Connect with us

Berita

Yuddy Chrisnandi: Kunjungan Jokowi ke Ukraina Tegaskan Dukungan Terhadap Proses Perdamaian Dunia

Published

2 years ago

on

Foto : Istimewa

Apapun hasilnya, kata Yuddy, bukan hal yang mudah untuk meminta komitmen Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang, memahami kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional.

Jakarta, goindonesia.co – Mantan Duta Besar RI untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menempuh perjalanan panjang ke Kyiv, untuk Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy dan rakyatnya. Jokowi menunjukkan simpati kemanusiaan atas penderitaan Rakyat Ukraina akibat agresi perang Rusia. Yuddy mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kunjungan luar negeri paling bermakna dan bersejarah.

“Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina ini untuk menegaskan komitmen persahabatan dan solidaritas kemanusiaan dari bangsa Indonesia, bahwa kita sangat memahami penderitaan yang sekarang dirasakan rakyat Ukraina. Kedatangan presiden juga menegaskan dukungan terhadap proses pedamaian dunia, dukungan kepada persahabatan antarnegara, selain memberikan signal bahwa Indonesia berada di dalam semangat perjuangan Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegaskan posisi negaranya sebagai negara merdeka,” kata Yuddy dalam acara “Dialog Bersama CNN Indonesia”, Kamis malam lalu.

Menurut Yuddy yang juga guru besar Universitas Nasional (UNAS) itu, prinsip politik bebas aktif Indonesia bukan berarti kita semata-mata netral berada di antara keduanya. Politik bebas aktif juga menegaskan penghormatan kepada wilayah dan integritas satu negara yang berdaulat.

“Saya yakin dengan kunjungan Presiden Jokowi beserta menteri luar negeri dan jajarannya yang melihat langsung bagaimana kondisi di Ukraina, membuat Indonesia semakin berada pada posisi on the track bahwa politik luar negeri kita yang bebas aktif itu harus berada pada asas kebenaran dan penghormatan pada hukum-hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Rusia kita harus berani mengatakan bahwa itu sesuatu yang keliru dan Rusia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hal ini dengan menghentikan perang itu sendiri,” ujar Yuddy.

Apapun hasilnya kata Yuddy, bukan hal yang mudah untuk meminta komitmen Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang, memahami kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional.

“Presiden Jokowi sudah menunjukkan bahwa Indonesia mengambil peran dalam proses perdamaian menghentikan perang, ini adalah sebuah legesi internasional step yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi,” ungkap Yuddy.

Sementara itu, Ketua  Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal melihat pertemuan tersebut sebagai upaya menjalankan misi politik luar negeri yang bebas aktif dengan berpihak kepada kebenaran dan melawan kedzaliman dalam hal ini dilakukan Rusia kepada Ukraina.

“Dalam pertemuan dengan Zelenskyy menurut saya yang paling penting presiden bisa melihat sendiri apa yang terjadi di Ukraina, jadi tidak melihat ini sebagai konflik yang jauh, yang tidak ada dampak pada Indonesia, tapi benar-benar suatu konflik yang memberikan pemberitaan luar biasa pada rakyat Ukraina ,” kata Dino.

Menurut Dino  yang juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu,  setelah kembali dari Rusia Presiden Jokowi perlu melakukan langkah-langkah konkrit, seperti berkomunikasi lagi dengan negara-negara sahabat yang mempunyai andil dalam konflik Rusia-Ukraina, seperti  Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden AS Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen  dan lainnya yang memiliki kepentingan terhadap konflik ini.

“Kedua, Prisiden juga perlu menunjuk seorang yang Special Envoy, untuk terus mengurus hal ini, mungkin Profesor Yuddy  Chrisnandi yang terbaik. Karena kalau diberikan ke Menteri Luar Negeri (Menlu), Menlu banyak urusannya dan mungkin terlalu birokratis dan lain sebagainya, perlu orang yang bisa full times bisa fokus untuk terus melakukan follow up terhadap usaha presiden. Ini dilakukan agar ada perhatian yang fokus dan ada kelanjutannya, kalau ngak, bisa terbengkalai,” pungkas Dino. (***)

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Jalankan Instruksi Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN Percepat Proses Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Erupsi Gunung Ruang

Published

24 hours ago

on

4 May, 2024

By

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat terbatas tentang penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi sejak 16 April 2024 lalu. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (03/05/2024).

Presiden RI menginstruksikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi lantaran berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya. 

Kepada Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar proses sertipikasi tanah berjalan dengan cepat jika lahannya sudah berstatus clean and clear. Tak hanya itu, presiden secara khusus minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk terjun langsung ke lapangan.

“Diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden RI.

Pada kesempatan terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa pihaknya akan segera memastikan kesediaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat relokasi. Proses ini akan dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan.

“Tidak boleh masyarakat yang sudah sulit hidupnya karena terdampak bencana alam kemudian berlama-lama untuk menunggu kepastian. Kalau status tanahnya sudah clean and clear, Kementerian ATR/BPN akan siap secara cepat untuk memberikan sertipikatnya,” ungkap Menteri AHY.

Ia berharap dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pekebun dapat segera memulai kehidupan barunya. “Itu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama puluhan tahun. Tapi ini demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga mereka. Saya juga berharap selain untuk tempat tinggal juga ada tambahan area lahan yang akan dialokasikan untuk perkebunan warga yang terdampak tadi,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Continue Reading

Berita

Kemenparekraf Dorong Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan dalam Berwisata

Published

1 day ago

on

4 May, 2024

By

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mendorong penguatan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata pada saat diskusi panel The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Nusa Dua, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong penguatan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, dalam panel discussion The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Jumat (3/5/2024) mengatakan masalah keamanan dan keselamatan bagi perempuan merupakan isu penting yang perlu diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan. Khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Secara uumum, tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan. Terutama kekerasan terhadap perempuan, sehingga isu keselamatan dan keamanan ini harus diutamakan di sektor parekraf,” kata Nia.

Isu ini, lanjut Nia, perlu diarusutamakan. Mengingat tidak hanya sebagai wisatawan, sektor ini juga didominasi oleh pekerja perempuan.

Sekitar 54,22 persen pekerja sektor parekraf di Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, Nia mendorong agar ada penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama aparat keamanan untuk menjamin serta mengimplementasikan keamanan dan keselamatan bagi kaum perempuan di sektor pariwisata.

“Mari kita ciptakan ekosistem parekraf yang aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga sektor parekraf menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan, namun juga aman dan menyenangkan bagi semua,” katanya.

Diskusi ini juga dihadiri Dosen Poltekpar Bali, Putu Diah Sastri Pitanatri; dan sejumlah perwakilan peserta dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan India. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Bertemu Presiden IsDB, Menkeu Sampaikan Dukungan Indonesia Untuk IsDB

Published

1 day ago

on

4 May, 2024

By

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser pada Selasa (30/4) di Riyadh. Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan dukungannya dalam langkah reformasi IsDB untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja aspek keuangan dan operasional IsDB agar semakin efektif, berdaya guna dan efisien.

Menkeu mengatakan bahwa 57 negara anggota IsDB, 27 adalah negara Least Developed Countries serta 32 negara berada dalam situasi “fragile” karena perang atau konflik.

“Tantangan pembangunan negara-negara ini sangat besar dan kompleks. Peran IsDB untuk membantu membangun dan memperbaiki kesejahteraan negara-negara anggotanya sangat penting,” terang Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham IsDB siap membantu mendorong kemajuan IsDB agar bisa membantu lebih banyak ke negara-negara anggota yang membutuhkan. 

“Ini bentuk kongkrit kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation),” tegas Menkeu. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending