Rapat koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Rapat  yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN pada Kamis (02/05/2024) ini membahas terkait Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proyek ILASP sendiri merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang dengan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga sudah melakukan konsultasi publik terkait pelaksanaan proyek ILASP pada 30 April lalu.

Menteri AHY dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar rapat koordinasi tapi juga membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG. “Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat ialah terkait target 2.000 RDTR. Untuk diketahui, jumlah RDTR yang telah dihasilkan hingga saat ini sudah sebanyak 455 RDTR. “Kami sekali lagi ingin memberikan support sekaligus juga memohon support dari teman-teman BIG, terutama terkait penyiapan tata ruang melalui RDTR,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Merespons hal tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai menyatakan dukungannya kepada Kementerian ATR/BPN. “Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi concern ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial,” ungkapnya.

Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim; pendaftaran hak atas tanah tersistematis; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Hadir dalam rapat koordinasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT,  Iskandar Syah; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi; Sekretaris Ditjen SPPR, Fitriyani Hasibuan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Doni Erwan Brilianto; Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum, Akhmad Yulianto Basuki. Turut hadir para pimpinan BIG beserta jajaran. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama terus melalukan percepatan penerbitan visa jemaah haji Indonesia. Hingga hari ini, tercatat sudah lebih 195ribu visa jemaah haji reguler yang terbit atau sekitar 92% dari total kuota.

Tahun ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Sehingga total kuota haji Indonesia adalah 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

“Sampai hari ini, dilaporkan 195.917 visa jemaah haji reguler sudah terbit. Kita terus melakukan percepatan agar visa terbit segera mencapai 100%. Syukur-syukur sebelum keberangkatan jemaah dimulai,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jemaah haji Indonesia akan mulai masuk asrama haji Embarkasi pada 11 Mei 2024. Mereka secara bertahap akan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024.

Menurut Saiful Mujab, pemvisaan diawali dengan proses input data dan dokumen jemaah haji oleh tim di Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi. Saat ini, data yang masuk dan terverifikasi sebanyak 223.474 jemaah.

“Jadi dokumen yang kita proses sudah melebihi kuota haji tahun ini. Prosentasenya mencapai 104,76% karena termasuk juga jemaah dengan kuota cadangan. Ini kita proses agar jika ada yang menunda keberangkatan, jemaah dengan status cadangan juga sudah tervisa,” sebut Saiful Mujab.

“Dari 223.474 dokumen yang terverifikasi, kita sudah ajukan request visa untuk 212.429 jemaah haji reguler,” sambunya.

Saiful Mujab berharap, dengan terobosan proses pemvisaan ini, seluruh kuota jemaah haji Indonesia bisa terserap maksimal.

Keberangkatan jemaah haji Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama dijadwalkan dari 12 – 23 Mei 2024. Untuk gelombang kedua, pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 24 Mei – 10 Juni 2024. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Menko PMK, Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara), yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya penanganan darurat bencana longsor di Kab. Tana Toraja, banjir dan longsor di Kab. Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, serta erupsi Gunung Api Ruang di Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara), yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (2/5/2024).

“Intinya dari tiga bencana ini sudah ada penanganan secara baik, oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian teknis lain. Sekarang sudah berjalan. Telah dilakukan evaluasi dan membahas apa yang akan dilakukan untuk berikutnya,” jelas Muhadjir usai melaksanakan rapat koordinasi.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan, telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait progres isu penanganan pascabencana bencana.

Selain itu juga telah dilaporkan progres yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga dalam penanganan bencana, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemenag, KemenESDM, dan BNPB.

Untuk penanganan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Muhadjir menyampaikan, Kementerian Kesehatan akan kembali menangani kebutuhan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasca bencana.

“Pelayanan kesehatan terutama untuk pengungsi erupsi Gunung Ruang. Termasuk pembangunan ulang fasilitas kesehatan di Sumatra Barat Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, termasuk di Tana Toraja akan mengutamakan pelayanan pengungsi yang saat ini belum optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan Kemendikbudristek telah menginventarisir sekolah yang terdampak bencana, dan merancang program “Satuan Pendidikan Aman Bencana” di sekolah-sekolah yang terkena bencana.

Kemudian, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan percepatan penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus, normalisasi sungai akibat longsor, penanganan irigasi yang putus, serta fasilitas umum lainnya.

“Khusus untuk perbaikan irigasi, dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak menutup kemungkinan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Yang penting PUPR bisa maksimal dan cepat menangani infrastruktur yang sangat mendesak,” ujarnya.

Muhadjir menerangkan, untuk Kementerian ATR/BPN akan memastikan status sertifikat tanah yang terkena dampak, terutama yang direlokasi baik tanah yang ditinggalkan dan baru harus memiliki kepastian status tanahnya.

KemenESDM juga akan memastikan upaya pemulihan dini sarana/prasarana berupa jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi dan menjaga stok kebutuhan energi di wilayah terdampak.
“Kementerian LHK agar membantu Pemda memfasilitasi penyediaan lahan relokasi yang berada di kewenangan LHK berupa hutan yaitu di taman nasional atau lahan konservasi. Serta melakukan revegetasi area yang mengalami deforestasi terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS),” jelasnya.

Kemudian, BNPB akan segera melakukan pendataan permukiman terdampak by name by address di lokasi terdampak bencana. Setelah ada kepastian lahan aman dari bencana serta statusnya clear dan clean, BNPB bersama pemerintah daerah akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui perbaikan, atau perlu dilakukan relokasi

“Untuk wilayah di area erupsi Gunung Ruang sebanyak 301 KK yang akan direlokasi direncanakan ditangani Kementerian PUPR. Dan relokasi kecil-kecilan akan ditangani BNPB,” jelasnya.

Muhadjir juga meminta semua Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten yang terdampak bencana agar berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan dengan baik di tiap daerah.

“Saya minta Provinsi dan Kabupaten terdampak bencana agar segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terutama dengan Kementerian PUPR dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum agar penanganan bencana bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi dihadiri secara daring maupun luring oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sulawesi Utara olly dondokambey, Bupati Padang Pariaman Suharti Bur, dan pejabat perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dan Provinsi Sulawesi Utara. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan