Berita

Berkaca pada Tradisi Kepemimpinan Nasional, Pengamat Militer melihat Presiden akan lebih mempercayakan Jabatan Panglima TNI Pengganti Andika ke KSAD Jenderal Dudung

Published

2 years ago

13 September, 2022

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (17/11/2021). Presiden hari ini resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Letjen Dudung Abdurachman menjadi KSAD. (Foto: Agus Suparto/Biro Sekretariat Kepresidenan)

Jakarta, goindonesia.co – Pengamat militer dan pertahanan Selamat Ginting memberikan analisanya mengenai proses pergantian Panglima TNI yang kini dijabat Jenderal Andika Perkasa.

Menurutnya, walau masa bakti Jenderal Andika Perkasa sebagai seorang tentara akan berakhir pada 21 Desember 2022, tidak tertutup kemungkinan proses pergantian Panglima TNI dipercepat di bulan Oktober 2022.

“Mungkin menghadapi eskalasi politik yang semakin panas. Sekarang hampir setiap hari ada demo penolakan kenaikan harga BBM ini akan panas terus jadi sangat mungkin akan terjadi pergantian di elit militer dalam bulan Oktober,” ujar Ginting dikutip dari YouTube Hersubeno Point.

Lebih lanjut Ginting mengatakan bahwa pemilihan Panglima TNI bukan persoalan giliran atau rotasi Angkatan, tapi ini mutlak hak prerogatif Presiden.

“Saya memperkirakan Angkatan Laut akan kehilangan kesempatan lagi untuk menjadi Panglima TNI karena memang ini hak prerogatif presiden bukan persoalan giliran atau rotasi angkatan. Jadi saya melihat peluang Dudung Abdurachman jauh lebih besar daripada Yudo Margono dan Fadjar Prasetyo,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, calon pengganti Andika Perkasa sebagai Panglima TNI adalah kepala staf yang sedang menjabat. Mereka adalah KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Ginting memperkirakan kalkulasi politik yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI ada pada aspek kedekatan dan ketegasan.

Bagi Ginting ketegasan itu ada pada sosok Jenderal Dudung. Ini terlihat dalam track record Dudung menghadapi berbagai masalah keamanan di tanah air, dan terakhir ketika Dudung memberikan sambutan pada acara silaturahmi nasional purnawirawan AD di Sentul.

Dalam sambutannya, Dudung menegaskan akan bersikap tegas, bahkan berani bersikap keras dalam menghadapi ancaman nyata yaitu Papua.

“Tegas di depan Presiden, bagaimana reaksi Presiden megangguk-angguk tanda kemudian menyetujui apa yang akan dilakukan Jenderal Dudung kalau ia menduduki posisi Panglima TNI. Saya kira Jokowi saat ini membutuhkan figur sangat tegas untuk memimpin TNI, dan figur lapangan itu ada pada profil Jenderal Dudung. Itu yang saya amati sampai peristiwa silaturahmi nasional PPAD di Sentul,” ujar Ginting.

Pada bagian lain analisisnya, Ginting memperkirakan peluang adanya perpanjangan masa pensiun bagi perwira TNI dari 58 tahun menjadi 60 tahun setelah era Andika Perkasa.

Memang dalam putusan MK mengenai permohonan masa pensiun bagi prajurit TNI sudah diputuskan bahwa bagi perwira usia pensiun di 58 tahun.

Tapi, kata Ginting, ada klausul menarik dari putusan MK itu yakni MK mengembalikan aturan mengenai masa pensiun prajurit TNI ke DPR dan Pemerintah yang membuat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Artinya, Ginting melihat pemerintah dan DPR diperbolehkan mengubah masa pensiun perwira TNI menjadi 60 tahun.

“Kita akan lihat, kalau ini terjadi perubahan dalam waktu dekat, misalnya, maka itu kemungkinannya bukan buat Andika Perkasa. Artinya kemungkinan Andika Perkasa tetap pensiun 58 tahun. Maka penggantinya berpotensi sampai 60 tahun,” papar dia. (***)

Berita

Jalankan Instruksi Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN Percepat Proses Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Erupsi Gunung Ruang

Published

1 day ago

4 May, 2024

goindonesia1

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat terbatas tentang penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi sejak 16 April 2024 lalu. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (03/05/2024).

Presiden RI menginstruksikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi lantaran berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.

Kepada Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar proses sertipikasi tanah berjalan dengan cepat jika lahannya sudah berstatus clean and clear. Tak hanya itu, presiden secara khusus minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk terjun langsung ke lapangan.

“Diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden RI.

Pada kesempatan terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa pihaknya akan segera memastikan kesediaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat relokasi. Proses ini akan dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan.

“Tidak boleh masyarakat yang sudah sulit hidupnya karena terdampak bencana alam kemudian berlama-lama untuk menunggu kepastian. Kalau status tanahnya sudah clean and clear, Kementerian ATR/BPN akan siap secara cepat untuk memberikan sertipikatnya,” ungkap Menteri AHY.

Ia berharap dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pekebun dapat segera memulai kehidupan barunya. “Itu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama puluhan tahun. Tapi ini demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga mereka. Saya juga berharap selain untuk tempat tinggal juga ada tambahan area lahan yang akan dialokasikan untuk perkebunan warga yang terdampak tadi,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Berita

Kemenparekraf Dorong Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan dalam Berwisata

Published

2 days ago

4 May, 2024

goindonesia1

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mendorong penguatan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata pada saat diskusi panel The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Nusa Dua, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong penguatan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, dalam panel discussion The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Jumat (3/5/2024) mengatakan masalah keamanan dan keselamatan bagi perempuan merupakan isu penting yang perlu diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan. Khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Secara uumum, tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan. Terutama kekerasan terhadap perempuan, sehingga isu keselamatan dan keamanan ini harus diutamakan di sektor parekraf,” kata Nia.

Isu ini, lanjut Nia, perlu diarusutamakan. Mengingat tidak hanya sebagai wisatawan, sektor ini juga didominasi oleh pekerja perempuan.

Sekitar 54,22 persen pekerja sektor parekraf di Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, Nia mendorong agar ada penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama aparat keamanan untuk menjamin serta mengimplementasikan keamanan dan keselamatan bagi kaum perempuan di sektor pariwisata.

“Mari kita ciptakan ekosistem parekraf yang aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga sektor parekraf menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan, namun juga aman dan menyenangkan bagi semua,” katanya.

Diskusi ini juga dihadiri Dosen Poltekpar Bali, Putu Diah Sastri Pitanatri; dan sejumlah perwakilan peserta dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan India. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Berita

Bertemu Presiden IsDB, Menkeu Sampaikan Dukungan Indonesia Untuk IsDB

Published

2 days ago

4 May, 2024

goindonesia1

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser pada Selasa (30/4) di Riyadh. Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan dukungannya dalam langkah reformasi IsDB untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja aspek keuangan dan operasional IsDB agar semakin efektif, berdaya guna dan efisien.

Menkeu mengatakan bahwa 57 negara anggota IsDB, 27 adalah negara Least Developed Countries serta 32 negara berada dalam situasi “fragile” karena perang atau konflik.

“Tantangan pembangunan negara-negara ini sangat besar dan kompleks. Peran IsDB untuk membantu membangun dan memperbaiki kesejahteraan negara-negara anggotanya sangat penting,” terang Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham IsDB siap membantu mendorong kemajuan IsDB agar bisa membantu lebih banyak ke negara-negara anggota yang membutuhkan.

“Ini bentuk kongkrit kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation),” tegas Menkeu. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia