Proses evakuasi warga dari Pulau Tagulandang menggunakan KRI Kakap-881, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Rabu (1/5). (Foto : TNI AL, @bnpb.go.id)

Kota Manado, goindonesia.co – Pemerintah terus mengupayakan proses evakuasi terhadap 9.083 warga yang berada di Pulau Tagulandang dalam radius 7 kilometer (km) dari pusat erupsi Gunungapi Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, sebagaimana rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunungapi Ruang di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado, Kamis (2/5).

Menurut Suharyanto, hingga hari ini sudah ada 3.364 pengungsi yang telah dievakuasi keluar dari Pulau Tagulandang. Sementara itu masih ada 5.719 jiwa dalam proses evakuasi yang dilakukan secara bertahap. 

“Paling tidak ada sembilan ribu lebih warga dalam radius 7 kilometer yang segera harus diungsikan,” jelas Suharyanto.

Adapun proses evakuasi warga ini dilakukan menggunakan beberapa armada kapal seperti KM Glory Mery, KRI Kakap-811, KM Marina Bay, KM Lohoraung, KPL Basarnas, KM Lokongbanua, KM Barcelona Lii dan KM Beacukai. Proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 April hingga 2 Mei 2024 dan diharapkan dapat selesai dalam waktu tiga hari kedepan.

“Mudah-mudahan dalam tiga hari ini proses evakuasi ini bisa selesai,” kata Suharyanto.

Sementara itu, lokasi pengungsian sementara bagi warga yang dievakuasi ini telah disiapkan oleh pemerintah di beberapa titik seperti Sentra Tumou Tou Manado, Sentra di Paal 4 UPT Kemensos, Bapelkes Malalayang, BLK Bitung, Pulau Siau dan beberapa wilayah lain secara mandiri.

BNPB Salurkan DSP 2,25 M Guna Penanganan Darurat

Pemerintah Pusat melalui BNPB juga telah menyalurkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) dengan total 2,25 miliar rupiah yang diberikan melalui dua tahap guna mendukung seluruh rangkaian penanganan darurat bencana erupsi Gunungapi Ruang.

Adapun tahap pertama rinciannya 300 juta rupiah kepada Pemprov Sulawesi Utara, 250 juta rupiah kepada Kodam XIII/MDK, Polda Sulawesi Utara 250 juta rupiah, Lantamal VIII 150 juta rupiah, Lanud Sam Ratulangi sebesar 150 juta rupiah dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro senilai 350 juta rupiah. Kemudian pada tahap kedua meliputi 200 juta rupiah kepada Korem 131/Santiago, Kodim Sitaro 200 juta rupiah, Polres Sitaro 150 juta rupiah, Kota Manado 150 juta rupiah dan Kota Bitung 150 juta rupiah.

Di samping itu, BNPB juga memberikan bantuan berupa logistik dan peralatan yang juga didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama, BNPB telah menyalurkan berupa tenda pengungsi 5 unit, tenda keluarga 100 unit, light tower 4 unit, genset 4 unit, sembako 300 paket, makanan siap saji 300 paket, hygiene kit 300 paket, matras 300 lembar, selimut 300 lembar, kasur lipat 150 lembar, masker 300 dus, velbed 50 unit, toilet portabel 10 paket, survival kit pengungsi 300 paket dan terpal sebanyak 320 lembar.

Adapun bantuan logistik dan peralatan tahap kedua meliputi seng 10 ribu lembar, tenda pengungsi 6 unit, light tower 3 unit, sembako 500 paket, hygiene kit 300 paket, masker 52 box, terpal 1.000 lembar, fire pump 23 HP 5 unit, SCBA set 15 unit, Rescue Tool Combi 4 set, alat penjernih air 10 unit, sleeping bag 500 unit, solar panel 20 set, paku seng 1.000 box, susu protein 200 dus, air mineral 500 dus dan toolkit 30 set.

Dari seluruh bantuan yang telah diserahkan tersebut, Suharyanto meminta agar segala yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Dia juga meminta agar semua upaya penanganan darurat yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Ini tahap dua sudah masuk semua. Mohon dicek betul ya khsusnya Kabupaten Sitaro dan Provinsi Sulawesi Utara. Segera didistribusikan di masyarakat,” pinta Suharyanto.

“Intinya adalah kita sepakat semua bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini harus betul-betul terpenuhi dan tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dukungan tahap ketiga juga akan dikirimkan dalam waktu dekat. Adapun jenis dukungan itu meliputi terpal 500 lembar, tenda keluarga 100 paket dan mie instan 300 dus.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, proses evakuasi 9 ribu warga ini memang harus dilakukan mengingat wilayah dalam radius tujuh kilometer dari pusat kawah Gunungapi Ruang telah ditetapkan menjadi zona berbahaya.

Menurut Kepala PVMBG Hendra Gunawan, secara historis Gunungapi Ruang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Gunungapi berjenis stratovolcano ini juga tercatat mengalami rentetan erupsi yang berdampak langsung terhadap kehidupan maupun penghidupan manusia.

“Ternyata dari historisnya Gunung Ruang ini memang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Jadi sudah tepat memang ini daerah berbahaya,” jelas Hendra.

Menurut catatan, erupsi Gunungapi Ruang terjadi pada tahun 1808, 1810, 1840, 1856, 1870, 1871, 1874, 1889, 1904-1905, 1914, 1915, 1918, 1940, 1946, 1949, 2002 dan 2024. Bahkan Hendra mengatakan bahwa kejadian erupsi pada tahun 1871 juga memicu terjadinya gelombang tsunami dan memakan korban hingga 400 orang.

Atas dasar itu maka pemerintah akan mengambil langkah permanen untuk memindahkan permukiman warga, khususnya yang berada di Pulau Ruang, pulau utama di kaki Gunungapi Ruang, ke lokasi yang lebih aman.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran forkompimda dan unsur terkait lainnya, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan membantu proses relokasi warga yang berada di kawasan rawan bencana erupsi Gunungapi Ruang, khususnya yang berada di Pulau Ruang. Hal ini menurut Suharyanto akan segera dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Suharyanto, ada sebanyak 301 KK yang berasal dari dua desa di kaki Gunungapi Ruang yang menjadi prioritas utama dan harus direlokasi. Dalam hal ini Suharyanto meminta Pemkab Kepulauan Sitaro dan Pemprov Sulawesi Utara untuk segera menyiapkan dan menetapkan lahan yang aman dan kondusif.

Merespon hal ini, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan kalau lahan relokasi untuk warga terdampak dari Pulau Gunung Ruang sudah disiapkan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Saat ini lahan tersebut masih berstatus milik masyarakat, tetapi akan segera dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Suharyanto juga memastikan kepada masyarakat yang tidak wajib direlokasi namun tempat tinggalnya mengalami kerusakan terdampak erupsi, maka BNPB juga akan memberikan dukungan pembangunan kembali rumah yang rusak tersebut.

“Ada dua mekanisme. Bagi masyarakat yang bukan tinggal di kaki Gunungapi Ruang, yang tidak direlokasi maka bisa pembangunannya juga dapat dibantu oleh BNPB. Masyarakat yang tidak direlokasi tapi rumahnya rusak, maka bisa kita bisa bantu,” jelas Suharyanto.

Adapun besaran bantuan bagi tingkatan kerusakan rumah dibagi menjadi tiga kategori. Pertama untuk rumah rusak berat maka dapat menerima bantuan senilai 60 juta rupiah, rumah rusak sedang 30 juta rupiah sedangkan rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Suharyanto meminta agar pendataannya dapat segera diselesaikan dan diajukan kepada pemerintah.

“Rusak berat 60 juta rupiah, sedang 30 juta dan ringan 15 juta rupiah,” kata Suharyanto.

“Tolong diajukan. Cepat atau tidaknya tergantung pada pendataan di daerah dan segera daerah mengajukan,” pungkasnya. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Federasi internasional olahraga bola basket dunia FIBA kembali melirik potensi Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia bola basket. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Central Board FIBA Ingo Weiss beserta jajarannya dalam audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, Kamis (2/5/2024).(Foto: egan/ @kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Federasi internasional olahraga bola basket dunia FIBA kembali melirik potensi Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia bola basket. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Central Board FIBA Ingo Weiss beserta jajarannya dalam audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, Kamis (2/5/2024).

“Kami memilih Indonesia menjadi kandidat tuan rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 tahun 2027 mendatang,” ujar Ingo Weiss yang dalam audiensi tersebut didampingi pengurus Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (Perbasi). 

Pemilihan ini menurut Ingo tak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia Bola Basket FIBA pada 2023 mendatang bersama Filipina dan Jepang. FIBA menilai penyelenggaraan Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia kala itu merupakan yang terbaik.

“Kami ada di sini pada Piala Dunia FIBA 2023 dan kami merasakan atmosfer yang luar biasa terhadap olahraga bola basket. Kami bertemu banyak orang yang antusias dengan bola basket, semuanya sangat menyukai bola basket di sini,” urai Ingo.

Dijelaskan, berbeda dengan Piala Dunia FIBA kategori senior, pada Kejuaraan Dunia U-19 nantinya tuan rumah bisa otomatis langsung ikut bagian menjadi peserta turnamen. Tidak harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu. 

Pun demikian, tidak ada hosting fee yang perlu dibayar Indonesia apabila menjadi tuan rumah. Namun Indonesia tetap memiliki kewajiban dalam manajemen dan pengelolaan panitia penyelenggara.

Lebih lanjut Ingo menjelaskan, pertimbangan lain dipilihnya Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia U-19 adalah berkaitan rencana FIBA membuka kantor di Jakarta pada tahun ini. Hal tersebut menurut Ingo akan lebih mudah dalam mengatur penyelenggaraan kejuaraan dunia di Indonesia.

“Indonesia juga menunjukkan perkembangan infrastruktur olahraga yang signifikan, khususnya dalam olahraga basket,” tambah Ingo merujuk keberadaan Indonesia Arena yang menjadi venue Piala Dunia FIBA 2023 silam.

Menpora Dito lantas menyambut baik pemilihan Indonesia oleh FIBA terkait kandidat bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia U-19. Dalam hal ini Menpora sudah menyampaikan kepada FIBA dan Perbasi bahwa Indonesia pasti akan mengikuti bidding tersebut.

“FIBA memberikan angin segar yang tampaknya mereka juga ingin Piala Dunia untuk U-19 itu digelar di wilayah Asia,” ujar Menpora. 

Kata Menpora Dito, Indonesia dalam beberapa tahun ke depan memang mengupayakan bisa menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia. Khususnya pada kategori junior yang juga menjadi ajang pembinaan bagi talenta-talenta muda Tanah Air.

“Indonesia memiliki fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan dunia. Penyelenggaraannya pun tidak harus di Jakarta, tetapi juga bisa di kota-kota lain di Indonesia,” tambah Menpora.

Sementara itu Ketua Umum (Ketum) Perbasi Danny Kosasih menilai kepercayaan FIBA yang memilih Indonesia sebagai kandidat untuk mengikuti bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia FIBA U-19 harus disambut baik. Apalagi apabila terpilih sebagai tuan rumah, Indonesia akan lolos otomatis ke kejuaraan tersebut.

“Jadi Perbasi harus segera menyiapkan tim yang menuju ke sana, kalau memang Kejuaraan Dunia U-19 itu jadi digelar di Indonesia,” tutur Danny.

Hadir mendampingi Menpora Dito dalam audiensi tersebut Staf Khusus Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama Putra dan Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola Alvin Saptamandra Suryohadiprojo. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Kementerian PUPR telah mengoperasikan hidran umum sumber air bersih di berbagai pelosok daerah di tanah air. (Foto : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co –  Tema World Water Forum ke-10 ‘Water for Shared Prosperity’ atau ‘Air untuk Kemakmuran Bersama’ sejalan dengan tujuan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Hal tersebut diungkap Spesialis WASH (Water, Hygiene, and Sanitation) UNICEF Indonesia, Salathiel Nali di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Dikatakan Nali, tujuan UNICEF tercakup dalam beberapa fokus, antara lain kebutuhan anak-anak akan akses air bersih. Pada fokus lain, yaitu kelangkaan air dan kesehatan anak. UNICEF beranggapan masih banyak anak-anak yang tinggal di daerah yang kekurangan air mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan mereka.

Pada kesempatan tersebut Nali juga menyebutkan tema World Water Forum ke-10 yang digelar pada 18—25 Mei 2024 di Bali ada hubungan antara perubahan iklim dan berkurangnya pasokan air, yang merupakan ancaman utama terhadap kesejahteraan anak-anak.

“Untuk itu, menemukan solusi untuk kesejahteraan air bersama akan menjadi hal yang sangat penting di dalam dunia yang mengalami perubahan iklim,” kata Nali.

Nali pun menegaskan bahwa UNICEF sangat mendukung hak atas air bersih dan sanitasi. World Water Forum ke-10 dinilai mempromosikan akses yang adil terhadap air secara langsung.

World Water Forum ke-10 akan fokus membahas empat hal, antara lain tentang konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebanyak 244 sesi dalam forum diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf RI