Penandatangan kesepatan bersama terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan dan addendum nilai kontrak Jetty Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Lombok Timur. (Foto : @portal.lomboktimurkab.go.id)

Selong. goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan bersama terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan dan addendum nilai kontrak Jetty Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Selasa (30/4). Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kantor Bupati Lombok Timur.

Hadir pada kesempatan tersebut, selain Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik dan pihak PT AMNT, hadir pula Pj. Sekda Lombok Timur H. Hasni, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua BPPD Lombok Timur, serta Kepala Bagian Kerja Sama Sekreatriat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pj. Bupati dalam sambutannya sebelum penanadatanganan menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PT. AMNT dalam pembangunan di Lombok Timur khususnya dan NTB pada umumnya. Pergeseran dukungan PT. AMNT terhadap pembangunan dari aspek pengembangan masyarakat atau non fisik juga diakui Pj. Bupati sebagai langkah yang dinilai memberikan dampak lebih optimal, termasuk dalam pengembangan pariwisata di daerah ini, “Pengembangan pariwisata tidak harus materi, konsep dan perencanaan yang baik juga dibutuhkan,” ungkapnya. Ia pun menekankan dibutuhkan integrasi antar sektor dalam pengelolaan pariwisata.

PT. AMNT menegaskan komitmen dan dukungan terhadap pembangunan di NTB melalui pengembangan SDM, pengembangan ekonomi, dan Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di wilayah Lombok Timur PT. AMNT fokus dalam pelayanan kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Terapung. Selain itu PT. AMNT juga menyelenggarakan pelatihan life guard dan mengundang Pemda Lomok Timur dalam kegiatan tersebut.

Lebih jauh kesepakatan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok Timur akan didiskusikan kembali untuk merumuskan program yang tepat. (***)

*DISKOMINFO Kab. Lombok Timur Oleh TIM IT KOMINFO LOMBOK TIMUR

Dinkes Pemkab Bojonegoro me-launching Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Lansia Sembada (Sehat, Mandiri, Bahagia dan Berdaya) Kabupaten Bojonegoro. Acara digelar di Balai Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru (Foto : @bojonegorokab.go.id)

Bojonegoro, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) me-launching Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Lansia Sembada (Sehat, Mandiri, Bahagia dan Berdaya) Kabupaten Bojonegoro. Acara digelar di Balai Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru, Selasa (30/4/2024).

Dalam sambutannya Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa dengan launching ILP dan Lansia Sembada, diharapkan lansia di Bojonegoro semakin sehat, aktif, dan terus berkontribusi.

“Kegiatan seperti ini adalah kewajiban pemerintah, karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran kesehatan untuk semua masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut, Pj Bupati menjelaskan, pemkab terus melakukan usaha pemenuhan hak kesehatan, dari bayi sampai lansia. Jadi semuanya punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Meski demikian, perlu dipahami bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya tentang berobat, tapi juga melalui pemantauan kesehatan dengan posyandu. Ini merupakan wujud pelayanan pemerintah.

“Tugasnya bapak ibu Kades agar lansia ini jangan sampai tertinggal posyandu,” tegasnya.

Pj Bupati mengajak semua pihak untuk membawa lansia ke posyandu.  Sebab posyandu ini menjadi penghubung masyarakat dengan sektor kesehatan.  

“Saya apresiasi juga kepada kader di posyandu, semoga kerja kerasnya menjadi amal jariyah dan catatan pemerintah atas prestasi dan kinerjanya,” ungkapnya.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ani Pujiningrum menyampaikan terkait penerapan ILP di Kabupaten Bojonegoro mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Yakni dengan konsep seluruh puskesmas mengubah cara kerja dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus dibagi ke dalam 5 klaster. Klaster-klaster tersebut adalah manajemen, ibu dan anak, usia dewasa dan lanjut usia, penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster.

“Integrasi pelayanan Kesehatan Primer pada level desa dilaksanakan pada seluruh Pustu. Sementara Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Posyandu dilaksanakan melalui penataan posyandu yang sebelumnya berbasis program menjadi satu posyandu yang melayani seluruh siklus hidup,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinkes menjelaskan pelayanan kesehatan distandarisasi melalui Paket Pelayanan Kesehatan sesuai siklus hidup dengan penguatan skrining kesehatan. Dinkes telah melakukan persiapan pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai skrining, dan penguatan Kader Posyandu melalui peningkatan kompetensi kader secara bertahap untuk seluruh desa.

“Saat ini telah terlatih 450 Kader Posyandu dengan 25 ketrampilan dasar. pilot project penerapan ILP mulai dilakukan bulan Oktober 2023 di Puskesmas Kepohbaru, Pustu Turigede dan Ponkesdes Mojosari serta Posyandu Integrasi di Desa Turigede dan Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru,” ungkapnya.

Seiring dengan peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2023 mencapai 72,57, berdampak pada peningkatan jumlah lansia yang meningkatkan risiko masalah Kesehatan. Dan sebagai bagian dari Integrasi pelayanan primer kegiatan preventif maka Dinas Kesehatan menginisasi program LANSIA SEMBADA.

“Sembada dalam Bahasa jawa ‘Sembodo’ yang artinya serba cukup atau kuat. Diharapkan dengan program ini maka para Lansia Bojonegoro menjadi sehat, kuat, mandiri dan mampu beraktifitas dan berdaya serta dapat menjalani masa tua dengan bahagia,” ungkapnya.

Saat ini jumlah lansia sebanyak 222.794 jiwa dengan jumlah lansia aktif di Posyandu 62.448 jiwa. Program Lansia Sembada dilaksanakan melalui skrining kesehatan rutin dan pemberian tablet suplemen yang diberikan setiap bulan. Untuk tahap pertama ditargetkan dapat menjangkau 65.000 lansia terutama lansia aktif di Posyandu

“Kegiatan launching ILP hari ini menandai pelaksanaaan ILP di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan 35 Puskesmas dan 70 Pustu sekaligus meresmikan program Lansia Sembada,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri Ibu Ketua TP PKK Bojonegoro secara virtual, para Asisten, Kepala OPD terkait, Camat se Kabupaten Bojonegoro, Direktur RSUD, Kepala Puskesmas se Kab Bojonegoro, Kepala Desa se Kecamatan Kepohbaru, kader Kesehatan dan peserta posyandu integrasi desa Turigede. (***)

* PEMKAB BOJONEGORO

Presiden saat menyerahkan sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co –  Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi.  Pada kunjungannya kali ini, Presiden menyerahkan sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun, Selasa (30/4/2024). 

Total sertipikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK). Presiden berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertipikat tersebut kepada 5.000 orang penerima yang berasal dari 17 desa.

“Banyuwangi redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia,” kata Jokowi. 

Hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Presiden menjelaskan sertifikat yang diterima para penerima manfaat program TORA ini merupakan sertipikat terbaru, yakni sertipikat elektronik.

“Sertipikat yang terbaru seperti ini namanya sertipikat elektronik, kalau yang  tebal itu sertipikat lama. Yang baru seperti ini. Ditulis bidang tanahnya, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semua di sini. Jadi ini sertipikat model baru, jangan dibandingkan dengan yang lama tebal,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah. Selain itu, sertifikat tersebut juga bisa memberi kemanfaatan ekonomi. 

“Sertifikat ini bisa dijadikan agunan. Tapi pesan saya, kalau diagunkan gunakan untuk kebutuhan usaha. Jangan dipakai untuk konsumtif seperti beli motor baru, kulkas Baru. Nanti setelah usahanya mendapat untung, boleh untuk membeli barang-barang,” kata Jokowi. 

Sertipikat yang diserahkan Presiden merupakan hasil program Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru), yang mana telah diamanatkan Presiden RI pada akhir 2023 untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya.

Para penerima sertipikat kali ini adalah orang-orang pertama di Indonesia yang menerima sertipikat hasil Redistribusi Tanah dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik. Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri AHY menyerahkan sertipikat tersebut secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat dari 10 desa.

Sementara  Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono atas terbitnya sertifikat tanah bagi warga Banyuwangi tersebut. Dengan memiliki sertifikat tanah, kini warga telah memailiki jaminan legalitas dan keamanan terhadap tanah yang dimanfaatkannya.

“Kini warga bisa tenang karena tanahnya kini sudah sah memiliki ketetapan hukum sebagai hak milik,” ujar Bupati Ipuk.

Sebelumnya masyarakat penerima sertifikat tanah merupakan mereka yang menempati menempati kawasan hutan turun temurun. Kemudian negara memberikan fasilitas kemudahan untuk hak milik perorangan melalui program redistribusi tanah.

“Kami mendorong warga agar memanfaatkan tanah untuk kegiatan yang produktif agar bisa menambah kesejahteraan bagi keluarga,” kata Ipuk.

Salah satu penerima sertipikat Santoso, warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, mengaku bersyukur telah memiliki sertifikat tanah digital untuk lahan huniannya. 

Selama berpuluh tahun, Santoso dan keluarganys tinggal di hunian berukuran 14 meter x 25 meter yang berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tidak pasti.

Saat mengetahui adanya program pengurusan sertifikat, Santoso antusias. Butuh waktu sekitar 8 bulan ia mengurus segala sesuatunya hingga terbitnya sertifikat. “Seluruhnya gratis, Alhamdulillah,” kata Santoso. (***)

*@banyuwangikab.go.id