Berita

Proyek Drone Elang Hitam untuk TNI Dihentikan Sepihak oleh Kepala BRIN

Published

2 years ago

20 September, 2022

Purwarupa drone buatan dalam negeri Elang Hitam di hangar PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung pada Jumat, 13 Maret 2020. Foto: Antara/Virna P

Purwarupa drone MALE Elang Hitam kini berada di hangar PTDI, Kota Bandung.

Jakarta, goindonesia.co – Proyek pesawat tanpa awak (UAV) atau drone Elang Hitam yang sudah dirintis sejak enam tahun terakhir, dihentikan scara sepihak oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Padahal, drone kombatan jenis medium-altitude long-endurance (MALE) bernama Elang Hitam itu rencananya diperuntukkan bagi TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Dikutip dari Janes, Jumat (16/9/2022), Laksana menjelaskan, sumber daya dari proyek drone yang semula memiliki kekuatan untuk menyerang, kini dialihkan untuk kemampuan sipil. Keputusan itu jelas menangguhkan ambisi nasional pemerintah Indonesia yang ingin mengembangkan drone MALE buatan dalam negeri untuk memperkuat militer.

Apalagi, proyek Elang Hitam termasuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016. Konsorsium yang terlibat dalam pengembangan Elang Hitam, yang mencakup lintas instansi didirikan pada 2017.

Institusi yang terlibat mencakup, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI AU, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Len Industri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, kini LAPAN dan BPPT termasuk beberapa lembaga yang dilebur menjadi BRIN.

Purwarupa pertama Elang Hitam dibuat di fasilitas PTDI, Kota Bandung pada 30 Desember 2019. Selain memenuhi persyaratan kebutuhan TNI AU, Elang Hitam dibuat karena memiliki kemampuan menyerang dengan cepat, dengan menggunakan sistem kontrol dan tempur yang dikembangkan menggunakan aplikasi lokal.

Sayangnya, kini proyek itu berhenti karena pimpinan BRIN tidak mendukung kelanjutan pengembangan Elang Hitam. Sumber Republika menyatakan, purwarupa Elang Hitam kini terongok di hangar PTDI. Keputusan pemerintah pula yang menggabungan beberapa instansi dalam konsorsium pengembangan Elang Hitam menjadi BRIN membuat proyek itu menjadi jalan di tempat.

Kini, bahkan Kepala BRIN tidak mendukung proyek tersebut dengan alasan tak ada dana. Dengan begitu, Laksana dianggap melawan Keppres Jokowi tentang pembuatan Elang Hitam. Pasalnya, pengembangan Elang Hitam masih masuk dalam PSN yang berada di bawah tanggung jawab Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Adapun drone MALE yang dirintis anak bangsa semula dirancang bisa terbang 15 ribu sampai 30 ribu kaki, lama terbang 24 jam, dipersenjatai, dapat beroperasi siang dan malam maupun di segala cuaca, dan bisa berkomunikasi dengan jarak 200 kilometer. Elang Hitam diproyeksikan bisa setara dengan MQ-1 Predator (AS), CH-4 Rainbow (China), Shahed 129 (Iran), KT Orion (Rusia), dan ANKA (Turki).

Salah satu peneliti BRIN yang terlibat pengembangan Elang Hitam, Akhmad Farid Widodo membenarkan jika proyek tersebut sudah dihentikan. “Elang Hitam sudah dihentikan, resmi diubah jadi peruntukan sipil, bukan militer. Beritanya ada di situs Janes,” kata Akhmad singkat.

Pada 13 Maret 2020, Direktur Teknologi dan Pengembangan (sekarang Direktur Utama) PTDI, Marsda Gita Amperiawan menjelaskan, drone MALE Elang Hitam bakal uji terbang perdana pada Oktober 2020. “Kemudian kita lanjut ke proses sertifikasi untuk flight test,” kata Gita kepada wartawan di hangar PTDI.

Menurut dia, proyek tersebut diperkirakan bisa selesai pada 2023. “Jadi tes terbang, tes terbang akan dikerjakan sampai 2021 untuk bisa dapatkan type certificate sebagai MALE surveillance. Dan kita akan lanjut terus mengintegrasikan senjata, weaponize. Nah itu kita mengharapkan di 2023 itu type certificate untuk kombatan MALE bisa kita dapat,” ujar Gita. (***)

Berita

Semakin Diminati Masyarakat, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Meningkat Tiap Bulannya

Published

14 hours ago

2 May, 2024

goindonesia1

LRT Jabodebek (Foto :@www.majalahlintas.com)

Jakarta, goindonesia.co – LRT Jabodebek semakin diminati masyarakat sebagai tranportasi dalam bermobilisasi sehari-hari. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada bulan April mencapai 1.402.933 pengguna, meningkat 2 persen dari bulan sebelumnya sebanyak 1.380.044 pengguna pada bulan Maret.

