Sekjen Kemenag foto bersama 43 mahasiswa penerima Program Double Degree kerja sama PTKI dan UMM Malaysia (Foto : @kemenag.go.id)

Kedah, goindonesia.co – Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memantabkan kerja sama antara Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Total ada 43 mahasiswa PTKI yang mendapat akses kuliah di negeri jiran pada tahun pertama kerja sama dua negara.

Perkembangan penyelenggaraan Program Double Degree atara PTKI dengan UUM dimonitor oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani dan Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman di kampus UMM, Malaysia. Ikut hadir, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Abu Rokhmad, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi, dan Kasubdit Kerjasama dan Kelembagaan Abdul Rouf.

“Agenda ini merupakan tindak lanjut atas implementasi kerja sama Program Double Degree Magister antara lima UIN dengan UUM yang dilaksanakan awal 2024 ini,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani di sela-sela kunjungannya di Kedah, Minggu (5/5/2024).

Hingga saat ini, ada 43 mahasiswa yang mengikuti program double degree di UUM. Mereka berasal dari 5 PTKI Negeri, yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad menjelaskan, Program Double Degree antara PTKI dengan UUM merupakan salah satu pilot project Ditjen Pendis. Untuk itu, pelaksanaannya harus dipastikan berjalan dengan baik.

“Persiapan telah dilakukan sebelumnya, di mana ke-43 mahasiswa yang saat ini mengikuti program double degree di UUM sebelumnya telah mengikuti serangkaian persiapan di antaranya English Preparation Program di Jakarta bekerja sama dengan Jakarta Business School (JBS) sebagai representasi Malaysian University English Test (MUET) selama dua bulan,” terangnya.

Jurusan yang diambil dlam program ini adlaah Master Islamic Finance and Banking, Master of Islamic Education, Master of Education Management, dan Maseter of Managerial Comunication.” terangnya Prof Dhani.

Pada kesempatan tersebut, delegasi Kementerian Agama berkesempatan menyapa 43 mahasiswa PTKIN yang tiba di UUM, bahkan Plt. Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad juga mengunjungi domitori dan fasilitas klinik UUM yang disediakan untuk mahasiswa peserta program ini. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD bersama Menko Ekon Pak Airlangga Hartarto (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Mengawali serangkaian pertemuan strategis yang diselenggarakan di Paris, Ibu Kota Prancis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann, pada Kamis (02/05) waktu setempat.

“Agenda pertama saya di Paris bertempat di Kantor Pusat OECD, saya bersama Menko Ekon Pak Airlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD yang juga mantan Menkeu Australia Mathias Cormann,” ungkap Menkeu dikutip dari laman instagram resminya @smindrawati, pada Senin (06/05).

Menkeu mengatakan, pertemuan itu berfokus pada pembahasan mengenai proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD secara formal yang dimulai hari itu melalui Pertemuan Tingkat Menteri OECD dipimpin oleh PM Jepang Fumio Kisida.

Adapun proses aksesi OECD tersebut dikatakan Menkeu sebagai wujud dari negara-negara yang memiliki persamaan pemikiran (like minded) berdasarkan demokrasi, kebebasan individu, penghormatan hak asasi manusia dan sistem pasar terbuka. 

“Prinsip OECD yaitu better policy for better society selaras dengan pembangunan fondasi Indonesia untuk terus maju mencapai negara berpendapatan tinggi sesuai amanat konstitusi. Proses keanggotaan Indonesia di dalam OECD akan membawa manfaat baik bagi Indonesia dan OECD itu sendiri,” tutur Menkeu. 

Setelah Pertemuan Bilateral, Menkeu melanjutkan agenda keduanya di Markas Besar OECD di Paris sebagai pembicara dalam Ministerial round table discussion yang dibuka oleh Prime Minister of Japan Fumio Kishida, didampingi Sekretaris Jendral OECD Mathias Cormann selaku tuan rumah.

Menkeu menyebut, bahwa diskusi ini juga melibatkan sejumlah panelis lainnya yaitu Grace Fu, Minister for Sustainability and Environment Singapore; Mario Marcel Cullell, Minister of Finance, Chile ; Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President – European Commission. Karien Van Gennip, Deputy Prime Minister -Netherlands.

”Kami membahas tantangan memenuhi komitmen penurunan Carbon dan menjalankan agenda Climate Change. Terutama dari segi pembiayaan,” kata Menkeu.

Dalam hal ini, OECD membentuk Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches (IFCMA) yang bertujuan untuk membangun kerjasama global dalam pengumpulan data Carbon dan climate change komitmen, membangun metodologi dan melakukan perbandingan kebijakan agar dapat membantu negara-negara dalam menyusun dan menjalankan program pengurangan karbon dalam pembangunannya.

”Saya menjelaskan IFCMA dapat berkolaborasi dengan Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Climate Action yang beranggota 92 negara dan 27 lembaga internasional – dimana saya menjadi co-chair bersama Menkeu Belanda untuk terus mendorong kerjasama erat dan mendukung pelaksanaan agenda climate change secara global,” tukasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

(Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian merespons serius pengaduan masyarakat terkait beberapa Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga bermasalah di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi (Direktorat IKHF) Tahun Anggaran 2023.

“Terhadap pengaduan tersebut, Kemenperin telah melakukan pemeriksaan internal dan menemukan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS yang menyalahgunakan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat IKHF,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Senin (6/5).

Jubir Kemenperin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal, seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023 karena paket pekerjaan dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023.

“Hasil pemeriksaan internal kami menemukan adanya penipuan yang dilakukan oleh Sdr. LHS dengan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif. Yang perlu ditegaskan adalah kasus ini tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara,” jelas Febri. 

Perbuatan ini dilakukan oleh oknum pegawai berinisial LHS yang mengatasnamakan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi. Sdr. LHS membuat Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak lain seolah-olah SPK tersebut merupakan SPK resmi dari Kementerian Perindustrian.

“Perbuatan Sdr. LHS ini tidak diketahui ataupun diperintahkan oleh atasan atau pimpinannya dan merupakan perbuatan pribadi yang bersangkutan,” tegas Febri.

Dari laporan/pengaduan yang masuk, terdapat SPK fiktif yang diterbitkan oleh LHS selaku PPK untuk kegiatan Fasilitasi Pendampingan IKHF. Salah satu di antaranya senilai Rp23 miliar. Nilai tersebut tidak sesuai dengan anggaran dan jenis kegiatan Fasilitasi Pendampingan IKHF sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat IKHF Tahun 2023 yang hanya sebesar Rp590 juta dari total pagu anggaran sebesar Rp10 miliar.

Kemenperin sedang melakukan proses penindakan atas pelanggaran disiplin berat dengan hukuman maksimal pemecatan. Yang bersangkutan saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai PPK.

Kementerian Perindustrian tidak mentolerir dan akan menindak tegas perbuatan-perbuatan pelanggaran sejenis. 

Febri menegaskan, Kemenperin membongkar kasus ini kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen Menteri Perindustrian untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dimaksud akan dilakukan penindakan.

“Selanjutnya, kami mengimbau masyarakat termasuk para penyedia jasa untuk memperhatikan secara seksama kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa di Kemenperin melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” tutup Febri.  (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin