Menko PMK, Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara), yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya penanganan darurat bencana longsor di Kab. Tana Toraja, banjir dan longsor di Kab. Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, serta erupsi Gunung Api Ruang di Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan dengan baik oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Pascabencana Longsor Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Banjir dan Longsor di Sumatera Barat, dan Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara), yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (2/5/2024).

“Intinya dari tiga bencana ini sudah ada penanganan secara baik, oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian teknis lain. Sekarang sudah berjalan. Telah dilakukan evaluasi dan membahas apa yang akan dilakukan untuk berikutnya,” jelas Muhadjir usai melaksanakan rapat koordinasi.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan, telah dilakukan inventarisasi informasi dan tindak lanjut dukungan dari Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait progres isu penanganan pascabencana bencana.

Selain itu juga telah dilaporkan progres yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga dalam penanganan bencana, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemenag, KemenESDM, dan BNPB.

Untuk penanganan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Muhadjir menyampaikan, Kementerian Kesehatan akan kembali menangani kebutuhan pelayanan kesehatan dalam penanganan pasca bencana.

“Pelayanan kesehatan terutama untuk pengungsi erupsi Gunung Ruang. Termasuk pembangunan ulang fasilitas kesehatan di Sumatra Barat Pesisir Selatan dan Padang Pariaman, termasuk di Tana Toraja akan mengutamakan pelayanan pengungsi yang saat ini belum optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan Kemendikbudristek telah menginventarisir sekolah yang terdampak bencana, dan merancang program “Satuan Pendidikan Aman Bencana” di sekolah-sekolah yang terkena bencana.

Kemudian, Kementerian PUPR akan segera melaksanakan percepatan penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak berupa jalan dan jembatan rusak/putus, normalisasi sungai akibat longsor, penanganan irigasi yang putus, serta fasilitas umum lainnya.

“Khusus untuk perbaikan irigasi, dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak menutup kemungkinan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Yang penting PUPR bisa maksimal dan cepat menangani infrastruktur yang sangat mendesak,” ujarnya.

Muhadjir menerangkan, untuk Kementerian ATR/BPN akan memastikan status sertifikat tanah yang terkena dampak, terutama yang direlokasi baik tanah yang ditinggalkan dan baru harus memiliki kepastian status tanahnya.

KemenESDM juga akan memastikan upaya pemulihan dini sarana/prasarana berupa jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi dan menjaga stok kebutuhan energi di wilayah terdampak.
“Kementerian LHK agar membantu Pemda memfasilitasi penyediaan lahan relokasi yang berada di kewenangan LHK berupa hutan yaitu di taman nasional atau lahan konservasi. Serta melakukan revegetasi area yang mengalami deforestasi terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS),” jelasnya.

Kemudian, BNPB akan segera melakukan pendataan permukiman terdampak by name by address di lokasi terdampak bencana. Setelah ada kepastian lahan aman dari bencana serta statusnya clear dan clean, BNPB bersama pemerintah daerah akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui perbaikan, atau perlu dilakukan relokasi

“Untuk wilayah di area erupsi Gunung Ruang sebanyak 301 KK yang akan direlokasi direncanakan ditangani Kementerian PUPR. Dan relokasi kecil-kecilan akan ditangani BNPB,” jelasnya.

Muhadjir juga meminta semua Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kabupaten yang terdampak bencana agar berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan dengan baik di tiap daerah.

“Saya minta Provinsi dan Kabupaten terdampak bencana agar segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terutama dengan Kementerian PUPR dalam urusan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum agar penanganan bencana bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi dihadiri secara daring maupun luring oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Sestama BNPB Rustian, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sulawesi Utara olly dondokambey, Bupati Padang Pariaman Suharti Bur, dan pejabat perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dan Provinsi Sulawesi Utara. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Jumat, 3 Mei 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Jumat, 3 Mei 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah instruksi kepada jajarannya terkait penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu.

