Connect with us

Kabupaten

Pj. Bupati Katingan Lakukan GEBRAK STUNTING

Published

on

Penjabat  Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, Msi saat melakukan kunjungan ke rumah keluarga yang terdampak stunting dan berisiko stunting yang ada di wilayah Kasongan, kecamatan Katingan Hilir. (Foto : @portal.katingankab.go.id)

Katingan, goindonesia.co – Dalam upaya nyata untuk memerangi stunting, Penjabat  Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, Msi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Katingan Ny. Sumiati Saiful beserta Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Katingan, melakukan kunjungan ke rumah keluarga yang terdampak stunting dan berisiko stunting yang ada di wilayah Kasongan, kecamatan Katingan Hilir. Kamis (14/03/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program Gerakan Berkunjung Ke Rumah Keluarga Resiko Stunting (Grebek Stunting) yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan selaku leading sector TPPS Kabupaten Katingan sebagai bentuk tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Katingan terhadap stunting dan masalah gizi yang telah lama mengkhawatirkan.

Kunjungan yang dilakukan oleh Pj Bupati ini bertujuan untuk memberikan perhatian langsung kepada keluarga yang terdampak stunting dan berisiko stunting, serta untuk mengevaluasi kondisi mereka secara mendalam. Dalam kunjungan tersebut, Pj Bupati Katingan Saiful, S.Pd, M.Si beserta Ny. Sumiati Saiful berbincang secara langsung dengan keluarga yang terdampak dan beresiko stunting terkait permasalahan yang dihadapi oleh mereka.

Menurut Pj Bupati Katingan, penanganan masalah stunting bukanlah perkara sepele. “Kami sadar bahwa stunting merupakan masalah serius yang memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Perlu kerjasama semua pihak dan kepedulian kita semua untuk mengatasinya. Stunting ini persoalan yang besar karena dampak dari stunting ini sangat mempengaruhi masa depan bangsa kita beberapa tahun yang akan datang,” ujarnya. Dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah keluarga terdampak diharapkan dapat memberikan bantuan serta solusi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak.

Dalam kesempatan ini juga, Pj. Bupati Katingan memberikan bantuan sosial secara simbolis kepada keluarga terdampak stunting dan beresiko stunting. Selain memberikan bantuan langsung, Pj Bupati Katingan dan TPPS Kabupaten Katingan juga memberikan edukasi kepada keluarga terkait pola makan sehat, gizi yang seimbang, kebersihan lingkungan dan sanitasi serta pentingnya perawatan kesehatan rutin bagi anak-anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya gizi yang adekuat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Kunjungan Pj Bupati Katingan ke rumah keluarga terdampak stunting ini menjadi bagian dari strategi yang lebih besar dalam upaya Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mengatasi masalah gizi, terutama stunting, yang telah lama menjadi perhatian utama. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan, diharapkan masalah stunting di wilayah ini dapat teratasi secara bertahap menuju masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. (***)

*PORTAL KATINGAN 

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

Wabup Blora Pimpin Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Geneng

Published

on

Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II tahun 2024 bertempat di lapangan Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora (Foto : @www.blorakab.go.id)

Blora, goindonesia.co – Komando Distrik Militer (Kodim) 0721 Blora melaksanakan upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II tahun 2024 bertempat di lapangan Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Rabu (8/5/2024).

Upacara dipimpin dan dibuka Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM.

Wabup dalam amanatnya mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Blora saya mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada keluarga besar Kodim 0721 Blora khususnya yang tergabung dalam program TMMD Sengkuyung II tahun 2024.

“Program TMMD yang telah rutin dilakukan ini harus terus di support oleh pemerintah, karena disamping meningkatkan semangat gotong royong masyarakat juga sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme bagi seluruh komponen masyarakat,” kata Wakil Bupati Blora.

Dikatakannya TMMD telah banyak memberikan pelajaran berharga, betapa penting dan luar biasanya program TMMD dalam menciptakan dinamika kegotongroyongan membangun bangsa sebagaimana tema TMMD kali ini ‘Dharma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah’.

“Saya meminta kepada perangkat daerah terkait, tim yang mendapatkan penugasan, kecamatan, serta Pemerintah Desa Geneng agar kegiatan TMMD ini disiapkan dengan sebaik-baiknya, agar on time, dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Wabup berpesan supaya meningkatkan koordinasi guna meminimalkan permasalahan dan apabila menemui permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada TMMD kali ini akan digelontorkan dana sebesar Rp349.000.000,00 yang berasal dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi yang akan digunakan antara lain untuk membangun jalan makadam, talud badan jalan, gorong-gorong, dan plat beton.

“Ini bukanlah anggaran yang kecil untuk itu saya minta kepada seluruh warga jaga dan rawatlah hasil TMMD ini dengan baik,” ucapnya.

Kepada masyarakat Desa Geneng, Wabup menyampaikan selamat, karena di samping giat fisik, ada pula giat non fisik, seperti penyuluhan, diskusi olahraga dan kesenian.

“Semoga seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita. Selamat melaksanakan TMMD Sengkuyung II di Desa Geneng selama 30 hari kedepan, semoga TMMD ini dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Blora,” kata Wabup.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain,  Dandim 0721 Blora Letkol Czi Yuli Hartanto, S.E., Kapolres Blora AKBP Jaka Wahyudi, S.H., S.I.K., M.Si., Wadanyon 410/Alugoro Kapten Inf Ariza, Kasdim Blora Mayor Inf Bani, Kepala PMD Kab. Blora Yayuk Windrati, S.IP.

Kemudian, hadir juga Forkopimcam Jepon, Para Perwira Kodim Blora, Ketua Persit KCK Cabang XLII Ny. Weny Yuli Hartanto, Ketua TP PKK Kab. Blora Hj. Ainia Sholichah, S.H., M.Pd,AUD., M.Pd,BI., Perwakilan Bhayangkari Polres Blora, Kepala Desa Geneng Jati Halim, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya. (***)

*Tim Dinkominfo Blora/Pendim 0721/Blora- Pemerintah Kabupaten Blora.

Continue Reading

Kabupaten

Pemkab Bojonegoro Sosialisasi Program Pendidikan Magister, Doktor, dan RPL Bagi ASN, Terus Dorong Tingkatkan SDM

Published

on

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Bojonegoro Djoko Lukito saat menyampaikan acara ini dalam rangka sosialisasi untuk program RPL bagi ASN. Kehadiran tim Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka bersinergi meningkatkan SDM di Kabupaten Bojonegoro (Foto : @bojonegorokab.go.id)

Bojonegoro, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menggelar sosialisasi promosi program studi magister, doktor dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro. Sosialisasi diselenggarakan di Ruang Partnership Lt.4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/5/2024).

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Bojonegoro Djoko Lukito menyampaikan acara ini dalam rangka sosialisasi untuk program RPL bagi ASN. Kehadiran tim Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka bersinergi meningkatkan SDM di Kabupaten Bojonegoro.

“RPL telah dilaksanakan dengan UB, namun kemarin baru untuk perangkat desa atau pegiat desa. Kedepan juga adanya RPL untuk pegawai Pemkab Bojonegoro,” jelasnya.

Nanti akan diperhitungkan, sehingga waktu kuliahnya semakin cepat, namun tidak mengurangi kualitas pendidikan. Program RPL bagi desa merupakan program yang baru ada di Bojonegoro secara nasional. Jika memungkinkan teman-teman yang ASN bisa mengikuti.

“Silahkan ikut, tentunya biaya pendidikan akan disediakan, ini dalam rangka meningkatkan SDM yang ada di Bojonegoro,” tegasnya.

Adanya program pendidikan ini, juga seiring tugas pegawai Pemkab yang semakin berat, dan di sisi lain masyarakat semakin kritis. Diharapkan, dengan program ini akan meningkatkan kualitas SDM, karena UB pasti akan memberikan yang terbaik. 

“Meskipun melalui program RPL maupun reguler harus melalui seleksi-seleksi yang ketat. Kedepan agar tercipta SDM aparatur yang bisa melayani masyarakat. Rencananya UB juga akan membuka Program Studi Diluar Kampus Utama di Bojonegoro (PSDKU),” ujarnya.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Moh. Khusaini menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Maka perlu adanya pembangunan yang menata tata kelola lingkungan dengan SDM yang unggul.

“Bojonegoro ini memiliki potensi yang besar, jika SDM tidak siap menghadapi itu hanya akan menjadi problem di masa depan,” ungkapnya.

Jika semua berkembang bersama, lanjut dia, maka akan menjadi suatu tata kelola yang bagus. Yakni dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada, dan tidak hanya mengandalkan SDA. Namun juga Infrastrukturnya dibangun, SDM dibangun dan lain sebagainya.

“Untuk program RPL kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dan UB, 95 persen sudah selesai skripsinya dalam 1 tahun. Tahun ini sudah lulus semua,” bebernya.

Sementara itu, dalam laporan kegiatannya, Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana memaparkan bahwa pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya. Dan kali ini peserta pertemuan adalah seluruh pejabat Pengelola Kepegawaian di seluruh OPD lingkup Pemkab Bojonegoro.

Lebih lanjut, Aan menyampaikan bahwa UB memiliki beberapa program, yang sebelumnya RPL, juga S2 dan S3. Harapannya seluruh ASN di lingkup Pemkab bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Sebelumnya Pemkab juga sudah ada program RPL, untuk kedepan ASN di lingkup Pemkab bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi. Dari tahun ke tahun, peningkatan SDM saat ini menjadi 69,74 persen yakni mendekati cukup baik,” pungkasnya. (***)

*PEMKAB BOJONEGORO

Continue Reading

Kabupaten

Pemkab Garut Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah Dan Tanah Longsor Di Tiga Kecamatan

Published

on

Rapat Analisa dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (Foto : @www.garutkab.go.id)

Garut, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat (TD)  Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kabupaten Garut selama 14 hari ke depan.

Keputusan memperpanjang TD ini dilakukan, setelah melalui evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Analisa dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (7/5/2024). Rapat evaluasi ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dihadiri Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Aah Anwar Saefulloh.

Menurut Sekda Nurdin Yana, dalam rapat ini pihaknya telah menyepakati perpanjangan waktu tanggap darurat dalam waktu 14 hari ke depan, guna melakukan langkah-langkah penanggulangan lebih lanjut.

“Ya (kerusakan) infrastruktur sebenarnya relatif lebih kecil ya, dibandingkan dengan relokasi terkait dengan rumah, relatif lebih kecil insha Allah itu sudah di-cover PUPR, PUPR juga meminta ada jalan yang menuju tempat relokasi,” lanjutnya.

Selain itu, Nurdin juga keputusan diperpanjangnya TD ini karena distribusi pekerjaan di lapangan yang belum merata sehingga dilanjutkan dengan. tanggap darurat ke dua.

Selaku Kepala BPBD exofficio, Nurdin Yana menyampaikan bahwa pihaknya telah mengevaluasi langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani bencana pergerakan tanah dan tanah longsor di Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Pakenjeng.

“Saya coba cek masing-masing teknis ya bagaimana gerak langkah mereka ketika berjalan, alhamdulillah semua sudah menunjukkan sesuai dengan fungsionalitas masing-masing lah,” ucapnya.

Nurdin juga mengingatkan kepada setiap SKPD yang terkait untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat bencana ini. Ia menegaskan, bahwa hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan _recovery_ pada kondisi masyarakat saat ini.

“Lalu yang kedua dalam kesempatan ini pun kita melihat persebaran pekerjaan yang didapat. Jadi masih banyak teman-teman di lapangan yang belum kita cover secara keseluruhan sehingga perlu perpanjangan tanggap darurat yang kedua,” katanya.

Ia berharap, penanggulangan bencana yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta masyarakat bisa tertolong melalui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Kalak BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saifullah, menjelaskan bahwa relokasi telah dilakukan terhadap 70 rumah warga, di antaranya 63 rumah dipindahkan ke tempat baru, diantaranya yaitu Desa Talagajaya Kecamatan Banjarwangi sebanyak 15 rumah dan Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng sebanyak 48 rumah, sementara untuk sisa rumah lainnya melakukan relokasi mandiri. Total kerugian akibat bencana ini mencapai 8 miliar rupiah, termasuk kerusakan rumah, aset, dan hasil pertanian.

“Kalau relokasi terpusat nanti ke tempat yang sudah disiapkan itu kita semua harus pindah, kalau yang relokasi mandiri itu nanti kita bantuan stimulan atau bantuan untuk rumahnya begitu kan, karena tanahnya mereka sediakan sendiri,” ucapnya.

Aah juga menyoroti upaya mitigasi bencana berupa relokasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan melarang aktivitas pertanian di lahan dengan kemiringan curam. Pihaknya juga memastikan penyediaan bantuan kepada korban bencana untuk mencegah kekurangan pangan dan sandang selama masa tanggap darurat.

“Misalnya sawah, kolam, itu kita lakukan dan sekarang juga di tempat yang kita sekarang ada penurunan atau pergerakan tanah itu kita sudah larang untuk dilakukan aktivitas persawahan ataupun kolam,” ucapnya.

Aah menegaskan, pihaknya terus memantau serta melaksanakan penyerahan bantuan kepada para penyintas bencana alam agar warga di daerah tersebut tidak mengalami kekurangan pangan.

“Sandang mereka masih ada, mungkin ya papan yang hilang kita siapkan, tapi pangan ini selama di pengungsian kita terus support ya dengan dapur umum 14 hari dan nanti kita lanjut ke TD 2 kita 14 hari lagi ke depan,” pungkasnya. (***)

* Pemerintah Kabupaten Garut

Continue Reading

Trending