Connect with us

Berita

Menkes Budi Pastikan Penanganan Stunting di Kupang

Published

on

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat kunjungannya ke kota Kupang dalam rangka launching wolbachia pada Selasa 24 Oktober 2023 (Foto : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI., @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Kupang, goindonesia.co – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan salah satu upaya Penanganan Stunting tersedianya antropometri dan USG di puskesmas Kota Kupang dan digunakan oleh Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela kunjungannya ke kota Kupang dalam rangka launching wolbachia pada Selasa 24 Oktober 2023.

Sebagai contoh Menkes Budi meninjau ketersediaan USG dan antropometri di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Oebobo dan Puskesmas Oepoi.

Di kedua Puskesmas tersebut, Menkes meninjau poli Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. USG dan antropometri sudah tersedia dalam kondisi baik untuk digunakan. Menkes juga memastikan SDM di kedua Puskesmas mampu mengoperasikan alat kesehatan itu.

“SDM baik dokter maupun bidan harus bisa mengoperasikan USG, ibu hamil untuk skrining kesehatannya cukup ditangani di Puskesmas, kecuali ada hal lain yang mengharuskan dirujuk ke rumah sakit,” ujar Menkes Budi di Puskesmas Oepoi, Kupang, Selasa (24/10).

Selain itu, Menkes Budi juga memastikan set antropometri sudah tersedia di Posyandu yang masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas Oebobo dan Puskesmas Oepoi.

“Antropometri sudah tersebar di seluruh Posyandu kami, dan kader-kader nya sudah dilatih,” kata kepala Puskesmas Oebobo dr. Maria Kurniawati Mari.

Dengan adanya USG di setiap Puskesmas di Kota Kupang masyarakat atau ibu hamil mengaku merasa senang karena untuk memeriksakan kehamilannya tidak harus ke rumah sakit, tapi bisa dilakukan di Puskesmas yang lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

“Kebanyakan ibu hamil mengaku senang bisa USG di Puskesmas, mereka bisa dengan mudah ke Puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya tanpa antre di rumah sakit,” ucap dr. Maria.

Di sela-sela kunjungannya di Puskesmas Oebobo, Menkes Budi menyempatkan berbincang dengan salah satu ibu yang akan menimbang anaknya.

“Ibu harus rutin menimbangkan anaknya ke posyandu, berat badan anak harus naik setiap bulannya, berikan anak protein hewani seperti telur. Kalau ayah nya merokok gunakan uang yang tadinya buat rokok untuk beli telur,” kata Menkes Budi.

Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh anak. Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas empat indeks, meliputi Berat Badan menurut Umur (BB/U); Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U); Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB); dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U).

Dengan tersebarnya antropometri di setiap Posyandu di Kupang, berkontribusi pada penurunan angka stunting di NTT. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Februari 2023, stunting di NTT tinggal 15,7% atau 67.518 Balita, terjadi penurunan signifikan dibanding 2018 yang mencapai 35,4% atau 81.434 penderita.

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin mendistribusikan antropometri ke seluruh Posyandu dan USG ke seluruh Puskesmas untuk mengatasi stunting.

Untuk bisa cek stunting dibutuhkan timbangan khusus yang namanya set antropometri. Sebelumnya alat tersebut hanya disediakan di level Puskesmas, padahal yang membutuhkan adalah Posyandu yang jumlahnya 300 ribuan.

Kemenkes dalam 2 tahun ini membagikan 300 ribuan timbangan antropometri ke seluruh Posyandu di Indonesia.

Tak hanya itu, stunting sangat bergantung pada kondisi ibu saat hamil. Menkes Budi menambahkan, untuk mengetahui kesehatan bayi dalam kandungan diperlukan USG.

Sebelumnya, hanya ada 2 ribu USG dari 10 ribu Puskesmas. Dalam 2 tahun terakhir, Kemenkes mendistribusikan 10 ribu USG ke seluruh Puskesmas. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI., @sehatnegeriku.kemkes.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Dorong Penguatan Industri Teknologi Lokal

Published

on

Presiden Joko Widodo meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Depok, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 7 Mei 2024. Peresmian itu menandai langkah maju dalam upaya nasional meningkatkan kapasitas lokal dalam pengembangan teknologi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinan atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, kita tidak boleh hanya menjadi pasar, dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti rendahnya partisipasi pemasok lokal dalam rantai pasok global. Presiden menyebutkan bahwa dari 320 pemasok global Apple, hanya ada dua yang berasal dari Indonesia. Ini berbanding jauh dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

“Pedagang supplier dari Filipina ada 17, dari Malaysia 19 supplier, dari Thailand 24 supplier, dari Vietnam 72 supplier. Padahal kalau di ASEAN, PDB kita itu paling besar, 46 persen GDP ASEAN itu ada di Indonesia. Tapi untuk supplier kita tadi hanya dua,” jelasnya.

IDTH diharapkan menjadi katalis dalam mengubah paradigma tersebut. Sebagai fasilitas pengujian perangkat berstandar internasional, IDTH adalah yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Dengan investasi yang mendekati Rp1 triliun, fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan canggih untuk menguji berbagai perangkat digital mulai dari laptop hingga radar.

“Seluruh perangkat digital diuji di tempat ini, sebelum dipasarkan diuji di sini untuk memastikan standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat pengguna perangkat-perangkat digital ini dapat terpenuhi,” jelas Presiden.

Lebih dari sekadar pusat uji sertifikasi, Presiden mengharapkan IDTH menjadi pusat inovasi dan penelitian. Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.

“Digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri,” tutup Presiden Jokowi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan industri teknologi digital Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Wali Kota Depok Mohammad Idris. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Data Kemendikbudristek: Angka Anak Tidak Sekolah Banyuwangi Salah Satu Terendah di Jatim

Published

on

Program pendidikan di Banyuwangi (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Dengan berbagai program pendidikan yang digulirkan, angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Data resmi persentase anak tidak sekolah (ATS) berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023, anak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jawa Timur. Kabupaten/kota lain di Jatim ada yang persentase anak tidak sekolahnya mencapai 5 persen, bahkan 8 persen.

Adapun bila dibandingkan dengan wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo), persentase anak tidak putus sekolah di Banyuwangi merupakan yang terendah.

ATS adalah anak usia SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/sederajat yang tidak pernah sekolah, mengalami putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau anak yang putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan, sejak 2023 Pemkab Banyuwangi menerapkan kebijakan zero drop out pada jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan yang diatur dalam UUD Pemerintah Daerah, mengingat SMA berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.

“Hasilnya hingga akhir 2023 hanya terdapat satu siswa drop out, itu karena orang tua pindah domisili dan tanpa memberikan pemberitahuan pada sekolah,” kata Suratno.

Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).

Selain itu, ada program Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan) yang merupakan program untuk memfasilitasi warga setempat mengikuti pendidikan hingga setara SMA. Program pendidikan ini dilaksanakan berbasis desa/kelurahan.

Ada pula program afirmasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Program yang dilaksanakan sejak 2016 ini menjaring anak yang berhenti sekolah dan mengajaknya kembali ke kelas. Demikian hal nya dengan anak yang terancam putus sekolah, agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

Banyuwangi juga memberikan program khusus bagi pelajar kurang mampu seperti pemberian uang transpot, uang saku, uang transportasi, tabungan pelajar, hingga pemberian bantuan peralatan sekolah.

Ada juga program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan solidaritas antar siswa di Banyuwangi. Gerakan tersebut kini semakin meluas jangkauannya. Tidak hanya membantu antar siswa di dalam sekolah, namun meluas antar sekolah. 

Pemkab Banyuwangi juga rutin memberikan beasiswa pada siswa kurang mampu melalui program Banyuwangi Cerdas. Serta berbagai program kolaboratif untuk mengatasi anak putus sekolah lainnya. 

Namun, menurut Suratno, memang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni masih ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, terutama dari jenjang SMP ke SMA. 

