Connect with us

Berita

Terima Kajian Soal Netralitas ASN dari LAN, Bawaslu akan Lebih Masifkan Sosialisasi

Published

on

Anggota Bawaslu Puadi tengah bercengkrama dengan tim Puslatbang KHAN Lembaga Administrasi Negara (LAN) audiensi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/10/2023). (Foto : Jaa Pradana@www.bawaslu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co– Bawaslu akan terus menyosialisasikan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada 2024 kepada para abdi negara. Hal ini merupakan upaya menekan dari maraknya praktik ketidaknetralan (ASN) sekaligus bentuk pencegahan yang menjadi tugas Bawaslu. 

Penegasan ini diungkap Puadi usai menerima audiensi advokasi kebijakan dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam paparannya, Plt Kepala Puslatbang KHAN Said Fadhil mengatakan pihaknya telah membuat analisa isu kebijakan dalam bentuk  Policy Paper (kajian) kebijakan terkait Netralitas ASN: Tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 

Said mengungkapkan salah satu faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN yakni Kurangnya pemahaman ASN terkait regulasi netralitas ASN. “PNS, mereka tidak tahu cuma like, comment, share (di media sosial) itu masuk pelanggaran netralitas. Ini kita harap ada sosialisasi lebih masif,” ujar dia dalam audiensi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/10/2023). 

Faktor berikutnya, lanjut dia terkait penerapan berbagai aturan yang belum optimal terutama terkait dengan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar baik ASN maupun PPK. Selain itu, ada faktor pengawasan yang belum optimal dan kurangnya koordinasi dalam penegakan netralitas ASN. 

Dalam kajian tersebut Puslatbang KHAN juga menghasilkan rekomendasi berupa penguatan kelembaan pengawasan, dan melakukan sosialisasi secara masif terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenpan RB, Kemendagri, Ketua Bawaslu, dan KASN, terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu. “Lalu penguatan penerapan sistem merit di instansi pemerintah khususnya di Pemerintah Daerah,” papar Said. 

Menanggapi hasil kajian tersebut, Puadi juga meyakini sosialisasi aturan netralitas ASN harus masif. Bawaslu memaknai netralitas sebagai perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat oleh birokrat pemerintah. 

“Masalah ASN memang luar biasa sekali, bukan main-main. Di Pilkada 2020 terdapat 1.536 dugaan pelanggaran, perkara yang dihentikan ada 53,lalu yang direkomendasikan ada 1.398,” ungkap Puadi. 

Dia menilai Bawaslu memang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam menangani pelanggaran netralitas ASN ini. Beberapa persoalan itu diantaranya terkait teknis hukum, pemaknaan kaitannya dengan norma, serta terkait penegakkan netralitas itu sendiri. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu menjelaskan dalam penanganan pelanggaran netralitas terdapat perbedaan dalam UU Pemilu, UU Pilkada dan UU ASN sendiri. “Penanangananya tentu berbeda, seperti ketika ada temuan, laporan perlakuannya berbeda-beda,” kata dia. 

Puadi memandang rezim pemilu dan administrasi itu berbeda, netralitas ASN itu tak hanya dimaknai dari pemilu saja tapi harus dimaknai dengan hukum administrasi pemerintahan. Soal sanksi juga berbeda, dia menjelaskan kalau pelanggaran ASN dalam UU ASN dikenakan sanksi hanya sebatas sanksi administrasi. Sementara UU Pemilu dan Pilkada mengandung dua jenis sanksi yakni sanksi administrasi atau pidana. 

Ketiga, lanjut Puadi, tak sedikit rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas statusnya tidak jelas. “Ada juga rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti PPK. Ini catatan krusial,” paparnya.  (***)

*@www.bawaslu.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kasad : Kita Keroyok Ramai-Ramai, Demi Sejahterakan Petani

Published

on

Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dalam lanjutan kunjungan kerjanya di wilayah Korem 143/Halu Oleo (HO) Kendari, bersama kelompok tani setempat (Foto : @tniad.mil.id)

Kendari, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu membantu pemerintah untuk menyejahterakan petani lewat berbagai program unggulan TNI AD, seperti Ketahanan Pangan (Hanpangan) dan TNI AD Manunggal Air. Tak terkecuali di wilayah Sulawesi Tenggara yang kerap dijuluki sebagai “Bumi Anoa”.

