Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan keterangan pers progres pengadaan ASN tahun 2024, di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (03/05).(Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi.

Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

“Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,” ungkap Menteri Anas.

“Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga, sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi,” imbuh Anas.

Anas menambahkan, selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh Indonesia. “Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” ujar Anas.

Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan.

Anas mengatakan, saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan Pemda. Namun, tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. “Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah, yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggat pengisiannya. Kalau ini sudah beres 100 persen, kita bisa memulai pendaftaran CASN yang sudah ditunggu-tunggu publik,” jelas Anas.

“Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan Pemda. Karena ada kasus, Pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,” ungkap Menteri Anas.

Anas merinci, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi.

Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. “Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,” papar Menteri Anas.

Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah.

Selain itu, Anas juga menegaskan agar Masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. “Contohnya live score hasil tes di Kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara realtime. Dengan adanya live score di youtube, maka tidak ada titipan orang dalam,” tegas Menteri Anas. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri (Foto : @bnn.go.id)

Timor Leste, goindonesia.co – Dalam penanganan permasalahan narkotika, pengawasan perbatasan menjadi perhatian khusus bagi Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Marthinus Hukom. Sebab itu, letak geografis Indonesia yang memiliki batas darat dan maritim dengan Timor Leste menjadi latar belakang kunjungan kerja Kepala BNN RI ke Timor Leste.

Setelah bertemu dengan Kepala National Intelligence Service (SNI) Timor Leste, Kepala BNN RI bersama delegasi melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menemui Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Francisco Da Costa Guterres, di Kantor Kementerian Dalam Negeri Timor Leste, Dili, pada Kamis (2/5).

“Peredaran narkotika merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, yang Saya percaya merupakan tantangan dan ancaman bagi Indonesia dan Timor Leste,” ungkap Marthinus Hukom dalam pertemuan tersebut.

Karena itu, Kepala BNN RI mengajak pemerintah Timor Leste untuk mengembangkan kerja sama, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui empat usulan kolaborasi seperti perjanjian ekstradisi terkait kejahatan narkotika, pertukaran agen, penempatan staf dari BNN atau Liaison Officer, serta melakukan analisis dan operasi bersama, baik darat, laut, maupun udara.

Baca juga: 60 Lembaga Pendidikan di Kota Langsa Rumuskan Kebijakan Penanggulangan Narkoba Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. Ia meyakini bahwa pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antar kedua negara dan membuka jalan untuk kerja sama yang lebih erat di masa mendatang.

Lebih lanjut Ia berharap, dialog bersama Menteri Dalam Negeri Timor Leste meraih hasil positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. (***)

*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Rapat koordinasi Kementerian ATR/BPN bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Rapat  yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN pada Kamis (02/05/2024) ini membahas terkait Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Proyek ILASP sendiri merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang dengan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga sudah melakukan konsultasi publik terkait pelaksanaan proyek ILASP pada 30 April lalu.

Menteri AHY dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar rapat koordinasi tapi juga membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG. “Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat ialah terkait target 2.000 RDTR. Untuk diketahui, jumlah RDTR yang telah dihasilkan hingga saat ini sudah sebanyak 455 RDTR. “Kami sekali lagi ingin memberikan support sekaligus juga memohon support dari teman-teman BIG, terutama terkait penyiapan tata ruang melalui RDTR,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Merespons hal tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai menyatakan dukungannya kepada Kementerian ATR/BPN. “Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi concern ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial,” ungkapnya.

Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim; pendaftaran hak atas tanah tersistematis; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Hadir dalam rapat koordinasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT,  Iskandar Syah; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi; Sekretaris Ditjen SPPR, Fitriyani Hasibuan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Doni Erwan Brilianto; Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum, Akhmad Yulianto Basuki. Turut hadir para pimpinan BIG beserta jajaran. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional