Connect with us

Berita

Terima Kajian Soal Netralitas ASN dari LAN, Bawaslu akan Lebih Masifkan Sosialisasi

Published

on

Anggota Bawaslu Puadi tengah bercengkrama dengan tim Puslatbang KHAN Lembaga Administrasi Negara (LAN) audiensi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/10/2023). (Foto : Jaa Pradana@www.bawaslu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co– Bawaslu akan terus menyosialisasikan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada 2024 kepada para abdi negara. Hal ini merupakan upaya menekan dari maraknya praktik ketidaknetralan (ASN) sekaligus bentuk pencegahan yang menjadi tugas Bawaslu. 

Penegasan ini diungkap Puadi usai menerima audiensi advokasi kebijakan dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam paparannya, Plt Kepala Puslatbang KHAN Said Fadhil mengatakan pihaknya telah membuat analisa isu kebijakan dalam bentuk  Policy Paper (kajian) kebijakan terkait Netralitas ASN: Tantangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 

Said mengungkapkan salah satu faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN yakni Kurangnya pemahaman ASN terkait regulasi netralitas ASN. “PNS, mereka tidak tahu cuma like, comment, share (di media sosial) itu masuk pelanggaran netralitas. Ini kita harap ada sosialisasi lebih masif,” ujar dia dalam audiensi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/10/2023). 

Faktor berikutnya, lanjut dia terkait penerapan berbagai aturan yang belum optimal terutama terkait dengan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar baik ASN maupun PPK. Selain itu, ada faktor pengawasan yang belum optimal dan kurangnya koordinasi dalam penegakan netralitas ASN. 

Dalam kajian tersebut Puslatbang KHAN juga menghasilkan rekomendasi berupa penguatan kelembaan pengawasan, dan melakukan sosialisasi secara masif terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenpan RB, Kemendagri, Ketua Bawaslu, dan KASN, terkait pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam pemilu. “Lalu penguatan penerapan sistem merit di instansi pemerintah khususnya di Pemerintah Daerah,” papar Said. 

Menanggapi hasil kajian tersebut, Puadi juga meyakini sosialisasi aturan netralitas ASN harus masif. Bawaslu memaknai netralitas sebagai perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat oleh birokrat pemerintah. 

“Masalah ASN memang luar biasa sekali, bukan main-main. Di Pilkada 2020 terdapat 1.536 dugaan pelanggaran, perkara yang dihentikan ada 53,lalu yang direkomendasikan ada 1.398,” ungkap Puadi. 

Dia menilai Bawaslu memang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam menangani pelanggaran netralitas ASN ini. Beberapa persoalan itu diantaranya terkait teknis hukum, pemaknaan kaitannya dengan norma, serta terkait penegakkan netralitas itu sendiri. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu menjelaskan dalam penanganan pelanggaran netralitas terdapat perbedaan dalam UU Pemilu, UU Pilkada dan UU ASN sendiri. “Penanangananya tentu berbeda, seperti ketika ada temuan, laporan perlakuannya berbeda-beda,” kata dia. 

Puadi memandang rezim pemilu dan administrasi itu berbeda, netralitas ASN itu tak hanya dimaknai dari pemilu saja tapi harus dimaknai dengan hukum administrasi pemerintahan. Soal sanksi juga berbeda, dia menjelaskan kalau pelanggaran ASN dalam UU ASN dikenakan sanksi hanya sebatas sanksi administrasi. Sementara UU Pemilu dan Pilkada mengandung dua jenis sanksi yakni sanksi administrasi atau pidana. 

Ketiga, lanjut Puadi, tak sedikit rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran netralitas statusnya tidak jelas. “Ada juga rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti PPK. Ini catatan krusial,” paparnya.  (***)

*@www.bawaslu.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Komitmen Terhadap Green Procurement, Pertamina Implementasikan Kepatuhan GCG Kepada Mitra Kerja di Vendor Day 2024

Published

on

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Erry Widiastono memberikan sambutan pembukaan pada acara “Vendor Day 2024” yang diselenggarakan di Gedung Grha Pertamina, Jakarta (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada setiap aktivitas bisnisnya, termasuk kepada mitra kerja atau vendor aktif perusahaan. 

Hal itu disampaikan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Erry Widiastono dalam kegiatan Vendor Day 2024 di Grha Pertamina (11/07/2024).

“Peran mitra kerja dalam mendukung perjalanan bisnis sangat signifikan, oleh karenanya perlu memastikan seluruh mitra kerja dapat memahami kebijakan dan patuh pada perundang- undangan yang berlaku sehingga vendor memiliki integritas, kapabilitas dan kredibilitas dalam mendukung operasional Pertamina,” jelas Erry. “Hal ini pun merupakan tanggung jawab dan komitmen Pertamina dalam pembinaan vendor sebagai mitra kerja strategis,” jelasnya lagi. 

Erry menegaskan kepada seluruh mitra kerja Pertamina untuk tidak memberikan toleransi terhadap fraud serta mengedepankan komitmen terhadap Green Procurement. Pertamina juga memberikan himbauan hal yang perlu ditingkatkan kepada para vendor sebagai mitra kerja Pertamina secara berkelanjutan.

Pertama adalah kapabilitas dan kapasitas layanan produk atau jasa. Pertamina membutuhkan mitra kerja strategis dalam mendukung operasional bisnisnya, dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas.

Selain itu, kapasitas juga menjadi hal penting dalam mendukung operasional bisnis Pertamina mengingat entitas Grup Pertamina semakin bertambah, sekaligus keberpihakan Pertamina terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana program yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Hal yang kedua menurut Erry adalah adaptasi digitalisasi pengadaan barang/ jasa. Dirinya menekankan transformasi digitalisasi dan teknologi adalah keniscayaan di Pertamina dan perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, termasuk digitalisasi pada pada proses pengadaan barang/ jasa. 

Implementasi penggunaan aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem mulai dari tahapan perencanaan, proses sourcing hingga kontrak dan pembayaran menjadi target Pertamina dalam waktu dekat ini,  diwujudkan dalam digital platform pipeline, yaitu ”One Procurement to Pay”.

“Sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi adalah pentingnya kecepatan proses dalam pengadaan barang jasa. Selain itu, aspek accountability, traceable dan competitiveness, merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri dan tak bisa dihindari,” tegasnya.

Saat ini Pertamina sedang mengembangkan Katalog Elektronik/e-Catalogue sebagai bentuk metode pengadaan pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan dengan lebih cepat yang dilakukan secara digital.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan kegiatan tahunan Vendor Day 2024 merupakan wujud apresiasi Pertamina para mitra kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para mitra strategis Pertamina dapat berkomitmen memenuhi legitimasi untuk aspek Environmental, Social and Governance (ESG), dan untuk mencapainya kami sedang mengembangkan platform baru terkait Green Procurement, yang tentunya juga mengedepankan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Aspek Healthy, Safety, Security and Environment (HSSE),” jelas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Hari Kedua di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi Kunjungi Lampung Barat dan Tanggamus

Published

on

Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja hari kedua dengan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat melalui Helipad Stadion Transad Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada Jumat, 12 Juli 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Lampung Barat, goindonesia.co – Hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Jumat, 12 Juli 2024, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat. Melalui Helipad Stadion Transad Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU sekitar pukul 07.45 WIB.

Setibanya di Helipad Stadion Bumi Sekala Bekhak, Kabupaten Lampung Barat, Presiden Jokowi akan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar.

“Bapak Presiden akan mengecek fasilitas dan pelayanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Di Kabupaten Lampung Barat, Presiden Jokowi juga diagendakan untuk meninjau panen kopi di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak. Selanjutnya, Presiden akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.

“Di Kabupaten Tanggamus, Bapak Presiden akan mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Batin Mangunang,” ungkap Yusuf.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kabupaten Lampung Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Pj. Gubernur Lampung Samsudin.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Stadion Transad Poncowati yaitu Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Dandim 0411/KM Letkol Arh. Rendra Febrandari Suparman, dan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Resmikan Infrastruktur Jalan di Lampung Utara, Percepat Mobilitas Barang dan Orang

Published

on

Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lampung Utara pada Kamis, 11 Juli 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di seluruh Provinsi Lampung. Foto: BPMI Setpres/Vico

Lampung Utara, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lampung Utara pada Kamis, 11 Juli 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di seluruh Provinsi Lampung. Proyek tersebut mencakup pembenahan 16 ruas jalan sepanjang 102 kilometer di seluruh Provinsi Lampung.

“Hari ini kita akan meresmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 kilometer di seluruh Provinsi Lampung,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Proyek infrastruktur tersebut dibiayai dengan total anggaran Rp806 miliar, tersebar di 11 kabupaten, termasuk jalan di Desa Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar yang menjadi tempat acara peresmian. Presiden meyakini, pembenahan jalan tersebut akan mempercepat mobilitas barang maupun orang.

“Kita tahu ini adalah jalan produksi, akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu–saya lihat tadi gambarnya–dulu banyak lubang, benar? Sekarang sudah mulus, benar? Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya lihat di Provinsi Lampung yang perlu penanganan dan itu akan dikerjakan tahun ini,” paparnya.

Katwanto, seorang warga Desa Jagang, mengungkapkan kegembiraannya atas perbaikan jalan yang telah lama dinantikan. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut telah mempercepat waktu tempuhnya menuju sawah yang sebelumnya memakan waktu setengah jam kini menjadi hanya 10 menit.

“Wah dulu berlubang sekali, banyak yang jatuh. Sekarang sudah mulus kayak jalan tol,” katanya, seraya menambahkan bahwa warga kampungnya harus menunggu bertahun-tahun agar mendapatkan jalan mulus.

Siti, warga Desa Pagar Gading, juga mengapresiasi perbaikan jalan, namun menyatakan masih ada ruas jalan yang memerlukan perhatian lebih, termasuk akses menuju desanya yang bersebelahan dengan Desa Jagang.

“Dulu enggak sebagus ini, tapi sekarang sudah rapi, sudah bagus. Tapi masih ada beberapa jalan menuju Desa Pagar Gading yang masih jelek, kalau musim hujan susah dilewati,” ungkap Siti.

Melalui proyek IJD ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses dan mobilitas barang serta orang di Lampung, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan efisiensi transportasi barang hasil pertanian dan produk lokal.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, dan Pj. Bupati Lampung Utara Aswarodi. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending