Connect with us

Berita

Tenaga Kesehatan dan Medis Jadi Kelompok Prioritas Penerima Imunisasi Hepatitis B, Gratis!

Published

on

Illustrasi imunisasi Hepatitis B (Dokumentasi : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Tangerang, goindonesia.co : Tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko terpapar virus Hepatitis B. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi Hepatitis B pada named dan nakes di Indonesia saat ini sebesar 4,7%. Sedangkan proporsi nakes yang memiliki antibodi anti-HBs+ sebesar 36,7%.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari penularan hepatitis B, juga sebagai upaya percepatan eliminasi hepatitis B pada tahun 2030, pemberian Imunisasi Hepatitis B untuk named dan nakes diberikan secara resmi mulai hari ini (8/11), dan diberikan secara gratis.

Pencanangan imunisasi dilaksanakan di RSU Kabupaten Tangerang, Banten dan diikuti secara daring oleh 8 provinsi lainnya yakni Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan.

“Hari ini kita lakukan secara nasional (Imunisasi Hepatitis B) kepada tenaga kesehatan untuk menjaga mereka agar tidak sakit. Karena Kalau tidak dijaga bisa fibrosis, tidak dirawat naik lagi jadi sirosis, tidak dirawat naik lagi jadi kanker. Jadi ini penyakit yang lama yang bisa dicegah dengan imunisasi, karena kanker hati penyebab kematian kedua dari kanker,” kata Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Rabu siang.

Menkes mengungkapkan dari hasil skrining awal Imunisasi Hepatitis B akan diprioritaskan kepada 541.243 Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan intervensi/tindakan medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Dijadwalkan rampung pada Februari 2024.

“Kenapa diberikan ke tenaga kesehatan dulu, karena sebenarnya ini sudah jalan untuk bayi, tapi baru dimulai tahun 1997. Jadi sekarang kita mulainya dari nakes dengan target sasaran diatas 500 ribu orang. Kita harapkan Februari 2024 selesai karena sudah punya pengalaman vaksin COVID-19,” ucap Menkes.

Senada, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu juga mengatakan hal yang sama bahwa pemberian Imunisasi Hepatitis B telah diberikan sejak lama, namun baru tahun ini mulai diberikan secara gratis terutama bagi tenaga kesehatan.

“Tahun ini diberikan gratis untuk seluruh nakes di Indonesia. Karena bisanya menjadi beban bagi rumah sakit, karena Tenaga Kesehatan yang bertugas di NICU, PICU di kamar operası tenaga disitu harus disuntik. Biasanya RS membelinya mahal, dengan program ini rumah sakit sudah tidak terbebani lagi ,” kata Ditjen Maxi.

Selain menyediakan vaksin gratis, lanjut Ditjen Maxi, Kementerian Kesehatan juga akan menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung imunisasi Hepatitis. Dengan begitu RS sudah tidak terbebani lagi.

Pemberian Imunisasi Hepatitis B diawali dengan skrining kesehatan berupa pemeriksaan tes cepat HBsAg dan tes cepat antiHBs. Imunisasi baru diberikan pada sasaran dengan hasil skrining pra imunisasi menunjukkan HBsAg non reaktif (Negatif) dan Anti-HBs Non Reaktif /Negatif.

Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B rekombinan single dose prefill injection device produksi dari PT. Biofarma, yang merupakan vaksin inaktivasi dan tidak menginfeksi. Karenanya, pemberian vaksin jenis ini bersamaan dengan vaksin yang dimatikan lainnya tidak mengganggu respon imun terhadap vaksin-vaksin yang diberikan.

Imunisasi Hepatitis B diberikan sejumlah 3 dosis dengan interval minimal antara dosis pertama dan kedua adalah 1 bulan, sementara interval minimal dosis kedua dan ketiga adalah 5 bulan. Imunisasi Hepatitis B diberikan tanpa memandang status imunisasi Hepatitis B sebelumnya.

Ditjen Maxi memastikan bahwa pemberian Imunisasi Hepatitis B kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan aman diberikan.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2093/2023 Tentang Pemberian Imunisasi Hepatitis B untuk Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan pada tanggal 23 Oktober 2023 serta rekomendasi dari ITAGI.

“Kemenkes juga telah menyusun dan mendistribusikan petunjuk teknis pemberian imunisasi Hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ke seluruh dinas kesehatan di daerah,” ujar Ditjen Maxi.

