Progres infrastruktur ketenagalistrikan di Ibu Kota Nusantara (Foto : @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu memastikan progres infrastruktur ketenagalistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan lancar sesuai rencana. Pembangunan Infrastruktur ketengalistrikan merupakan faktor penting untuk dalam mendukung IKN. Pasokan listrik yang ramar lingkungan berbasis energi baru terbarukkan akan menjadi pioneer kelistrikan di IKN.

“Salah satu infrastruktur di IKN adalah ketenagalistrikan, oleh karena itu hal ini menjadi sangat penting, tanpa listrik tidak ada yang bergerak disana,” ujar Jisman saat kunjungan kerja di IKN, Rabu (01/05) lalu.

Menurutnya persiapan infrastruktur kelistrikan dari hulu ke hilir harus didetailkan agar mitigasi risiko terhadap permasalahan yang muncul bisa segera diakomodir.”Harapannya kesiapan listrik sebagai salah satu infrastruktur pendukung utama terbentuknya IKN bisa segera dimatangkan sesuai dengan konsep yang diusung IKN,” tutur Jisman.

Jiisman berharap setiap permasalahan yang muncul terkait teknis dan standarisasi kelistrikan diharapkan dapat diselesaikan bersama antara PLN dengan Kementerian/Lembaga terkait mengingatkan kewajiban PLN untuk melaporkan progres yang ada secara periodik per 3 bulan.

“Saya berharap dengan kedatangan kami, terdapat laporan yang lebih khusus ke Menteri ESDM sehingga keraguan atau pengawasan terhadap pengembangan infrastruktur bisa berjalan dengan baik,” kata Jisman.

Menindaklanjuti arahan Dirjen Ketenagalistrikan, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto PLN akan melaporkan secara khusus terkait kondisi terkini serta proyeksi kelistrikan hingga akhir tahun 2024 dan seterusnya sesuai arahan.

Adi juga menyinggung terkait persiapan PLN dalam mempersiapkan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. “Saat ini PLN telah mempersiapkan acara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 dan sebelumnya acara peringatan HUT RI dilaksanakan akan ada beberapa kantor yang beroperasi pada Juli 2024 dan tentunya pasokan listrik harus dipersiapkan,”ungkap Adi.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyatakan, PT PLN melalui PLN Nusantara Power akan memberikan pasokan listrik IKN dengan konsep forest city yang pintar, indah dan ramah lingkungan antara lain dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MG yang akan dipergunakan melistriki IKN termasuk saat apel upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 mendatang

“PLTS IKN bisa beroperasi tepat waktu dan bisa digunakan melistriki IKN saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sinkronisasi tahap pertama dengan kapasitas 10 MW telah berhasil dilakukan sesuai jadwal. Kami akan lanjutkan dengan sinkronisasi untuk 40 MW sisanya dan lakukan uji coba hingga nanti PLTS ini bisa beroperasi komersial melistriki IKN,” kata Ruly.

PLTS IKN 50 MW menjadi pionir pembangkit EBT di kawasan IKN. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada November 2023. PLTS ini dibangun di lahan dengan luas 80 hektar dengan 21.600 panel surya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 pekerja. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Infografis SNI Sepeda (Foto : @www.bsn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Indonesia, sebuah negara dengan 273 juta penduduknya, telah menyaksikan gelombang minat yang meningkat terhadap sepeda dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari transportasi sehari-hari hingga aktivitas rekreasi yang menyenangkan, sepeda telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat.

Namun, di balik kegembiraan dan kebebasan yang ditawarkan oleh aktivitas sepeda, penting untuk mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk sepeda yang digunakan. Inilah mengapa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam industri sepeda menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan SNI mengenai sepeda (SNI 1049:2008) dan sepeda anak (SNI 8224:2016) sebagai SNI Wajib melalui Permenperin No. 30 Tahun 2018.

Salah satu manfaat utama dari penerapan SNI dalam produksi sepeda adalah jaminan terhadap kualitas produk. SNI menetapkan standar yang jelas dan ketat untuk berbagai aspek sepeda, mulai dari bahan baku hingga proses produksi dan spesifikasi teknis. Dengan mematuhi standar ini, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka terbuat dengan material yang berkualitas dan melalui proses produksi yang terstandar.

Selain kualitas, keamanan pengguna merupakan aspek yang tak boleh diabaikan dalam penggunaan sepeda. Penerapan SNI membantu memastikan bahwa sepeda diproduksi dengan memperhatikan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk di dalamnya sistem rem, kekuatan rangka, hingga reflektor untuk keamanan bagi pengguna yang menggunakan sepeda di jalan raya. Dengan demikian, konsumen dapat merasa lebih percaya diri dan aman saat menggunakan sepeda.

SNI juga berperan penting dalam melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak layak. Dengan adanya standar yang jelas, konsumen dapat membedakan antara produk yang memenuhi standar dengan yang tidak. Dalam konteks sepeda, ini berarti konsumen dapat menghindari membeli sepeda palsu atau tidak berkualitas yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Industri sepeda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. Namun, untuk mencapai hal ini, penting bagi produsen untuk memproduksi sepeda yang memenuhi standar internasional. Dengan mematuhi SNI, produsen dapat lebih mudah membawa produk mereka agar dapat diterima di pasar internasional dan bersaing dengan produk dari negara lain. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing industri sepeda Indonesia secara keseluruhan.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam industri sepeda sangat penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan perlindungan konsumen. Dengan memastikan bahwa produk-produk sepeda memenuhi standar yang ditetapkan, kita dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing industri sepeda Indonesia. Oleh karena itu, upaya bersama dari pemerintah, produsen, dan konsumen diperlukan untuk memastikan penerapan SNI yang efektif dan menyeluruh dalam industri sepeda. (***)

*Badan Standardisasi Nasional

Proses evakuasi warga dari Pulau Tagulandang menggunakan KRI Kakap-881, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Rabu (1/5). (Foto : TNI AL, @bnpb.go.id)

Kota Manado, goindonesia.co – Pemerintah terus mengupayakan proses evakuasi terhadap 9.083 warga yang berada di Pulau Tagulandang dalam radius 7 kilometer (km) dari pusat erupsi Gunungapi Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, sebagaimana rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunungapi Ruang di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kota Manado, Kamis (2/5).

Menurut Suharyanto, hingga hari ini sudah ada 3.364 pengungsi yang telah dievakuasi keluar dari Pulau Tagulandang. Sementara itu masih ada 5.719 jiwa dalam proses evakuasi yang dilakukan secara bertahap. 

“Paling tidak ada sembilan ribu lebih warga dalam radius 7 kilometer yang segera harus diungsikan,” jelas Suharyanto.

Adapun proses evakuasi warga ini dilakukan menggunakan beberapa armada kapal seperti KM Glory Mery, KRI Kakap-811, KM Marina Bay, KM Lohoraung, KPL Basarnas, KM Lokongbanua, KM Barcelona Lii dan KM Beacukai. Proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 April hingga 2 Mei 2024 dan diharapkan dapat selesai dalam waktu tiga hari kedepan.

“Mudah-mudahan dalam tiga hari ini proses evakuasi ini bisa selesai,” kata Suharyanto.

Sementara itu, lokasi pengungsian sementara bagi warga yang dievakuasi ini telah disiapkan oleh pemerintah di beberapa titik seperti Sentra Tumou Tou Manado, Sentra di Paal 4 UPT Kemensos, Bapelkes Malalayang, BLK Bitung, Pulau Siau dan beberapa wilayah lain secara mandiri.

BNPB Salurkan DSP 2,25 M Guna Penanganan Darurat

Pemerintah Pusat melalui BNPB juga telah menyalurkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) dengan total 2,25 miliar rupiah yang diberikan melalui dua tahap guna mendukung seluruh rangkaian penanganan darurat bencana erupsi Gunungapi Ruang.

Adapun tahap pertama rinciannya 300 juta rupiah kepada Pemprov Sulawesi Utara, 250 juta rupiah kepada Kodam XIII/MDK, Polda Sulawesi Utara 250 juta rupiah, Lantamal VIII 150 juta rupiah, Lanud Sam Ratulangi sebesar 150 juta rupiah dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro senilai 350 juta rupiah. Kemudian pada tahap kedua meliputi 200 juta rupiah kepada Korem 131/Santiago, Kodim Sitaro 200 juta rupiah, Polres Sitaro 150 juta rupiah, Kota Manado 150 juta rupiah dan Kota Bitung 150 juta rupiah.

Di samping itu, BNPB juga memberikan bantuan berupa logistik dan peralatan yang juga didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama, BNPB telah menyalurkan berupa tenda pengungsi 5 unit, tenda keluarga 100 unit, light tower 4 unit, genset 4 unit, sembako 300 paket, makanan siap saji 300 paket, hygiene kit 300 paket, matras 300 lembar, selimut 300 lembar, kasur lipat 150 lembar, masker 300 dus, velbed 50 unit, toilet portabel 10 paket, survival kit pengungsi 300 paket dan terpal sebanyak 320 lembar.