Instruksi yang pertama adalah Presiden Jokowi minta jajarannya untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi. Menurut Presiden, berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.

“Sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan,” ujar Presiden dalam pengantar ratasnya.

Presiden juga minta jajarannya untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi sudah tepat dan sesuai. Bahkan, Presiden secara khusus minta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono untuk terjun langsung ke lapangan.

“Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden.

Instruksi lainnya adalah Presiden minta agar jajarannya segera membuat skema terkait pendanaan, bantuan, hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan relokasi tersebut. Presiden juga ingin menteri terkait melakukan identifikasi terhadap bangunan dan infrastruktur yang terdampak.

“Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, baik itu sekolah, rumah sakit, ataupun jembatan, dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, Gunung Ruang yang ada di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mengalami erupsi sejak tanggal 16 April 2024 yang lalu. Pemerintah pun telah melakukan evakuasi terhadap ribuan warga yang berada di sekitar Gunung Ruang. (***)

*(BPMI Setpres)

Sosialisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dan Pengenalan Aplikasi SKM Online Lingkup Pemerintah Daerah secara luring, Kamis (02/05). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik terus dioptimalkan. Melalui peran serta masyarakat dalam proses penyediaan layanan publik, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Maksud dalam pertemuan ini adalah kita ingin menyosialisasikan kebijakan partisipasi masyarakat. Mengapa kita sosialisasikan kembali, kita ingin secara berkelanjutan mengingatkan semua betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik, “ ujar Analis Kebijakan Utama Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin saat membuka Sosialisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dan Pengenalan Aplikasi SKM Online Lingkup Pemerintah Daerah secara luring, Kamis (02/05).

Imanuddin mengatakan, pentingnya peran masyarakat dalam pelayanan publik, merupakan salah satu landasan munculnya paradigma baru dalam pelayanan publik yang dikenal dengan paradigma Public Service Logic. Dalam paradigma ini, lanjutnya, masyarakat diposisikan sebagai subjek dari pelayanan publik yang berperan untuk menciptakan nilai-nilai dari pelayanan dan kebijakan pelayanan yang dibuat.

“Pelibatan masyarakat dalam pembentukan nilai-nilai pelayanan publik, diharapkan pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi mereka, serta memberikan pengalaman yang baik dan kepuasan yang tinggi sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud,” ungkapnya.

Beragam strategi telah diupayakan oleh Kementerian PANRB untuk memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik. Namun, terdapat sejumlah hambatan yang membuat pemberdayaan masyarakat tersebut tidak berjalan sesuai ekspektasi.

Permasalahan pertama, adalah masih rendahnya pelibatan masyarakat oleh instansi pemerintah dan unit penyelenggara pelayanan publik (UPP). Masyarakat, dalam hal ini individu, kelompok, swasta, organisasi masyarakat sipil, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat, masih jarang terlibat terhadap penyelenggaraan pelayanan. Kemudian penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tidak objektif dan terbuka menjadi permasalahan berikutnya.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP). Menurutnya, masih banyak instansi/UPP yang melaksanakan FKP sekadar sebagai kegiatan seremonial dan pelepas tanggung jawab semata. FKP yang diharapkan dapat berfungsi sebagai ruang untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, banyak yang terlaksana tanpa adanya pembahasan substansi dan rencana tindak lanjut dalam perbaikan pelayanan publik.

“Berkaca dari sejumlah permasalahan tersebut, maka sangat penting bagi instansi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik,”imbuhnya.

Imanuddin berharap, dari kegiatan ini, dapat memperbaiki pelaksanaan SKM, FKP dan LAPOR! di instansi maupun di unit layanan masing-masing. “Kami berharap berdasarkan rekomendasi perbaikan tersebut, pemberdayaan masyarakat melalui SKM dan FKP dapat dilaksanakan secara serius serta dapat merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan SKM dan FKP, sehingga masyarakat memainkan peranan penting dalam proses pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima,” harapnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)