“Dari semua itu memang yang paling banyak peralihan jenjang dari SMP ke SMA. Meski sesuai Undang Undang Pemerintah Daerah bukan wilayah kami, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim cabang Banyuwangi untuk memberikan intervensi-intervensi pada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah,” jelas Suratno. (***)

*@banyuwangikab.go.id

Continue Reading

Berita

PLN Gerak Cepat Pulihkan Listrik Terdampak Banjir dan Longsor di Sulawesi Selatan

Published

on

Gerak cepat PT PLN (Persero) memulihkan pasokan listrik usai banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Luwu, Wajo, Enrekang, Sidrap, dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) (Foto : @web.pln.co.id)

Makassar, goindonesia.co – PT PLN (Persero) gerak cepat memulihkan pasokan listrik usai banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Luwu, Wajo, Enrekang, Sidrap, dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Hingga Senin (6/5) pukul 08.00 WITA, persentase listrik menyala sudah mencapai 94,8%.

Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kerja cepat PLN memulihkan gangguan kelistrikan akibat bencana alam. Pihaknya selaku Pemerintah Daerah juga mengerahkan bantuan untuk petugas PLN agar bisa mencapai lokasi bencana yang sulit dijangkau untuk memulihkan listrik.

“Listrik merupakan prioritas yang harus segera dipulihkan. Untuk itu kami bersama unsur pimpinan daerah lainnya juga turut bekerja sama dan saling membantu untuk penanganan bencana dan pemulihan listrik di Kabupaten Luwu,” ujar Bahtiar.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memberikan instruksi langsung kepada seluruh unit di semua wilayah kerja Sulsel untuk bersinergi membantu mengantisipasi dan menangani bencana banjir. PLN turut aktif Bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan berbagai stakehokders terkait untuk melakukan penanganan yang cepat dan tepat.

“Saat bencana banjir terjadi fokus kami melakukan pengamanan jaringan kelistrikan untuk menjaga keselamatan warga. Kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, BPBD serta pihak terkait untuk menyalurkan bantuan kepada wilayah yang terdampak bencana,” ucap Darmawan.

Sejak kejadian banjir, PLN menurunkan petugas piket untuk kontrol jaringan dan pengamanan kelistrikan. PLN juga secara paralel memastikan titik-titik lokasi yang digunakan warga untuk berkumpul sementara dan menyalurkan bantuan ke sejumlah titik tersebut.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin mencatat, dari pendataan awal pada Jumat (03/04) sejumlah 77.397 pelanggan di lima Kabupaten terdampak bencana mengalami gangguan listrik. Gangguan tersebut dikarenakan kerusakan infrastruktur dan gardu distribusi yang terendam banjir.

“Alhamdulillah, sampai dengan Sabtu (04/05) pukul 22.00 WITA sudah 70.638 pelanggan atau sebesar 91% pelanggan terdampak berhasil kami pulihkan pasokan listriknya. Sampai Senin (6/5) pagi, sudah lebih dari 94,8% menyala,” terang Andy.

Andy memastikan petugas PLN siap siaga 24 jam untuk memperbaiki aset-aset kelistrikan yang terdampak longsor di Kabupaten Luwu. Khusus untuk beberapa Kabupaten yang terdampak banjir, kata Andy, petugas akan memastikan keamanan kondisi sebelum menyalakan pasokan listrik.

“Sampai saat ini petugas masih bekerja memulihkan pasokan listrik di lapangan, memperbaiki aset-aset kelistrikan PLN yang terdampak. Alhamdullilah mayoritas pasokan listrik di daerah terdampak sudah pulih,” kata Andy.

Di samping pemulihan pasokan listrik, imbuh Andy, PLN juga aktif memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak bencana. Melalui Yayasan Baitul Maal (YBM), PLN menyalurkan bantuan berupa selimut, paket makanan siap saji, beras, air mineral serta kebutuhan utama lainnya bagi masyarakat di Kabupaten Luwu, Sidrap dan Wajo.

“PLN selain berfokus pada pemulihan pasokan listrik, kami juga berempati kepada masyarakat. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bencana ini dapat cepat berlalu,” ucap Andy. (***)

*PT PLN (Persero)

Continue Reading

Trending