Rapat untuk mempercepat proses pensertipikatan lahan pekarangan yang dimohonkan oleh warga eks transmigrasi Timor-Timur di Desa Sumberklampok Gerokgak yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana (Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, memimpin rapat penting untuk mempercepat proses pensertipikatan lahan pekarangan yang dimohonkan oleh warga eks transmigrasi Timor-Timur di Desa Sumberklampok Gerokgak, pada Senin (6/5). 

Rapat yang diadakan di Rumah Jabatan Bupati ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kajari Buleleng Rizal Syah Nyaman, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, dan Kasdim 1609/Buleleng Mayor Inf Gede Nariada, BPN Singaraja, SKPD terkait lingkup Pemkab Buleleng serta perwakilan masyarakat eks Timor-Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Ketut Lihadnyana menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat eks transmigrasi Timor-Timur atas lahan yang mereka tempati dengan menerbitkan sertifikat hak milik.

Langkah tersebut diwujudkan melalui upaya memfasilitasi masyarakat eks transmigrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, yang menghasilkan SK pelepasan lahan pekarangan seluas 5,16 Ha untuk 107 warga.

“Pemerintah hanya ingin memastikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat eks transmigrasi Timor-Timur dapat segera terselesaikan. Kami berharap agar masyarakat tersebut mau bersama-sama mengikuti proses pensertipikatan lahan pekarangan terlebih dahulu, sementara untuk lahan garapan akan mengikuti mekanisme selanjutnya,” ujar Pj Bupati Lihadnyana.

Sementara itu, Kepala Sesi Penataan dan Pemberdayaan BPN Buleleng, Kus Sanyoko, menyampaikan rencana pendataan tanah bagi warga eks Timor-Timur di Desa Sumberklampok. Pendataan ini akan dilakukan sesuai dengan SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, diikuti dengan pemetaan dan pengukuran.

Sanyoko mengharapkan partisipasi penuh dari masyarakat untuk mendukung proses ini, karena akan berdampak pada penerbitan sertipikat. Proses pendataan akan dimulai dengan pendataan lahan pekarangan bagi 107 kepala keluarga seluas 5,16 Ha, sementara pendataan lahan garapan masih dalam proses menunggu keputusan dari pusat mengingat status yang dimohonkan masih kawasan hutan. (***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Konferensi Nasional WGWC di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta (Foto : @purwakartakab.go.id)

Purwakarta, goindonesia.co : Working Group on Women Preventing Countering Violent Extremism (WGWC) telah menjadi rumah bersama dalam memiliki knowledge yang luar biasa. Dalam perjalanannya WGWC dan publik menyadari bahwa bicara perempuan bukan bicara entitas tunggal.

Demikian disampaikan Country Representative AMAN Indonesia-SC WGWC, Dwi Rubiyanti Kholifah pada Konferensi Nasional WGWC di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta, Senin 06 Mei 2024.

Menurutnya, dalam konferensi ini digelar dialog-dialog tentang perkembangan terkini dalam ekstrimisme kekerasan dengan perspektif perempuan, perdamaian dan keamanan. Lalu, ada dialog soal upaya memperkuat peran dan agensi perempuan serta partisipasi yang signifikan dari perempuan dan pemuda dalam mencegah ekstremisme kekerasan.

“Konferensi ini adalah ruang untuk mendatangkan aktor-aktor yang bekerja mencegah dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Mengapa Indonesia penting menyelenggarakan sejumlah konferensi seperti ini? Ya karena untuk melihat berapa besar sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tentu bersama dengan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk pencegahan yang lebih sistematis,” ujar Dwi Rubiyanti kepada awak media.

Kata Dwi, untuk membuat sebuah mitigasi yang lebih baik agar aksi-aksi teror di masa depan itu bisa diminimalisir, perspektif gender Indonesia sudah punya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. “Kami mengingatkan lagi bahwa pengarusutamaan gender belum selesai dan tetap harus dijaga khususnya dalam konteks kita melawan ekstremisme kekerasan,” ujarnya.

Konferensi ini juga untuk kembali mengingatkan kepada publik bahwa tidak akan bisa mengenali tren terbaru terkait dengan gerakan kelompok-kelompok ekstremis ini tanpa memiliki perspektif gender. 

“Karena aktor-aktornya sudah masuk pada perempuan anak-anak dan remaja, bukan hanya itu serasa perempuan Indonesia memiliki sejarah yang sangat baik bagaimana berkontribusi pada negeri ini dan dengan itu maka WGWC perlu mengingatkan untuk melakukan perlawanan dan mau tidak mau harus melibatkan secara lebih luas lagi dan lebih sistematis bagaimana organisasi-organisasi perempuan dan semua elemen atau organisasi di negeri ini bersatu,” kata Dwi.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan bahwa di Jawa Barat sudah punya Pergub tentang rencana aksi daerah yaitu Nomor 40 Tahun 2022, tentang rencana aksi daerah untuk penanggulangan kekerasan.