Adapun bantuan logistik dan peralatan tahap kedua meliputi seng 10 ribu lembar, tenda pengungsi 6 unit, light tower 3 unit, sembako 500 paket, hygiene kit 300 paket, masker 52 box, terpal 1.000 lembar, fire pump 23 HP 5 unit, SCBA set 15 unit, Rescue Tool Combi 4 set, alat penjernih air 10 unit, sleeping bag 500 unit, solar panel 20 set, paku seng 1.000 box, susu protein 200 dus, air mineral 500 dus dan toolkit 30 set.

Dari seluruh bantuan yang telah diserahkan tersebut, Suharyanto meminta agar segala yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Dia juga meminta agar semua upaya penanganan darurat yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Ini tahap dua sudah masuk semua. Mohon dicek betul ya khsusnya Kabupaten Sitaro dan Provinsi Sulawesi Utara. Segera didistribusikan di masyarakat,” pinta Suharyanto.

“Intinya adalah kita sepakat semua bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini harus betul-betul terpenuhi dan tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dukungan tahap ketiga juga akan dikirimkan dalam waktu dekat. Adapun jenis dukungan itu meliputi terpal 500 lembar, tenda keluarga 100 paket dan mie instan 300 dus.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, proses evakuasi 9 ribu warga ini memang harus dilakukan mengingat wilayah dalam radius tujuh kilometer dari pusat kawah Gunungapi Ruang telah ditetapkan menjadi zona berbahaya.

Menurut Kepala PVMBG Hendra Gunawan, secara historis Gunungapi Ruang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Gunungapi berjenis stratovolcano ini juga tercatat mengalami rentetan erupsi yang berdampak langsung terhadap kehidupan maupun penghidupan manusia.

“Ternyata dari historisnya Gunung Ruang ini memang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Jadi sudah tepat memang ini daerah berbahaya,” jelas Hendra.

Menurut catatan, erupsi Gunungapi Ruang terjadi pada tahun 1808, 1810, 1840, 1856, 1870, 1871, 1874, 1889, 1904-1905, 1914, 1915, 1918, 1940, 1946, 1949, 2002 dan 2024. Bahkan Hendra mengatakan bahwa kejadian erupsi pada tahun 1871 juga memicu terjadinya gelombang tsunami dan memakan korban hingga 400 orang.

Atas dasar itu maka pemerintah akan mengambil langkah permanen untuk memindahkan permukiman warga, khususnya yang berada di Pulau Ruang, pulau utama di kaki Gunungapi Ruang, ke lokasi yang lebih aman.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran forkompimda dan unsur terkait lainnya, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan membantu proses relokasi warga yang berada di kawasan rawan bencana erupsi Gunungapi Ruang, khususnya yang berada di Pulau Ruang. Hal ini menurut Suharyanto akan segera dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Suharyanto, ada sebanyak 301 KK yang berasal dari dua desa di kaki Gunungapi Ruang yang menjadi prioritas utama dan harus direlokasi. Dalam hal ini Suharyanto meminta Pemkab Kepulauan Sitaro dan Pemprov Sulawesi Utara untuk segera menyiapkan dan menetapkan lahan yang aman dan kondusif.

Merespon hal ini, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan kalau lahan relokasi untuk warga terdampak dari Pulau Gunung Ruang sudah disiapkan di Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Saat ini lahan tersebut masih berstatus milik masyarakat, tetapi akan segera dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Suharyanto juga memastikan kepada masyarakat yang tidak wajib direlokasi namun tempat tinggalnya mengalami kerusakan terdampak erupsi, maka BNPB juga akan memberikan dukungan pembangunan kembali rumah yang rusak tersebut.

“Ada dua mekanisme. Bagi masyarakat yang bukan tinggal di kaki Gunungapi Ruang, yang tidak direlokasi maka bisa pembangunannya juga dapat dibantu oleh BNPB. Masyarakat yang tidak direlokasi tapi rumahnya rusak, maka bisa kita bisa bantu,” jelas Suharyanto.

Adapun besaran bantuan bagi tingkatan kerusakan rumah dibagi menjadi tiga kategori. Pertama untuk rumah rusak berat maka dapat menerima bantuan senilai 60 juta rupiah, rumah rusak sedang 30 juta rupiah sedangkan rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Suharyanto meminta agar pendataannya dapat segera diselesaikan dan diajukan kepada pemerintah.

“Rusak berat 60 juta rupiah, sedang 30 juta dan ringan 15 juta rupiah,” kata Suharyanto.

“Tolong diajukan. Cepat atau tidaknya tergantung pada pendataan di daerah dan segera daerah mengajukan,” pungkasnya. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB