelayanan publik yang berperan untuk menciptakan nilai-nilai dari pelayanan dan kebijakan pelayanan yang dibuat.

“Pelibatan masyarakat dalam pembentukan nilai-nilai pelayanan publik, diharapkan pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi mereka, serta memberikan pengalaman yang baik dan kepuasan yang tinggi sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud,” ungkapnya.

Beragam strategi telah diupayakan oleh Kementerian PANRB untuk memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Namun, terdapat sejumlah hambatan yang membuat pemberdayaan masyarakat tersebut tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Permasalahan pertama, adalah masih rendahnya pelibatan masyarakat oleh instansi pemerintah dan unit penyelenggara pelayanan publik (UPP). Masyarakat, dalam hal ini individu, kelompok, swasta, organisasi masyarakat sipil, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat, masih jarang terlibat terhadap penyelenggaraan pelayanan. Kemudian penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tidak objektif dan terbuka menjadi permasalahan berikutnya.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP). Menurutnya, masih banyak instansi/UPP yang melaksanakan FKP sekadar sebagai kegiatan seremonial dan pelepas tanggung jawab semata. FKP yang diharapkan dapat berfungsi sebagai ruang untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, banyak yang terlaksana tanpa adanya pembahasan substansi dan rencana tindak lanjut dalam perbaikan pelayanan publik.

“Berkaca dari sejumlah permasalahan tersebut, maka sangat penting bagi instansi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik,”imbuhnya.

Imanuddin berharap, dari kegiatan ini, dapat memperbaiki pelaksanaan SKM, FKP dan LAPOR! di instansi maupun di unit layanan masing-masing. “Kami berharap berdasarkan rekomendasi perbaikan tersebut, pemberdayaan masyarakat melalui SKM dan FKP dapat dilaksanakan secara serius serta dapat merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan SKM dan FKP, sehingga masyarakat memainkan peranan penting dalam proses pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima,” harapnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

ICP April Alami Kenaikan Imbas Ketegangan di Timur Tengah

Published

on

Crude oil (Foto : @ligo.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) bulan April sebesar USD87,61 perbarel, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 238.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2024.

“Angka ICP bulan April ditetapkan USD87,61 perbarel, mengalami kenaikan USD3,83 dari ICP Maret sebesar USD83,78. Peningkatan ICP ini dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah utama di pasar internasional, menyusul ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak,” ujar Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, Jumat (5/3).

Faktor utama lainnya yang menyebabkan peningkatan harga minyak mentah bulan April 2024 adalah revisi OPEC atas penurunan proyeksi produksi dari negara-negara Non-OPEC pada publikasi bulan April 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu berdasarkan laporan EIA, stok gasoline komersial Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 1,1 juta bbl pada akhir bulan April 2024, dibandingkan akhir bulan sebelum menjadi 226,7 juta bbl.

Hal lain yang mempengaruhi peningkatan harga minyak mentah dunia adalah inflasi kawasan Eropa pada Maret 2024 yang mengalami penurunan hingga mencapai 2,4% melebihi perkiraan, menimbulkan ekspektasi pasar untuk penurunan suku bunga di bulan Juni.

“Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan manufaktur Cina dan India pada bulan Maret 2024 dibandingkan bulan sebelumnya, yang mencapai PMI Manufaktur masing-masing sebesar 50,8 dan 59,1,” imbuh Agus.

Adapun perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada April dibandingkan Maret 2024 mengalami peningkatan menjadi sebagai berikut :

o Dated Brent naik sebesar USD4,67/bbl dari USD85,48/bbl menjadi USD90,15/bbl.

o WTI (Nymex) naik sebesar USD3,99/bbl dari USD80,41/bbl menjadi USD84,39/bbl.

o Brent (ICE) naik sebesar USD4,33/bbl dari USD84,67/bbl menjadi USD89,00/bbl.

o Basket OPEC naik sebesar USD5,05/bbl dari USD84,13/bbl menjadi USD89,18/bbl.

o Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar USD3,83/bbl dari USD83,78/bbl menjadi USD87,61/bbl. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Trending