“Kita bisa lihat beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, kita sedang berupaya tentu di Jawa Barat untuk menggeser ke arah pencegahan preventif dan promosi. Kita juga sudah memiliki beberapa program unggulan untuk mengatasi kekerasan ini termasuk Jabar Cekas, Jabar berani cegah tindakan kekerasan, sampai dengan level dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa,” kata Siska.

Pemprov Jabar dp3kb dan sudah berkata-kata dan kita juga ada layanan UPTD PPA dengan sapa 129 yang kita siapa warganya punya Pemprov Jabar.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menyatakan sangat mendukung kolaborasi dengan WGWC dan juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah menyelenggarakan Konferensi WGWC tahun ini.

“Kalau kita lihat ada temanya tahun ini mengangkat masalah perempuan agensi dan pemberdayaan untuk melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Tentunya ini sesuai dengan tujuan dari BNPT, dan kita lihat mengapa Purwakarta menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan konferensi, justru dari Purwakarta ini sudah lahir peraturan Gubernur 14 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, jadi kalau kita lihat ini memang sudah menjadi jalur antara pemerintah civil society dan juga dengan pemerintah kabupaten,” kata Andhika. (***)

*(Diskominfo Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta)

(Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – KPU Kabupaten Merauke menggandeng media massa di wilayah setempat untuk membantu menyebarluaskan informasi selama proses dan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Sebagai bentuk komitmen awal pihaknya mengundang sejumlah wartawan yang dikemas dalam coffee morning di Swiss Bell Merauke, Senin (6/4/2024). Tujuan coffee morning adalah diskusi santai guna menyerap masukan dan saran terkait tupoksi yang harus dijalankan wartawan sebagai peliputan berita dalam memerangi berita-berita bohong atau hoaks, dan yang paling penting adalah menginformasikan seluruh proses dan tahapan Pilkada untuk dapat diketahui masyarakat. 

“Media massa menjadi corong dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan seluruh proses dan tahapan pemilu. Ada catatan penting yang menjadi perhatian bersama yaitu memerangi berita hoaks dan memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap berita bohong karena di Pilkada ini tensi politik begitu tinggi dibandingkan dengan pemilu Pilpres,” ucap Ketua KPU Kabupaten Merauke, Rosina Kebubun. 

Salah satu yang dikhawatirkan adalah narasi-narasi yang bukan produk jurnalis dimuat di media sosial (Facebook, Instagram, dll) dengan data yang tidak valid yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga butuh peran media massa sebagai penyeimbang. Kontribusi media selama pelaksanaan tahapan Pilkada adalah memberikan informasi yang benar dan akurat sehingga tidak menimbulkan konflik. 

“Secara teknis tahapan Pilkada tidak terlalu berat karena surat suara hanya dua, namun ada tekanan politik sangat kuat maka media massa sebagai penyejuk dengan berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pesta demokrasi yang akan kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” pungkas Rosina.

Divisi Sosialis KPU Merauke, Yanderzon Victor Billik mengutarakan bahwa pihak KPU berharap kerja sama antara media massa dan KPU dalam rangka memaksimalkan fungsi KPU dalam menginformasikan secara masif segala tahapan pilkada dengan terbuka dan transparan sehingga masyarakat bisa mengikuti seluruh tahapan dan dapat diketahui secara baik dan benar. 

“Muara dari sosialisasi adalah meningkatnya partisipasi pemilih, kalau Pemilihan Pilpres dan Caleg lalu angka partisipasi 76 persen, harapan kita di Pilkada harus lebih baik dan ada peningkatan yang signifikan. Tentu saja dengan sosialisasi yang kami lakukan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui media massa dan berita yang diberitakan oleh media bisa sampai kepada masyarakat,” tutur Victor. 

Michael Sarawan selaku Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan bahwa media merupakan ujung tombak Pemilu dengan mempublikasikan berita aktual dan terpercaya. Satu yang ditekankan bahwa untuk Pilkada, dalam sengketa hukum akan ditangani oleh KPU masing-masing. Berbeda dengan Pilpres dan Pileg sebelumnya diambil alih oleh KPU RI. “Oleh karena itu, kami bertemu dengan teman-teman wartawan dengan harapan supaya kita tetap menjaga profesional masing-masing.” 

Senada juga disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Merauke Alfred Dodu dan Dian dari Divisi Teknis. Pihaknya akan upayakan menghadirkan media center sebagai pusat informasi yang dapat diakses awak media. Sementara Yoga Pringgono selaku Divisi Data mengajak masyarakat untuk aktif mengecek daftar pemilih sehingga mengetahui apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum, selanjutnya segera melapor jika namanya belum terdaftar. (***)

* Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke