Acara halal bihalal paguyuban IKM Bojonegoro di aula rumah makan Omah Tepi Sawah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas (Foto : @bojonegorokab.go.id)

Bojonegoro, goindonesia.co – Pemkab Bojonegoro terus bersinergi untuk memajukan produk UMKM di kancah nasional. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Welly Fitrama saat acara halal bihalal paguyuban IKM (Industri Kecil Menengah). Acara digelar di aula rumah makan Omah Tepi Sawah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kamis (2/05/2024).

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Bojonegoro Welly Fitrama yang mewakili Pj Bupati Adriyanto menyampaikan bahwa masih dalam nuansa Idul Fitri, pihaknya mengucapkan minal aidzin walfaizin. “Semoga kita semua menjadi manusia yang kembali pada fitrohnya, manusia yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya,” terangnya.

Welly juga menyampaikan pesan Pj Bupati yang mengapresiasi para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di Bojonegoro. Karena secara tidak langsung ikut mempromosikan Bojonegoro melalui produk-produk yang dimiliki. Sehingga untuk terus mendorongnya, Pemkab berupaya mencari cara bagaimana produk IKM bisa dikenal, baik kuliner maupun produk kerajinanya di kancah nasional.

Rencananya, Pemkab Bojonegoro akan menerima kunjungan dari Kementerian Keuangan. Pihaknya sudah merencanakan untuk mempromosikan produk-produk khas Bojonegoro.

“Akan ada juga agenda pameran yang digelar di Surabaya, kami akan memilih produk unggulan dari para pelaku UMKM untuk kami ikutsertakan dalam pameran tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut Welly menjelaskan masing-masing paguyuban diusahakan terdapat pusat inkubasi yaitu proses pembinaan bagi usaha kecil dan pengembangan produk baru. Inkubator Bisnis akan menyediakan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Semisal sentra pengrajin tahu yang ada di Kelurahan Ledok Kecamatan Bojonegoro.

“Di saat ada kunjungan tamu dari luar, maka kita bisa mengenalkan produk unggulan berikut proses pembuatan produk dan pengemasanya dalam satu tempat,” jelasnya.

Tak lupa Welly menambahkan Pemkab siap bersinergi dengan para IKM (Industri Kecil Menengah) untuk memajukan produk lokal ke kancah nasional.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman dan Industri Kreatif (APMMIK) Kristin berharap IKM dapat terus bersinergi baik dari pemerintah daerah maupun dari dinas sektoral sebagai pembina.

“Terimakasih banyak atas fasilitas yang diberikan termasuk dalam kepengurusan legalitas produk bagi para pelaku UMKM di Bojonegoro,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua AHJ (Asosiasi Handycraft Jawa Timur) Meirina, Ketua Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur (FIJ) Merris Retnowati, Ketua IKM Prima Utama Jati Nanik Widyawati.

Mereka menyampaikan dengan adanya halal bihalal ini bisa menambah kebersamaan serta semangat untuk mengangkat UMKM agar dapat lebih dikenal di luar wilayah Bojonegoro baik dari produk makanan, minuman bahkan produk kerajinanya. Di samping itu, setiap paguyuban mempunyai agenda masing-masing baik agenda bazar, pameran bahkan pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk peningkatan skill bagi ibu-ibu rumah tangga.(***)

*PEMKAB BOJONEGORO

Rapat Pleno Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TAPKD) Kabupaten Garut di Ballroom Kassiti Fave Hotel, Jalan Raya Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (Foto : @www.garutkab.go.id)

Garut, goindonesia.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, membuka secara resmi Rapat Pleno Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TAPKD) Kabupaten Garut di Ballroom Kassiti Fave Hotel, Jalan Raya Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (02/05/2024).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Teti Sarifeni selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Garut, Yusi Yuliana perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Irwan Muzhar perwaklian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peserta TAPKD Kabupaten Garut.

Rapat tersebut membahas tentang inklusi keungan yang diatur dalam peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekda Garut, Nurdin Yana menyinggung pentingnya penurunan angka kemiskinan dengan mempermudah akses keuangan untuk masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan daerah dan menggali potensi daerah, serta menjalin kerja sama dengan berbagai elemen.

“Persoalan kemiskinan di kami itu sangat besar pak, hari ini sebetulnya memang kalau melihat effort kita alhamdulillah kita menunjukkan penurunan, dari 10.64 sekarang tinggal 9 koma sekian,” ucap Nurdin.

Nurdin mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Garut tidak berlangsung dengan signifikan. Bersamaan dengan itu, lanjut Nurdin, Kabupaten Garut juga masih mengalami kenaikan angka stunting sebesar 0.5% sama halnya dengan 18 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

“Dari 23.63 menjadi 24.02 praktis kita sekitar 0.5 sehingga ini disebut anomali angka kemiskinannya turun tetapi stunting malah naik sehingga ini persoalan, kenapa demikian? Ini akan terkait dengan upaya-upaya yang akan kita lakukan kemudian,” kata Nurdin.

Maka dari itu, Nurdin berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui rapat kali ini dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus penurunan angka stunting di Kabupaten Garut.

“Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian saya kira ini tepat bagi kita berkumpul, bagaimana kita meningkatkan aspek ekonomi yang bisa sekaligus (mengatasi) struggle kita untuk mengangkat 2 persoalan yang muncul hari ini,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia (BI), Yuli Yuliana menjelaskan bahwa inklusi keuangan dan digital akan mendukung pemberdayaan masyarakat serta pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena beragam tantangan pandemi dan berbagai rentetan ekonomi yang berpengaruh pada kondisi perekonomian dunia saat ini.

“Transportasi membentuk ekonomi digital yang terjadi saat ini harus mencakup tiga tujuan kemanfaatan, yaitu ekonomi yang inklusif, masyarakat yang lebih produktif dan ekonomi yang berkelanjuta,” ucapnya.

Yuli menambahkan, bahwa kemajuan teknologi yang diakses hingga ke wilayah pedesaan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan, juga akses dalam hal keuangan yaitu melalui bank digital yang bisa diakses menggunakan gadget.

“Selanjutnya inklusi keuangan dan inklusi digital juga mendukung tercapainya pemberdayaan ekonomi. Inklusi keuangan disertai dengan akses teknologi digital dapat mendukung masyarakat untuk mencapai pemberdayaan ekonomi,” lanjutnya.

Irwan Muzhar, selaku Perwakilan OJK mengharapkan adanya tindak lanjut dari pertemuan tersebut dengan adanya program business matching yang pihaknya lakukan, sehingga dapat membantu para pelaku UMKM untuk dapat bersaing dengan jangkauan lebih luas lagi.

“Dan saya juga mengharapkan nanti dari TPKAD juga mempertemukan mereka dengan eksportir di luar negeri, jadi bukan cuman di bawahnya aja tapi sampai dengan untuk pemasarannya juga ada,” tuturnya.

Ia juga berharap terdapat peningkatan kecepatan dalam proses penyaluran kredit kepada masyarakat agar tidak kalah cepat seperti pinjaman online tentunya dengan memperhatikan kemampuan bayar masyarakat agar tidak terjadi kemacetan kredit. (***)

*Pemerintah Kabupaten Garut

Bantuan mesin pembuat pakan ikan, kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Makarti Mina Utama, di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Pj. Bupati Merangin H Mukti (Foto : @meranginkab.go.id)

Bangko, goindonesia.co -Penjabat (Pj) Bupati Merangin H Mukti menyerahkan bantuan mesin pembuat pakan ikan, kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Makarti Mina Utama, di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, Kamis (02/5).

Mesin pembuat pakan ikan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut, diharapkan Pj bupati dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan kelompok tersebut.

‘’Memang pakan ikan itu mahal harganya. Jangan coba-coba kita budidaya ikan dalam jumlah banyak kalau tidak punya mesin pembuat pakan ikan ini,’’ujar Pj Bupati H Mukti dibenarkan Kadis Perikanan Merangin Irsadi.

Buat memenuhi kebutuhan pakan ikan yang dipelihara di kolam yang berada di perkarangan rumah saja cukup susah, karena harga perkilogram pakan ikan itu terkadang lebih mahal dari harga ikannya.

Untuk itu lanjut H Mukti, Kelompok Pembudidaya Ikan Makarti Mina Utama harus mensyukuri pemberian bantuan mesin pembuat pakan ikan tersebut. ‘’Peliharan mesin ini dengan baik, jangan sampai baru sekali pakai sudah rusak,’’pinta Bupati.

Diharapkan Pj bupati, kedepannya Kelompok Pembudidaya Ikan Makarti Mina Utama tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pakan ikan untuk kelompoknya saja, tapi juga masyarakat yang membudidaya ikan di sekitarnya.

Selain itu Pj bupati juga berharap kedepannya, kelompok Pembudidaya ikan juga dapat menerima bantuan lainnya, seperti bantuan bibit ikan dan bantuan-bantuan lainnya yang dapat meningkatakan perekonomian masyarakat dari Kementerian.

Tampak hadir mendampingi Pj bupati pada acara tersebut, Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Slamet Sudarsono, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merangin Sairi dan Camat Pamenang Barat Bambang.

Terpisah Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Makarti Mina Utama Ismail, berterimakasih kepada Pemkab Merangin yang telah membantu mesin pembuat pakan ikan tersebut.

‘’Kami akan sangat terbantu sekali dengan bantuan tersebut, semoga ikan yang kami hasilkan nanti bisa dijual dengan harga murah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ikan Kabupaten Merangin,’’ujar Ismail. (***)

*Diskominfo Merangin