Bupati Pemalang, Mansur Hidayat saat menjadi narasumber utama dalam acara talkshow Hari Buruh Internasional di Halaman Kantor Disnaker setempat (Foto : @pemalangkab.go.id

Pemalang, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen mengentaskan kemiskinan dengan menekan angka pengangguran diwilayahya, salah satunya yaitu dengan membuka peluang bagi para investor untuk menanamkan modal dan membangun usahanya di Kabupaten Pemalang. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pemalang, Mansur Hidayat saat menjadi narasumber utama dalam acara talkshow Hari Buruh Internasional di Halaman Kantor Disnaker setempat. Rabu (1/5/2024)

Selanjutnya Mansur mengatakan, salah satu cara untuk menarik para investor masuk ke Pemalang yakni dengan cara memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang akan mendirikan usahanya di Pemalang.

“Kita dukung para investor untuk masuk di Kabupaten Pemalang, kita permudah perizinannya,” ujarnya.

Selain membuka peluang para investor luar wilayah untuk bisa mendirikan usahanya di Pemalang, Pemkab, kata Mansur juga mendorong para pengusaha untuk membangun usahanya di Pemalang.

“Kita ini pro investasi, membuka selebar lebarnya peluang investor untuk masuk di Kabupaten Pemalang, (investor) bisa bikin pabrik, bisa bikin tempat wisata di Pemalang,” sambungnya.

“Kita mendorong para pengusaha Pemalang untuk membangun usahanya di Pemalang karena nanti pekerjanya adalah warga lokal, hal itu dapat menekan angka pengangguran di Pemalang, meningkatkan kesejahteraan warga dan juga menumbuhkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pemalang,” paparnya

Dalam acara itu, Mansur minta agar dinas terkait dapat menyediakan tenaga-tenaga terampil di Kabupaten Pemalang untuk menyambut industri di Pemalang.

“Misalnya akan ada pabrik sepatu di Pemalang, ya kita siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh pabrik itu, silahkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan penjaringan dan pelatihan warga Pemalang sehingga saat perusahaan itu sudah ada disini kita sudah siap menyalurkan SDM asli Pemalang,” pungkasnya. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

Acara penyerahan 10.323 sertipikat tanah elektronik oleh Presiden Joko Widodo, di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi (Foto : @portalberita.lumajangkab.go.id)

Lumajang, goindonesia.co – Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni (Yuyun) menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif penerbitan sertipikat tanah elektronik dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, beliau berharap agar masyarakat Lumajang dapat memperoleh kuota yang lebih besar dalam pengurusan sertipikat tanah elektronik.

“Dengan harapan tahun depan lebih banyak lagi warga Lumajang yang mendapatkan pengakuan sertipikat, baik melalui Program PTSL maupun redistribusi. Semoga dengan adanya ini, masalah sengketa pertanahan di Lumajang dapat berkurang,” ujar Yuyun saat dimintai keterangan usai acara penyerahan 10.323 sertipikat tanah elektronik oleh Presiden Joko Widodo, di GOR Tawangalun Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/4/2024)

Meskipun demikian, proses pengakuan lahan di wilayah Lumajang masih menghadapi hambatan dalam bentuk persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa permohonan pengakuan lahan dari Lumajang telah diajukan, namun masih dalam tahap proses persetujuan.

“Kami telah mengajukan beberapa permohonan, namun masih menunggu proses persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan tersebut terutama terkonsentrasi di Kecamatan Senduro, sebagian di Klakah dan Pasirian,” katanya.

Kehadiran Pj. Bupati Lumajang dalam acara penyerahan sertipikat tanah elektronik menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah pertanahan bagi masyarakat.

“Dengan adanya penerbitan sertipikat tanah elektronik, diharapkan proses administrasi pertanahan dapat menjadi lebih efisien dan transparan bagi seluruh masyarakat Lumajang,” harapnya. (***)

*(Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang )

Penghargaan dari Kemenkumham RI untuk Wali Kota Depok (Foto : @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024. 

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Laoly saat upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 tahun 2024 di lapangan upacara Kemenkumham RI, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. 

Staf Ahli Wali Kota Depok, Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Diah Sadiah yang mewakili Wali Kota Depok menerima penghargaan tersebut mengatakan, penghargaan ini didapat karena Wali Kota Depok, Mohammad Idris berdasarkan kriteria penilaian Kemenkumham telah membangun sinergitas atas dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. 

Dengan memberikan sarana, prasarana serta serta memfasilitasi rumah tahanan kelas I Depok.

“Selain itu juga berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kesehatan, keamanan, mitigasi bencana dan kebersihan,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Kamis (02/05/24)

Dirinya menambahkan, selain Wali Kota Depok, ada beberapa pimpinan daerah yang menerima penghargaan serupa.

“Yakni Wali kota Metro dan Bupati Cianjur. Kemudian, Bupati Tanah Laut dan Bupati Kota Baru,” katanya.

“Hal ini menunjukkan bukti nyata bahwa Wali Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok bersinergi dengan berbagai pihak dalam pembangunan dan melayani masyarakat,” tutupnya. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok