Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Bolaang Mongondow Selatan, goindonesia.co – Usai menempuh perjalanan 7 jam dari Gorontalo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pada Minggu (05/05/2024). Kedatangannya disambut oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru beserta jajaran, juga sejumlah Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare. Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungannya telah memastikan bahwa tanah yang disiapkan di Desa Modisi ini sudah berstatus clean and clearz Artinya, status kepemilikan tanah dan batasnya sudah jelas, demikian juga dari segi tata ruang tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

“Saya hadir cek status (tanah,red)-nya seperti apa dengan total 10 hektare ini. Pada prinsipnya tidak ada masalah dan tidak ada sengketa, tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Dan kalau sudah ditentukan kita juga berharap dalam waktu yang tidak lama, masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya dengan baik,” ujar Menteri AHY.

Secara umum, Menteri AHY melihat bahwa masyarakat korban erupsi Gunung Ruang memiliki kesamaan karakter dari sisi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Desa Modisi, sehingga lokasi ini dianggap lokasi yang pas untuk dijadikan tempat relokasi. Dengan demikian, masyarakat korban erupsi tidak butuh waktu lama untuk melanjutkan kehidupannya. 

“Mata pencaharian secara umum nelayan juga bisa dilanjutkan karena tidak jauh dari sini sudah bertemu pantai dan laut. Dan selebihnya kita berharap juga lahan yang kita persiapkan bersama untuk menjadi perkebunan agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat kita yang akan direlokasi,” lanjutnya.

Kendati demikian, terkait dengan lahan perkebunan yang sedang disiapkan masih dalam tahap tinjau kelayakannya. “Terkait dengan mata pencaharian, kita berharap ada perkebunan tadi, nah ini yang dipersiapkan, ada beberapa alternatif yang diuji dulu dari sisi lokasi, jarak, kemudian kemudahan aksesnya, ini yang sedang kita tinjau, perhitungkan dengan baik setelah itu kita putuskan bersama,” kata Menteri AHY.

Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mempercepat kepengurusan lahan relokasi bagi korban terdampak erupsi Gunung Ruang. Namun sebelum dilakukan sertipikasi, saat ini masih terdapat proses penghitungan nilai serta negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan.

“Timeline-nya sangat ditentukan oleh seberapa cepat appraisal dilakukan, kemudian negosiasi terjadi dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada ganti untung, bukan ganti rugi, kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sini. Setelah itu segera kita urus, kita ingin percepat segala sesuatunya,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dalam lanjutan kunjungan kerjanya di wilayah Korem 143/Halu Oleo (HO) Kendari, bersama kelompok tani setempat (Foto : @tniad.mil.id)

Kendari, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu membantu pemerintah untuk menyejahterakan petani lewat berbagai program unggulan TNI AD, seperti Ketahanan Pangan (Hanpangan) dan TNI AD Manunggal Air. Tak terkecuali di wilayah Sulawesi Tenggara yang kerap dijuluki sebagai “Bumi Anoa”.

Demikian dikatakan Kasad dalam lanjutan kunjungan kerjanya di wilayah Korem 143/Halu Oleo (HO) Kendari, di sela-sela kegiatan penanaman perdana bibit jagung di Desa Nanga Nanga, Kendari, tepatnya di lahan Hanpangan yang dikelola Korem 143/HO bersama kelompok tani setempat, pada Sabtu (4/5/2024).

“Ini kita buat hampir di seluruh daerah, dan ini mungkin juga salah satu yang cukup baik. Dengan lahan seluas 25 hektar, segala macam ada, lahan jagung, ada (peternakan) sapi, ayam, ikan juga ada. Ini juga hasil kerja sama semuanya. Kalau tidak dikeroyok ramai-ramai, petani akan kesulitan meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraannya,” ungkap Kasad di hadapan awak media yang hadir di lokasi.

Penanaman jagung ini sendiri merupakan langkah strategis, baik dalam mendukung program Hanpangan Nasional, serta mempererat hubungan antara TNI AD, Pemda, instansi terkait dan masyarakat setempat. Pemilihan Desa Nanga Nanga Kendari sebagai lahan Hanpangan juga lantaran lokasi desa tersebut terletak di pedalaman yang menjadi salah satu fokus target pembangunan Pemda.

Selain menjadi perwujudan sinergi mencapai Hanpangan Nasional, kegiatan ini juga sekaligus menegaskan bahwa Angkatan Darat bukan hanya sebatas melaksanakan tugasnya di sektor pertahanan, tetapi juga berperan signifikan dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor lainnya, termasuk pertanian.

Kegiatan tanam perdana ini dihadiri oleh para pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta petani setempat. Semuanya turut ambil bagian dalam menanam bibit jagung berkualitas unggul yang sengaja dipilih dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kasad yang didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, serta Danrem 143/HO Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, dan Pj. Gubernur Kendari Komjen (Pol) Andap Budhi Revianto, juga melakukan tebar benih ikan lele dan nila di kolam bioflok, pelepasan burung, penanaman pohon buah, yang juga dilakukan serentak di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin, peninjauan ke kandang sapi, dan berdialog dengan masyarakat sekitar.

Usai kegiatan di Desa Nanga-Nanga, Kasad beserta rombongan kemudian meninjau pameran UMKM dan pasar murah, dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persit KCK, serta memberikan santunan kepada Keluarga Besar TNI (KBT) yang sakit, dan kepada anak yatim piatu. (***) *

(Dispenad)

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pada Minggu (05/05/2024) dini hari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Bandara Gorontalo, untuk kemudian melanjutkan perjalanan meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05) kemarin.

“Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman,” kata Menteri ATR/Kepala BPN sebelum meninggalkan Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN terbang ke Bandara Djalaludin, Gorontalo karena Bandara Sam Ratulangi, Manado saat ini masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

Pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.

“Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan. 

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.

“Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, sebelum dini hari tadi terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden RI sebagai laporan awal. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional