Connect with us

Berita

Saling Belajar Kelola Mangrove, Menteri LHK Ajak Delegasi India Diskusi di TWA Mangrove Angke Kapuk

Published

on

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya saat menerima kunjungan delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup India di Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove Angke Kapuk, Jakarta (10/7/2023).(Foto : Biro Hubungan Masyarakat, KLHK, @www.menlhk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya menerima kunjungan delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup India di Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove Angke Kapuk, Jakarta (10/7/2023). Kunjungan Delegasi KLH India ini ke Indonesia ini dimanfaatkan untuk saling mempelajari tata kelola rehabilitasi mangrove dan upaya-upaya dalam pengendalian perubahan iklim. 

Menteri Siti dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Indonesia memiliki wilayah dan keragaman ekosistem mangrove terluas di dunia. Indonesia adalah rumah bagi 3,36 juta hektar hutan bakau, lebih banyak dari negara lain dengan 83 persen areanya dalam kondisi baik, menurut Peta Mangrove Nasional (PMN). 

Lebih lanjut, Menteri Siti juga menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengumumkan rencana ambisius untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar di garis pantai yang terdegradasi. Bahkan, saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, Indonesia terus melakukan pemulihan ekosistem mangrove melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Luas areal yang ditanami melalui PEN Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) adalah 17.704 hektar yang tersebar di 34 provinsi dan menciptakan lapangan kerja bagi 39.970 orang atau setara dengan 1.700.000 hari kerja yang tergabung dalam lebih dari 1.000 kelompok masyarakat. Program PEN PKPM kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dan telah diperluas area kerjanya menjadi 37.000 hektar. 

“Sejak tahun 2020, Indonesia telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 65.561 hektar, dan terus berlanjut hingga saat ini dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat,” ungkap Menteri Siti. 

Menteri Siti juga menjelaskan, selama dua dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan degradasi mangrove. Upaya seperti deklarasi zona pesisir sebagai kawasan lindung, melarang penebangan kayu bakau, pembuatan jalur hijau wajib di sepanjang garis pantai, serta penyediaan bibit mangrove untuk program restorasi dan rehabilitasi.

“Indonesia telah menetapkan Peta Jalan Nasional rehabilitasi mangrove untuk tahun 2021–2030, dan sedang memperkaya rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove untuk memperkuat tindakan kolaboratif antar pemangku kepentingan,” jelas Menteri Siti. 

Pada kesempatan ini juga, Menteri Siti memperkenalkan Delegasi India kepada program ambisius Indonesia untuk memulihkan dan merehabilitasi lingkungan baik laut dan darat melalui Forestry and other Land Use (FoLU) Net Sink 2030. Program ini adalah agenda yang disusun secara sistematis dan terukur untuk aksi iklim guna memenuhi komitmen kami untuk NDC Indonesia yaitu sebesar 31,89% dan 43,2% penurunan emisi pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Pemulihan ekosistem mangrove yang terdegradasi adalah elemen kunci dari rencana ambisius Indonesia untuk mengubah lebih banyak sektor lahan dan hutannya menjadi penyerap karbon pada tahun 2030, sebuah kontribusi yang signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim. Sedangkan rehabilitasi mangrove bertujuan untuk meningkatkan tutupan vegetatif mangrove di kawasan pesisir. 

Mengakhiri sambutannya, Menteri Siti menegaskan bahwa Indonesia sangat serius untuk menyelamatkan alam dan lingkungan, untuk generasi sekarang dan yang akan datang. “Kami percaya bahwa peran kelestarian mangrove sangat penting untuk masa kini dan masa depan planet kita.  Saya ingin menyerukan peningkatan kerja sama global untuk melindungi lingkungan kita,” pungkas Menteri Siti. 

Pada kegiatan ini, Menteri LHK turut didampingi oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian luar Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.(***)

*Biro Hubungan Masyarakat, KLHK, @www.menlhk.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Indonesia dan Ukraina Buka Peluang Kerjasama Bilateral di Bidang Pertanian

Published

on

Mentan RI Andi Amran Sulaiman dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menggelar pertemuan bilateral di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Foto : @pertanian.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menggelar pertemuan bilateral di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Vasyl Hamianin mengungkapkan Indonesia dan Ukraina akan menjadi partner yang sangat baik untuk kemajuan pembangunan sektor pertanian kedua negara.

“Saya berkunjung ke Kementerian Pertanian Indonesia untuk pertama kali. Ini adalah pertemuan yang menarik dan sangat produktif. Saya pikir baik Ukraina maupun Indonesia adalah negara agraris yang sangat besar dan juga merupakan negara eksportir pertanian terdepan (di dunia.red). Oleh sebab itu, alih-alih berkompetisi, akan lebih baik jika kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Kita bisa saling membantu dan membantu pertumbuhan ekonomi masing-masing,” kata Vasyl.

Indonesia dan Ukraina telah menjalin kerjasama di bidang pertanian sejak tahun 2016. Tapi saat ini, pendalaman kerjasama di bidang pertanian untuk menghadapi fenomena El Nino dan ancaman krisis pangan global sangat diperlukan.

Sebagai langkah awal, Indonesia dan Ukraina akan melakukan kerjasama bilateral untuk mempemudah akses pasar, mengembangkan kapasitas produksi, dan kerjasama teknis untuk menciptakan kondisi yang lebih berimbang dalam hubungan perdagangan komoditas pertanian kedua negara.

“Kami (Indonesia dan Ukraina.red) sedang berdiskusi tentang peningkatan pertukaran bisnis pertanian. Saat ini Ukraina masih menjadi salah satu produsen dan eksportir terbesar untuk produk susu, telur, daging, gandum, sirup jagung, dan minyak goreng. Selain itu, kami juga bisa berbagi teknologi, seperti manajemen air, dan manajemen tanah, dan pupuk,” tambah Vasyl.

Saat ini Ukraina adalah salah satu negara produsen gandum, jagung, dan biji-bijian sekaligus produsen minyak nabati terbesar di dunia, seperti sunflower, soybean, dan rapeseed. Sementara itu, Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan ekspor ke Ukraina. Komoditas pertanian Indonesia yang berpotensi dikirim ke Ukraina adalah produk-produk perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, dan kopi, maupun buah-buahan tropis unggulan Indonesia, antara lain mangga, manggis, buah naga, jeruk nipis, nanas, pisang, dan salak.

“Pertemuan yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan hasil yang baik dan praktikal. Kami (Ukraina) adalah negara praktikal, kami tahu apa yang bisa kami lakukan dan apa yang bisa kami tawarkan. Saya yakin penawaran kerjasama ini akan memberikan efek baik untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya. (***)

*Kementerian Pertanian

Continue Reading

Berita

Hadapi Kemarau dan El Nino, Ditjen Ketenagalistrikan dan PT PLN Pantau Pasokan Listrik di Sulbagsel

Published

on

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) (Foto : @www.esdm.go.id)

Sulawesi Selatan, goindonesia.co – Musim kemarau dan El Nino kerap kali menjadi momok bagi masyarakat di Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Fenomena alam ini dapat berakibat pada penurunan debit air di PLTA, salah satu sumber energi listrik utama di wilayah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan krisis listrik dan mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya sektor industri dan bisnis.

Di tengah kekhawatiran tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Ketenagalistrikan) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kunjungan kerja ke Sulbagsel. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pasokan kelistrikan di wilayah tersebut tetap terjaga dan andal, terutama saat musim kemarau dan El Nino.

“Ketika terjadi elnino atau musim kemarau, PLN harus berjaga-jaga mitigasinya seperti apa,” tegas Ditjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam acara kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin, (29/4).

Menurut Jisman bahwa pelaksanaan bauran Energi di sistem Sulbagsel adalah hal yang unik dan tidak pernah terjadi di tempat lain. Sampai Maret, energi pembangkitan terdiri dari batubara sebesar 50,89%, gas sebesar 11,02%; air sebesar 29,40%; angin sebesar 2,26%; dan BBM sebesar 6,43 persen.

“Jadi saya melihat kelistrikan Sulawesi ini cukup unik kalau dilihat dari bauran ya, batubara dengan hydro dan sangat bergantung pada musim. Maka pemerintah dan PLN harus belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mengatur pasokan energi primer sehingga listrik tetap andal,” terang Jisman.

Di kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Adi Lumakso menambahkan bahwa PLN telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi potensi gangguan pasokan listrik akibat musim kemarau dan El Nino. Dan kedepannya, tantangan kelistrikan Sulbagsel semakin kuat mengingat banyaknya beban (penjualan listrik) yang baru tumbuh sampai 6,73 GW.

“Dasarnya kami berpijak pada pengalaman dan untuk itu kami perlu koordinasi benar-benar strategi baik itu pembangkitan, transmisi dan pengaturan seperti apa,” jelas Adi.

Kunjungan Ditjen Ketenagalistrikan dan PLN ke Sulsel ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan sektor ekonomi di Sulsel dapat terus beraktivitas dengan lancar tanpa terhambat oleh gangguan pasokan listrik. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Berita

Pimpin Rapim, Ini Pesan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar

Published

on

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar memimpin Rapim, di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar memimpin rapat pimpinan (Rapim), Selasa (30/4/2024) di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat. Rapim tersebut rutin digelar setiap hari Selasa.

Salah satu pemebahasan dalam Rapim ini adalah membahas kesiapan mengenai program-program yang akan dijalankan oleh MUI salah satunya yang paling terdekat adalah Halal Bi Halal Kebangsaan yang rencananya akan digelar pada 7 Mei 2024.

Setelah mendengar paparan mengenai persiapan Halal Bi Halal Kebangsaan oleh Wasekjen MUI KH Rofiqul Umam Ahmad, Kiai Anwar Iskandar berpesan agar mempersiapkan kegiatan tersebut dengan sikap husnudzon atau berprasangka baik.

Hal ini, menurut Kiai Anwar, sesuai dengan esensi dari Halal Bi Halal yakni saling memaafkan sehingga, harus menganggap semua persiapan kegiatan tersebut dengan berprasangka baik.

Mengenai sambutan pada acara Halal Bi Halal, Kiai Anwar meminta agar dirinya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan yang pertama. Kiai Anwar menjelaskan, sebagai tuan rumah, sebaiknya diberikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan terimakasih kepada hadirin dan para tokoh yang hadir.

Apalagi, Kiai Anwar Iskandar ingin memberikan pesan-pesan yang berkaitan dengan masalah keagamaan, kebangsaan, dan keumatan. Selain itu, pesan mengenai kewajiban bersama untuk mengamankan dan menjaga kesepakatan para pendiri bangsa mengenai bentuk negara.

‘’Situasinya maaf memaafkan, saling menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, pentingnya pemimpin membuat kemaslahatan untuk umat, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak ada korupsi, saya kira itu clear ya,’’ ujarnya.

Menurut Kiai Anwar, rencananya soal menyampaikan hal tersebut tidak akan ada yang menentang. Bila ada, jelasnya, justru bakal menjadi malapetaka bagi penentangnya.

‘’Kalau saya mau bicara pentingnya program negara sampai kepada rakyat masa mau dilawan, kan engga lah. Kalau saya mau bicara agar Indonesia bisa bersih dari korupsi misalnya masa mau dilawan, bisa malapetaka yang melawannya,’’ tegasnya.

‘’Saya mau bicara itu saja saling memaafkan, menhaga persatuan Indonesia, pentingnya kesejahteraan umat sampai yang sebenarnya, Indonesia bersih dari korupsi, sepakat ga kalau saya bilang gitu?’’ kata Kiai Anwar Iskandar yang ditanggapi oleh para peserta rapim dengan kata sepakat.

Lebih lanjut, Kiai Anwar menyampaikan mengenai posisi MUI sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah. Kiai Anwar menambahkan, ada 5 visi dalam hal menjalankan posisi MUI sebagai mitra terhadap pemerintah.

Pertama, saling menolong dan membantu, tetapi tetap menentang kemaksiatan dan kemungkaran.‘’(Kedua) saling musyawarah, ada ruang buat pemerintah dan MUI untuk musyawarah. Ketiga saling memaafkan karena kita ini manusia. Kempat kita saling menyayangi. Kelima ini ruang amar makruf nahi mungkar’’ sambungnya.

Kiai Anwar menegaskan, MUI punya peran untuk menasehati kepada rakyat dan pemerintah untuk menjaga negara ini dengan cara bergaul menyampaikan kebenaran. ‘’Bagaimana bisa menyampaikan kalau kita tidak bergaul, kalau yang tidak boleh ngaco, apa saja (yang dilakukan) pemerintah pasti benar meskipun haram, tidak bisa gitu dong,’’ tutupnya. (***)

* MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Trending