Connect with us

Hukum

Soal Bocornya NIK Jokowi di Sertifikat Vaksin, Menkes Sebut Datanya Sudah Dirapikan dan Ditutup

Published

on

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Iman dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat jumpa pers pembobolan data atau akses ilegal aplikasi PeduliLindungi di Polda Metrojaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021). Pembobolan data atau akses ilegal aplikasi PeduliLindungi sudah menjual 93 sertifikat vaksin palsu. Polisi pun kini memburu para pembeli sertifikat vaksin palsu itu. 4 tersangka di tahan oleh Polda Metrojaya sebagai 2 orang pelaku dan 2 orang pembeli. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

Jakarta, goindonesia.co  – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, angkat bicara soal bocornya NIK Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terdapat di sertifikat vaksin Covid-19.

Budi menyebut saat ini data pribadi Presiden Jokowi di Aplikasi PeduliLindungi sudah dirapikan dan ditutup.

Tak hanya milik Jokowi saja, tapi ada juga data para pejabat lain yang ditutup demi keamanan.

“Tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini, sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup,” kata Budi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (4/9/2021).

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Iman dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat jumpa pers pembobolan data atau akses ilegal aplikasi PeduliLindungi di Polda Metrojaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021). Pembobolan data atau akses ilegal aplikasi PeduliLindungi sudah menjual 93 sertifikat vaksin palsu. Polisi pun kini memburu para pembeli sertifikat vaksin palsu itu. 4 tersangka di tahan oleh Polda Metrojaya sebagai 2 orang pelaku dan 2 orang pembeli. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)

Lebih lanjut. Budi menuturkan jika kebocoran data ini tidak hanya terjadi pada Presiden Jokowi, tapi juga banyak pejabat lain yang NIK-nya sudah tersebar informasinya.

Oleh karena itu, kini Kemenkes kini telah menutup data pribadi dari sejumlah pejabat yang dinilai sensitif agar nantinya kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu.”

“Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, NIK milik Presiden Jokowi yang tercantum dalam aplikasi PeduliLindungi sempat tersebar luas di media sosial.

Penyebab Bocornya Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Kominfo/Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM, Dedy Permadi, mengungkap alasan tersebarnya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi.

Dedy mengatakan sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo diakses melalui platfrom PeduliLindungi.

“Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi,” ujar Dedy dalam keterangan resmi yang diterima Tribunnews.com, Jumat (3/9/2021).

Hal ini terjadi lantaran fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi telah dipermudah.

Sebelumnya pengguna disyaratkan untuk menyertakan nomor handphone terkait pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19.

Namun kini hanya menggunakan 5 parameter (nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin).

Sementara informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 menurut Dedy tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi.

“Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” ungkapnya.

Untuk itu ia melanjutkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, BSSN, dan Kementerian Kominfo melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan Sistem PeduliLindungi

“Kementerian Kesehatan, sebagai Wali Data bertanggung jawab agar pemanfaatan data pada Sistem Pedulilindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN),” imbuhnya.

Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur oleh PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.

Kemudian, BSSN sebagai Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan, dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai amanat PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

Kementerian Kominfo selaku regulator, penyedia infrastruktur PDN, serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data Sistem Pedulilindungi sesuai PP PSTE, PM Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Kasus Lukas Enembe Harus Tetap Jalan Sesuai Ketentuan Hukum Berlaku

Published

on

Gedung KPK (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Proses hukum kasus dugaan korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe, masih saja memunculkan kontroversi. Jika masyarakat Papua seolah dijadikan tameng oleh Lukas untuk tidak bisa dijemput paksa KPK,  tokoh pemuda Papua, Martinus Kasuay, justru mendukung KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Siapa pun yang bersalah harus diberikan sanksi hukuman pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya di Jakarta, Minggu (25/9/2022).

Sekretaris Barisan Merah Putih itu menyatakan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi ataupun kriminalisasi. “Murni kasus hukum,” ujarnya.

Sebagai negara hukum, di Indonesia tidak ada masyarakat yang kebal hukum, meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan. Atas dasar itu, diharapkan semua yang terlibat dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe harus diperiksa, apabila ditemukan kesalahan wajib mendapatkan hukuman. Jika tidak bersalah dibebaskan.

Martinus menghimbau masyarakat Papua untuk mengerti bahwa semua itu merupakan proses hukum. “Tidak boleh mengganggu atas dasar kepentingan tertentu,” katanya seperti dikutip Antara.

KPK sendiri  telah mengirimkan surat panggilan kedua ke Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9/2022). “Surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan Tim Penyidik KPK. Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September 2022, di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Ali Fikri, Minggu (25/9/2022).

Ali menyebut Lukas Enembe sebelumnya tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, Senin (12/9/2022). “Ini surat panggilan kedua, di mana sebelumnya yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022, namun mengonfirmasi tidak dapat hadir,” tutur Ali mengharapkan Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan tim penyidik pada panggilan kedua ini.

Mengenai pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka, jika tidak hadir dengan dalih sakit, kata Ali Fikri, tentu harus disertai dokumen resmi dari tenaga medis supaya KPK dapat analisis lebih lanjut.

Menurutnya, KPK telah memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil KPK.

“Tidak hanya kali ini sebagaimana diketahui KPK sebelumnya juga beberapa kali memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lainnya,” ujar dia.

Penasihat hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, membenarkan kliennya telah menerima surat panggilan kedua dari KPK. “Sudah, diterima yang untuk tanggal 26 September 2022,” kata Renwarin.

Dia belum bisa memastikan apakah kliennya akan menghadiri panggilan tersebut atau tidak. Menurutnya, Lukas Enembe masih sakit. “Kita lihat apakah dia bisa datang atau masih sakit; yang pasti beliau masih keadaan sakit,” kata dia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay mengharapkan masyarakat Papua menghormati segala proses hukum yang kini sedang dihadapi Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan peningkatan good governance baik di Papua maupun seluruh Indonesia. “Ini untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya berharap agar masyarakat Papua bisa turut serta mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Dua panggilan yang dikeluarkan KPK kepada Lukas Enembe, namun dirinya sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan masih belum ada upaya jemput paksa,” katanya. Dia berharap agar KPK bisa melakukan penyidikan secara mendalam sehingga kasus tersebut dapat tertangani dengan adil tanpa ada unsur politik.

Menkopolhukam  Mahfud MD sebelumnya menyebutkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua mencapai Rp1.000 triliun.  Dana fantastis Otsus Papua mulai sejak 2001.

“Kenapa  sampai Rp1.000 triliun lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja Kementerian/Lembaga, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD (pendapatan asli daerah),” jelas Mahfud seperti ditulis dalam narasi unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (24/9/2022).

Kok rakyat Papua tetap miskin?  Mahfud MD menduga, kasus korupsi yang diduga telah dilakukan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bagian dari efek lambatnya pembangunan di Papua. Atas alasan itu, Mahfud MD menegaskan penindakan terhadap Lukas Enembe murni sebagai penegakan hukum.

“Korupsi diduga melibatkan Gubernur Lukas Enembe adalah murni penegakan hukum,” tegas Mahfud.  Oleh karena dana Otsus sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Rakyat Papua masih berada di garis kemiskinan. “Rakyatnya tetap miskin, oknum pejabatnya foya-foya, hanya kebenaran formalitas transaksi, karena sesudah mendapatkan PMP, KPK dulu pernah periksa disclaimer tidak bisa, baru diperbaiki hanya penyesuaian antara buku dan transaksi,” tutur Mahfud MD.

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polda Papua menyiagakan 1.800 personel setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. Waka Polda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat di Jayapura, Sabtu (24/9/2022), mengatakan 1.800 personel yang disiagakan itu tersebar di Polresta Jayapura, Polres Jayapura, Polda Papua, dan Brimob termasuk tiga kompi Brimob nusantara dari Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Maluku.

“Personel 1.800 itu siap digerakkan bila terjadi gangguan kamtibmas terutama di Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi,” katanya.

Dia mengatakan Kota Jayapura menjadi barometer bagi keamanan di Papua. Untuk itu, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga menggalakkan patroli. Penanganan terhadap demo juga akan diperketat agar tidak berakhir dengan kerusuhan seperti tahun 2019.

Menyinggung situasi keamanan di kawasan rumah pribadi Gubernur Enembe di Koya, Distrik Muara Tami, Waka Polda Papua mengakui sekelompok masyarakat dilaporkan masih bersiaga. “Jumlah pendukung yang berjaga di luar pagar kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya dilaporkan hanya sekitar 20-an orang dan bukan ribuan seperti yang diberitakan,” tutur  Ramdani  berharap semua pihak turut menjaga keamanan dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan mudah terpengaruh isu yang sengaja diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mari jaga Papua agar tetap damai, ” imbaunya.***

Continue Reading

Hukum

Kasus OTT di MA Hakim Agung Sudrajat Dimyati Tersangka

Published

on

Ilustrasi (Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co :  Hakim Agung Sudrajat Dimyati  tertangkap OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis  (22/9/2022) disayangkan banyak orang.

Ini membuat  warga Indonesia  makin tak percaya lagi dengan  kredibilitas aparat hukum di negeri ini.

Warga prihatin marah hingga meminta agar pemerintah merubah sistem peradilan kita.

“Jadi hakim hanya bertugas putuskan perkara. Masyarakat dilarang berhubungan langsung dengan hakim dan penitera,” kata Minggus  warga Sorong, Jumat (23/9/2022).

Ini untuk menghindari terjadinya kongkalikong pihak  luar dengan  aparat peradilan.

Kasus OTT ini Sudrajat Dimyati kaget! Dan berdalih ia tak tahu masalah

“Saya clear pak. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Sudrajat Dimyati saat  ditanya  wartawanJumat  (23/9/2022) dini hari.

Penetapan tersangka hakim agung itu diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri. Yang jadi tersangka kasus suap perkara yaitu:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
 Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

“Saya kok nggak tahu ya,” kata Sudrajat Dimyati atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Diharapkan OTT di MA ini merupakan kasus terakhir yang menimpa institusi peradilan.

“Kita berharap tak ada lagi OTT begitu di pengadilan. Pasalnya ini membuat masyarakat tak percaya lagi dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan,” kata Minggus warga Sorong Papua Barat. (***)

Continue Reading

Hukum

Kejakgung Diminta Beri Perhatian Khusus Kasus Impor Garam

Published

on

Kejaksaan Agung diminta memberi perhatian dalam kasus impor garam. Ilustrasi petani memanen garam di Desa Tambak Cemandi, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (27/8/2022). Foto: ANTARA/Umarul Faruq

Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat.

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, meminta Kejaksaan Agung (Kejakgung) memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan impor garam yang tengah ditanganinya. Para pejabat yang menyelewengkan rekomendasi izin ekspor harus diusut.

“Para tersangka korupsi impor garam atau pangan apapun harus dihukum berat karena ia bukan hanya merugikan keuangan negara tapi mematikan petani,” kata Santoso kepada Republika.co.id, Selasa (20/9/2022).

Pengusutan terhadap para pejabat yang memberikan rekomendasi atas izin impor harus dilakukan. Karena Santoso melihat kemungkinan adanya unsur gratifikasi dalam kasus garam tersebut.

“Hukum sebagai panglima di negara demokrasi sebesar Indonesia ini harus diwujudkan, karena rakyat telah jenuh atas rekayasa proses peradilan dan vonisnya yang selalu ringan bagi pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan,” paparnya.

Politikus Partai Demokrat juga menilai pelaku yang bermain dalam kasus impor pangan merupakan satu circle dengan kasus impor varietas pangan jenis lain. Santosa menduga para pelaku terdiri dari pemain lama yang bekerja sama dengan oknum di lingkar kekuasaan untuk mempengaruhi kementerian terkait agar dapat mengimpor pangan.

Impor pangan akan langsung bersentuhan dengan  kedaulatan suatu negara dan kemampuan negara dalam menyiapkan pangan bagi rakyatnya. Kepentingan untuk melakukan impor bukan hanya untuk makan rakyatnya tapi juga kepentingannya para petaninya. Sehingga impor pangan  pada komoditas tertentu tidak akan mematikan petani komoditas tersebut.

“Import pangan yang dilakukan saat ini tampak berorientasi pada ketersediaan dan fee yang didapat baik bagi importir maupun bagi penentu kebijakan di kementerian dan lain-lain bukan pada mempertimbangkan nasib petani kita setelah komoditas pangan tertentu diimpor,” tuturnya.

Continue Reading

Trending