Berita

Harga Cabai Rawit Merah Makin Pedas, di Jakarta Tembus Rp 125 Ribu per Kg

Published

2 years ago

20 June, 2022

Pedagang memasukan cabai rawit merah ke dalam bungkusan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (20/6/2021). Harga cabai rawit merah di pasar-pasar DKI Jakarta naik menjadi rata-rata Rp108.043 per kilogram (kg). Bahkan, di beberapa pasar harga cabai tembus Rp120 ribu per kg. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta, goindonesia.co – Harga cabai rawit merah terus merangsek naik. Tercatat, di DKI Jakarta, ada pasar yang menjual cabai rawit merah di harga Rp 125.000 per kilogram (Kg).

Mengutip laman Info Pangan DKI Jakarta, Senin (20/6/2022), harga cabai rawit merah di Jakarta Utara mencapai Rp 125.000 per kilogram. Angka ini naik sekitar Rp 16.000 dari harga sebelumnya di Rp 108.125 per kilogram.

Kemudian, di Jakarta Pusat, harga juga mengalami kenaikan dan bertengger di Rp 115.000 per kilogram. Angka ini naik Rp 2.500 dari sebelumnya dibanderol Rp 112.500 per kilogram.

Sementara itu, harga mengalami penurunan di Jakarta Barat sebesar Rp 2.381 per kilogram. Menjadi Rp 103.333 per kilogram.

Harga juga turun di Jakarta Selatan sebesar Rp 2.500. Cabai rawit merah dijual Rp 106.000 per kikogram.

Di Jakarta Timur, harga cabai rawit merah turun Rp 15.667 per kilogram. Menjadi Rp 91.000 per kilogram.

Sementara itu, mengutip laman Pantauan Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata cabai rawit merah berada di Rp 91.100. Angka ini mengalami kenaikan Rp 2.000 per kilogram dari hari sebelumnya.

Di sisi lain, harga cabai rawit hijau masih berada di Rp 65.250 per kilogram. Cabai merah keriting berada di Rp 73.350 per kilogram. Serta cabai merah besar masih di Rp 67.900 per kilogram.

Pedagang Pasar Tantang Mendag Baru

_{Pedagang menimbang cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (20/6/2021). Harga cabai rawit merah di pasar-pasar DKI Jakarta naik menjadi rata-rata Rp108.043 per kilogram (kg). Bahkan, di beberapa pasar harga cabai tembus Rp120 ribu per kg. (Liputan6.com/Faizal Fanani)}

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menantang Zulkifli Hasan (Zulhas) yang baru saja menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) untuk bisa mengatasi persoalan harga pangan yang kian tak menentu akhir-akhir ini. Dalam beberapa bulan terakhir harga pangan mengalami kenaikan teratur.

“Carut-marut persoalan pangan dalam negeri yang tak kunjung usai, akhirnya menjadi titik klimaks Presiden Jokowi dengan mencopot Mendag Lutfi dan mengangkat Pak Zulkifli Hasan sebagai Mendag yang baru,” ujar Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin dalam catatan tertulis, Sabtu (18/6/2022).

Miftahudin menilai, kenaikan harga pangan yang sangat tidak menentu sangat berpengaruh, baik di tataran pedagang maupun masyarakat umum.

“Kenaikan harga cabai gula dan banyak bahan pokok lainnya adalah PR besar bersama, terkhusus kementerian teknis dari hulu ke hilir, ada Kementan kemudian Kemendag,” paparnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang biasanya bisa jadi tolak ukur utama perbandingan harga pangan, kini disebut malah semrawut.

“Terlihat hanya Badan Pangan Nasional yang secara langsung terjun langsung ke pasar tradisional. Badan Pangan turun langsung di beberapa daerah, baik di timur dan Jawa,” imbuh Miftahudin.

Oleh karenanya, ia mengajak pedagang dan pemerintah perlu bekerja sama mengatasi fluktuasi harga pangan saat ini. Meskipun, dia menambahkan, mungkin nanti pada Agustus 2022 harga komoditas pangan seperti cabai akan kembali normal.

