Connect with us

Berita

Ambil Alih Aset Obligor BLBI, Pemerintah Akan Telusuri Sampai Keturunannya

Published

on

Sri Mulyani. (Dok Kemenkeu)

Jakarta , goindonesia.co : Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak tagih negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menggunakan semua kewenangan negara. Obligor maupun debitur sebagai pemilik bank atau peminjam di bank yang telah dibantu pemerintah harus mengembalikan dana yang telah diterima.

“Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Dan, tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur, tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satuan Tugas (Satgas) BLBI di Tangerang, Jumat (27/08/2021).

“Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan satu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya,” ujarnya menegaskan, dikutip dari laman resmi Kemenkeu 

Pemerintah secara simbolis melakukan pengambilalihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari BLBI, Jumat (27/08/2021). Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2, selain berada di Tangerang, juga  berlokasi di Medan, Pekanbaru, dan Bogor.

Total kewajiban BLBI yang masih dikelola adalah Rp110,45 triliun. Untuk itu, Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban yang signifikan di atas Rp50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, maka pihak yang dipanggil akan diumumkan ke publik.

“Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi, ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu,” kata Sri Mulyani.

“Tadi saya senang melihat bahwa beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini kemudian dilakukan pengambilalihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara,” ucapnya pula.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya nanti akan menggunakan semua kewenangan negara untuk melihat apakah debitur dan obligor itu punya aset atas nama yang bersangkutan. Entah itu, dalam bentuk dana di bank, atau entah itu dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk tanah, atau bentuk yang lainnya. 

“Ini nanti yang akan terus diusahakan secara perdata untuk diperoleh sebagai pembayaran dari kewajiban mereka,” jelas Menkeu.

Berlarut-Larut

Dilansir Kompas TV, Senada dengan Sri Mulyani, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan pada prinsipnya, Kejaksaan ikut mengawal penyelesaian permasalahan BLBI yang 22 tahun berlarut-larut dan mererugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp110 triliun.

“Dengan perangkat hukum yang ada saat ini, meskipun sampai saat ini pembahasan rancangan UU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah belum menunjukkan perkembangan yang siginifakan, tidak menyurutkan langkah kita untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan masalah BLBI ini,” ujarnya.

Menurut Setia, pihaknya telah memanggil 48 orang yang harus mengembalikan dana BLBI. Namun, terdapat sejumlah kendala, khususnya terhadap aset yang berada di luar negeri yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.

“Strategi yang diperlukan adalah dengan melakukan pengepungan di segala arah penjuru, baik melalui pendekatan hukum, perpajakan, serta upaya lainnya. Seperti melakukan gugatan kependataan, pembekuan aset, baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk perusahan sekaligus dengan memaksimalkan mutual legal assistance dan perjanjian ekstradisi yang masih jarang dilakukan,” ungkapnya.

Dia mengatakan pengambilalihan ini merupakan langkah awal, dari rencana pengambilalihan aset untuk memenuhi hak tagih negara.

Seluruh aset negara dana BLBI yang akan ditagih totalnya ialah 1.672 bidang tanah dengan luas mencapai 15.228.175 meter persegi.

“Pemerintah mengharapkan para obligor atau debitur hendaknya memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada negara,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan kepada para obligor bahwa penyelesaian utang BLBI ini memang merupakan langkah perdata sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

Namun, sambungnya, mungkin saja pemerintah bakal mempidanakan obligor apabila menemukan pelanggaran pidana dalam penyelesaian utang.

“Bukan tidak mungkin jika nanti dalam perjalanannya bisa mengandung tindak pidana. Misalnya pemberian keterangan palsu, pengalihan aset terhadap yang sah sudah dimiliki negara. Penyerahan dokumen yang palsu nanti bisa jadi hukum pidana,” tegasnya.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menkeu Sampaikan Draft Rancangan Awal KEM PPKF di Sidang Kabinet Paripurna

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (26/02/2024). Ia mengungkapkan, KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024.

“Saya menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun depan (2025),” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa di dalam KEM-PPKF dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global. Antara lain seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar, dan biaya pendanaan (cost of fund). 

“Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta tren teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju,” tambahnya.

Selain itu ia juga menyebut Kebijakan Fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan yang meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, serta transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.

Ia pun menekankan, Kebijakan Fiskal dan APBN harus dijaga secara hati-hati atau prudent, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable). 

“APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera. APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Menkes Budi Ungkap Rahasia Sukses Negara Maju ke Peserta LPDP

Published

on

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Persiapan keberangkatan ini sebagai salah satu rangkaian pembekalan yang wajib diikuti bagi peserta penerima LPDP di Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Pada kegiatan tersebut, Menkes Budi memberikan pembekalan dan berdiskusi langsung bersama peserta PK penerima LPDP. Dalam diskusi tersebut, Menkes mengungkapkan kriteria yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju.

Indonesia menjadi negara maju merupakan target yang ingin dicapai ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun atau Indonesia Emas tahun 2045.

Menkes Budi menyampaikan bahwa untuk meraih target Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita 13 ribu dolar AS per tahun atau rata-rata Rp 15 juta per bulan.

“Indonesia saat masih Rp 5 juta per bulan. Coba tanya (orang) di sebelahnya, gajinya berapa. Kalau masih di bawah Rp 15 juta berarti kita masih berada di negara berkembang. Jadi kalau kita mau jadi negara maju mesti Rp 15 juta per bulan,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi melanjutkan, belajar dari sejarah bangsa dan negara di dunia, semua negara yang kini menjadi negara maju seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berhasil memanfaatkan peluang besar melalui windows of opportunity untuk mencapai status negara maju. Windows of opportunity terjadi ketika negara tersebut mencapai puncak bonus demografi.

Puncak bonus demografi terjadi ketika persentase usia penduduknya didominasi oleh penduduk yang berada pada rentang usia produktif. Untuk itu, bonus demografi sangat penting karena ada potensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar.

Jika negara melewatkan puncak bonus demografi maka negara dapat terjebak dalam middle income country. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030.

“Orang yang produktif, orang yang bisa menghasilkan pendapatan orang yang bisa mengkontribusikan GDP (Gross Domestic Product), makin lama makin sedikit porsinya sehingga harus ditanggung sama orang yang masih produktif. Itu sebabnya, penting itu puncak bonus demograf. Kalau itu terlewati kita akan terjebak di middle income country,” lanjut Menkes Budi.

Di sela diskusi, Menkes Budi juga menitipkan pesan kepada para peserta PK LPDP untuk menghilangkan budaya kebanyakan orang Indonesia yang susah bekerja sama dengan orang lain.

“Jadi, selagi masih muda, ayo teman-teman kikis habis budaya kita yang tidak baik ini,” pesan Menkes Budi.

Menkes Budi menutup diskusi dengan harapan para peserta belajar dengan baik di universitas tujuan masing-masing. Ia juga berharap tidak ada yang sakit dan tetap dalam keadaan sehat setelah selesai belajar untuk kembali berbakti kepada Indonesia.

Pada PK angkatan ke-226, terdapat 39 orang dari bidang kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan universitas yang berbeda-beda tentunya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Berita

Kemnaker : Talenta Muda Modalitas Wujudkan Indonesia Emas 2045

Published

on

Wamenaker, Afriansyah Noor saat menghadiri acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bekasi, goindonesia.co -Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pengembangan dan pembinaan talenta muda merupakan modalitas sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai sejak saat ini perlu disiapkan generasi muda siap berdaya saing, unggul, yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 

Menurut Afriansyah Noor, Al Binaa Festival  ini menjadi salah satu contoh bahwa pengembangan diri harus dilakukan sepanjang hayat, dimulai di bangku sekolah atau di usia muda. Sehingga potensi anak dapat dikembangkan sedari dini, mendapatkan pengarahan dan pembinaan yang tepat pada potensi tersebut. 

“Kami harap potensi ini dapat terus dikembangkan hingga mencapai dewasa nanti, yang kemudian berkembang menjadi kompetensi yang dibutuhkan kelak di dunia kerja, ” ujar Afriansyah Noor dalam sambutannya pada acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Wamenaker berharap melalui kegiatan Al Binaa Festival ini, talenta-talenta muda mendapatkan ruang berkompetisi, untuk menunjukkan talentanya serta dapat mengembangkan diri dalam hal kebaikan supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui agen perubahan para talenta muda. 

“Dengan semangat yang tinggi, mari kita mulai festival ini dan nikmati setiap momen yang telah dipersiapkan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan saudara-saudara semua dalam membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, ”  ujar Afriansyah Noor.  (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending