Connect with us

Berita

Menkes Apresiasi Penangkapan Terduga Pelaku Pembuat Sertifikat Vaksin Ilegal

Published

on

Budi Gunadi Sadikin. (YouTube)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan masa pandemi untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak baik, terutama yang dapat merugikan orang banyak.

Menurut Menkes Budi Gunadi, penegakan hukum terhadap pelaku sangat bermakna dalam mengurangi kerugian kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Secara khusus Menkes berterima kasih atas upaya Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku pemalsu dan penjual sertifikat vaksin dengan memanfaatkan wewenang oknum staf pemerintah daerah untuk mendaftarkan peserta vaksinasi secara seksama di aplikasi PeduliLindungi.

“Harapan saya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (03/09/2021), dilansir di laman resmi Kemenkes, Sabtu (04/09/2021).

Menkes mengatakan saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi pandemi ke epidemi. Tentunya kehadiran aplikasi PeduliLindungi sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan normal, dan kesehatan juga tetap dapat terjaga.

Lebih jauh Menkes menjelaskan bshwa aplikasi PeduliLindungi memiliki tiga fungsi penting.

Pertama, skrining untuk mengidentifikasi seseorang yang sudah divaksinasi dan hasil test Covid-19 guna melakukan berbagai aktivitas dan mobilitas. 

Kedua, melakukan pelacakan, dengan aplikasi PeduliLindungi. Menkes menyebut proses tracing akan lebih cepat bahkan dalam hitungan detik. 

Ketiga, aplikasi PeduliLindungi ini berfungsi untuk penerapan protokol kesehatan di tempat umum dengan melakukan scan barcode di tempat umum.

”Kami juga menyusun protokol kesehatan di enam aktivitas utama, yaitu perdagangan, pendidikan, transportasi, keagamaan, pariwisata semua akan kita buat potkesnya supaya semua bisa hidup normal tanpa merasa khawatir akan terpapar penyakit,” ujar Menkes.

Oknum Pegawai Kelurahan

Sementara itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya (Kapolda), Irjen Fadil Imran, mengatakan, Polda Metro Jaya menangkap pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, berinisial HH (30) dan rekannya, FH (23), karena memalsukan sertifikat vaksinasi Covid-19. Sertifikat yang dijual kepada masyarakat secara online tanpa mengikuti vaksinasi Covid-19 itu dapat tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Menurut pihak kepolisian, pelaku atas inisial FH pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru memposting kartu vaksin dengan kata-kata/ kalimat Rekber agit only Sistem cek web -> cair pada grup Facebook dengan nama ”OFFICIAL SIXTEEN MARKET INDONESIA”, dan setelah dilakukan komunikasi terhadap akun Facebook tersebut diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual Sertifikat Vaksin tanpa harus melakukan vaksin dan bisa langsung terkoneksi pada aplikasi PEDULI LINDUNGI dengan harga Rp. 370.000.

Pelaku atas inisial HH berperan membuat sertifikat vaksin pada sistem Aplikasi PCARE BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi PEDULI LINDUNGI tanpa melalui prosedur yang ditentukan dan tanpa dilakukan vaksinasi terhadap pembeli, pelaku HH dapat membuat sertifikat vaksin karena pelaku memiliki akses dari Kelurahan Kapuk Muara (username dan password) pada sistem PCARE BPJS.

Akses tersebut didapat melalui pekerjaannya sebagai staf pada bagian Tata Usaha di Kelurahan Kapuk Muara, Telah diakui pula bahwa tersangka telah membuat sertifikat vaksin tanpa proses vaksinasi dengan jumlah sekitar 90 sertivikat vaksin.

Aktivitas ini melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta, melanggar pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

”Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak 600 juta,” ungkap Kapolda Fadil Imran menegaskan. ***

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Harga Pertamax Turun Jadi Rp13.900, Berlaku Efektif Sabtu 1 Oktober 2022

Published

on

Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) secara resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax series. Sebaliknya, BBM nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex justru naik.

Pertamina menurunkan harga dua jenis produk BBM non subsidi yakni bensin Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) dan berlaku berlaku efektif mulai Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB.

“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” bunyi pengumuman tersebut, dikutip dari laman resmi Pertamina, dikutip Jumat malam (30/9/2022).

Mengutip pengumuman tersebut, harga Pertamax turun menjadi Rp 13.900 per liter juga berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Meski sama-sama menurun, harga berbeda diterapkan untuk harga Pertamax di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, yang per 1 Oktober 2022 turun menjadi Rp14.200 per liter dari Rp14.850

Sementara, di Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu harga Pertamax menjadi Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter.

“Mengatur penyaluran di lapangan dengan baik agar pada saat perubahan harga dilakukan, tidak terjadi antrian di SPBU dan memastikan kondisi tetap kondusif,” demikian imbauan Pertamina kepada pengelola SPBU dan Pertashop, dikutip awak media.

Sementara, harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar tetap, yakni Pertalite tetap dengan harga jual Rp10.000 per liter dan Biosolar Subsidi sebesar Rp6.800 per liter. (***)

Continue Reading

Berita

Penyaluran BSU, Menaker Terus Pantau Pembagian di Berbagai Daerah

Published

on

Menaker Ida Fauziyah (kedua dari kanan) meninjau penyaluran BSU. (Dok. : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co: Penyaluran BSU, terus menperoleh pantauan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Kali ini, Menaker  meninjau penyaluran di Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/9/2022). 

Menaker memantau penyaluran BSU, di salah satu lokasi yakni PT. Maspion Unit II, yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Dalam peninjauan tersebut, Menaker mengatakan, penyaluran BSU diberikan, untuk menekan dampak penyesuaian harga BBM seperti angka pengangguran. 

“Dengan segala cara pemerintah berupaya untuk mencegah angka pengangguran salah satunya dengan bantuan ini,” terang Menaker. 

Calon penerima BSU tahun 2022 secara nasional sebanyak 14.639.675 orang. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.077.550 orang melalui 3 tahap penyaluran. 

Tahap I telah tersalurkan kepada 4. 112. 052 orang; tahap II sebanyak 1. 607.776 orang; dan tahap III sebanyak 1. 357.722 orang. 

Sementara di Provinsi Jawa Timur, jumlah calon penerima BSU 1.966.882 orang dan telah tersalurkan kepada 958.317 orang, melalui 3 tahap penyaluran. Rinciannya tahap I  sebanyak 618.179 orang; tahap II sebanyak 162.649 orang; serta tahap III sebanyak 177.489. 

“Sebanyak 3.017 orang di Maspion terima BSU,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Menaker juga mengapresiasi PT Maspion yang selama ini tidak mem-PHK karyawan, di tengah cobaan ekonomi global, termasuk di masa pandemi Covid-19. 

“Saya apresiasi kepada Maspion karena tidak memberhentikan karyawan dan mengikutkan karyawan, dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, memperoleh bantuan subsidi upah ini,” jelasnya. 

Selain PT Maspion, Menaker juga meninjau penyaluran BSU di PT Rembaka, Sidoarjo; Qendi Garden Resto, Sidoarjo; dan KUD Tani Bahagia, Mojokerto. (***)

Continue Reading

Berita

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Konsorsium 303

Published

on

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Terkait pengusutan Konsorsium 303, Kapolri akan menindak tegas polisi yang terlibat judi online

Jakarta, goindonesia.co– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membongkar sindikat perjudian kelas kakap yang tergabung dalam Konsorsium 303. Tim khusus ini juga bertugas untuk memberantas praktik perjudian konvensional maupun online lainnya.

Kapolri menyebut tim khusus ini terdiri dari unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) serta 34 Polda. Tim ini juga melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisa seluruh transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perjudian. 

“Kemudian juga muncul, adanya isu konsorsium 303. Kami telah membentuk tim gabungan untuk membongkar kasus ini,” kata Kapolri, di Mabes Polri, Jumat (30/9). 

Sebagai informasi, Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo dan sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Dalam diagarm Konsorsium 303 yang beredar, dilalangan para perjudi kelas kakap, Ferdy Sambo dikenal sebagai Kaisar Sambo.

 “Kalau memang ada keterlibatan anggota (di judi online.red), akan kita proses dan mengambil langkah-langkah tegas,” tambah Kapolri.

Sejauh ini, Kapolri menyebut, tim penyidik telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka perjudian kelas kakap. Enam di antaranya yakni PN, R, KK, FM, A dan K berstatus DPO. 

Mereka teridentifikasi tengah berada di luar negeri. Polri pun telah mengeluarkan red notice untuk keenam orang tersebut. Bahkan, Polri juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat cegah dan tangkal (cekal).

Selain itu, Kapolri telah mengirim sejumlah penyidik ke lima negara. Sayang mereka tak dijelaskan mereka dikirim negara mana saja. Hal yang jelas, mereka ditugaskan untuk melakukan pendekatan police to police untuk menangkap para buronan itu guna menjalani proses hukum di Indonesia.

“Kami mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dengan skema police to police ini,” lanjut Kapolri.  

Di sisi lain, Kapolri membeberkan, sepanjang 2022 Korps Bhayangkara telah membongkar sebanyak 2.049 kasus perjudian. Dari ribuan kasus itu, polisi telah menetapkan 3.269 sebagai tersangka. 

Rinciannya, sebanyak 1.408 kasus terkait perjudian konvensional dengan 2.369 tersangka. Sementara itu, polisi menangani 641 kasus perjudian online dengan 927 tersangka. (***)

Continue Reading

Trending