Penyediaan logistik pendukung lainnya juga telah dilaksanakan secara bertahap telah didistribusikan ke 38 provinsi dengan rincian sebagai berikut untuk skrining disediakan RDT HBsAg sejumlah 897.175 test, RDT anti-HBs sejumlah 855.040 test, sementara Vaksin hepatitis B untuk 3 dosis dengan jumlah total 1.623.729 suntikan.

Ketua Komite Ahli Hepatitis dan Pencegahan Penyakit Saluran Pencernaan, Prof. Dr. David Handojo Muljono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang telah memprioritaskan pemberian Imunisasi Hepatitis B kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ia menilai langkah besar Kementerian Kesehatan ini semakin memperkuat imunitas Tenaga medis dan tenaga kesehatan dari berisiko tertular dan menularkan Hepatitis B.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk program imunisasi Hepatitis B untuk meningkatkan kekebalan Tenaga medis dan tenaga kesehatan,” tuturnya.

Dengan dimulainya imunisasi ini, dirinya berharap kedepan pelaksanaanya dapat diperluas, tidak hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan dan tindakan intervensi, namun juga mencakup tenaga kesehatan dan medis lainnya.

“Pada kesempatan berikut ya mohon dapat dikembangkan pada tenaga medis dan kesehatan lainnya,” harap Prof. David. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. 

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kementerian PANRB Kenalkan SKM ‘Online’, Optimalisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Published

on

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman, saat membuka Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memastikan pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terus digaungkan untuk dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang terus meningkat.

“Pelibatan masyarakat dalam pembentukan nilai-nilai pelayanan publik, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Juga memberikan pengalaman yang baik dan kepuasan yang tinggi sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud,” ujar Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman dalam Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05).

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan aplikasi SKM Online yang telah selesai dikembangkan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aplikasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian PANRB dalam menyediakan single digital platform untuk kemudahan akses masyarakat pengguna layanan dalam memberikan umpan balik atas pelayanan yang diterima.

Herman menjelaskan, pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi salah satu fokus yang tertulis dalam roadmap bidang pelayanan publik. Masyarakat diharapkan memberikan masukan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ada melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Pengelolaan Pengaduan (LAPOR!).

Oleh karena itu, Herman menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah melakukan SKM dan FKP di tahun 2023. “Adapun instansi yang belum melaksanakan dan/atau belum menyampaikan laporan SKM dan FKP, harapan kami di tahun 2024 segera disusun rencana aksi konkret sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan terkait SKM ini tertera dalam Peraturan Menteri PANRB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Sementara dasar regulasi FKP disebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan UPP.

Kementerian PANRB mendorong setiap instansi dan UPP untuk melakukan SKM minimal setahun sekali. Adapun untuk tahun 2024 ini, Kementerian PANRB menargetkan SKM untuk dilaporkan maksimal 15 Desember 2024, sedangkan untuk FKP maksimal dilaporkan ke Kementerian PANRB pada 30 November 2024.

“Semoga dari kegiatan ini, kita dapat memperbaiki pelaksanaan SKM, FKP dan LAPOR! di instansi dan/atau unit layanan masing-masing,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Published

on

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Rektor ITB Reini Wirahadikusumah melakukan sesi foto bersama saat acara Kick Off Pertamina Goes To Campus di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/5/2024). (Foto : @www.pertamina.com)

Bandung, goindonesia.co – Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC) resmi dibuka oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D bertempat di Gedung Aula Barat ITB, Bandung, Senin, 6 Mei 2024.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkap, Pertamina Goes To Campus bertujuan meningkatkan awareness peran Pertamina dalam sektor energi dan pembangunan. Kedua, meningkatkan engagement dan kolaborasi antara Pertamina dengan sektor akademisi, dan ketiga meningkatkan awareness tentang lini bisnis Pertamina.

“Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam kaitan dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah atau perusahaan saja, pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua termasuk dari mahasiswa ini,” katanya.

Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D mengapresiasi langkah Pertamina mengadakan acara PGTC dan semakin istimewa dengan penyelenggaraan pertama (kick off) di Kampus ITB. Hal ini membuktikan bahwa Pertamina terus berkomitmen terhadap pendidikan di Indonesia.

Ia mengungkapkan, Pertamina dan ITB semakin kuat dalam menjalin sinergi dan kerja sama. “Kami harap sinergi ITB dan Pertamina semakin kuat dan meningkat terus kerja samanya. Khususnya mengenai pemanfaatan biodiesel, juga pembangunan lainnya. Dan yang sangat real, Pertamina memberikan kepercayaan kepada ITB untuk membantu membangun Gedung Research, Rekayasa Molekuler. Kita patut contoh Pertamina yang membuka diri mengajak kerja sama dengan seluruh pihak dan ini harus kita ikuti dan sangat menginspirasi,” tutupnya.

PGTC 2024 rencananya akan digelar hingga September 2024, di 15 Universitas di Indonesia. Acara ini memiliki tiga kegiatan utama yakni Pertama Energizing Talks berupa rangkaian keynote speech, panel discussions, dan Innovation Insights pada sektor energi, teknologi, ekonomi, dan sosial.

Kedua, Pertamina Exhibition Clusters yaitu penampilan area dan kegiatan aktivasi program atau unit bisnis Pertamina atau prestasi perguruan tinggi dalam bentuk booth atau paviliun. Penampilan terbagi ke dalam 3 klaster: Information Center, Innovation & Collaboration Center.

Ketiga, Sustainability Competition yang dibagi menjadi dua, yaitu Kompetisi Esai dan Kompetisi video yang bertujuan menggugah minat dan edukasi generasi muda terhadap industri energi ramah lingkungan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Menko PMK Minta Kota Batam Entaskan Stunting, Supaya Bersaing dengan Singapura

Published

on

Menko PMK, Muhadjir dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Batam, goindonesia.co— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meminta Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional.

Karena itu, Muhadjir meminta penyiapan SDM dilakukan sejak awal kehidupan manusia dengan mengentaskan permasalahan stunting di Kota Batam dan  Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau, pada Minggu (5/5/2024).

“Apabila anak-anak di Batam mengalami stunting, maka pertumbuhan otaknya tidak maksimal, anak tidak bisa tumbuh sehat,  cerdas, tidak bisa pintar. Maka tidak mampu bersaing dengan negara tetangga yang sangat dekat dari batam yaitu Singapura,” ujarnya.

Prevalensi stunting di Kota Batam berdasarkan data SSGI tahun 2022 sebesar 15,2%. Sementara, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 15,4% di bawah prevalensi stunting nasional. Prevalensi tersebut termasuk kategori masalah kesehatan masyarakat sedang/medium menurut World Health Organization (WHO).

Menurut Menko PMK, untuk menurunkan stunting di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau harus terdapat kerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting sampai memenuhi target yaitu 14% di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, maka Muhadjir mengarahkan  kepada Pemerintah Daerah ikut memerhatikan gizi ibu hamil dan tumbuh kembang anak agar stunting  dapat dicegah, dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang seperti makanan yang kaya protein hewani, seperti ikan, telor, daging serta protein nabati, mineral, dan vitamin. “Dengan mengkonsumsi gizi seimbang tersebut maka anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas, “jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, pentingnya pendataan ibu hamil di setiap desa maupun kelurahan agar  dilakukan dan pihak desa maupun kelurahan harus mengetahui kondisi data tersebut.  Hal ini untuk memberikan pengawasan dan memantau perkembangan janin sehingga dapat segera diintervensi dan diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting. Selain itu,  perlu  dipastikan agar  pemeriksaan kehamilan ibu hamil secara rutin minimal  6 kali ke puskesmas dan  Lurah diharapkan memantau dan memastikan mendapat pelayanan.

Muhadjir juga mengatakan, bila permasalahan stunting di Kota Batam selesai, maka Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam akan menjadi kota metropolitan baru di Indonesia. Beliau pun menilai Batam bisa bersaing dengan negeri tetangga Singapura untuk terus melesat maju.

“Karena itu harus disiapkan dengan sungguh-sungguh sumber daya manusianya. Karena pada tahun 2045 itu yang akan mengisi adalah putra dan putri ibu-ibu di sini nanti,” ujarnya.

Menko PMK Tinjau RSKI Galang

Selanjutnya, Muhadjir yang didampingi oleh Pangdam Bukit Barisan  dan Walikota Batam Muhammad Rudi dan unsur Forkopimda Kota Batam mengunjungi Rumah Sakit Khusus Infeksius (RSKI) Galang. Di sana, Muhadjir meninjau kondisi RSKI setelah selesai difungsikan untuk rumah sakit penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan itu Muhadjir melihat bahwa RSKI digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sekitar, khususnya pelayanan kegawat daruratan .  Namun beliau meminta langsung kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk mengaktifkan pelayanan  secara keseluruhan dan memfungsikan RSKI secara normal.

Menurutnya, kondisi dan fasilitas RSKI masih sangat bagus dan layak untuk diteruskan menjadi RS karantina seperti untuk penyakit TBC atau karantina penderita kecanduan narkotika. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Continue Reading

Trending