Connect with us

Berita

Ambil Alih Aset Obligor BLBI, Pemerintah Akan Telusuri Sampai Keturunannya

Published

on

Sri Mulyani. (Dok Kemenkeu)

Jakarta , goindonesia.co : Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak tagih negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menggunakan semua kewenangan negara. Obligor maupun debitur sebagai pemilik bank atau peminjam di bank yang telah dibantu pemerintah harus mengembalikan dana yang telah diterima.

“Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Dan, tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur, tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satuan Tugas (Satgas) BLBI di Tangerang, Jumat (27/08/2021).

“Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan satu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya,” ujarnya menegaskan, dikutip dari laman resmi Kemenkeu 

Pemerintah secara simbolis melakukan pengambilalihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari BLBI, Jumat (27/08/2021). Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2, selain berada di Tangerang, juga  berlokasi di Medan, Pekanbaru, dan Bogor.

Total kewajiban BLBI yang masih dikelola adalah Rp110,45 triliun. Untuk itu, Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban yang signifikan di atas Rp50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, maka pihak yang dipanggil akan diumumkan ke publik.

“Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi, ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu,” kata Sri Mulyani.

“Tadi saya senang melihat bahwa beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini kemudian dilakukan pengambilalihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara,” ucapnya pula.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya nanti akan menggunakan semua kewenangan negara untuk melihat apakah debitur dan obligor itu punya aset atas nama yang bersangkutan. Entah itu, dalam bentuk dana di bank, atau entah itu dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk tanah, atau bentuk yang lainnya. 

“Ini nanti yang akan terus diusahakan secara perdata untuk diperoleh sebagai pembayaran dari kewajiban mereka,” jelas Menkeu.

Berlarut-Larut

Dilansir Kompas TV, Senada dengan Sri Mulyani, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan pada prinsipnya, Kejaksaan ikut mengawal penyelesaian permasalahan BLBI yang 22 tahun berlarut-larut dan mererugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp110 triliun.

“Dengan perangkat hukum yang ada saat ini, meskipun sampai saat ini pembahasan rancangan UU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah belum menunjukkan perkembangan yang siginifakan, tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan masalah BLBI ini,” ujarnya.

Menurut Setia, pihaknya telah memanggil 48 orang yang harus mengembalikan dana BLBI. Namun, terdapat sejumlah kendala, khususnya terhadap aset yang berada di luar negeri yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.

“Strategi yang diperlukan adalah dengan melakukan pengepungan di segala arah penjuru, baik melalui pendekatan hukum, perpajakan, serta upaya lainnya. Seperti melakukan gugatan kependataan, pembekuan aset, baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk perusahan sekaligus dengan memaksimalkan mutual legal assistance dan perjanjian ekstradisi yang masih jarang dilakukan,” ungkapnya.

Dia mengatakan pengambilalihan ini merupakan langkah awal, dari rencana pengambilalihan aset untuk memenuhi hak tagih negara.

Seluruh aset negara dana BLBI yang akan ditagih totalnya ialah 1.672 bidang tanah dengan luas mencapai 15.228.175 meter persegi.

“Pemerintah mengharapkan para obligor atau debitur hendaknya memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada negara,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kepada para obligor bahwa penyelesaian utang BLBI ini memang merupakan langkah perdata sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

Namun, sambungnya, mungkin saja pemerintah bakal mempidanakan obligor apabila menemukan pelanggaran pidana dalam penyelesaian utang.

“Bukan tidak mungkin jika nanti dalam perjalanannya bisa mengandung tindak pidana. Misalnya pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki negara. Penyerahan dokumen yang palsu nanti bisa jadi hukum pidana,” tegasnya.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Jokowi Resmi Bertemu Putin, Beri Pesan Ini ke Rusia

Published

on

Foto: Getty Images/Contributor

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (30/6/2022) waktu setempat. Jokowi tiba di Istana Kremlin sekitar pukul 15.30 dan langsung melakukan pertemuan tete-a-tete dengan Putin di Ruang Upacara Kenegaraan Istana Kremlin.

Jokowi mengatakan ia menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Putin. “Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin,” kata Jokowi dikutip AFP Jumat.

Ia menegaskan kesiapannya untuk membantu memulai komunikasi antara kedua pemimpin. “Meskipun situasi eksternal masih sulit, namun tetap penting untuk bergerak menuju penyelesaian dan dialog terbuka,” kata Jokowi lagi.

Dikutip dalam Sekretariat Presiden, Jokowi dan Putin membahas masalah terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk yang bisa berdampak kepada ratusan juta masyarakat dunia. Terutama di negara berkembang.

“Saya mendukung upaya PBB reintegrasi komoditas pangan dan pupuk Rusia dan komoditas pangan Ukraina dalam rantai pasok dunia,” katanya.

“Khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina maupun Rusia, ini sebuah berita yang baik” jelas Jokowi.

“Saya ajak seluruh pemimpin dunia untuk bersama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerja sama. Karena hanya dengan spirit ini perdamaian dapat dicapai,” tambahnya. (***)

Continue Reading

Berita

Penuhi Berbagai Kriteria, KSAD Dudung Abdurachman Pantas Gantikan Jenderal Andika Perkasa

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman/Net

Jakarta, goindonesia.co – Masa pensiun Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan berakhir tahun ini. Karenanya, dibutuhkan sosok Panglima TNI baru yang setidaknya memiliki kriteria serupa.

Presidium Forum Milenial Nusantara (FMN), Fauzan Fadly mengungkapkan, ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

“Kriterianya harus memiliki pemahaman utuh tentang pemulihan ekonomi rakyat, pemberani, loyal kepada Panglima Tertinggi, yaitu Presiden Jokowi, dan cepat mengambil keputusan,” ujar Fauzan, Jumat (1/7).

Menurutnya, kriteria-kriteria tersebut dibutuhkan pengganti Jenderal Andika Perkasa karena Panglima TNI selanjutnya perlu lebih terlibat secara aktif dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ditambah semakin dekatnya momentum politik 2024.

“Bayangkan, rakyat habis terpuruk ekonominya akibat Covid-19, sedang berusaha bangkit, ternyata sudah dihadapkan pada momentum 2024, perut masih lapar, tapi sudah harus berpikir cerdas dalam memilih pilihan politik, ini pekerjaan rumah besar,” ujarnya.

Fauzan beranggapan, kriteria tersebut hanya dimiliki prajurit TNI Angkatan Darat (AD). Sebab, TNI AD dikenal dengan kemampuan teritorial yang mumpuni serta dekat dengan rakyat karena hidup di daratan.

Sehingga Fauzan menilai, Panglima TNI selanjutnya pasca Jenderal Andika Perkasa pensiun pantas dijabat KSAD hari ini, yaitu Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Sementara soal pergiliran satuan, di mana sudah dua kali TNI AD menjabat Panglima TNI, menurutnya, hal tersebut bukan suatu kewajiban. Sebab, keputusan itu bagaimana Panglima Tertinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. 

“Saya pikir, Covid-19 ini extra ordinary condition, ditambah menghadapi tahun Pemilu, maka perlu juga ada extra ordinary decision dari Panglima Tertinggi, yaitu Presiden Jokowi, dalam memilih Panglima TNI,” kata dia.

“Kita harus jujur, yang bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi rakyat pasca Covid-19 digabungkan dengan rakyat menghadapi tahun politik itu TNI AD. Jenderal Dudung pantas menjadi Panglima TNI selanjutnya,” ujar Fauzan. (***)

Continue Reading

Berita

Jenderal Dudung Ternyata Keturunan Wali Songo, Nama Abdurachman Diambil dari Sosok Ulama ini

Published

on

KASAD Jenderal TNI AD Dudung Abdurachman. LAMPUNGPRO.CO/SUARA.COM

Jakarta, goindonesia.co : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pernah berseteru dengan sejumlah kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI). Ketika menjadi Pangdam Jaya, Jenderal Dudung memerintahkan prajuritnya mencopot baliho-baliho bergambar Habib Rizieq Shihab.

Sejak itu Jenderal Dudung diserang dengan tuduhan sebagai jenderal anti-Islam karena dianggap tidak pro terhadap kelompok Islam. Di tengah tudingan anti-Islam, Jenderal Dudung membuat kebijakan yang justru menunjukkan keberpihakannya terhadap umat Islam. 

Sebagai KSAD, Jenderal Dudung membuka jalur khusus santri untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.  Nilai Islam ternyata lekat dalam kehidupan seorang Dudung Abdurachman dimana ini bisa dilihat dari garis keturunannya. 

Jenderal Dudung mengaku dia adalah keturunan salah satu walisongo yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa. “Kebetulan saya keturunan ke-15 dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati,” ujar Dudung dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co) dari YouTube Dialog Indonesia.

Menurut Dudung, ayahnya adalah orang asli Cirebon. “Nenek Bapak itu Nyai Hindun keturunan 15 Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati),” ujarnya. 

Sebagai bentuk bukti kecintaannya terhadap Islam, Dudung membangun Masjid di Cirebon yang diberi nama Masjid Syarif Abdurachman. Dudung mengaku sejak masih berpangkat kapten bercita-cita membangun masjid di Cirebon karena tidak ada masjid besar di sana. 

“Jadi waktu saya kecil sering dibawa orang tua saya nyekar di sini setiap malam Jumat kok tidak ada masjid. Berangan-angan pengen membangun masjid jadi zaman pangkat kapten, mayor, bintang dua perasaan kok sulit karena tanahnya terbatas,” kata dia.

Setelah menjadi KSAD, Dudung mengetahui adanya tanah Korem kurang lebih 3 hektare di Cirebon. “Kebetulan saya jadi KSAD kenapa tanah itu tidak dimanfaatkan untuk membangun masjid makanya angan-angan saya tercapai,” kata Dudung. (***)

Continue Reading

Trending