“Namun langkah-langkah taktis seperti yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional tentu adalah tamparan untuk Menteri Perdagangan yang baru,” tegas Miftahudin.

Penyebab Naiknya Harga Cabai

_{Pedagang cabai rawit merah melayani pembeli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (20/6/2021). Harga cabai rawit merah di pasar-pasar DKI Jakarta naik menjadi rata-rata Rp108.043 per kilogram (kg). Bahkan, di beberapa pasar harga cabai tembus Rp120 ribu per kg. (Liputan6.com/Faizal Fanani)}

Koordinator Nasional Komiter Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengungkap sejumlah faktor yang memrngaruhi kenaikan harga cabai rawit merah dan jenis lainnya.

“Seperti kita tahu produksi cabai tidak merata di semua tempat jadi sentra produksinya terpusat di daerah tertentu saja,” katanya kepada Liputan6.com, Kamis (9/6/2022).

Disamping sebaran wilayah, waktu panen juga tidak merata sepanjang tahun. Imbasnya, harga cabai bisa tiba-tiba berubah drastis, baik naik maupun turun karena ketersediaan pasokan.

“Oleh karenanya sebaran distribusi juga seringkali tidak merata, situasi ini sangat rentan ketika terjadi gangguan di distribusi,” katanya.

Sebelumnya, pedagang pasar dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) juga menyatakan, faktor mahalnya harga cabai di pasar tradisional imbas terganggunya distribusi. Bahkan, harga cabai rawit merah terpantau mencapai Rp 90-95 ribu per kilogram, dari harga normal Rp 35 ribu per kilogram.

Said Abdullah mengamini. Ia menyebut gangguan jalur distribusi hingga kelangkaan alat angkut juga bisa jadi faktor meningkatnya harga cabai di pasaran.

“Selain faktor itu, gangguan produksi bisa memperberat situasi yang ada saat ini. Tahun ini hujan lebih banyak dibandingkan musim lalu. Tingginya intensitas hujan mengganggu budidaya terutama dengan munculnya hama penyakit cabai seperti busuk buah dan lain-lain,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap terjadi perbedaan kondisi akibat tingginya harga cabai ini. Ia melihat harga tinggi di petani bisa mengerek pendapatan di sektor hulu itu.

Sementara di sisi lain, menjadi problem di tingkat konsumen dan pedagang pasar.

“Di tingkat petani saat ini harga mulai merangkak naik. Pada satu sisi ini baik karena harga terkerek naik mereka jadi punya pendapatan lebih, sisi lain menyebabkan gangguan disisi konsumen,” katanya.

Peran Badan Pangan Nasional

_{Pedagang merapikan cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (20/6/2021). Harga cabai rawit merah di pasar-pasar DKI Jakarta naik menjadi rata-rata Rp108.043 per kilogram (kg). Bahkan, di beberapa pasar harga cabai tembus Rp120 ribu per kg. (Liputan6.com/Faizal Fanani)}

Guna mengatasi maslaah harga cabai yang diikuti oleh berbagai bahan pokok lainnya, Said Abdullah menaruh harap ke Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA). Caranya bisa dengan menygaskan Bulog guna melakukan stabilisasi.

“Setidaknya menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan cabai di pasar yang merata di berbagai wilayah,” ujarnya.

Sementara, untuk menekan harga Bulog bisa jadi melakukan operasi pasar. Langkah ini disebut bisa menjadi solusi jangka pendek yang dilakukan.

Kendati begitu, untuk jangka panjang ia menilai diperlukan penguatan budidaya yang merata sepanjang tahun dan tahan perubahan iklim.

“Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan kan teknologi yang bisa digunakan petani dan memberikan dukungan yang memadai mulai dari pembiayaan, pengelolaan hama penyakit, akses input dan lainnya,” tukasnya. (***)

Berita

Menteri PANRB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Published

16 hours ago

3 May, 2024

goindonesia1

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan keterangan pers progres pengadaan ASN tahun 2024, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (03/05).(Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.

Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

“Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,” ungkap Menteri Anas.

“Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga, sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi,” imbuh Anas.

Anas menambahkan, selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh Indonesia. “Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” ujar Anas.

Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan.

Anas mengatakan, saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan Pemda. Namun, tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. “Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah, yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggat pengisiannya. Kalau ini sudah beres 100 persen, kita bisa memulai pendaftaran CASN yang sudah ditunggu-tunggu publik,” jelas Anas.

“Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan Pemda. Karena ada kasus, Pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,” ungkap Menteri Anas.

Anas merinci, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi.

Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. “Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,” papar Menteri Anas.

Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah.

Selain itu, Anas juga menegaskan agar Masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. “Contohnya live score hasil tes di Kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara realtime. Dengan adanya live score di youtube, maka tidak ada titipan orang dalam,” tegas Menteri Anas. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Berita

BNN Inisiasi Kolaborasi Dengan Pemerintah Timor Leste Dalam Penanganan Kejahatan Narkotika

Published

17 hours ago

3 May, 2024

goindonesia1

Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Foto : @bnn.go.id)

Timor Leste, goindonesia.co – Dalam penanganan permasalahan narkotika, pengawasan perbatasan menjadi perhatian khusus bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom. Sebab itu, letak geografis Indonesia yang memiliki batas darat dan maritim dengan Timor Leste menjadi latar belakang kunjungan kerja Kepala BNN RI ke Timor Leste.

Setelah bertemu dengan Kepala National Intelligence Service (SNI) Timor Leste, Kepala BNN RI bersama delegasi melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menemui Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Francisco Da Costa Guterres, di Kantor Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, Dili, pada Kamis (2/5).

“Peredaran narkotika merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, yang Saya percaya merupakan tantangan dan ancaman bagi Indonesia dan Timor Leste,” ungkap Marthinus Hukom dalam pertemuan tersebut.

Karena itu, Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui empat usulan kolaborasi seperti perjanjian ekstradisi terkait kejahatan narkotika, pertukaran agen, penempatan staf dari BNN atau Liaison Officer, serta melakukan analisis dan operasi bersama, baik darat, laut, maupun udara.

Baca juga: 60 Lembaga Pendidikan di Kota Langsa Rumuskan Kebijakan Penanggulangan Narkoba Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Ia meyakini bahwa pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antar kedua negara dan membuka jalan untuk kerja sama yang lebih erat di masa mendatang.

Lebih lanjut Ia berharap, dialog bersama Menteri Dalam Negeri Timor Leste meraih hasil positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. (***)

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Berita

Kementerian ATR/BPN Lakukan Rapat Koordinasi dengan BIG untuk Mempercepat Penyelesaian Target RDTR

Published

18 hours ago

3 May, 2024

goindonesia1

Rapat koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Rapat yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN pada Kamis (02/05/2024) ini membahas terkait Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proyek ILASP sendiri merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang dengan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga sudah melakukan konsultasi publik terkait pelaksanaan proyek ILASP pada 30 April lalu.

Menteri AHY dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar rapat koordinasi tapi juga membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG. “Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat ialah terkait target 2.000 RDTR. Untuk diketahui, jumlah RDTR yang telah dihasilkan hingga saat ini sudah sebanyak 455 RDTR. “Kami sekali lagi ingin memberikan support sekaligus juga memohon support dari teman-teman BIG, terutama terkait penyiapan tata ruang melalui RDTR,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Merespons hal tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai menyatakan dukungannya kepada Kementerian ATR/BPN. “Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi concern ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial,” ungkapnya.

Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim; pendaftaran hak atas tanah tersistematis; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Hadir dalam rapat koordinasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi; Sekretaris Ditjen SPPR, Fitriyani Hasibuan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Doni Erwan Brilianto; Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum, Akhmad Yulianto Basuki. Turut hadir para pimpinan BIG beserta jajaran. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional