Presiden Joko Widodo meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Depok, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024. Peresmian itu menandai langkah maju dalam upaya nasional meningkatkan kapasitas lokal dalam pengembangan teknologi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinan atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, kita tidak boleh hanya menjadi pasar, dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti rendahnya partisipasi pemasok lokal dalam rantai pasok global. Presiden menyebutkan bahwa dari 320 pemasok global Apple, hanya ada dua yang berasal dari Indonesia. Ini berbanding jauh dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

“Pedagang supplier dari Filipina ada 17, dari Malaysia 19 supplier, dari Thailand 24 supplier, dari Vietnam 72 supplier. Padahal kalau di ASEAN, PDB kita itu paling besar, 46 persen GDP ASEAN itu ada di Indonesia. Tapi untuk supplier kita tadi hanya dua,” jelasnya.

IDTH diharapkan menjadi katalis dalam mengubah paradigma tersebut. Sebagai fasilitas pengujian perangkat berstandar internasional, IDTH adalah yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Dengan investasi yang mendekati Rp1 triliun, fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan canggih untuk menguji berbagai perangkat digital mulai dari laptop hingga radar.

“Seluruh perangkat digital diuji di tempat ini, sebelum dipasarkan diuji di sini untuk memastikan standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat pengguna perangkat-perangkat digital ini dapat terpenuhi,” jelas Presiden.

Lebih dari sekadar pusat uji sertifikasi, Presiden mengharapkan IDTH menjadi pusat inovasi dan penelitian. Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.

“Digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri,” tutup Presiden Jokowi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan industri teknologi digital Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Wali Kota Depok Mohammad Idris. (***)

*(BPMI Setpres)

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Kota Depok, goindonesia.co – Menanggapi kenaikan terbaru dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen pada triwulan I tahun 2024. Apalagi, angka tersebut dicapai saat banyak negara besar mengalami resesi atau penurunan pertumbuhan.

“Negara-negara besar sudah masuk ke jurang resesi, negara lain juga turun growth-nya tapi kita mampu tumbuh di 5,11 persen,” ungkap Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024.

“Ini saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung oleh konsumsi, tetapi juga didukung oleh investasi yang terus masuk ke negara kita,” tambahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 tercatat 5,11 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015.

Sementara itu, dalam menghadapi isu penutupan beberapa pabrik manufaktur di dalam negeri, Presiden mengakui bahwa fluktuasi semacam ini adalah bagian dari dinamika pasar yang dipengaruhi oleh kompetisi, efisiensi, dan adaptasi terhadap barang-barang baru.

“Kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih inovatif,” jelasnya.

Meskipun ada beberapa pabrik yang tutup, Presiden menekankan bahwa secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik. Hal ini menunjukkan daya tahan dan potensi pasar domestik serta kepercayaan investor.

“Saya kira dua hal itu (konsumsi dan investasi) yang sangat baik,” ucapnya.

Peningkatan pertumbuhan ini menjadi indikasi bahwa meskipun menghadapi tantangan global, Indonesia tetap merupakan ekonomi yang kuat dan terus menarik investasi yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (***)

*(BPMI Setpres)

Program pendidikan di Banyuwangi (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Dengan berbagai program pendidikan yang digulirkan, angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Data resmi persentase anak tidak sekolah (ATS) berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023, anak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jawa Timur. Kabupaten/kota lain di Jatim ada yang persentase anak tidak sekolahnya mencapai 5 persen, bahkan 8 persen.

Adapun bila dibandingkan dengan wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo), persentase anak tidak putus sekolah di Banyuwangi merupakan yang terendah.

ATS adalah anak usia SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/sederajat yang tidak pernah sekolah, mengalami putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau anak yang putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan, sejak 2023 Pemkab Banyuwangi menerapkan kebijakan zero drop out pada jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan yang diatur dalam UUD Pemerintah Daerah, mengingat SMA berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.

“Hasilnya hingga akhir 2023 hanya terdapat satu siswa drop out, itu karena orang tua pindah domisili dan tanpa memberikan pemberitahuan pada sekolah,” kata Suratno.

Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).

Selain itu, ada program Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan) yang merupakan program untuk memfasilitasi warga setempat mengikuti pendidikan hingga setara SMA. Program pendidikan ini dilaksanakan berbasis desa/kelurahan.

Ada pula program afirmasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Program yang dilaksanakan sejak 2016 ini menjaring anak yang berhenti sekolah dan mengajaknya kembali ke kelas. Demikian hal nya dengan anak yang terancam putus sekolah, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

Banyuwangi juga memberikan program khusus bagi pelajar kurang mampu seperti pemberian uang transpot, uang saku, uang transportasi, tabungan pelajar, hingga pemberian bantuan peralatan sekolah.

Ada juga program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan solidaritas antar siswa di Banyuwangi. Gerakan tersebut kini semakin meluas jangkauannya. Tidak hanya membantu antar siswa di dalam sekolah, namun meluas antar sekolah. 

Pemkab Banyuwangi juga rutin memberikan beasiswa pada siswa kurang mampu melalui program Banyuwangi Cerdas. Serta berbagai program kolaboratif untuk mengatasi anak putus sekolah lainnya. 

Namun, menurut Suratno, memang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni masih ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, terutama dari jenjang SMP ke SMA. 

“Dari semua itu memang yang paling banyak peralihan jenjang dari SMP ke SMA. Meski sesuai Undang Undang Pemerintah Daerah bukan wilayah kami, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim cabang Banyuwangi untuk memberikan intervensi-intervensi pada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah,” jelas Suratno. (***)

*@banyuwangikab.go.id