Jumlah rata-rata pengguna yang menggunakan LRT Jabodebek pada hari kerja (weekday) yakni 64.365 pengguna, sedangkan rata-rata pengguna pada akhir pekan (weekend) mencapai 26.650 pengguna.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan jumlah pengguna LRT Jabodebek pada tahun 2024 selalu meningkat tiap bulannya.

“Sejak bulan Januari 2024 hingga April 2024 jumlah pengguna LRT Jabodebek selalu meningkat. Bahkan jika jumlah pengguna LRT Jabodebek pada bulan April ini dibandingkan dengan bulan Januari, terdapat pertumbuhan yang signifikan sebesar 16 persen,” ujar Mahendro.

Mahendro menambahkan, peningkatan ini tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek. Dukungan dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan melalui tarif promo juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat. Selain itu, banyaknya perjalanan LRT Jabodebek juga menjadi faktor lain meningkatnya jumlah pengguna.

“KAI yakin bahwa tren peningkatan pengguna LRT Jabodebek akan berlanjut seiring dengan kepercayaan publik terhadap keandalan moda transportasi ini, yang belum genap 1 tahun beroperasi,” ujar Mahendro.

KAI juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang memilih LRT Jabodebek sebagai moda transportasi pilihan mereka. Dengan kepercayaan ini, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan LRT Jabodebek sesuai dengan harapan masyarakat dan dalam mendukung program pemerintah untuk mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara melalui penggunaan transportasi massal. (***)

*(Public Relations KAI)

Berita

Waketum MUI Ajak Seluruh Ormas Islam dan Keagamaan Hadiri Halalbihalal 2024

Published

15 hours ago

2 May, 2024

goindonesia1

Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengajak seluruh komponen ormas Islam dan keagamaan untuk menghadiri Halalbihalal 2024.

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan oleh MUI pada 7 Mei 2024. Kiai Marsudi berharap, kehadiran para tokoh ormas Islam dan keagamaan menjadi momentum untuk bersinergi.

“Acara ini adalah momen penting untuk saling connect, saling menyambung, dan saling silaturahmi,” katanya dalam keterangan pers yang diterima MUIDigital Selasa (30/04/2024).

Selain berharap atas kehadiran dari para pimpinan ormas Islam dan keagamaan, Kiai Marsudi juga mengajak seluruh pengurus MUI hadir dalam kegiatan ini. Baik mereka yang bertugas di pusat, daerah, maupun cabang.

Diharapkan, pertemuan halalbihalal yang konsisten diadakan tiap tahunnya oleh MUI ini dapat menjadi momentum untuk bersinergi dan kolaborasi. Tidak lain upaya ini adalah bagian dari perjuangan untuk kemaslahatan umat.

“Semoga MUI bersama dengan ormas-ormas Islam dan keagamaan se-Indonesia bersatu padu berjuang untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan bangsa,” harap Kiai Marsudi.

Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran panitia MUI yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk kegiatan ini. Tidak mungkin terselenggara suatu kegiatan tanpa adanya upaya terbaik dari panitia yang mengatur jalannya acara.

Tak hanya mengundang ormas Islam dan keagamaan, MUI juga mengundang berbagai komponen bangsa untuk hadir dalam kegiatan ini. Mulai dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh bangsa untuk meramaikan kegiatan halalbihalal.

Harapannya pertemuan tersebut dapat menghasilkan semangat baru dan berbagai kolaborasi dengan para stakebolder. Pada akhirnya, menjadi upaya penting dalam memajukan bangsa serta memberi dampak baik bagi kemaslahatan umat. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Tinjau Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tegaskan Pentingnya Keseimbangan Harga

Published

16 hours ago

2 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Sumbawa, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga pada saat terjadi kelebihan suplai.

“Harga yang sebelumnya Rp7.000 sekarang sudah turun menjadi Rp4.200. Baik untuk peternak tapi kurang baik untuk petani. Ini lho menjaga keseimbangan seperti ini yang tidak mudah,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga menegaskan bahwa produktivitas jagung di setiap daerah harus meningkat. Hal tersebut penting untuk memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan para petani.

“Misalnya kayak di sini pakai benih tangguh hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton, kalau yang bisi juga sama bisa 7, 8, 9 ton. Nah produksinya harus itu, tapi ada yang di bawah 5 ton. Nah itu yang dengan harga Rp4.200 itu nggak nutup,” ungkap Presiden.

Presiden pun berharap harga jagung dapat terus meningkat dan terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Presiden juga telah menginstruksikan jajarannya untuk melalukan perhitungan dengan baik.

“Kemarin kita sudah hitung-hitung dan kita dorong tapi kalau suplainya terlalu besar demand-nya tetap itu hukum pasarnya harga pasti turun karena oversupply,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mendorong industrialisasi di bidang pertanian. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.

“Hilirisasi ini memang yang terus akan kita dorong sehingga harga itu bisa lebih stabil, kalau ada industri harga akan lebih stabil. Tapi kalau jauh dari sini harus dibawa ke Jawa, dari sini harus dibawa ke Jawa Barat, ya memang cost-nya kemakan banyak di transpor,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah. (***)

*(BPMI Setpres)