Demikian dikatakan Kasad dalam lanjutan kunjungan kerjanya di wilayah Korem 143/Halu Oleo (HO) Kendari, di sela-sela kegiatan penanaman perdana bibit jagung di Desa Nanga Nanga, Kendari, tepatnya di lahan Hanpangan yang dikelola Korem 143/HO bersama kelompok tani setempat, pada Sabtu (4/5/2024).

“Ini kita buat hampir di seluruh daerah, dan ini mungkin juga salah satu yang cukup baik. Dengan lahan seluas 25 hektar, segala macam ada, lahan jagung, ada (peternakan) sapi, ayam, ikan juga ada. Ini juga hasil kerja sama semuanya. Kalau tidak dikeroyok ramai-ramai, petani akan kesulitan meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraannya,” ungkap Kasad di hadapan awak media yang hadir di lokasi.

Penanaman jagung ini sendiri merupakan langkah strategis, baik dalam mendukung program Hanpangan Nasional, serta mempererat hubungan antara TNI AD, Pemda, instansi terkait dan masyarakat setempat. Pemilihan Desa Nanga Nanga Kendari sebagai lahan Hanpangan juga lantaran lokasi desa tersebut terletak di pedalaman yang menjadi salah satu fokus target pembangunan Pemda.

Selain menjadi perwujudan sinergi mencapai Hanpangan Nasional, kegiatan ini juga sekaligus menegaskan bahwa Angkatan Darat bukan hanya sebatas melaksanakan tugasnya di sektor pertahanan, tetapi juga berperan signifikan dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor lainnya, termasuk pertanian.

Kegiatan tanam perdana ini dihadiri oleh para pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta petani setempat. Semuanya turut ambil bagian dalam menanam bibit jagung berkualitas unggul yang sengaja dipilih dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kasad yang didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, serta Danrem 143/HO Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, dan Pj. Gubernur Kendari Komjen (Pol) Andap Budhi Revianto, juga melakukan tebar benih ikan lele dan nila di kolam bioflok, pelepasan burung, penanaman pohon buah, yang juga dilakukan serentak di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin, peninjauan ke kandang sapi, dan berdialog dengan masyarakat sekitar.

Usai kegiatan di Desa Nanga-Nanga, Kasad beserta rombongan kemudian meninjau pameran UMKM dan pasar murah, dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persit KCK, serta memberikan santunan kepada Keluarga Besar TNI (KBT) yang sakit, dan kepada anak yatim piatu. (***) *

(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Cek Tanah Calon Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Menteri AHY Terjun Langsung ke Lapangan

Published

on

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pada Minggu (05/05/2024) dini hari, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Bandara Gorontalo, untuk kemudian melanjutkan perjalanan meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05) kemarin.

“Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman,” kata Menteri ATR/Kepala BPN sebelum meninggalkan Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN terbang ke Bandara Djalaludin, Gorontalo karena Bandara Sam Ratulangi, Manado saat ini masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

Pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.

“Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan. 

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.

“Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, sebelum dini hari tadi terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden RI sebagai laporan awal. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Continue Reading

Berita

Jalankan Instruksi Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN Percepat Proses Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Erupsi Gunung Ruang

Published

on

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat terbatas tentang penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi sejak 16 April 2024 lalu. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (03/05/2024).

Presiden RI menginstruksikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi lantaran berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya. 

Kepada Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar proses sertipikasi tanah berjalan dengan cepat jika lahannya sudah berstatus clean and clear. Tak hanya itu, presiden secara khusus minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk terjun langsung ke lapangan.

“Diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden RI.

Pada kesempatan terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa pihaknya akan segera memastikan kesediaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat relokasi. Proses ini akan dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan.

“Tidak boleh masyarakat yang sudah sulit hidupnya karena terdampak bencana alam kemudian berlama-lama untuk menunggu kepastian. Kalau status tanahnya sudah clean and clear, Kementerian ATR/BPN akan siap secara cepat untuk memberikan sertipikatnya,” ungkap Menteri AHY.

Ia berharap dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pekebun dapat segera memulai kehidupan barunya. “Itu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama puluhan tahun. Tapi ini demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga mereka. Saya juga berharap selain untuk tempat tinggal juga ada tambahan area lahan yang akan dialokasikan untuk perkebunan warga yang terdampak tadi,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Continue Reading

Trending